Tentang Capres Dan Cawapres Indonesia

TENTANG CAPRES DAN CAWAPRES 1. CAPRES SBY Koalisi besar yang digagas Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra telah memberi sinyal akan melahirkan dua pasang calon pada Pilpres 2009. Namun ternyata, strategi memecah suara itu tidak cukup efektif melawan SBY yang memiliki elektabilitas tertinggi. "Sebagai sebuah strategi itu relevan. Tapi apa itu mampu menandingi elektabilitas SBY atau tidak, yang jelas mereka tetap harus kerja keras," ujar Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid. Fajar menjelaskan, dalam survei terbaru LP3ES menunjukkan, bila pada Pilpres terdapat 3 capres yang bertarung maka elektabilitas SBY malah semakin meningkat. Survei terbaru LP3ES pada April 2009 itu dilakukan melalui telepon kepada 1.118 responden di 5 kota besar yakni Jakarta, Surabya, Medanm, Makassar dan Bandung. "Dari survei itu kalau ada 3 pasangan, maka di mata masyarakat tingkat menengah ke atas yang semakin leading malah SBY. Yang tertinggi itu pasangan SBY-Hidayat 35%, Mega-Sultan 4,7%, Mega-Prabowo 3,8%, dan JK-Wiranto hanya 2%," paparnya. Namun, menurut Fajar, hasil itu bukan dalam konteks ketiga pasang calon head to head secara langsung. Hasil itu baru sebatas selera calon yang diinginkan masyarakat. "Yang pasti, strategi yang dijalankan koalisi besar Teuku Umar itu bisa membuat Pilpres 2009 berlangsung dua putaran. Pilpres itu hanya bisa satu putaran kalau SBY dengan JK lagi atau kalau hanya ada dua pasang calon," katanya. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana untuk maju lagi sebagai capres, dinilai Ketua DPR Agung Laksono bukan sebagai deklarasi resmi. Langkah SBY tersebut, menurut Agung, merupakan contoh keterbukaan seorang pemimpin negara. "Kalau saya lihat bukan sebuah deklarasi resmi, karena beliau juga mengatakan seperti itu kepada saya," kata Agung usai menghadiri open house di kediaman Megawati Agung menyebutkan pernyataan SBY itu lebih mengarah pada langkah keterbukaan dan transparansi ke publik. "Saya kira keterbukaan itu lebih baik daripada ada kesan ditutup-tutupi. Memang tidak bisa dipungkiri sekarang banyak calon yang melakuakan soft campaign dan semua calon presiden melakukan hal yang sama," ujarnya.

Untuk diketahui, SBY menjelaskan alasan untuk mencalonkan kembali sebagai presiden adalah untuk menyelesaikan berbagai kebijakan yang telah dilakukannya selama 5 tahun ini. Pada waktu itu SBY juga menegaskan jika secara resmi pencalonannya kembali sebagai presiden akan diumumkannya setelah pemilihan anggota legislatif atau setelah April 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak terlalu terkejut dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maju lagi dalam Pemilu 2009. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menilai bahwa sebagai presiden incumbent, SBY tentu akan lebih mudah maju kembali dalam pemilu mendatang. "Namun mengenai penyampaian pencalonan yang di Istana, seharusnya sebagai presiden beliau juga mengetahui bahwa beliau mencalonkan diri bukan karena kepresidenannya tapi karena pribadinya," ujar Pramono usai Salat Id di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Menurut Pram, panggilan akrab Pramono, pengumuman itu harusnya bisa dilakukan di Cikeas (kediaman pribadi SBY) atau di mana saja, tetapi bukan di Istana. "Namun baik saya maupun Bu Mega menganggap hal ini tidak terlalu luar biasa sehingga dengan pencalonan ini bisa menambah sistem demokrasi dengan lebih baik dan seharusnya seseorang yang mencalonkan itu juga menhormati hal-hal yang diatur dalam UU," katanya. Karena bagaimana pun, tutur Pram, ketika seseorang sudah bersedia mencalonkan, banyak tindakan yang harus dipisahkan apakah ini dalam rangka sosialitas pribadi atau tugas kenegaraan. "Untuk ke depannya saya harap UU yang mengatur Pilpres harus lebih jelas dan lebih detil mengatur itu. Memang kelemahannya saat ini tidak adanya UU itu," tandasnya. Pramono memberikan gambaran bahwa Istana itu adalah pusat pemerintahan negara, bukan pusat seseorang untuk mencalonkan diri. "Tapi kalau sudah dilakukan ya monggo monggo (silakan) saja, ini kan demokrasi," jelasnya. Partai Demokrat (PD) mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pemilu 2009. Pernyataan PD itu bertentangan dengan penilaian pengamat bahwa pencalonan SBY itu sebagai tindakan yang berorientasi kekuasaan. Penilaian itu didasarkan pada masih banyaknya pekerjaan rumah yang belum selesai. "Sebenarnya itu malah lebih bagus. Karena itu biar rakyat tahu bahwa beliau betul memang bekerja untuk rakyat dan biar rakyat tahu sejak awal. Jadi sah-sah saja," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan yang sedang berada di kampung halamannya di Cianjur.

Kalau pun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, lanjut Syarif, SBY sudah berkomitmen akan menuntaskannya hingga akhir pemerintahannya. "Semua program sudah dan akan berjalan sampai 2009," tegas Syarif. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan ketika SBY mensosialisasikan serangkaian program, rakyat tidak bisa melihat posisi SBY apakah sebagai presiden atau calon presiden. Bagi Syarif, pada posisi itu tidak menjadi soal. "Di situ justru letak keterbukaannya. Di mana rakyat dapat melihat bahwa presiden tidak merahasiakan sesuatu," ujar syarif tanpa menjelaskan maksud dari perkataannya itu. Lebih lanjut Syarif meminta membandingkan SBY dengan tokoh lain yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres, tapi tidak pernah ada prestasinya pada rakyat dan tidak pernah berbuat sesuatu bagi rakyat. "Jadi, wajar jika sekarang Pak SBY merasa berprestasi dan karena itu mencalonkan diri," pungkas Syarif. Isyarat keinginan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tetap menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres pada Pilpres 2009 didasarkan pada beberapa aspek. Anggota DPR FPD Sutan Bathoegana melihat aspek dari keinginan SBY itu adalah suksesnya pemerintahan saat ini. Keinginan berduet kembali itu kemungkinan juga akan diapresasi oleh JK, karena SBY tidak pernah menganggap wapres sebagai ban serep, ujar Sutan. "Ya Kalau misalnya masih dipercaya masyarakat, jelas kami sangat bersyukur, sedangkan keinginan Pak SBY untuk tetap ingin dengan Pak JK itu tidak lain karena prestasi pemerintahan saat ini yang berhasil," kata Sutan kepada INILAH.COM di Jakarta. Selain itu, Sutan juga mengungkapkan bahwa SBY juga telah mengetahui rekam jejak dari JK yang selama ini dinilainya sangat bagus. Terutama dalam hal koordinasi program kerja pemerintahan. "Beliau pasti menginginkan pendampingnya dari orang terdekat dulu, karena track record-nya sudah tahu. Memang semua ada plus minusnya, tapi menurut saya ini dwi tunggal yang dahsyat, bukan dwi tanggal," ujarnya. Lebih lanjut Sutan mengharapkan JK untuk menerima wacana tersebut. Alasannya dengan citra pemerintahan sekarang sudah tidak ada lagi pandangan jika wapres merupakan ban serep seorang presiden. Tidak seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. "Kalau dulu banyak pasangan yang retak tengah jalan. Kalau zamannya Soeharto wapres sebagai pemanis saja. Tapi kita tahu dengan 4 tahun pemerintahan, mereka saling mengisi dan berkoordinasi. Sekarang hasilnya sudah kelihatan, semoga bisa sampai akhir nanti," terang pria berbadan gempal ini.

