Bab-v

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

BAB-V PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN 5.1. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) DI Indonesia, pada awalnya SKMA yang didirikan oleh Departemen Kehutanan ada di dua tempat, yaitu di Kadipaten Jawa Barat dan di Samarinda Kalimantan Timur. SKMA Samarinda didirikan sejak tahun 1980, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga teknis kehutanan tingkat menengah, dan akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. SKMA saat ini berjumlah 5 unit, yaitu di Samarinda untuk wilayah Kalimantantan, di Pekanbaru untuk wilayah Sumatera, di Kadipaten untuk wilayah Jawa dan Bali, di Makasar untuk Wilayah Sulawesi, NTT dan NTB, serta di Manokwari untuk wilayah Maluku, Papua dan Irjabar. Setiap tahun meluluskan 70-80 siswa di setiap SKMA, kecuali SKMA Manokwari hanya 35-40 orang setiap tahun. Sejak tahun 1969/70 sampai dengan tahun 1989/90 telah dihasilkan lulusan SKMA sebanyak 804 orang tenaga menengah bidang kehutanan. Hanya SKMA Manokwari yang sampai sekarang masih menerima siswa baru, sedangkan 4 SKMA lainnya yaitu Samarinda, Makassar, Kadipaten, dan Pekanbaru telah terlekuidasi. Yang masih tetap tersisa adalah Badan Diklat Kehutanan, yang awalnya bertindak sebagai lembaga sebagai pembina SKMA tersebut. Saat ini terdapat 6 orang pejabat fungsional guru di SKMA Manokwari, terdiri dari 2 (dua) orang guru dengan jabatan dewasa, 3 (tiga) orang guru madya dan 1 (satu) orang dengan jabatan Guru Muda. Departemen Kehutanan pada tanggal 2 Nopember 2006 mendapatkan tambahan formasi pegawai baru berasal dari lulusan SKMA sebanyak 475 orang. Formasi tersebut ditujukan untuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan serta jabatan teknis lainnya pada UPT Dephut di seluruh Indonesia. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Departemen kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DIKLAT Kehutanan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-1

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

SKMA dipimpin oleh seorang kepala sekolah. SKMA mempuyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan formal kehutanan 3 (tiga) tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelaksana lapangan di bidang pembanguna kehutanan. Alamat SKMA Manokwari di Jl. Serma Suwandi, Kompleks BLK - SKMA Sanggeng Telp ( 0986 ) 212107 Fax . 212740 Manokwari, Papua (saat ini: Irian Jaya Barat). Terdapat 4 unit kelas, seluas sekolah 240 m2, kapasitas 160 orang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar terdapat pula asrama siswa terdiri dari 2 unit, seluas 2.000 m2 dengan kapasitas 120 orang. Didirikannya SKMA memiliki fungsi sebagai berikut: (a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berupa teori dan praktek sesuai dengan kurikulum yang berlaku (b) Melakukan bimbingan siswa di bidang pembinaan fisik, mental dan disiplin secara terpimpin dan intensif di dalam dan di luar sekolah; (c) Melakukan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka praktek kerja nyata

Jesaja Ronny Iwanggin (kanan), Siswa Sentral Pengukuran Penggambaran Peta Jurusan Kehutanan (SP3K) –Bogor, 25-6-1965

(d) Melakukan urusan tata waktu, rumah tangga dan perlengkapan pendidikan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-2

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Secara organisasi SKMA terdiri dari : (a) Kepala Sekolah; mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pendidikan dan latihan praktek siswa (b) Urusan Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha rumah tangga sekolah (c) Kelompok Guru/Instruktur; mempunyai tugas memberikan pendidikan dan pengajaran serta latihan teori dan praktek kepada siswa, dan melaksanakan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan pedoman dari Departemen Pendidikan Nasional. Sejak tahun 1983 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/Kpts-II/1983 tenang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Kehutanan Menengah Atas, pada pasal 15 ditetapkan, bahwa kepala sekolah SKMA secara teknis fungsional dan organisatoris bertanggung jawab kepada

Siswa Sentral Pengukuran Penggambaran Peta Jurusan Kehutanan (SP3K) di Asrama Bogor, Juni 1965 –tampak JR Iwanggin duduk kedua dari kiri

Kepala Pusat Diklat Kehutanan dan secara administratif operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan yang bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) – saat ini telah dilikuidasi - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Depdiknas).

