Bahan Ajar 2 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia.pptx

Program Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia Pert.2 Dewi Antika Sary, S.kep.,Ners

Pokok Ajar • • • • • •

Stigma Tujuan Sasaran Strategi Pelayanan Sistem pelayanan kesehatan Jiwa

STIGMA • Stima adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang dari lingkungan • Hukuman sosial yang ditujukan kepada seseorang dikarenakan ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya dan cenderung sebagai hal yang memalukan, aib, bertentangan dengan moralitas, tidak sebagaimana mestinya melalui pandangan orang-orang tertentu. • stigma itu lebih berdosa dari dosa itu sendiri

Stigma Gangguan Jiwa • Stigma merupakan sikap keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa bila salah seorang anggota keluarga menderita Skizofrenia, hal ini merupakan aib bagi keluarga. • gangguan jiwa juga dianggap penyakit yang disebabkan oleh hal-hal supranatural oleh sebagian masyarkat • Keadaan gangguan jiwa di masyarakat diperparah dengan stigma yang dialami oleh si penderitanya • Berbagai istilah banyak ditemukan di masyarakat dan digunakan dalam pemberitaan media massa, misalnya orang gila, sakit gila, sakit jiwa, semua ini bukan istilah psikiatri

• Pada Stigmatisasi gangguan jiwa oleh masyarakat, Seakan-akan mereka yang terganggu jiwanya tergolong kelompok manusia lain yang lebih rendah martabatnya, yang dapat dijadikan bahan olok-olokan. Hal tersebut akan menghambat seseorang untuk mau menerima atau mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan mental Akibatnya pertolongan atau terapi yang mungkin dapat dilakukan secara dini menjadi terlambat.

7 Area Stigma • Politik Layanan kesehatan mental menerima sedikit perhatian politik dibandingkan dengan isu-isu lain, dan bukan merupakan wilayah prioritas, walaupun dampak besar pada kehidupan masyarakat. • Alokasi Dana masih belum memadai • Perencanaan dan pemberian pelayanan  belum terkoordinasi dengan baik.

• Profesionalkesehatan mental terfokus pada merawat orang-orang ketika sakit akut - sering mengabaikan kebutuhan untuk pemulihan yang berfokus pada rehabilitasi, dan dukungan bagi keluarga dan pengasuh lainnya. Beberapa juga memperlakukan orang dengan penyakit mental dan keluarga mereka dengan cara yang tidak sopan. • Legislatif tidak melindungi orang-orang dengan penyakit mental atau cacat lainnya dari fitnah, karena melindungi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, misalnya pada dasar agama atau ras.

• Media Meskipun ada perbaikan, beberapa media bertahan dalam mempromosikan stereotip orang sakit mental sebagai kekerasan, tidak kompeten atau objek ejekan. • Komunitas Tiga perempat (75%) dari orang-orang dengan penyakit mental merasa bahwa mereka secara pribadi telah mengalami stigma. Ini termasuk sikap pemerintah kesehatan dan pekerja, di media, dan masyarakat umum.

• Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dengan adanya stigma di masyarakat, mereka lebih memilih tidak memberitahukan kepada masyarakat, sehingga mereka cenderung menarik diri dan ini akan memperparah keadaannya. Disamping itu terjadi pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa baik yang baru ataupun yang sudah sembuh dari gangguan. Hal ini dapat berakibat pada gangguan yang lebih parah yang dapat berdampak pada kekambuhan yang lebih cepat.

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI INDONESIA

Masalah Kesehatan Jiwa di Indonesia No

Gangguan Jiwa

Prevalensi Riskesdas 2007

Riskesdes 2013

Pasung (Riskesdas 2013) 14,3 %

1

Ganggua Jiwa Berat

0,46%

0,17%

2

Gangguan Mental Omesional

11,6%

6,0%

Gangguan Jiwa Berat 2013 Kalimantan Selatan = 1,4 % per 1000 penderita

MASALAH KESEHATAN JIWA DI INDONESIA NO

VARIABEL

JUMLAH

1

PENDUDUK

250 Juta

2

ODGJ BERAT (0,17%)

425.000 orang

3

ODGJ RINGAN (6,0%)

15 Juta orang

4

PASUNG (14,3%)

60 Ribu orang

Pelayanan Kesehatan Jiwa Pada jaman dahlu tepatnya sebelum tahun 1882 M, penanganan kasus gangguan jiwa : Dipasung, dirantai, atau diikat lalu ditempatkan tersendiri dirumah atau dihutan ( ODGJ Berat ) dan apabila tidak berbahaya dibiyarkan berkeliaran.

Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa “Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.”

( Kementrian Kesehatan Repoblik Indonesia ) Ministry of health republic of Indonesia

Garis besar, undang-undang tersebut mengamanatkan tentang: 1. Perlunya peran serta masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan ODGJ dalam bentuk bantuan berupa: tenaga, dana, fasilitas, pengobatan bagi ODGJ 2. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan pelatihan keterampilan. 3. Mengawasi penyelenggaran pelayanan di fasilitas yang melayani ODGJ. ( Kementrian Kesehatan Repoblik Indonesia ) Ministry of health republic of Indonesia

Tujuan • Pembangunan kesehatan jiwa kurun waktu 2015-2019 adalah menuju masyarakat Indonesia yang sehat jiwa • Secara khusus : 1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; 2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; Memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK, ODGJ dan orang dengan gangguan penggunaan Napza berdasarkan hak asasi manusia;

4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK, ODGJ dan orang dengan gangguan penggunaan Napza; 5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa; 6. Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7. Memberikan kesempatan kepada ODMK, ODGJ dan orang dengan gangguan penggunaan Napza untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia

Sasaran : 1. Terwujudnya upaya kesehatan jiwa yang lebih responsive, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan terukur 2. Terwujudnya layanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang lebih terstruktur dan terstandar. 26 3 3. Terwujudnya program promosi dan prevensi kesehatan jiwa dan NAPZA 4. Terwujudnya sistem koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan kesehatan jiwa dan NAPZA

5. Terwujudnya sistem informasi dan monitoring evaluasi kesehatan jiwa dan NAPZA 6. Terwujudnya SDM kesehatan jiwa dan NAPZA yang kompeten dan berbudaya kinerja. 7. Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai standar. 8. Terwujudnya dukungan regulasi dan kebijakan kesehatan jiwa dan NAPZA. 9. Terwujudnya data kesehatan jiwa dan NAPZA yang terpadu. 10.Terwujudnya penganggaran yang optimal dan berkelanjutan bidang kesehatan jiwa dan NAPZA

Strategi : • Menerapkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan di masyarakat; • Menyediakan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan dan nonkesehatan terlatih; • Menggerakkan masyarakat untuk melakukan upaya preventif dan promotif serta deteksi dini gangguan jiwa dan melakukan upaya rehabilitasi serta reintegrasi OGDJ ke masyarakat.

Menkes mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk segera dapat melaksanakan Empat Seruan Nasional Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap ODGJ : • Tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada siapapun juga dalam pelayanan kesehatan;

• Tidak melakukan penolakan atau menunjukkan keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ODGJ; • Senantiasa memberikan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi maupun reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau di panti sosial; • Melakukan berbagai upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi faktor risiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial.

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA • STANDAR PELAYANAN MINIMAL Administratif, Yan Medik, Yan Gawat Darurat, Yan.Kep., Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Pengendalian Infeksi. • FUNGSI Pelyanan Komprehensip meliputi : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. • PELAYANAN RUJUKAN Berbasis masyarakat ---- Yan. Dasar ----Yan Spesialistik

Pelayanan Paripurna RSJ

RSU Puskesmas

Individu Keluarga Masyarakat

TERSIER

1

RSJ 2 3

4

5

RSU

FORMAL SEKUNDER

PUSKESMAS MASYARAKAT / POSBINDU / PANTI INDIVIDU/KELUARGA

PRIMER

NON-FORMAL

Keperawatan Kesehatan Jiwa Komprehensif Holistik

Terus-menerus Paripurna Fokus pada masy  Sehat jiwa  Rentan stres  Pemulihan

Pelayanan keperawatan yang holistik Biologis Psikologis Sosial Kultural Spiritual

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI INDONESIA PROMOTIF PREVENTIF KURATIF REHABILITATIF

TUJUAN UPAYA PROMOTIF • • • • • • •

Keluarga Lembaga Pendidikan Tempat Kerja Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Media Massa Lembaga Keagamaan (Tempat Ibadah) Dan Lembaga Pemasyarakatan (Rumah Tahanan )