Namun Sutan tidak menampik jika dalam pemerintahan saat ini sering terjadi gesekan-gesekan politik. Tetapi dia menegaskan bahwa gesekan tersebut tidak lain hanya diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Itu memang ada yang manas-manasin," tuturnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak takut atas perkembangan wacana syarat dukungan 30% suara bagi partai politik yang boleh mengajukan calon presiden pada Pemilu 2009. "Bagi saya fleksibel. Silakan saja mana yang tepat. Yang penting bila kita membuat undang-undang jangan dikaitkan dengan kepentingan sesaat," kata Presiden usai berbuka puasa dengan para wartawan di Istana Negara Jakarta. Presiden menjelaskan apa pun yang akhirnya diputuskan dan diatur dalam RUU tersebut akan dijalankan dengan baik, karena akan mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan kenaikan persyaratan partai politik (Parpol) yang berhak mengajukan Capres pada Pemilu 2009 sebesar 30 persen perolehan kursi parlemen. Anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) DPR RI Maruarar Sirait (Fraksi PDIP) mengatakan sikap politik yang masih dipertimbangkan PDIP ini merupakan hal baru mengingat selama ini PDIP dalam pembahasan RUU Pilpres hanya mengajukan usul dukungan perolehan kursi sebesar 15 persen hingga 30 persen. Namun Maruarar menyatakan, PDIP belum secara resmi menetapkan persyaratan 30 persen. "masih dipertimbangkan," katanya. Dia mengakui, wacana ini sama dengan usulan Golkar dalam Pansus RUU Pilpres. "Kami berharap dengan syarat dukungan 30 persen akan lebih menciptakan pemerintahan yang kuat," kata Arar, panggilan politisi muda PDIP ini yang memimpin DPP TMP. Dia juga mengemukakan, dengan syarat dukungan perolehan parlemen sebesar 30 persen akan mendorong Parpol untuk berkoalisi dengan partai lain. "Dalam kondisi bangsa seperti sekarang partai politik harus menjalin kerjasama dalam wadah koalisi, untuk menciptakan pemerintahan yang kuat," katanya. Anggota Pansus Pilpres dari Fraksi PKS Agus Purnomo menjelaskan, kekuatan pendukung kenaikan syarat dukungan lebih dari 15 persen kursi di Pansus RUU Pilpres ada beberapa kelompok. PDIP dan PKS mempertimbangkan syarat 15 hingga 30 persen kursi. Sementara Golkar tetap bertahan di 30 persen. Di kelompok lain, PAN, PPP, PD, PKB bertahan pada 15 persen. Namun mereka ada yang meminta 15 persen kursi tapi ada pula yang 15 persen suara

Majunya Edy Baskoro, putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat diduga karena mendapat kemudahan dan pengaruh hubungan kekeluargaan. Inilkah langkah SBY ciptakan 'dinasti politik'? "Betul Edy Baskoro jadi calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat. Namun bila dikaitkan dengan dinasti politik saya rasa itu tidak tepat karena bukan turun temurun," tegas SBY usai acara buka puasa bersama wartawan di Istana Negara Jakarta, Kepala Negara menjelaskan Edy Baskoro maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat karena kemampuan yang dimiliki anaknya tersebut baik dari sisi akademisi dan juga ketertarikannya pada dunia politik. "Edy sudah aktif di Partai Demokrrat sejak 2005. Ia dicalonkan menjadi Caleg dari Daerah pemilihan 7 Jawa Timur dan itu pun bukan nomor urut satu namun tiga," ujar SBY. Presiden Yudhoyono kembali menegaskan bahwa istilah dinasti politik tidak tepat karena siapapun dengan latar belakang keluarga dari manapun bila memiliki kemampuan dapat terjun ke dunia politik secara demokratis. Sejumlah parpol peserta Pemilu 2009 telah mengisyaratkan akan menjalin koalisi sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Namun Presiden SBY berpendapat koalisi yang baik adalah koalisi yang dilakukan usai pelaksanaan pemilu legislatif dan sebelum pilpres. "Menurut saya koalisi dilakukan setelah pemilu legislatif dan sebelum pemilihan presiden. Koalisi dilakukan harus berangkat dari format 'power sharing'," kata Presiden Yudhoyono. Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mensesneg Hatta Radjasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menkominfo Muhammad Nuh serta sejumlah staf kepresidenan berbuka puasa bersama dengan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan Presiden Yudhoyono. Usai berbuka puasa dan melaksanakan sholat Maghrib dan Isya, acara dilanjutkan dengan dialog presiden dan para wartawan mengenai sejumlah hal yang saat ini menjadi isu hangat di dalam negeri. Dalam kesempatan itu SBY juga menyatakan kesiapannya menjadi salah satu kandidat capres pada Pilpres 2009. SBY beralasan ingin melanjutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan pada masa kepemimpinannya 5 tahun terakhir. SBY juga menyebutkan keinginannya untuk melanjutkan duet dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Namun hal itu masih menunggu dinamika politik dan sikap JK sendiri. Figur Hatta Rajasa turut meramaikan daftar calon wakil presiden SBY dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Di antara nama kandidat cawapres yang muncul, nama Hatta dinilai memenuhi lima syarat cawapres SBY. Bagaimana peluangnya? Nama Hatta Rajasa menyodok dalam bursa cawapres SBY, kali pertama dimunculkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN M Amien Rais. Melalui balutan acara

silaturahmi dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia di Yogyakrata, nama Hatta Rajasa muncul. Hatta tidak sendiri, muncul pula nama Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir meski dikabarkan hanyalah pemanis saja. Hal itu pula terbukti dalam keputusan Rakernas PAN di Yogyakarta, yang memutuskan Hatta Rajasa sebagai cawapres untuk disodorkan ke SBY. Lima kriteria cawapres SBY tampaknya memang tak jauh mengarah pada figur Hatta Rajasa. Sebagaimana diketahui, SBY dan Partai Demokrat telah membuat lima kriteria cawapres yang bakal mendampinginya dalam Pemilu Presiden mendatang. Lima kriteria tersebut memiliki integritas, kapabilitas, loyalitas, akseptabilitas, dan mampu meningkatkan kekokohan serta efektivitas pemerintahan. Lima kriteria yang diminta SBY tidaklah berjauhan dengan figur Hatta. Apalagi dalam penghitungan berbagai lembaga survei, perolehan suara PAN masuk di lima besar. Menurut pengamat politik LIPI Lili Romli, SBY dan Hatta Rajasa memiliki chemistry yang kuat. “Hatta Rajasa dan SBY memiliki Chemistry yang kuat,” tandasnya. Lima tahun kebersamaan Hatta dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menjadi satu bukti, hubungan kedua tokoh tersebut tidak ada masalah berarti bahkan cenderung semakin intim. Jaringan sosial yang dimiliki Hatta juga cukup luas. Sebagai kader Muhammadiyah, figur Hatta menjadi representasi kekuatan muslim di Indonesia. Selain itu, kini Hatta juga tercatat sebagai salah satu Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di dunia kampus, Hatta juga tercatat sebagai Ketua Alumni ITB. Lebih dari itu, sosok Hatta yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan seperti menjadi pelengkap bagi figur SBY yang berasal dari Jawa. Jika disandingkan dengan figur cawapres calon pendamping SBY lainnya, figur Hatta relatif tak memiliki resistensi yang kuat. Seperti Hidayat Nur Wahid yang beberapa waktu terakhir ini mendapat tudingan sebagai penganut wahabi. Kondisi ini memancing reaksi dari kalangan Islam moderat Indonesia yang menolak paham wahabi. Apalagi, mayoritas pemeluk muslim merupakan dari kalangan moderat Ahlussunnah wal jamaah. Kendati demikian, keputusan Rakernas PAN di Yogyakarta yang merekomendasikan Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY tampaknya bisa mendapat batu sandungan. Pasalnya, pendukung Soetrisno Bachir berencana menggelar Rakernas di Jakarta, 9 Mei mendatang. Pendukung Soetrisno Bachir menganggap, rakernas di Yogyakarta inkonstitusional. Lili Romli sudah mencermati kondisi ini. Menurut dia, soliditas PAN dalam mengusung Hatta Rajasa cukup penting bagi SBY. Karena dampaknya, dukungan pada pasangan SBY-Hatta bisa tak bulat.