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-3

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Selanjutnya dalam Pasal 16 disebutkan, jika di kemudian hari kebutuhan akan tenaga pelaksana lapangan bidang pembangunan kehutanan telah terpenuhi, maka kebijakan mengenai kelangsungan pendidikan di SKMA diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 1990, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Menhut Nomor 195/Kpts-II/1990 tentang Perubahan Bab I Pasal I Ayat (1) Bab III Pasal 8 dan Bab IV Pasal 15 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 68/Kpts-II/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Kehutanan Menengah Atas, pada pokoknya disebutkan beberapa hal sebagai berikut: (1)

Bahwa SKMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Kehutanan

(2) Sejak berlakunya keputusan ini, SKMA terdapat di empat lokasi yang berkedudukan di : (i) Kadipaten, Jawa Barat (ii) Samarinda, Kalimantan Timur, (iii) Pekanbaru, Riau dan (iv) Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. (3)

Kepala sekolah secara teknis fungsional dan organisasatoris bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Kehutanan dan secara administrative operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen kehutanan yang bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diman SKMA yang bersangkutan berkedudukan.

Namun saat ini Kanwil Kehutanan dan Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan telah dilikuidasi sejak tahun 2002 seiring dengan iklim otonomi daerah. Perjalanan SKMA Manokwari (1963-1973) sebelum dikelola oleh Dephut a. Nama sekolah dan Perkembangannya Kegiatan kehutanan di Irian Barat (saat ini Papua) pada awal 1963 mengalami kekurangan tenaga sehubungan peralihan kekuasaan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintahan sementara UNTEA. Dengan salah satu pertimbangan, bahwa banyak kendala dalam mengirimkan tamatan SMP dari Irian Barat ke SKMA Bogor, maka para pejabat kehutanan yang berada di Manokwari pada waktu itu antara lain, Ir. Lukito Daryadi dan Hardjono, Bst pada tahun 1963 memprakarsai pembentukan Jurusan Kehutanan pada SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) Manokwari. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-4

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Gd. Lama SKMA Manokwari di Kp. Arfai Km 18 Manokwari

SPMA Manokwari berjalan secara operasional sejak tahun 1963 dengan menerima 20 orang siswa (16 orang jurusan pertanian, 4 orang jurusan kehutanan). Sekolah ini diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/MP/65, tanggal 30 Januari 1965, yang berlaku surut sejak tanggal 30 Januari 1963 dengan Jurusan Kehutanan tergabung di dalamnya. Pada tahun 1967 SKMA Manokwari berdiri sendiri dan berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pendidikan Pertanian Manokwari (LP3M) pada Dinas Pertanian Propinsi Irian Barat. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1970 dengan keputusan Gubernur Irian Barat Nomor 125/GIB/1970, tanggal 25 Juli 1970, SKMA Manokwari dan Bagian Penelitian Kehutanan dipisahkan dari LP3M dan diserahkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Irian Barat. Serah terima dilakukan dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Irian Barat pada waktu itu (Barnabas Jouwe) kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Barat (R. Soekahar) disaksikan Gubernur Irian Barat waktu itu (Frans Kaisiepo). Kemudian pada tanggal 1 April 1973 Dinas Kehutanan Propinsi Irian Barat menyerahkan Bagian Penelitian Kehutanan (SP3K) melalui serah terima dari Direktur LP3M (Soejono Hadikusoemo) kepada Kepala SP3K (Soehoed Sosrodihardjo). b. Sistem Pendidikan Secara resmi SKMA Manokwari bukanlah sekolah kedinasan, namun setiap lulusannya diangkat menjadi PNS pada Instansi Pertanian dan Instansi Kehutanan di Irian Jaya pada waktu itu. Meskipun demikian, sebagian besar biaya pendidikan dibiayai oleh Pemerintah termasuk penyelenggaraan asrama siswa. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-5

