Bab Iv,bab V, Bab Vi.docx

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

4.1. Gambaran Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

4.2 Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Kota Batu 4.2.1 Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.3 Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

4.3.1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.3.2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.3.3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan/bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, penyelenggaraan

menyelenggarakan, pemilihan

dan

bupati/walikota

mengendalikan berdasarkan

semua

ketentuan

tahapan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang

terbukti

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota; 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.4. KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6. Mengelola,

memelihara,

dan

merawat

arsip/dokumen

serta

melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

4.5. Hubungan Partisipasi Masayarakat ( HUPMAS ) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Hubungan pemerintah dan masayarakat profesional menyajikan wajah sebuah instansi pemrintah biasanya mengartikulasikan tujuan dan pandangan resmi tentang isu-isu yang relavan, terutama kepada media dan masayarakat. Hubungan pemerintah dan masayarakat memberikan konstribusi dengan cara insansi yang dirasakan untuk mempengaruhi media dan memilihara hubungan yang baik dengan instansi dan masayarakat. Kerja Hupmas profesioanal dapat diilihat sebagai pekerja wacana yang mengkhususkan diri dalam komunikasi dan penyajian argumen dan mengunakan strategi untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Humpas Komisis Pemilihan Umum Kota Batu di pegang oleh Ariansyah Mustafa, S.Ip, Nip 19831030 200902 1 003.

BAB V PEMBAHASAN 5.1. Uraian Pelaksanaan PKL

Dalam pelaksanaan kegiatan Pratek Kerja Lapangan (PKL) di bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sesuai kemampuan yang dimiliki. Kami bekerja di dalam divisi teknis pemilu dan hupmas, pengelolaan media internal dan eksternal. Dalam tugas ini kami dibutuhkan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaaan media internal dan pembuatan berita mengenai kegiatan Komisi pemilihan Umum menjelang pemilihan pemilihan Gubernur Jawa Timur dan untuk pemilihan serentak Pileg dan Pilpres tahun 2019. Dalam kaitan mengelola media eksternal Hupmas Komisi Komisi Pemilihan Umum kota Batu menjalin kerja sama dengan beberapa media luar dengan untuk membantu mempublikasikan dan mensosialisasikan tujuan untuk mendukung pilgub dan pemilu serentak tahun 2019. Selain itu juga kami membantu Hupmas Komisi Pemilihan Umum kota Batu dalam melakukan sosialisasi diberba gai tempat demi melancarkan pemilihan Gubernur Jawa Timur dan pemilihan serentak Pileg dan Pilpres tahun 2019. Hupmas KPU kota Batu memiliki tanggung jawab yang besar untuk untuk menjaga nama baik instansi baik di internal maupun eksternal serta menyukseskan pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Oleh karena itu bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU kota Batu memiliki tugas yang banyak dan cukup berat.

untuk diselesaikan, maka kami disini sebagai tenaga praktek dengan kemampuan yang kami memiliki bisa membantu atau meringankan tugas dari Hupmas KPU kota Batu yang diberikan kepada kami agar mencapai hasil yang maksimal dengan satu tujuan

yaitu melancarkan dan mensukseskan Pemilihan pemilihan Gubernur Jawa Timur serta pemilihan serentak Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Dari uraian pelaksanaa PKL ini kami mengetahui sangat pentingnya bagian Hupmas dalam melancarkan dan menyukseskan pemilihan Gubernur Jawa Timur sekaligus Pemilihan pilgub Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019. 5.2 Rekapitulasi Kegiatan Praktek Kerja Lapangan No 1.

2.

Hari/Tanggal

Kegiatan

Kamis, 21 Juni

Perkenalan diri dengan

Kantor Kota Batu

2018

seluruh pegawai

Kpu

Jumat, Juni 22

Sistem Logistik

Aula Kator Kpu

2018 3.

Tempat

Kota Batu

Sabtu, 23 Juni

Sosialisasi di Alun-alun Kota

Alun-Alun Kota

2018

Batu dengan tema

Batu

“Sosialisasi Outdor Komunitas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018” 4.

5.

Minggu,24 Juni

Penurunan alat peraga

Wilayah Kecamatan

2018

kampanye

Junrejo Kota Batu

Seni, 25 Juni

Imput data berita Acara

Ruangan Teknis dan

2018

pemilhan gubernur Jawa

Hupmas

Timur 6.

7.