Namun, Lili menilai, sokongan penuh Amien Rais pada figur Hatta masih ampuh untuk memanfaatkan jalur Muhamadiyah untuk mendukung Hatta. “Pak Amien masih bepengaruh di Muhammadiyah, bisa saja menggunakan jalur ini untuk mendukung Hatta,” imbuhnya. [E1] Setelah mendirikan Partai Demokrat dan mengantar SBY menjadi presiden untuk masa bhakti 2004-2009, tim sukses SBY kembali menyatukan langkah dengan membentuk Indonesia Bisa. Deklarasi Indonesia Bisa diselenggarakan di Ruang Bima Komplek Bidakara, Jakarta, sekaligus pengukuhan pengurusan. Mantan pendiri dan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso memimpin organisasi ini. Tim sukses ini juga diperkuat komposisi tokoh yang pernah menyukseskan SBY pada Pilpres 2004, selain tokoh-tokoh muda. Dalam manifesto politik Indonesia Bisa disebutkan, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki modal dasar yang kuat, baik untuk menjawab berbagai bentuk tantangan, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. Prinsip perjuangan Indonesia Bisa pada hakikatnya memiliki akar sejarah yang kuat, pijakan sosial yang teguh, serta berwawasan jauh ke masa depan, sehingga relevan dijadikan pedoman dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa, negara dan masyarakat. Pemahaman terhadap situasi kritis yang sedang dihadapi negara dan bangsa Indonesia serta berbagai dampak yang menyertainya, semakin memeperteguh keyakinan akan prinsip Indonesia Bisa sebagai sistem pemecahan masalah yang fundamental dan komprehensif. Visi Indonesia Bisa yaitu mengedepankan semangat setia kawan dan pantang menyerah, konstitusional, menjunjung segenap tata nilai yang hidup di masyarakat, dan senantiasa dilandasi keyakinan Indonesia Bisa mengatasi permasalahan bangsa dalam segala bentuk manifestasinya, baik saat ini maupun di masa mendatang Golkar menyiapkan cawapres yang akan disodorkan ke SBY, begitu pula PKS. Tim sukses SBY dari 'Indonesia Bisa' meminta SBY diberi kesempatan untuk memilih cawapresnya sendiri. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapres," kata Ketua Umum 'Indonesia Bisa' Subur Budhisantoso usai deklarasi sayap tim sukses SBY itu di Kompleks Bidakara, Jakarta, Sabtu (18/4). Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung apapun dan siapapun calon wapres yang akan diputuskan SBY untuk maju dalam Pilpres 8 Juli 2009. Cawapres yang akan mendampingi SBY, menurut Subur, tentu merupakan figur cawapres terbaik.

"Bukan hanya akan menerima apapun dan siapapun cawapres yang akan dipilih SBY, 'Indonesia Bisa' juga tidak ingin menyampaikan mengenai kriteria figur cawapres yang pantas mendampingi SBY," ujarnya. Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang SBY sebagai capres dalam forum Rapimnas di Jakarta, pekan depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah kesal dan marah kepada Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu ketika sang menteri memaksa membuka suspensi saham PT Bumi Resources. Saat itu Presiden SBY sempat marah dan menanyakan maksud pembukaan suspensi saham BUMI itu. Hal itu membuat otoritas bursa kembali menghentikan sementara perdagangan saham milik kelompok usaha Bakrie itu beberapa menit setelah dibuka. Setelah tahu dirinya dimarahi Presiden SBY, Sri Mulyani berinisiatif untuk menemui Kepala Negara dan sekaligus untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Namun, Presiden SBY rupanya tak mau memenuhi permintaan Sri Mulyani, dan bahkan Kepala Negara tunduk dengan keinginan Sri untuk membuka suspensi BUMI ketimbang ia ditinggal salah satu menteri andalannya itu. Belum sebulan kejadian itu berlalu, Sri Mulyani kembali membuat ulah dan sekali lagi ia membuat kesal Presiden SBY. Insiden kecil itu terjadi ketika Presiden SBY beserta rombongan berkunjung ke Meksiko usai menghadiri peremuan puncak G-20 di Washington, Minggu (16/11). Kejadian itu bermula ketika seorang sumber INILAH.COM yang ikut dalam rombongan itu menanyakan soal komunike bersama G-20 yang konon memuat usulan utama Indonesia soal global expenditure support fund. Yang ditanyakan sumber tadi adalah usulan Indonesia itu tidak tercantum komunike bersama G-20. Ketika itu Presiden SBY menjawab bahwa meski hal itu tak tercantum dalam komunike bersama, namun usul Indonesia diakomodasi, bahkan oleh Bank Dunia. Namun sumber itu mengatakan dirinya sudah pernah membaca usul Presiden Bank Dunia Robert Zoelick soal pooling dana untuk membantu negara berkembang dan negara miskin jauh sebelum G-20 digelar. Artinya usul itu sebenarnya sudah basi dan bukan murni usul Indonesia karena sudah pernah diungkapkan oleh Zoelick. Sumber tadi juga menceritakan bahwa malam sebelum Presiden SBY pidato di G-20, ia memanggil delegasi resmi untuk mendengarkan laporan menkeu atas draf komunike yang disepakati akan dibahas di KTT. Tetapi sumber itu mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan adalah poin yang akan meregulasi sistem keuangan yang makin ketat, dan ini tidak disepakati dalam komunike). Bahkan anggota delegasi ada yang melakukan protes keras dan kabarnya SBY

juga merasa menkeu tidak melaporkan yang sebenarnya. Sementara orang yang bikin kesal SBY sudah lebih dulu kembali ke Tanah Air 2. CAPRES JK Pasca deklarasi JK-Wiranto, dukungan mulai mengalir untuk pasangan ini. Masyarakat Peduli Sesama (MPS), kelompok yang ikut menyokong dan membantu Partai Golkar dalam melakukan kegiatan sosial sebelum pemilu legislatif, kembali siap mendukung pasangan yang resmi diusung oleh Partai Golkar ini. "Ekonomi akan lebih baik jika JK-Wiranto terpilih, " ujar Ketua MPS, Edi Joenardi, yang juga salah seorang pengusaha peralatan berat. Hal ini dikatakan Edi saat memberi keterangan kepada wartawan di Sate House Senayan, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Menurut Edi, hingga saat ini MPS punya jaringan 640 desa di pulau Jawa. Jaringan ini dibentuknya saat melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu kebutuhan warga setempat. "Yang jelas massa kami riil. 640 Desa sudah kami pegang. Konsentrasinya di Jawa karena bagaimana pun pemilih terbanyak ada di Jawa," terang Edi. Hingga kini, MPS berencana untuk menguatkan jaringan di Sumatera. Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ke depan adalah persoalan ekonomi. Makanya diperlukan pemimpin yang tegas, cepat mengambil tindakan, dan menguasai bidang ekonomi. "Investasi lebih bergairah jika dipimpin JK-Wiranto. Saat mereka deklarasi IHSG stabil dan Indeks menguat. Itu berarti investor menyambut baik," ungkapnya. Rapat Pleno DPP Golkar akan digelar siang ini. Agendanya mengevaluasi semua langkah politik dan keputusan yang diambil Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2009. Namun, rapat pleno tidak bisa membatalkan deklarasi capres dan cawapres yang sudah diumumkan Golkar. "Mengevaluasi itu bisa-bisa saja. Tetapi tidak bisa membatalkan. Karena JK sudah mendapatkan amanat penuh dalam Rapimnas," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada detikcom Menurut Poempida, rapat pleno memang bisa memberikan masukan dan langkahlangkah Partai Golkar menghadapi pilpres. Karena itu semua kader diminta taat dan patuh terhadap semua keputusan yang diambil.

"Intinya bisa saja memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana ke depan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenangkan JK-Wiranto. Sama sekali tidak bisa membatalkan," paparnya. Caleg DPR RI ini yakin, kalau pun perbedaan di internal Golkar berakhir dengan cara voting, JK masih akan memenagkan voting itu. Sebab, JK masih lebih kuat dan mengakar di Partai Golkar saat ini. "Kalau voting sekali pun, pasti banyak yang mendukung Pak JK. Lha wong jelas Rapimnassus memberikan mandat penuh kepada JK kok, Pleno ini hanya bagaimana menguatkan saja langkahnya," pungkas Poempida. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa duet Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) masih belum mulus. Rapat pleno Partai Golkar siang ini akan menentukan nasib pasangan ini. "Duet JK-Win melalui pleno bisa dibahas nasibnya apakah akan diperkuat atau tidak," kata Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Menurut Agung, pleno itu juga akan membahas wakil presiden yang diusulkan daerah. "Rapat itu juga untuk menyikapi berbagai hal yang disuarakan daerah dan hal internal yang terabaikan," katanya. Koalisia Partai Golkar, PDIP dan PKS memang terdengar hebat. Namun Partai Golkar percaya mengusung capres dari kader sendiri akan membawa si Beringin menjadi jawara di Pemilu 2009. "Yang jadi daya tarik dan bobot Partai Golkar dalam pemilu 2009 adalah siapa yang dicalonkan partai ini sebagai presiden. Karena itu dalam pemilu mendatang, Partai Golkar seyogianya mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres, bukan menjadi tim atau asisten dari capres partai lain," kata politisi senior Partai Golkar, Pinantun Hutasoit di Jakarta. Ia menegaskan, Partai Golkar mempunyai banyak kader berkualitas untuk ditampilkan sebagai pemimpin bangsa. "Karena itu, untuk menetapkan capres Golkar harus jeli, cermat dan jitu bahwa tokoh yang diusung memang betul-betul berkemampuan untuk memperbaiki nasib bangsa ini," ujarnya. Sebagai salah seorang tokoh Sekretariat Bersama Golkar yang kemudian menjadi cikal-bakal Golkar dan Partai Golkar, Pinantun mengingatkan, sebagai partai besar Partai Golkar hendaknya tidak rendah diri, mudah putus asa, tapi harus tegar berjuang dengan tekad menjadi yang terbaik. Untuk itu, kader Partai Golkar harus betul-betul memahami dan mampu melaksanakan kehendak rakyat dalam meperbaiki nasibnya, bukan malah sebaliknya. Ia berpendapat, bila Partai Golkar tetap berpegang akan mengumumkan capresnya setelah pemilu, itu strategi yang mestinya sudah ditinggalkan. "Justru capres yang