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Mata pelajaran teori berjumlah sekitar 55 % dan praktek 45 % dari seluruh jumlah jam pelajaran. Tempat praktek adalah hutan di sekitar Manokwari. c. Persyaratan dan Rekruitmen Peserta Persyaratan bagi siswa baru adalah tamatan SMP dan yang sederajat, laki-laki, belum menikah, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 160 cm. Rekruitmen siswa baru melalui Instansi Kehutanan dan atau langsung oleh SPMA/SKMA Manokwari. d. Penyelenggaraan, Pengajar Sesuai kurikulim yang diberlakukan waktu itu, lama pendidikan adalah 3 (tiga ) tahun termasuk praktek lapangan pada setiap kelas (tahun ajaran). Jumlah guru tetap terbatas, sehingga sebagian besar pengajar berstatus guru tidak tetap yang merupakan para pejabat Pertanian/ Kehutanan dan berbagai instansi pemerintah lainnya yang ada di Manokwari. Yang pernah menjabat Ketua Jurusan Kehutanan pada SPMA Manokwari adalah berturuturut Loekito Daryadi dan Z.P Simanjuntak (alm). Setelah Halaman Bekas Gd. Lama SKMA Manokwari diresmikan, (Tidak Terawat) kepala SPMA Manokwari dijabat oleh Trito dan kemudian Nuzyrwan Zein. Kepala SKMA Manokwari berturut-turut dijabat oleh R. Moch. Ismail, Agus Sunyoto, Pradjadisastra (merangkap Direktur SPMA Manokwari) dan Mikdar Achmad Sapari. e. Lulusan Dari 47 orang siswa Kehutanan pada SPMA/SKMA Manokwari antara tahun 1963 sampai dengan 1973, dihasilkan lulusan sebanyak 29 orang (sekitar 60 % dari jumlah siswa yang diterima waktu di kelas 1) dengan rincian, sebagai berikut : PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-6

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Angkatan I (1963-1966)

: 4 orang

Angkatan II (1964-1967)

: 1 orang (alm. Nasendi, MSc)

Dr.

Ir.

Benyamin

Angkatan III (1965-1968) : Nihil Angkatan IV (1966-1969) : 8 orang Angkatan V (1967-1970)

: 5 orang

Angkatan VI (1968-1971) : 7 orang Angkatan VII (1969-1973) : 5 orang f.

Catatan Ringan Karena jumlah siswa kehutanan sedikit dan berasal dari berbagai daerah di Irian Jaya, serta jurusan/ pendidikan kehutanan merupakan hal baru di Irian Jaya pada waktu itu, maka Jalan Menuju bekas SKMA Manokwari suasana yang menonjol di Kp. Arfai- Manokwari yang dirasakan oleh para siswa adalah kekeluargaan yang erat dan saling membantu sejak di sekolah sampai bertugas sebagai pejabat di Instansi Kehutanan di Irian Jaya. Salah satu dari 30 orang alumninya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 adalah Dr. Ir. Benyamin Nasendi, MSc (Alm). Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan tahun 1990 s.d. 1993 dan selanjutnya sebagai peneliti pada Badan Litbang Kehutanan di Bogor.

g. Penutupan SKMA Manokwari Sehubungan sejak tahun 1963 komunikasi dan transparansi ke Pusat (Jakarta) sudah lancar dan lulusan SMP di Irian Jaya relatif sederajat dan tidak jauh ketinggalan dari daerah lain di Indonesia, maka sejak tahun 1969 SKMA Manokwari tidak menerima siswa baru lagi. Peminat SKMA Manokwari disalurkan ke SKMA Bogor. Bahkan sejak tahun 1963 telah ada yang lulus seleksi dan diterima sebagai siswa SKMA Bogor. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-7

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Lulusan pertama SKMA Bogor asal Irian Jaya pada tahun 1965 antara lain, adalah Samber, Sembor, Makabori (Alm), Abner Komboy (Alm) Mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya (1980-1989), Worabai (Alm) dan Dr (HC) Ir. Hugo Julian Rajaar, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (2000-2004). Yang terakhir meraih gelar S1 dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Cendrawasih, Manokwari. Lulusan 1973 merupakan lulusan terakhir. Sementara para peminat sekolah ke SKMA Manokwari kemudian disalurkan ke SKMA Bogor. Kelak SKMA Manokwari dibuka kembali oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1991/1992, seperti dipaparkan dalam uraian berikut. SKMA Departemen Kehutanan Sejak diterbitkannya PP No. 1 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, kemudian disempurnakan melalui PP No. 18 Tahun 1975, intensitas kegiatan pengusahaan hutan, terutama di luar Jawa terus meningkat. Pemerintah melihat pada waktu itu, kiprah para alumni SKMA dengan pengetahuan serta keterampilan yang mereka miliki, telah memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan kehutanan di Indonesia. Sehingga pada SKMA Manokwari di bawah Seminar Persaki tahun 1979 Departemen Kehutanan di Surabaya, salah satu butir penting yang dicetuskan oleh berbagai pihak adalah merekomondasikan untuk menyelenggarakan/mengaktifkan kembali kegiatan SKMA yang sempat dihentikan aktivitasnya. Pemerintah menyambut positif dan dapat memahami rekomendasi tersebut. Melalui Departemen Pertanian serta dengan persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berturut-turut pemerintah menyelenggarakan dan mendirikan SKMA di 2 (dua) kota, yaitu SKMA Kadipaten dan SKMA Samarinda (1979/1980), sambil menjajagi kemungkinan pembangunan SKMA Pekanbaru (1986/1987), SKMA Ujung Pandang (1987/1988), serta melanjutkan kegiatan SKMA Manokwari (1991/1992). PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-8