Selasa, 26 Juni

Distributor kotak suara ke

Kantor KPU Kota

2018

setiap kecamatan

Batu

Rabu,27 Juni

Supervesi monitoring

Desa Sumberantas

2018

pemungutan dan

Kota Batu

perhintungan surat suara di desa Sumberantas 8.

Kamis, 28 Juni

Imput data pemilhan

Ruangan Teknis dan

2018

tambahan dan pindahan,

Hupmas

kecamatan Batu 9.

Jumat, 29 Juni

Imput data pemilhan

Ruangan Teknis dan

2018

tambahan dan pindahan,

Hupmas

kecamatan Bumiaji 10.

Sabtu, 30 Juni

Imput data pemilhan

Ruangan Teknis dan

2018

tambahan dan pindahan,

Hupmas

kecamatan Junrejo 11.

12.

Senin, 02 Juli

Sosialisasi peraturan KPU

Hotel Singiashari

2018

No. 20 Tahun 2018

Kota Btu

Selasa, 03 Juli

Dekorasi aula untuk

Aula KPU Kota

persiapan rapat pleno dari

Batu

setiap kecamatan Kota Batu 13.

Rabu,04 Juli

Rapat pleno rekaptulasi

Aula KPU Kota

2018

perhintungan surat suara

Batu

tingkat Kota Batu dalam pemilhan gubernur Jawa Timur tahun 2018 14

15.

Kamis, 05 Juli

Ikut partisipasi acara

Kantor Kapolsek

2018

Kapolsek kecamata Junrejo

kecamata Junrejo

Kota Batu

Kota Batu

Jumat, 06 Juli

Persiapan untuk pembukaan

Kantor KPU kota

2018

penerimaan calon legislatif

Batu

Kota Batu 17.

Sabtu, 07 Juli

Persiapan bendera dari setiap

Aula KPU Kota

partai politik untuk

Batu

pendaftaran legislatif 18.

Senin, 09 Juli

Penerimaan pecanlonan

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

PAN 19.

Selasa, 10 Juli

Penerimaan pecanlonan

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

PKB

20.

Rabu, 11 Juli

Penerimaan pecanlonan

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

PDIP dan GERINDRA 21.

Kamis, 12 Juli

Penerimaan pecanlonan

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

GOLKAR 22.

Jumat, 13 Juli

Pemasangan spanduk

Kec. Junrejo, Kec.

2018

sosialisasi mengenai

Batu, Kec. Bumiaji

pemilihan legislatif dan pemilhan presiden 2019 di setiap kecamatan di Kota Batu 23.

Senin, 16 Juli

Memabagi undangan ucapan

2018

terimah kasih suksesnya

Kota BATU

PILGUB JATIM 2018 kestiap instansi di Kota Batu 24.

Selasa, 17 Juli

Penerimaan pecalonan

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

DEMOKRAT 25.

Rabu, 18 Juli

Mengatarankan surat ucpan

Kec. Junrejo, Kec.

2018

terimah kepada setiap

Batu, Kec. Bumiaji

kecamattan 26.

Kamis, 19 Juli

Melakukan verifikasi dan

Aula KPU Kota

2018

perbaikan persyaratan calon

Batu

anggota legislatif 27.

Minggu, 22 Juli

Sosialisasi PPS/PPK

Hotel Aston Batu

Senin, 23 Juli

Scan surat bakal calon

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

2018 28.

PKB

29.

Selasa, 24 Juli

Scan surat bakal calon

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

GOLKAR 30.

Rabu, 25 Juli

Scan surat bakal calon

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

PDIP dan PAN 31.

Kamis, 26 Juli

Scan surat bakal calon

Aula KPU Kota

2018

anggota legislatif dari partai

Batu

DEMOKRAT 32.

33.

Jumat, 27 Juli

Mengikuti rapat KPU se-Jawa Hotel Singshari Batu

2018

Timur

Sabtu, 28 Juli

Mengikuti rapat KPU se-Jawa Hotel Singshari Batu

2018

Timur

5.3. Penyampaian Informasi Dalam Hubungan Partisipasi Masayarakat KPU Kota Batu. Sebagai seorang pemimpin yang profesional tentunya banyak sekali memiliki tanggumg jawab yang begitu besar terhadap masalah yang dihadapi baik itu internal maupun eksternal. Pada kenyataan dalam pergaulan/proses suatu penyampain informasi maka harus menjalankan hubungan yang baik dengan berbagai pihak terutama media. Di dalam suatu Hubungan Partisipasi Masayarakat KPU Kota Batu yang telah penulis amati selama ini bahwa mereka suadah menjalankan hubungan kerja sama yang baik dengan masayarakat sehingga terjadinya kejadian yang menimbulkan citra positif karena setiap ada informasi penting pasti di publikasikan. Terjalinnya suatu hubungan yang baik, yang menumbuhkan kepercayaan masayarakat/publik terhadap suatu lembaga instansi yang di KPU Kota Batu.