ditawarkan sebelum pemilu, itulah yang menjadi daya tarik, karena dari situ rakyat bisa menilai kemampuan capres yang didukung," ujarnya. Strategi mengumumkan capres setelah pemilu legislatif, menurut mantan anggota Dewan Penasihat Partai Golkar ini, justru membuat rakyat pendukung Golkar bertanya-tanya siapa capres Golkar dalam Pilpres mendatang, sementara partai lain capres yang akan mereka usung sudah jelas. Mengenai adanya beberapa tokoh Partai Golkar mengundurkan diri dan membuat partai lain, Pinantun mengangap hal itu tidak menjadi masalah. "Karena saya yakin yang diperjuangkan partai barunya adalah seperti yang diperjuangkan Partai Golkar," imbuhnya Bukan Wapres Jusuf Kalla namanya kalau tidak piawai berinteraksi dengan massa. Di hadapan sekitar 18 ribu tukang jamu yang hendak mudik, JK berseloroh mengagumi jamu dengan kemasan warna kuning. JK pun mendapat respons tepuk tangan meriah. Guyonan itu disampaikan JK saat melepas tukang jamu mudik gratis yang diprakarsai PT Sido Muncul di parkir barat Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta,. "Jamu asalnya dari negeri sendiri. Daripada impor macam-macam. Murah lagi," ujar JK saat memberikan sambutan disambut tepuk tangan. "Ada yang masuk angin?" tanya JK. Para tukang jamu menyahut kompak. "Tidak!" "Apakah sudah beli tolak angin?" tanya JK lagi dengan gaya jenaka. "Sudah!" sahut para tukang jamu sambil tertawa geli "Beli atau dikasih?" goda JK dibalas tepuk tangan dan gelak tawa para tukang jamu. "Apalagi tolak angin warnanya kuning, bagus kan," seloroh Ketua Umum Partai Golkar yang identik dengan warna kuning ini menyebut salah satu produk jamu. Tepuk tangan dan gelak tawa kembali membahana. JK lalu melihat ke umbul-umbul gambar jamu tolak angin produksi PT Sido Muncul. "Itu warnanya, ada merahnya juga," ujarnya sambil menunjukkan tangan ke arah umbulumbul. "Ya nggak apa-apalah," sambung JK sambil terkekeh-kekeh. JK juga berinteraksi soal mudik dengan tukang jamu. "Apa itu mudik?" tanya JK. "Pulang kampung," sahut para tukang jamu. "Apa itu bahagia? Bahagia itu punya uang, punya pangkat. Tapi bahagia yang paling pasti adalah ketemu keluarga, ketemu dengan teman-teman. Kenapa mudik bahagia? Karena ketemu dengan keluarga. Jadi mudik adalah kepastian kebahagiaan," urai JK kali ini dengan mimik serius. JK yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ini pun mengharapkan mudik bareng dilakukan secara tertib. JK kemudian melepas 260 bus dengan total 18 ribu pemudik. Tujuan mudik antara lain Wonogiri, Solo, Cilacap, Banjarnegara, Cirebon, Kuningan, dan Tegal

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menolak dikatakan partainya berideologi nasionalis sekuler. Menurutnya, keislaman seseorang tidak diukur dari partai politik. "Golkar bukan partai nasionalis sekuler, tapi nasionalis religius. Saya ketua Golkar mungkin lebih Islamnya dibandingkan partai Islam yang lainnya. Kita sama-sama, jangan dibilang Islam kita kurang. Saya tersinggung dibilang seperti itu," paparnya dalam acara ‘Bincang Santai’, di rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat. Ia tidak menginginkan adanya pertentangan mengenai makna dan perilaku antara nasionalis dan Islamis. Menurutnya, agama juga mementingkan persoalan kebangsaan. Apapun partainya, kata Kalla, harus membawa kesejahteraan rakyat. "Caranya boleh berbeda, tetapi tujuannya sama. Yang Islam bukan partainya, tapi orangnya. Orang bisa nasionalis pada kebangsaan. Kita Islam kan bisa secara bersamaan," jelasnya Ketua DPP Golkar Syamsul Muarif menyatakan tidak tahu menahu tentang rencana pertemuan Ketua DPD Golkar Gorontalo Fadel Muhammad dengan Ketua Umum Golkar Jusuf kalla pada 22 September. Menurutnya itu merupakan urusan JK dan Fadel. "Wah kalau itu DPP tidak ada kewenangan dan saya tidak mau berkomentar. Itu antara Wapres dan Gubernur atau Ketua Umum dengan ketua DPD Gorontalo. Tempatnya saya juga tidak tahu tapi bisa saja di DPP atau bisa juga di kediaman pak Ketua," Kata Syamsul kepada INILAH.COM, Seperti diberitakan dibeberapa media, Fadel berkeinginan menemui JK untuk memberikan klarifikasi tentang langkahnya selama ini yag dianggapnya bukanlah hal yang menyalahi peraturan. Selain itu, menurut Fadel pengurus DPP Golkar sangatlah sensitif terhadap kader daerah yang kritis. DPP Golkar merasa tidak nyaman dengan tindak-tanduk Fadel belakangan ini terutama dengan adanya isu Fadel akan menggalang kekuatan guna melaksanakan Munaslub pada 8 Oktober nanti. Hal ini menurut beberapa petinggi Golkar baik pusat maupun daerah merupakan tindakan yang telah menyalahi AD/ART partai. Sementara Fadel Muhammad sendiri hingga berita ini ditulis, ketika dihubungi via HP-nya sama sekali tidak mau menjawabnya. Bahkan upaya konfirmasi lewat pesan singkat juga tidak mendapatkan balasan. Mepetnya tenggat waktu jelang pemilu presiden membuat Partai Golkar kerap melakukan rapat. Apalagi, belakangan ini komunikasi politik gencar dilakukan Ketua Umum Jusuf Kalla. "Tadi Ketua Umum melaporkan pelaksanaan mandat untuk berkomunikasi dengan partai lain," kata Sekjen Partai Golkar Sumarsono usai rapat di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh jajaran pimpinan DPP dan DPD I Partai Golkar se Indonesia. Pada Rapimnassus 23 April lalu menghasilkan keputusan yang menetapkan Jusuf Kalla untuk maju sebagai capres. Kedua, memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain untuk membangun koalisi untuk pilpres. Menurut Sumarsono, sesuai dengan mandat tersebut maka JK langsung melaksanakannya. "Karena itu dalam beberapa hari ini, Jusuf Kalla secara intensif melakukan pertemuan dan pembicaraan politik dengan parpol lain," jelas dia. Setidaknya Jusuf Kalla sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto serta dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Ini dia, calon presiden dan wakil presiden pertama yang mendeklarasikan diri: Jusuf Kalla dan Wiranto. Majunya JK-Wiranto menjadi bukti betapa Partai Golkar mampu menggalang koalisi dengan parpol lain. Bagaimana peluangnya? Duet capres/cawapres Jusuf Kalla-Wiranto benar-benar menjadi kenyataan dan siap bertanding dalam Pemilu Presiden 2009 mendatang. Mereka mendeklarasikan diri, Jumat (1/5). Pasangan ini juga menjadi simbol slogan yang dipopulerkan JK: ‘lebih cepat lebih baik’. Deklrasi duet ini berimplikasi penting bagi internal Partai Golkar. Ini terkait dengan mandat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) 23 April lalu yang mengamanatkan JK untuk melakukan komunikasi politik dengan semua parpol. Duet ini menutup rapat-rapat opsi koalisi dengan Partai Demokrat yang sempat direkomendasikan 25 DPD I kepada JK. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Iskandar Mandji, deklarasi deut JKWiranto menjadi bukti Partai Golkar mampu menggalang koalisi dengan parpol lainnya. “Ini menjungkirbalikkan semua pendapat pengamat yang bilang Golkar pontang-panting mencari pasangan,” katanya di Posko Slipi II, Jakarta. Menurut Iskandar koalisi Golkar dan Hanura dalam mengusung duet JK-Wiranto ditambah partai pendukung lainnya telah memenuhi persyaratan pengajuan capres/cawapres sebagaimana diatur dalam UU. “Bila digabungkan mendapat 24% kursi parlemen. Artinya, persentase sudah memenuhi syarat maju ke bursa pilpres,” tambahnya. Orang dekat JK ini menegaskan, internal Partai Golkar solid untuk mensukseskan duet ini dalam Pilpres mendatang. Iskandar menyebutkan, kehadiran pimpinan DPD I dalam deklrasi JK-Wiranto menunjukkan Partai Golkar solid. “Kalau tidak mendukung (JK-Wiranto), akan mendapat sanksi,” tegasnya. Jusuf Kalla dan Wiranto seperti saudara tua dan muda. Wiranto saat Pemilu Presiden 2004 lalu naik menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Saat jelang Pemilu 2004 lalu,