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Pertimbangan dasar pendirian ke lima SKMA tersebut diatas adalah wilayah pelayanan yaitu wilayah dari mana para siswa dan calon siswa SKMA berasal. Dengan adanya pembagian wilayah pelayanan ini diharapkan, bahwa biaya penyelenggaraan SKMA khususnya biaya perjalanan para siswa akan lebih efisien.

Siswa SKMA Manokwari, tinggal satu SKMA di Indonesia

Pada tahun 1983, Departemen Kehutanan terbentuk. Melalui keputusan Menteri

Kehutanan

No.

68/Kpts-II/1983,

Kadipaten dan SKMA Samarinda koordinasi Pusat

Diklat

penyelenggaraaan

selanjutnya

berada

SKMA dibawah

Kehutanan, Sekretariat Jenderal Departemen

Kehutanan. Artinya kedua sekolah tersebut resmi menjadi SKMA Departemen Kehutanan. Menyusul selanjutnya SKMA Pekanbaru dan SKMA Ujung Pandang melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/Kpts-II/1990. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 630/Kpts-II/1992, SKMA di Manokwari yang telah lama berhenti, diaktifkan kembali untuk melayani kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan di wilayah Irian Jaya dan sekitarnya. Program pendidikan yang diselenggarakan pada kelima SKMA tersebut, seluruhnya menerapkan sistem kedinasan.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V-9

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Pada tahun 1983, SKMA Kadipaten dan SKMA Samarinda pertama kali menghasilkan lulusan masing-masing sebanyak 62 dan 30 orang. Disusul kemudian oleh SKMA Pekanbaru pada tahun 1991 sebanyak 70 orang, dan SKMA Ujung Pandang pada tahun 1992 sebanyak 34 orang, sementara SKMA Manokwari pada tahun 1994 menghasilkan lulusan sebanyak 39 orang. Setelah itu kelima SKMA di Indonesia tersebut setiap tahun menghasilkan lulusan antara 30 sampai 40 orang per kelasnya. Tabel 5-1 Garis-garis besar program kurikulum SKMA Departemen Kehutanan (SK Menhut No. 272/Kpts-II/1991, tanggal 21 Mei 1991) Program Inti, Mata Pelajaran Dasar Umum sebanyak 58 kredit

Program Inti, Mata Pelajaran Dasar Kejuruan, sebanyak 86 kredit

Program Pilihan, Mata Pelajaran Kejuruan sebanyak 96 kredit

Pendidikan Agama

Matematika

Silvikultur

Pendidikan Moral Pancasila

Fisika

Perlindungan Hutan

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Kimia

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia

Biologi

Penyuluhan Kehutanan

Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa Inggris

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pendidikan Jasmani

Klimatologi

Pemungutan Hasil Hutan

Kewiraan

Teknologi Hasil Hutan

Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Pengukuran dan Pengujian Kayu

Peraturan Perundang –undangan

Pengantar Ekonomi Kehutanan

Pengantar Ilmu Kehutanan

Manajemen Kehutanan

Ilmu Tanah Hutan

Pengukuran dan Perpetaan

Dendrologi

Inventarisasi Hutan

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kelas I dilaksanakan pada semester 2 selama 4 minggu Kelas II dilaksanakan pada semester 4 selama 8 minggu

Kelas III dilaksanakan pada semester 6 selama 8 minggu. (SKMA di P. Jawa praktek ke luar Jawa, SKMA di luar Jawa praktek di P. Jawa)