Berbagai program kerja yang sudah dilakukan oleh bagian Hubungan Partisipasi Masayarakat KPU Kota Batu untuk membangun citra positif yang ada di KPU Kota Batu yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuat: a. Konferensi Pers Pertemuan dengan wartawan dalam bentuk diundang dengan kehadiran oleh organisasi/instansi, contohnya dalam pemusnaan surat suara yang lebih. Tlekung, kpu-kotabatu.go.id, (26/06/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu melakukan pemusnahan surat suara Pilgub Jatim 2018 yang rusak setelah dilakukan penyortiran. Surat suara Pilgub Jatim 2018 yang rusak sebanyak 17.167 dari surat suara yang telah diterima KPU Kota Batu dari penyedia sebanyak 151.767 surat suara. Pemusnahan surat suara dengan cara dibakar, dilakukan di halaman KPU Kota Batu, Selasa (26/06). Sebelum dilakukan pemusnahan terhadap surat suara Pilgub Jatim 2018 yang rusak, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Berita Acara (BA) tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Tingkat Kota Batu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Berita Acara ditanda tangani bersama oleh KPU Kota Batu, Panwas Kota Batu dan Polres Kota Batu.(eka/pdp)

b. Media Online Website Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ini media komunikasi dan informasi yang membantuh, di dalam website itu beragam menyajikan berbagai informasi sepert profil tentang KPU Kota Batu, visi dan misi KPU Kota Batu, tugas dan wewenang KPU Kota Batu dazn lain-lain. Konten tersebutlah yang berisikan mengenai informasi yang memang kita perlukan dan kita butuhkan. Dalam hal ini, website KPU Kota Batu memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah penyedia informasi kepada masayarakat Kota Batu dan sekitarnya. Website KPU Kota Batu menyajikan informasi di dalam website itu sendiri sangat mengasyikkan, bisa didukung konten multimedia (gambar, video, dll) dan yang lebih istimewanya lagi kita bisa mendapatkan bacaan yang sangat panjang serta merinci, yang mungkin bisa saja tidak bisa dibaca hanya dengan sekali duduk. c. Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampenye. Yang dapat memuat berbagai informasi yang terkait dengan dengan publikasi eksternal untuk kepentingan bersama, contohnya spanduk, baliho, brosur, poster. Ini adalah salah satu file mentah alat peraga sosilisasi dan alat peraga kampenye.

BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan Aktivitas Hubungan pemerintah dan masayarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam membangun dan mensukseskan pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, dengan cara menjalinkan hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan image sebuah intansi. Dalam menjalin hubungan publik internal adalah harus saling terbuka dan memberikan kenyamanan terhadap semua staf dan pegawai

yang di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Dalam hubungan

eksternal juga harus melayani masayarakat dan mensosialisikan kepada masayarakat Kota Batu terkait pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dengan sebaik mungkin sehingga mereka merasa nyaman dan di hargai ketika berada lingkungan masayarakat Kota Batu. Dalam hubungan internal maupun eksternal harus bisa memahami situasi serta keinginan yang inginkan oleh semua pihak, dan menjalinkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat Kota Batu terkait kekurang dalam setiap sosialisasi maupun bdengan pemasangan baliho yang di pasang di setiap tempat yang disiapkan. Dan memberikan informasi kepada masayarakat apabila ada peraturan yang terkait dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. 6.2. saran Ketika ingin mengadakan acara sebaiknya lebih terkoordinasi agar tidak membingunkan dan pastikan semua pihak dalam instasi maupun di eksternal bersedia dan mau bekerja sama untuk berlansungnya kegiatan pesta demokerasi yang di adakan.

Sebelum menjalankan suatu pesta demokerasi haruslah mempersiapakan segala hal yang di perlu yang di gunakan demi kelacaran suatu pesta demokrasi yang dan tertib dan tidak merepotkan, dan acara pesta demokrasi berjalan dengan baik dan lancar tampa masalah atau gangguan yang menghalang suatu pesta demokrasi di Kota Batu.