kedua tokoh tersebut juga sama-sama mengikuti konvensi penjaringan calon presiden dari Partai Golkar. JK tak menamatkan proses konvensi yang lebih memilih berduet dengan SBY. Meski bukan kader Golkar tulen, Wiranto yang mantan Panglima ABRI tersebut tidaklah asing di Golkar. Apalagi saat Orde Baru masih berkuasa yang menggunakan tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Artinya, chemsitry JK dan Wiranto tidaklah menjadi soal dalam koalisi sipil-militer dan Jawa-non Jawa ini. Lalu, bagaimana peluang duet ini? Direktur Ekskeutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Totok Sugiarto melihat sulit bagi pasangan ini sukses dalam Pilpres mendatang, apalagi jika head to head dengan SBY. “Sulit bagi pasangan JK-Wiranto menang jika berlaga dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang,” katanya seraya menyebutkan hasil survei lembaga survei menyebutkan JK di posisi kelima di bawah SBY, Megawati, Prabowo Subianto, dan Sultan HB X. Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Bima Arya Sugiarto menilai, duet JK-Wiranto tak ubahnya mengulang pasangan Agum Gumelar-Hamzah Haz saat Pilpres 2004 lalu. “Pasangan JK-Wiranto hanya menjadi pelengkap saja,” tegasnya. Namun, hasil survei opini publik serta data-data survei politik tentang elektabilitas JK maupun Wiranto sepertinya tak menyurutkan semangat Golkar dan Hanura untuk mengusung duet Jawa-Non Jawa ini. Setidaknya itu ditunjukkan dengan slogan JK-Win. “Yang bisa berarti JK-Wiranto menang,” ujar Iskandar optimistis. Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri maju ke Pilpres 2009 dengan merangkul Wiranto sebagai pasangannya. Sayangnya langkah politik ini tak direstui sebagian elite DPD I dan II. Sejumlah elite Golkar bahkan 'menggergaji' pasangan ini. Mengapa? Makin hari, makin jelas posisi Partai Beringin yang telah mengusung JK-Win sebagai capres pun semakin sulit dan terjepit. Berbagai DPD I dan II tetap melakukan pembangkangan terhadap DPP Partai Golkar yang mengajukan duet JK-Win. Para pimpinan DPP Partai Golkar tampaknya sulit menertibkan berbagai DPD I dan II yang mbalelo itu. Ibaratnya, JK-Win kini menggerakkan lokomotif dengan gerbong yang sebagian kosong. Para elit Partai Golkar, terutama di DPD I dan II, ternyata begitu mudah digoyang dan diajak membangkang. “Payah, para elit di daerah mudah goyah,” kata Andi Syafrandi, analis dari Charta Politika. Golkar menghadapi tantangan besar dan nyaris lepas akar. Setelah duet JK-Win dideklarasikan, konsolidasi Golkar dari atas sampai ke bawah, harus dipercepat dan diperkuat agar mesin politik beringin itu bekerja efektif. Kalla mengakui sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun keadaan dan harga diri partai membuatnya terpaksa harus berpisah. Menurut Kalla, Partai Golkar terusik harga dirinya ketika suatu saat dikatakan hanya akan

mampu meraih 2,5% oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok. Karena itu, semua DPD I memintanya maju sebagai capres. “Karena Golkar merasa terhina dan punya harga diri, saya maju sebagai capres. Saya tak bisa menolak. Kalau tidak saya terima, Golkar pecah,” kata Kalla dengan nada tinggi. Semestinya, semua kader Golkar berjiwa besar. Mereka harus sejalan dengan semangat Kalla yang maju demi harga diri dan lebih mementingkan martabat partai ketimbang soal kalah-menang yang merupakan keniscayaan dalam pemilu presiden nanti. Pasca dekarasi JK-Wiranto, Golkar terus menghadapi kendala dari dalam karena masih ada kelompok-kelompok kepentingan dan pressure group internal yang tetap ingin berkoalisi dengan kubu Demokrat. Kelompok pembangkang ini tak boleh diremehkan meski ulah mereka sungguh menjijikkan. Mereka menegasikan keputusan Rapimnasus yang sudah diketok dan menyepakati agar Kalla maju sebagai capres. Ada rekayasa dan operasi politik dari kelompok tertentu? Bisa jadi. Gerakan semacam itulah yang menggulung para elit Golkar di DPD I dan II sehingga berubah sikap dan pilihan. Golkar, parpol yang awalnya kuat karena memiliki akar beringin, faktanya begitu mudah direkayasa. Dan, rekayasa itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kekuatan. Perubahan sikap elit Golkar berawal dari adanya sinyal kuat dari kubu SBY bahwa Partai Demokrat belum menutup pintu untuk berkoalisi dengan Partai Beringin. Apalagi, sebagian elit Golkar meyakini, berkoalisi dengan Demokrat dan SBY hampir dapat dipastikan bisa menggapai kekuasaan. “Sebagian elit Golkar haus kekuasaan. Mereka mudah direkayasa dengan operasi politik untuk dipecah belah asalkan diiming-imingi kekuasaan,” kata Jeffrey Winters, Indonesianis dari Northwestern University, AS. Sejauh ini, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Marzuki Darusman berpandangan, Golkar perlu melakukan rekonsiliasi secepatnya ke seluruh jajaran pasca pendeklarasian JK-Win. Marzuki melihat banyak yang tidak gembira dan ini fakta politik yang tidak bisa dibantah. Tanda-tanda tak semua kader bagagia terlihat dari acara pendeklarasian yang tidak dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar. Jajaran Dewan Penasihat maupun DPP tidak semuanya hadir. Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie tidak kelihatan batang hidungnya. Tentu, adanya pernyataan 25 DPD I yang pernah menginginkan bergabung dengan Partai Demokrat maupun ratusan DPD II adalah juga fakta politik yang tidak bisa dihilangkan.

Dan, apabila rekonsiliasi tidak dilakukan, hal itu akan memunculkan dualisme dan membuat mesin partai tidak bisa berjalan. Dengan fakta ini, sebagian kader Golkar masih bermental machiavellian dan harus dikoreksi agar mawas diri. Golkar mestinya mau belajar kalah-menang dengan kelapangan jiwa, bukannya malah ngotot ingin kuasa terus dan bermental kekuasaan adalah segalanya. JK sudah memberikan contoh bagaimana berpolitik dengan menjaga martabat dan harga diri yang sepantasnya. Politik keadaban sudah ditunjukkan JK. Dia siap menang, juga siap kalah. Tapi semua itu memerlukan soliditas Golkar dan efektivitas mesin politiknya. Golkar terancam pecah, dan ibarat bangunan berjajar, bangunan itu seakan mudah terbakar, untuk tak menyatakan bahwa Golkar terancam gulung tikar. 3. CAPRES MEGAWATI Dua tahun lagi perang memperebutkan posisi RI 1 akan terjadi. Beragam inovasi politik pun dilakukan PDIP untuk mendongkrak popularitas Megawati sebagai capres. Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri,

hampir

sepekan

ke

depan

menggelar roadshow politik ke Jawa Barat, Jawa Tengah,

dan

Jawa

Timur. Agendanya

jelas,

menyerap aspirasi dari arus bawah. Pilihan tema “Silaturahmi Mbak Mega Bersama Rakyat” sepertinya ingin menegaskan bahwa capres PDIP tersebut akan menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, awal pekan lalu parpol wong cilik ini juga meluncurkan “Laporan Kepada Rakyat” yang isinya kinerja Fraksi PDIP. Nampaknya PDIP tak mau “kecolongan” untuk yang kedua kalinya dalam pilpres mendatang. Dengan kata lain, permainan terakhir puteri sulung Bung Karno tersebut akan betul-betul dimaksimalkan. Bagaimana peluang istri Taufik Kiemas ini menuju kursi RI 1? Dan sejauh mana efektivitas “tour politik” ini dalam mendongkrak popularitas Megawati Soekarnoputeri? Dalam beberapa survei politik, pamor partai berlambang moncong putih ini memang terus meningkat. Namun perkembangan trend itu, kata pengamat politik dari UI Arbi Sanit, lebih karena faktor figur Megawati Soekarnoputeri. Arbi menilai roadshow yang dilakukan Megawati saat ini tidak secara otomatis dapat mengerek popularitas Megawati Soekarnoputeri.