Perencanaan Hutan

Lulusan SKMA terbaik di seluruh SKMA oleh pemerintah/Departemen Kehutanan diberikan kesempatan (rata-rata 10 orang) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di UGM, Yogyakarta. Kemudian untuk menyeimbangkan perbandingan jumlah tenaga teknis kehutanan dengan tenaga administrasi, pada tahun 1993 dan 1994 Departemen Kehutanan memberi kesempatan kepada pegawai tamatan SLTA untuk mengikuti program D3 Kehutanan di IPB dan UGM melalui penyaringan administrasi dan testing yang dilaksanakan Biro Kepegawaian bekerjasama dengan Pusat Diklat Pegawai dan Pengembangan SDM Kehutanan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 10

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

SKMA di lima kota (Pakanbaru, Kadipaten, Samarinda, Ujung Pandang, dan Manokwari) sejak berdirinya telah menghasilkan sejumlah lulusan yang telah bekerja pada sektor kehutanan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada umumnya para lulusan tersebut bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai BUMN maupun sebagai pegawai swasta yang bekerja di HPH-HPH dan industri kehutanan. Tidak diperoleh data mengenai penyerapan tenaga lulusan SKMA oleh instansi kehutanan daerah dalam era otonomi daerah. Selama masa krisis moneter, tidak kurang dari 600 lulusan SKMA sebagai PNS/pegawai BUMN belum memperoleh pekerjaan (data Biro Kepegawaian, 2000). Penyebabnya adalah situasi ekonomi nasional yang sangat memprihatinkan, telah melumpuhkan kegiatan swasta sektor kehutanan (HPH-HPH dan industri kehutanan). Kondisi ini menyebabkan penyerapan lulusan SKMA ke sektor swasta kehutanan, secara perlahan mulai dihentikan. Hal ini kemudian diperparah oleh adanya peraturan, bahwa Pusat tidak dapat mengangkat pegawai negeri golongan II/a (pangkat lulusan SKMA yang baru diangkat) dan terbatasnya formasi PNS golongan II, khususnya di Departemen Kehutanan. Keadaan tersebut mendorong timbulnya kebijakan dari pimpinan Departemen Kehutanan untuk menutup sementara kegiatan SKMA. Kebijakan untuk menutup SKMA akhirnya terjadi, yang ditandai dengan adanya surat edaran dari Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. 673/IIDIK/B/2001 tanggal 6 Juni 2001 yang ditujukan kepada semua Kepala SKMA di lima kota yang isinya berupa perintah untuk tidak menerima siswa baru SKMA mulai tahun ajaran 2001 dan untuk menyelesaikan pendidikan siswa SKMA yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada bulan Juli 2003 semua siswa SKMA yang masih ada telah menyelesaikan pendidikannya, yang berarti bahwa setelah itu SKMA tidak mempunyai kegiatan lagi. Hingga saat ini, status SKMA di lima kota masih mengambang dan belum ada kepastian/keputusan resmi dari pemerintah. Beberapa alumni berharap, bahwa penutupan SKMA oleh pemerintah sifatnya hanya sementara, selama krisis ekonomi, sosial dan politik dalam negeri belum pulih. Dan apabila krisis multidemensi ini sudah kembali stabil, dapat dipastikan bahwa kegiatan sektor kehutanan akan meningkat jauh lebih tinggi dari era sebelumnya. Jika pada era sebelumnya kegiatan kehutanan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan hutan, maka pada era ke depan sektor kehutanan akan mengalami fase yang panjang pada kegiatan pembangunan kembali, penataan dan pemanfaatan. Sudah jelas, apabila fase itu terjadi, sektor kehutanan akan membutuhkan SDM kehutanan dalam jumlah banyak, baik di pusat maupun di daerah. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 11