UPAYA PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN JIWA KELOMPOK RESIKO

UPAYA PENCEGAHAN

Sakit Fisik

Manajemen Stres di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Putus Sekolah

Manajemen Stres

Putus Kerja

Ketahanan Mental

Kehilangan Orang yang Dicintai Program Antisipasi Nara Pidana

Program Antisipasi

Kemiskinan

Program Kesejahteraan

Korban Bencana

Menejemen Stres

TUJUAN PREVENTIF KESEHATAN JIWA Mencegah terjadinya masalah kejiwaan Mencegah munculnnya dan kambunya gangguan jiwa Mengurangi factor resikoakibat gangguan jiwa padamasyarakat secara umum atau perorangan Mencegah timbulnya dampak masalah Psikososial

TUJUAN KURATIF KESEHATAN JIWA Penyembuhan atau Pemulihan Pengurangan Penderitaan Pengendalian disabilitas Pengendalian gejala penyakit

TUJUAN REHABILITATIF KESEHATAN JIWA • • • •

Mencegah atau mengendalikan disabilitas Memulihkan fungsi social Memulihkan fungsi okupasional Mempersiapkan dan memberikan kemampuan mandiri dimasyarakat. TIGA TAHAPAN REHABILITASI KLIEN JIWA

1. Tahap Persiapan 2. Tahap penyaluran penempatan 3. Tahap Pengawasan

Upaya lainnya, • Pemberdayaan ODGJ, yang bertujuan agar dapat hidup mandiri, produktif, dan percaya diri di tengah masyarakat, bebas dari stigma, diskriminasi atau rasa takut, malu serta raguragu. Upaya ini sangat ditentukan oleh kepedulian keluarga dan masyarakat di sekitarnya

Sistem pelayanan kes. Jiwa : • Upaya kesehatan jiwa saat ini juga mulai didukung oleh multidisiplin • Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dengan SDM terlatih dan penyediaan jenis, jumlah dan ketersediaan yang berkesinambungan obat psikotropik di puskesmas • Kebijakan pemerintah dalam pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kesehatan jiwa dan penyediaan sarana dan prasarana perawatan kesehatan jiwa.

• Aspek pembiayaan kesehatan jiwa  bekerjasama dengan BPJS dan JKN • Meningkatkan kerjasama dalam sistem rujukan dan rujukan balik untuk pasien gangguan jiwa • Penyelenggaraan pendidikan untuk berbagai profesi terkait kesehatan jiwa dan tersedianya beasiswa untuk pendidikan kesehatan jiwa

PELAYANAN KEPERAWATAN KOMPREHENSIF PENCEGAHAN

PRIMER

Peningkatan kesehatan & pencegahan terjadinya gangguan jiwa Mencegah ggn jiwa, mempertahankan & meningkatkan kes.jiwa

SEKUNDER

Deteksi dini adanya masalah psikososial & gangguan Jiwa

Menurunkan kejadian ggn jiwa

TERSIER

Peningkatan fungsi & sosialisasi serta pencegahan kekambuhan Mengurangi kecacatan/ketdkmam puan akibat ggn jiwa

Pencegahan Primer Target pelayanan:

Anggota masyarakat yang belum mengalami gangguan sesuai dengan kelompok umur yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan usia lanjut. Aktivitas: 1. Program pendidikan kesehatan, progr.stimulasi perkembangan, prog.sosialisasi, manajemen stres, persiapan menjadi org tua. 2. Program dukungan sosial. 3. Program pencegahan penyalahgunaan obat. 4. Program pencegahan bunuh diri.

Pencegahan Sekunder Target pelayanan: Anggota masyarakat yang beresiko/memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial & gangguan jiwa..

Aktivitas: 1. Menemukan kasus sedini mungkin 2. Melakukan skrining & langkah-langkah lanjut 3. Penanganan kasus bunuh diri

4. Terapi modalitas 5. Follow up dan rujukan kasus.

Pencegahan Tersier Target pelayanan:

Anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa pada tahap pemulihan Aktivitas: 1. Program dukungan sosial dgn menggerakkan sumber-sumber di masyarakat; 2. Program rehabilitasi dgn memberdayakan pasien & keluarga hingga mandiri. 3. Program mencegah stigma

Terima Kasih, Selamat Belajar…