“Tidak otomatis roadshow politik Megawati akan meningkatkan popularitasnya, karena antara figur pimpinan partai dan soliditas organisasi sebuah partai menjadi kunci,” tandas pengamat politik Arbi. Dia menambahkan saat ini PDI-P masih lemah dalam soliditas di organisasi. Dalam pandangan Arbi, terdapat perbedaan antara PDIP dan Partai Golkar. Di tubuh Golkar, kata Arbi, antara kepemimpinan partai dan organisasi menjadi satu yang saling terkait. Namun di PDIP berbeda. “Di PDIP yang mengikat adalah kepemimpinan, tapi tidak dalam organisasi. PDIP memiliki kepemimpinan sentralisme,” tegasnya. Arbi menambahkan, agar PDIP sukses dalam menghadapi pemilu mendatang, pola manajemen organisasinya harus diubah dari sentralisme ke otonomisasi. Sementara Ketua PDIP, Irmadi Lubis mengatakan roadshow politik Megawati Soekarnoputeri adalah tindaklanjut dari kesediaan dirinya menjadi Capres PDIP dalam ajang Rakornas di Jakarta awal September lalu. Roadshow politik itu untuk menyusun visi dan misi untuk menyongsong pilpres mendatang, selain juga akan melihat peta di daerah-daerah yang akan dikunjungi,” tegasnya. Irmadi menyebutkan, dari hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan untuk menyusun visi-misi capres serta dalam akan mempertimbangkan calon wakil presiden. Ia menampik bila inovasi politik yang dilakukan PDIP selama ini lebih karena faktor figur Megawati Soekarnoputeri. “Tidak mutlak faktor Megawati, tapi dua-duanya, antara peran partai dan figur Megawati,” tegasnya. Ia menyebutkan, pertemuan lintas partai beberapa waktu lalu menunjukkan perubahan PDIP dalam melakukan komunikasi politik. Bila melihat peta suara PDIP, dalam laporan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Maret lalu, distribusi pemilih PDIP unggul di kota dan desa, baik pemilih beragama Islam maupun Kristen. Hal yang serupa terjadi pada pemilih Jawa dan luar Jawa. Khusus untuk suku Sunda, PDIP kalah dengan perolehan Partai Golkar. “PDI-P harus memperkuat suara di Jawa, Sulawesi dan tiga provinsi besar di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung),” kata Saiful Mujani, direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) kepada INNChannels di Jakarta. Gerakan politik Megawati Soekarnoputeri untuk merebut kembali posisi RI 1 mulai digulirkan. Artinya, tidak sampai dua tahun lagi, perang memperebutkan posisi RI 1 akan terjadi. Beragam inovasi politik pun dilakukan. Nampaknya, inilah permainan terakhir Megawati menuju puncak RI 1, habis-habisan. [P1] Strategi PDIP mendekatkan kembali Megawati Soekarnoputri sepertinya mulai membuahkan hasil. Temuan mutakhir Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis menempatkan capres PDIP itu pada posisi teratas, sementara popularitas SBY anjlok. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono anjlok dari 29 % pada Mei 2008 menjadi 19,9% pada survei 24 November-3 Desember 2008. Di bagian lain survei tersebut,

elektabilitas Megawati Soekarnoputri, saingan terdekat SBY justru meroket yang berpotensi menarik massa PDI Perjuangan yang lari dalam Pemilu 2004 lalu. Survei Puskaptis tersebut menyebutkan penilaian responden terhadap kinerja SBY-JK dalam menangani krisis di Indonesia juga semakin memburuk. Sebanyak 31,49 % responden kecewa, 30,75% puas, dan 37,76 % menilai biasa saja. Hal yang terjadi pada tingkat keyakinan responden tentang SBY dapat membuat keadaan bangsa satu tahun ke depan lebih baik juga tidak membaik. Mayoritas responden tidak yakin sebesar 38,43% dan hanya 35,46% yang yakin, serta 26,11% responden tidak menjawab. "Popularitas SBY-JK yang menurun ternyata berbanding terbalik dengan naiknya popularitas Megawati dan PDIP. Sehingga berpotensi atau membuka peluang terjadinya aksi pulang kandang yang dilakukan wong cilik," ujar Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Hazid, di Jakarta. Potensi tersebut, kata Husin, terkait erat dengan program sembako murah Megawati yang mendongkrak popularitasnya jelang Pemilu 2009. Mega memanfaatkan kondisi krisis ekonomi yang menghantam kehidupan banyak keluarga dari kalangan wong cilik. Penurunan popularitas SBY-JK, tambah Husin, melahirkan harapan terjadinya perubahan dan pembaharuan. Tercatat 22,64% responden mengharapkan perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya kebutuhan bahan pokok yang murah dan mudah didapat. Sedangkan responden yang berharap ketersediaan lapangan kerja dan perubahan di bidang kesejahteraan masing-masing sebanyak 21,52%. Sementara harapan perubahan di bidang pendidikan 14,38%, kesehatan 14,37%, pertanian 2,52%, sosial 1,94%, dan hukum 1,466%. Menanggapi hasil survei Puskaptis, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menilainya dengan santai. Menurut dia, hasil survei Puskaptis menjadi hasil survei yang berbeda dengan lainnya. “Terus terang hasil survei ini berbeda dengan banyak survei lainnya. Karena itu, kami tidak memikirkannya,” tegasnya di Jakarta. Apakah hasil survei Puskaptis pesanan dari PDI Perjuangan? Mantan Ketua Umum PB HMI tersebut tidak berani menyebutkan hal tersebut. “Buat saya, pesanan atau tidak pesananan, itu pilihan Puskaptis,” tandasnya. Bahkan Anas menegaskan, survei Puskaptis sama sekali tdiak akan menghapus perasaan publik yang sejauh ini positif terhadap pemerintahan SBY. Memang, bila disandingkan dengan hasil survei lembaga lainnya, hasil survei Puskaptis paling berbeda. Seperti hasil survei Reform Institute pimpinan Yudi Latif yang diumumkan di hari yang sama menyebutkan sebaliknya. SBY mendapat dukungan sebesar 42,18%, Megawati Soekarnoputri 16,67% dan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebesar 10,48%. "Tokoh-tokoh muda tidak berhasil masuk dalam daftar pilihan responden ini," kata Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, Selasa (30/12) di Jakarta.