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Profesionalisme, bermental kuat, jujur, bersih dan memiliki loyalitas tinggi pada kelestarian hutan, nampaknya akan menjadi prasyarat/ciri SDM kehutanan ke depan. Konsekwensi dari semua ini, tentu saja lembagalembaga pendidikan menengah kehutanan (formal/informal) harus didukung dan didorong oleh kebijakan untuk dapat dikembangkan di berbagai tempat, baik oleh pemerintah maupun swasta. Beberapa penyesuaian kurikulum, harus dilakukan menurut kondisi, keadaan dan tujuan, dengan tetap tidak mengabaikan tujuan akhir dari pengelolaan hutan, yakni lestari fungsi ekologis, lestari fungsi sosial dan lestari fungsi ekonomi untuk generasi kini maupun generasi mendatang. Kurikulum SKMA (Departemen Kehutanan) Di muka telah diuraikan bahwa tenaga teknis menengah kehutanan di seluruh Indonesia, hampir 90% lebih dihasilkan dari para lulusan pendidikan formal SKMA pada berbagai periodisasi. SKMA Bogor (19491969), SKMA Manokwari (1963-1973 dan dilanjutkan kembali pada tahun 1991/1992) dan SKMA Kadipaten (1966–1973), SKMA Pakanbaru (1986/1987), SKMA Ujungpandang (1987/1988), hingga dihentikan pemerintah pada tahun 2001, kecuali SKMA Manokwari. Ribuan lulusan SKMA telah banyak yang mengabdikan dirinya untuk bekerja pada sektor-sektor kehutanan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pengetahuan kemampuan dan dedikasi para lulusan SKMA ini tidak diragukan lagi. Sisi keberhasilan pendidikan SKMA, salah satunya KEP. SEKOLAH

WAKIL KEPSEK I

II

KEP. URUSAN TATA USAHA

III

IV

URPEG

URRT

URUM

URTU

URPEG

WAKIL: I : Pengajar/ Kurikulum II : Sarpras Pendidikan III : Kesiswaan IV : Humas/PKL

Kelompok GURU

Struktur Organisasi SKMA PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 12

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

karena sistem pendidikan yang dilaksanakan, mengharuskan setiap siswa untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan berlangsung. Kelebihan sistem ini menurut pengelola adalah dapat membangun keseragaman dalam hal rasa kebersamaan, kemandirian, tanpa membeda-bedakan dari mana siswa berasal, yang selanjutnya dapat membentuk jiwa korps rimbawan yang tinggi. Mereka akan dapat saling mendukung, membantu dan mengisi kekurangan satu dengan lainnya. Pada sisi lain kurikulum yang dirancang dan diberikan kepada peserta didik, juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan program kurikulum yang dibuka oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (untuk program studi lain). Dapat dikatakan kurikulum yang ada dianggap sangat cocok dengan kondisi dan perkembangan kehutanan waktu itu. Tabel 5-2. Fasilitas Sarana Prasarana SKMA Manokwari Papua No

Uraian

1

Kelas

2

Asrama

3 4 5

Ruang Makan Laboratorium Perpustakaan

Satuan (unit/m2) 4 Unit 10.441 m2 2 unit 2.000 m2 240 m2 240 m2 80 m2

Kapasitas (orang) 160 120 -

Pada tahun 1990-an, program kurikulum SKMA yang dirancang 3 tahun masa pendidikan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 272/Kpts-II/1991, tanggal 21 Mei 1991. Program kurikulum yang dikembangkan SKMA Departemen Kehutanan, relatif seragam dan tidak mengalami perubahan secara mendasar sejak SKMA berdiri hingga berakhirnya masa aktif SKMA. Program kurikulum SKMA yang dirancang untuk Kurikulum ini memiliki banyak kelebihan, terutama karena kelengkapan materi yang cukup memadai pada program-program mata pelajaran kejuruan (dasar Ruang Kelas SKMA Manokwari dan pilihan), serta adanya program praktek lapang PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 13

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

pada setiap tingkatan, dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Program Inti, Mata Pelajaran Dasar Umum sebanyak 6 mata pelajaran dengan bobot 58 kredit, Program Inti, Mata Pelajaran Dasar Kejuruan, sebanyak 12 mata pelajaran dengan bobot 86 kredit, Program Pilihan, Mata Pelajaran Kejuruan sebanyak 13 mata pelajaran dengan bobot 96 kredit, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada setiap angkatan dengan lokasi yang berbeda-beda. SKMA Manokwari Setelah Tahun 1991 Pada Edisi Kedua SKMA Manokwari (satu-satunya yang masih berdiri di Indonesia hingga sekarang) yaitu sejak Tahun 1991 dipimpin oleh Kepala Sekolah berturut-turut sebabagai berikut: Ir. AEP Rohandi