Terkait dengan potensi pulang kandang warga PDIP dalam Pemilu 2009, Anas menilai merupakan hal yang wajar. “Saya kira itu harapan PDIP, dan mungkin harapan Puskaptis,” cetusnya menyindir. PDIP dalam Pemilu 1999 meraih suara 33% dan pada Pemilu 2004 meraih 18,53%. Jika yang dimaksud pulang kandang menyamai perolehan suara Pemilu 1999, tampaknya sulit untuk mewujudkan warga ‘Moncong Putih’ pulang kandang. Pasalnya, sepanjang 2008 ini, hampir survei menyebutkan tidak ada satupun partai politik yang melampaui perolehan 25% suara. [I4] Calon Presiden yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menggelar tour politik keliling Jawa. Acara bertema “Silaturahmi Mbak Mega Bersama Rakyat” itu akan berjalan nonstop hingga Kamis (22/11) di berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada hari pertama tour politiknya, Minggu (18/11), Megawati yang didampingi suaminya, Taufik Kiemas, mengunjungi kelompok tani padi di Desa Pasir Kemuning, Kecamatan Telagasari, Karawang. Di di sana Megawati menyerahkan benih untuk petani. Selanjutnya, Megawati mengunjungi Desa Kotasari, Pusakanegara, Subang, guna menyerahkan bantuan kepada warga setempat untuk pengurukan sungai. Tour politik hari pertama Megawati dengan rakyat itu ditutup dengan kunjungan Mega ke tempat pelelangan ikan Pelabuhan Besar Eretan di Indramayu. Pada hari kedua, Senin (19/11), Megawati bersama rombongannya akan menemui komunitas pengrajin rotan di Desa Tegalwangi, Cirebon, dan selanjutnya bertemu dengan Kelompok Tani Brambang di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes. Di Brebes, rencananya Megawati akan berdiskusi dengan petani setempat perihal kelangkaan pupuk, kebijakan pemerintah mengimpor barang, serta masalah permodalan dan pengolahan pasca panen. Seusai menggelar acara di Brebes, Megawati melanjutkan perjalanan ke Tegal guna menjumpai kelompok nelayan dan mendiskusikan masalah harga solar, offer fishing, cuaca, dan fasilitas tempat pelelangan ikan. Dikota yang sama, Megawati juga akan menemui kelompok tani padi dan tebu di Desa Cacaban, Tegal, dan akan mendengarkan aspirasi masyarakat setempat seputar kelangkaan pupuk, harga gula dan rendemen tebu yang rendah serta kebijakan pabrik gula. Pada hari ketiga, Selasa (20/11), Megawati mengunjungi kelompok tani penggarap hutan di Blora sekaligus menyempatkan diri berziarah ke makam RA Kartini di Desa Matingan, Bulu, Rembang. Selain itu, di hari yang sama Megawati kembali menjumpai kelompok nelayan dan berdiskusi tentang harga BBM sekaligus penyerahan bantuan kepada masyarakat nelayan di Desa Kandangan Wetan, Rembang.

Hari keempat, Rabu (21/11), Megawati mengisi kegiatannya di Jawa Timur, di antaranya berdialog dengan masyarakat sekitar jembatan Suramadu di Surabaya dan menemui para pengungsi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, serta memberikan bantuan pada mereka. Selain itu, pada hari yang sama, Megawati dan rombongannya akan menjumpai petani kol dan korban Gunung Kelud di Blitar serta berziarah ke makam Syech Subakir di Desa Penataran, Blitar. Pada hari terakhir silaturahminya bersama rakyat, putri Bung Karno itu direncanakan berdialog dan memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada petani dan buruh kelompok Pari Agung di Tulungagung serta menemui petani pinggiran hutan, bakul lethek, jamu gendong, dan pengrajin di Trenggalek. Selain itu, Megawati juga dijadwalkan menemui petani dan pedagang keliling di Desa Plaosan, Magetan. Acara silaturahmi dengan rakyat itu ditutup Megawati dengan berdialog dengan penerima Kalpataru di Desa Cemorosewu, Plaosan, Magetan. Setelah itu, Megawati bersama rombongannya direncanakan bertolak ke Jakarta dari Bandara Adi Sumarmo, Surakarta Jadi pemimpin nasional itu harus mengutamakan kualitas kinerja dan bukti prestasi. Jangan hanya mengandalkan penampilan dan pencitraan. Panggung politik di Indonesia tidak membutuhkan peragawan. Sindiran itu dicetuskan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia merujuk pada fenomena yang berkembang saat ini. Yang sedang memimpin, katanya, selalu lebih mendepankan penampilan dan pencitraan. Yang mau tampil ke ajang Pilpres 2009, lanjutnya, juga lebih mengandalkan performa. Sebagai calon tunggal dari PDI-P untuk maju ke pertarungan perebutan kursi RI-1 lewat Pemilu 2009, Mega mengakui dirinya memang akan memilih pasangan yang cakep dan keren bak 'peragawan politik'. Tapi, kata Mega, sosok yang akan dipilih itu juga melengkapi dirinya dengan kredibilitas dan kualitas. "Saya adalah calon tunggal PDI-P. Sementara ini saya belum mau menyebutkan siapa pasangan saya. Yang pasti, calonnya harus cakep, keren, dan berbobot," kata Mega di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/5). Ungkapan Mega itu menjadi kontekstual dengan banyaknya kritik atas sosok pemimpin nasional bergaya 'peragawan politik' yang tampilannya sedemikian elegan dan mempesona, tapi kinerja dan prestasinya cenderung payah. "Sebagai presiden, prestasi SBY untuk mengatasi berbagai masalah bangsa bisa dikatakan nyaris nol besar," tandas Mochtar Pabottingi, profesor ilmu politik di LIPI. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, sosok pemimpin nasional ke depan tidak bisa lagi dibentuk melalui iklan di berbagai media massa.

Selain mengesankan kepemimpinan bergaya salon yang hanya ngejreng di layar teve dan media cetak, pemimpin salon itu biasanya tidak bisa bekerja efektif dan berani membela rakyatnya ketika berhadapan dengan kekuatan asing. "Masyarakat jangan terjebak memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas yang dibentuk oleh industri media," tegas Anis Matta, Sekjen PKS, dalam surat elektronik yang dikirim ke sejumlah media. Anis mengatakan, jika yang terpilih sebagai pemimpin adalah 'peragawan politik', jangan berharap akan ada kebangkitan bangsa yang kedua. "Rakyat tidak akan mau ikut pemimpin yang penuh kepalsuan," tandasnya. Para pemimpin harus lahir dengan membawa narasi besar programnya bagi kemajuan bangsa dan sudah teruji kemampuannya. Rakyat, intinya, membutuhkan pemimpin otentik yang fasih menjelaskan narasi besarnya dan teruji kemampuan eksekusinya. Bukan hanya slogan kosong dan hampa makna. Belakangan, di pelataran politik nasional menjelang penyelenggaraan Pemilu 2009, memang bermunculan iklan-iklan politik dari berbagai tokoh nasional. Beragam bentuk dan isinya, beragam pula medianya. Ada yang mengedepankan sentimen kemiskinan, ada yang mengkampanyekan pentingnya membangun industri pertanian, ada juga yang menyampaikan misinya dengan sepenggal kalimat 'hidup adalah perbuatan'. Sarana medianya bervariasi. Ada yang dalam bentuk iklan display di media cetak, tayangan audio visual di teve, ada juga dalam bentuk billboard, spanduk, poster, dan sarana lainnya. Yang pasti, apa pun jenis medianya, iklan-iklan politik itu menampilkan sosok penyampai visi. Boleh jadi, hal itu dilakukan agar publik ingat sosok bersangkutan ketika mencoblos di bilik suara pada Pemilu 2009. Tekad mengejar RI 1 belum surut bagi Prabowo Subianto. Meski Gerindra dalam perhitungan sementara mendapatkan suara sekitar 4%, bukan berarti langkah Prabowo kendur. Prabowo menunggu Megawati atau menggandeng calon lain? Banyak analis politik memprediksikan sulit bagi calon presiden yang telah maju dan gagal dalam Pemilu 2004 untuk tampil kembali di Pemilu 2009 ini. “Sulit bagi tokoh yang pernah maju (presiden) untuk tampil lagi, karena sudah ketahuan jejak rekamnya,” papar Direktur Eksekutif Cirrus Grup Andrinof Chaniago dalam diskusi Forum Intelegensia Bebas di Jakarta, kemarin. Pernyataan Andrinof seperti menjadi peringatan bagi tokoh-tokoh yang bakal maju dalam Pilpres 2009 ini. Figur Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi presiden periode 2001-2004 serta menjadi capres dalam Pilpres 2004 lalu sepertinya diprediksi sulit

maju kembali dalam Pilpres 2009 mendatang. “Jika Mega ngotot dikhawatirkan suara PDI Perjuangan akan merosot,” tambah Andrinof. Hal senada disampaikan pengamat politik dari Charta Politika Indonesia (CPI) Andi Syafrani. Menurut dia, selama PDIP menjadi partai oposisi, peran Megawati masih belum terlihat. “Selain itu, masyarakat tidak memiliki referensi tentang Megawati saat menjabat sebagai presiden,” tandasnya. Namun analisis dan prediksi serta kajian lembaga survei atas elektabilitas dan prospek Megawati dalam Pilpres 2009 tampaknya tak mengendorkan semangat PDIP untuk tetap mengusungnya sebagai capres. Setidaknya, hingga kini, elit PDIP masih bersikukuh atas keputusan rakernas PDIP pada 2007 lalu yang memutuskan Megawati sebagai capres. Lalu bagaimana peluang koalisi yang sudah dibangun Megawati dengan Prabowo Subianto? Akankah Megawati kemudian ‘menyerah’ di tangan Prabowo. Komunikasi politik Prabowo dengan Megawati melalui media blok Teuku Umar memang cukup intensif. Setidaknya seusai pemilu legislatif lalu, kedua tokoh tersebut sering melakukan pertemuan baik terbuka maupun tertutup. Dengan berbalut persoalan kecurangan pemilu legislatif, diyakini pertemuan tersebut terkait pencapresan dan kombinasi siapa capres/cawapres. Tak pelak, munculah rumor pasangan Mega-Prabowo maupun PrabowoPuan Maharani. Meski amunisi Prabowo yang direpresentasikan dari perolehan Gerindra di kisaran 4%, namun partainya tidaklah sendirian. Setidaknya aliansi partai gurem mendukung pencapresan Prabowo. "Pembicaraan capres Prabowo sedang diintensifkan. Malah kami berani mengusung Prabowo dan Rizal Ramli. Apalagi kami sangat mendukung apa yang diinginkan Prabowo dengan memilih Rizal," kata Sekjen Forum Antar Parpol Sonny Pudjisasono. Aliansi ini mendorong Prabowo-Rizal Ramli sebagai pasangan capres/cawapres. Sementara menurut Sekjen Pakar Pangan Jackson A Kumaat, capres Prabowo dinilai sosok yang mampu menandingi figur SBY dalam Pilpres mendatang. “Yang terpenting, keduanya punya keberanian yang sama. Yakni sama-sama berani menyatakan ketidakberesan pengelolaan pemerintahan yang saat ini dipegang SBY,” jelas Jackson. Forum Antar Parpol (FAP) yang merupakan gabungan partai politik dan tidak lolos parliamentary threshold (PT) 2,5% direncanakan akan mendeklrasikan duet Prabowo-Rizal Ramli dalam waktu dekat. Optimisme Prabowo untuk tetap maju sebagai capres memang bukanlah mustahil. Meski bukan perkara mudah meyakinkan PDIP untuk menyerahkan modalnya ke Prabowo dalam Pilpres mendatang. Hanya dengan cara menerima bola muntahan PDIP, Prabowo bisa melenggang menjadi capres atau cawapres

Di tengah ingar-bingar pembentukan koalisi yang dilakukan sejumlah parpol menjelang pilpres, Prabowo Subianto masih belum menentukan pasangannya. Namun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dalam waktu dekat akan mengumumkan pasangan politiknya. Siapa pasangan Prabowo dan dengan siapa Gerindra merajut koalisi memang masih menjadi misteri. Namun untuk menjawab semua itu, Gerindra akan menggelar Rapimnas. Informasi yang beredar, Rapimnas Partai Gerindra itu akan dilaksanakan pada Rabu 6 Mei. "Iya, Rabu ini akan ada Rapimnas Partai Gerindra, kalau tempatnya tidak berubah di Hotel Grand Kemang, Jakarta," kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi saat dikonfirmasi INILAH.COM di Jakarta, Senin (4/5). Menurut Suhardi, agenda Rapimnas Partai Gerindra itu akan membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2009. "Ya walaupun belum dirumuskan lebih lanjut agendanya apa saja, tapi sepertinya nanti akan diputuskan siapa partner koalisi Gerindra dan juga siapa pasangan cawapres Pak Prabowo," ungkapnya. Suhardi sebelumnya juga menyatakan, pada dasarnya antara Gerindra dan PDIP sudah memiliki beberapa kesepakatan soal pemikiran koalisi untuk bagaimana membangun bangsa ke depan. Namun hanya ada satu hal yang belum disepakati antara Gerindra dan PDIP, yaitu soal siapa capres dan siapa cawapres yang akan didukung Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto masih merahasiakan siapa pasangan yang akan mendampinginya pada Pilpres 2009 mendatang. Sejumlah nama telah disebutkan akan mendampinginya, namun belum dapat dipastikan siapa yang benar-benar akan dijadikan pasangannya. Menurutnya, batas penyerahan pasangan capres-cawapres baru akan ditutup 10 Mei mendatang, sehingga ia tidak akan tergesa-gesa memutuskan. “Lihat saja nanti, sekarang lagi dalam proses,” kata Prabowo usai menerima laporan DPT di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta, Minggu (3/5). Sejumlah nama disebut-sebut akan mendampinginya, mulai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Blok Perubahan Rizal Ramli. “Masih ada waktu. Batasnya 10 Mei,” katanya lagi. Pengamat politik Bima Arya Sugiarto menilai Prabowo Subianto bakal menjadi lawan yang paling tangguh bagi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres mendatang. Persoalannya, kata direktur Charta Politika itu, lewat jalur mana pasangan itu akan maju sebagai capres dan cawapres. "Prabowo sedang mendapat momentumnya. Mood publik lagi bagus untuk mencari lawan karakter SBY," kata Bima dalam diskusi di Jakarta. Namun, lanjut dia, calon wapres yang akan dipasangkan dengan Prabowo juga harus tepat, sehingga peluang untuk menang juga lebih besar. Menurut Bima, salah satu tokoh

yang tepat sebagai pasangan Prabowo adalah Rizal Ramli yang memiliki arah ekonomi yang berlawanan dengan SBY. Rizal mengusung ekonomi kerakyatan, sementara SBY menjalankan ekonomi neoliberal. "Pasangan Prabowo-Rizal Ramli itu deferensiasi dan antitesa yang bagus untuk menghadapi SBY," katanya. Yang menjadi permasalahan, lanjutnya, siapa saja partai yang akan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. Prabowo sendiri masih memiliki peluang untuk menjadi capres dari PDIP dan koalisi besar dengan PAN, PPP, Hanura. “Atau paling tidak menjadi cawapres dari PDIP,” ujar Bima. Terkait spekulasi Prabowo berpasangan dengan puteri Megawati, Puan Maharani, menurut Bima, pasangan itu tidak akan cukup tangguh untuk menghadapi SBY Bagi para korban pelanggaran HAM, nama Prabowo Subianto dianggap bertanggung jawab atas kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di tahun 1998. Dengan peluang yang semakin menguat menjadi cawapres Megawati, para korban pun mengingatkan PDIP. "Kami berharap, PDIP tetap konsisten ketika berkoalisi tetap menjaga etika politik sesuai konstitusi, salah satunya penegakan hukum." kata istri almarhum Munir, Suciwati di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. Suciwati datang bersama para korban korban tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei '98, korban penculikan dan penghilangan paksa, Tanjung Priok, Talangsari, dan tragedi '65 yang menamakan diri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM. Bersama 7 perwakilan lainnya, Suciwati menemui Sekjen PDIP Pramono Anung untuk menyampaikan pesan kepada PDIP. "Saya pikir mereka (PDIP) cukup tahu, siapa pelanggar HAM yang muncul di pentas politik," cetus dia. Suci mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Pramono, nama Prabowo dan Wiranto disebutkan. "Ya teman-teman menyebutkan nama Prabowo dan Wiranto," ujarnya. Menirukan ucapan Pramono, Suci mengatakan, jika sampai hari ini PDIP belum memutuskan nama cawapres yang akan mendampingi Megawati. "Belum clear, mengenai itu karena masih dalam tahap pendekatan-pendekatan," tukasnya. Suciwati menyatakan, kedatangan para korban pelanggaran HAM karena mereka mencintai PDIP dan mengingatkan agar jangan salah jalan. "Minggu depan kita akan bertemu Demokrat, PPP, PAN, dan partai yang masuk 10 besar minus Gerindra, Hanura dan partai yang tidak lolos parliamentary treshold," jelasnya. Usai pertemuan Suci dan kawan-kawan juga menghadiahkan dua rangkaian bunga bertuliskan 'Korban pelanggar HAM menolak capres dan cawapres pelanggar HAM besar dan kecil'. yang langsung dibawa oleh seorang staf Pramono ke dalam kantor DPP PDIP.

Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan batal. Pertemuan akan dijadwalkan lagi besok. "Pertemuan hari ini dengan Pak Prabowo akan dijadwalkan ulang besok. Ada pemberitahuan dari Fadli Zon, jadi dijadwalkan ulang kembali besok," ujar Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009). Pertemuan itu sedianya digelar pukul 19.30 WIB. Sebelumnya, sudah 1,5 jam pihak PDIP menunggu, tapi Prabowo belum juga muncul. Akhirnya ada kepastian pembatalan dari Gerindra. Namun Tjahjo tidak menyebut alasan pembatalan itu. Tjahjo juga belum bisa memastikan pukul berapa pertemuan besok digelar. "Dua-duanya sepakat menjadwalkan ulang. Pokoknya ada informasi tidak malam ini," elak Tjahjo ketika ditanya alasan pembatalan tersebut.