: 1991 -1992

Ir. Hermes Kudik

: 1992 -1993

Ir. Adet Sumama

: 1993 -1996

Ir. Elim Kalua

: 1996–sekarang

SKMA Manokwari, sebelum tahun 2001 berada di bawah Pusdiklat Kehutanan Ir. Elim Kalua Bogor, namun setelah tahun 2001 sistem Kep. SKMA Manokwari (1996 –sekarang) penggajian berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari di bawah Bupati, namun teknis operasional tetap berada di bawah Pusdiklat Kehutanan Bogor. Alamat SKMA di Jl. Serma Suwandi Sanggeng, Manokwari. Kurikulum berpatokan pada teory 40 % dan praktek 60 % jenjang pendidikan selama 6 smester, murid dari lulusan SLTP atau sederajat. Riwayat Hidup

Kegiatan

Praktek

Nama

: Ir. Elim Kalua

Tempat tgl Lahir

: Rante Pao, 5-02-1958

Kerja Lapang (PKL)

Pendidikan

: S1Kehutanan Univ. Hasanudin, Makasar

untuk

Riwayat Pekerjaan

:

kelas

dilakukan

1

selama

- Kepala SKMA Manokwari 1997 –sekarang

satu bulan, tentang

- Kepala Seksi Penyelenggaraan BLK Pekanbaru 1994-1997

pengenalan tipe-tipe

- Kep. Seksi Penyelenggaraan Lal. BLK Manokwari 1990-1994 - Staf BLK Manokwari

1986-1990

- Staf Pusdiklat Bogor

1984-1985

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

hutan

dan kawasan

konservasi.

Saat V - 14

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

kelas dua PKL dilaksanakan selama 2 bulan dilakukan di unit-unit HPH tentang praktek pengelolaan hutan produksi. Pada akhir kelas III kegiatan praktek dilakukan di hutan tanaman dan praktek pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan dalam waktu 2 bulan di Perum Perhutani, Jawa Timur; sedangkan kawasan konservasi di Alas Purwo, Meru Betiri dan Bromo Tengger Jawa Timur. Kegiatan wisuda, biasanya pada Bulan Juni dilaksanakan oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan, Bogor. Lulusan SKMA, selama ini diserap di instansi-instansi

pemerintah,

antara

lain:

Perum

Perhutani,

Dinas

Kehutanan Kaltim, Kalteng, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Inhutani Kalimantan; pada instansi swasta, unit HPH/IUPHHK di Papua dan Maluku. Tabel 5-2a. Perkembangan Jumlah Siswa SKMA Manokwari dan Lulusan Per Tahun Sejak Berdiri tahun 1991/1992 No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

I 43 42 41 40 40 40 40 40 40 40 36 40 40 30 42 40

Kelas II 40 42 40 38 40 41 34 35 40 39 40 37 37 39 40

III 39 36 35 36 41 40 31 35 40 33 31 33 33 34

Jumlah

Lulusan

43 82 122 116 113 116 122 114 106 115 115 113 108 100 114 114

39 34 32 34 41 34 31 32 40 32 38 32 33 -

Kegiatan Akademik Kegiatan belajar setiap hari senin sampai dengan hari sabtu, masuk kelas dimulai jam 7.30 hingga 17.30. Istirahat dua tiga kali, yaitu pada jam 09.45 –10.00; jam 13.15 –14.45 dan jam 15.30-16.00.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 15

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Mata Pelajaran yang diberikan pada Kelas Satu meliputi : 1. Pendidikan Agama Islam 10. Kimia 2. Pendidikan Kristen Protestan 11. Biologi 3. Pendidikan Kristen Katolik 12. Bahasa Inggris 4. PPKn 13. Klimatologi 5. Sejarah dunia 14. Kewiraan 6. Bahasa Indonesia 15. Peraturan Perundangan Kehutanan 7. Pendidikan Jasmani 16. Pengantar Ilmu Kehutanan 8. Matematika 17. Ilmu Tanah Hutan 9. Fisika 18. Silvikultur 19. Perlindungan Hutan Selain itu dilakukan pula pembinaan bakat, meliputi kegiatan : -

Bola Volley/sepak bola

-

Band

-

Softball

-

Takrauw

Dilakukan pula pelaksanaan UKS dan Bimbingan Penyuluhan (BP) disesuaikan dengan kebutuhan. Mata Pelajaran Kelas Dua, terdiri dari : 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kristen Protestan 3. Pendidikan Kristen Katolik 4. PPKN 5. Sejarah dunia 6. Bahasa Indonesia 7. Pendidikan Jasmani 8. Matematika 9. Biologi 10. Bahasa Inggris 11. Kewiraan

12. KLH 13. Dendrologi 14. Silvikultur 15. KSDA 16. Pemanenan Hasil Hutan 17. Pengantar Ekonomi Kehutanan 18. Manajemen Kehutanan 19. Pengukuran dan Perpetaan 20. Inventarisasi Hutan 21. Perencanaan Hutan

Kegiatan pembinaan bakat, yaitu : - Bola Volley/ Takraw - Band - Sepak Bola Dilakukan pula pelaksanaan UKS dan Bimbingan Penyuluhan (BP) disesuaikan dengan kebutuhan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 16

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Mata Pelajaran Kelas Tiga, terdiri dari : 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kristen Protestan 3. Pendidikan Kristen Katolik 4. PPKn 5. Sejarah dunia 6. Bahasa Indonesia 7. Pendidikan Jasmani 8. Matematika 9. Bahasa Inggris 10. Silvikultur

11. KSDA 12. Penyuluhan Kehutanan 13. Pengelolaan DAS 14. Pemanenan Hasil Hutan 15. Teknologi Hasil Hutan 16. Pengukuran dan Pengujian Kayu 17. Manajemen Kehutanan 18. Pengukuran dan Perpetaan 19. Inventarisasi Hutan 20. Perencanaan Hutan

Pembinaan bakat, meliputi : -

Bola Volley/ Takraw Band Sepak Bola Bimbingan Karya Tulis Pelaksanaan Kegiatan UKS dan Bimbingan Penyuluhan (BP) disesuaikan dengan kebutuhan.

5.2. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kehutanan Sampai dengan saat ini telah terdapat 9 (sembilan) tempat Pendidikan dan Latihan Kehutanan di Indonesia, yaitu : (1) Pusat Diklat, (2) BDK (Balai Diklat Kehutanan) Bogor, Hutan Diklat Jampang, (3) BDK Kadipaten (4) BDK Pematang Siantar, Hutan Diklat Pondok Buluh (5) BDK Pekanbaru, Hutan Diklat Bukit Suligi (6) BDK Samarinda, Hutan Diklat Loa Haur (7) BDK Makasar, Hutan Diklat Tabo-tabo (8) BDKKupang,Hut anDi kl atSo’ e (9) BLK Manokwari, Hutan Diklat Tuwan Wouwi Balai Latihan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan di bidang latihan kehutanan yang berada yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan. Balai Latihan Kehutanan (BLK) dipegang oleh seorang Kepala Balai. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 17

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

BLK bertugas melaksanakan kursus dan latihan pegawai dan non pegawai di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dari BLK

adalah,

(1)

mempersiapkan,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan kursus dan latihan, serta mengelola sarana latihan, (2) melakukan pengajaran teori dan praktek, (3) melakukan urusan tata usaha. Secara organisatoris Kepala BLK membawahi, (1) Sub Bagian Tata Usaha, yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, suratmenyurat, perlengkapan dan rumah tangga; (2) Seksi Penyelenggaraan Latihan;

bertugas

mempersiapkan,

mengatur

danmengevaluasi

pelaksanaan kursus dan latihan, dan mengelola sarana latihan; dan (3) Kelompok Pelatih/Instruktur; bertugas menyiapkan bahan pelajaran dan melakukan pengajaran teori dan praktek. Balai Latihan Kehutanan pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 094/Kpts-II/1984, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kehutanan. 5.2.1. Kurikulum/ Modul yang diprogramkan oleh Balai Latihan Kehutanan  Diklat Kepemimpinan Tingkat III Latar Belakang; PNS sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai

peranan

yang

menentukan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan sosok PNS yang kompeten dari sikap dan perilakunya, setia dan taat kepada negara, bermoral

dan

bermental

baik,

profesional

dan

sadar

akan

tanggungjawabnya sebagai pelayan publik menurut PP No.101 tahun 2000. Untuk membentuk PNS seperti salah satunya melalui diklat pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural seperti yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 18

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Materi Pokok :  Analisis Kebijakan Publik 

Hukum Administrasi Negara (HAN)



Membangun Pemerintah yang baik



Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya



Negoisasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja



Teknik Analisis Manajemen



Pemberdayaan SDM



AKIP dan Pengukuran Kinerja



Teknologi Informasi dalam Pemerintah



Telaahan Staf Paripurna



Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima

Peserta 



PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan Eselon III

Gedung Balai Latihan Kehutanan di Manokwari

Kulifikasi Sarjana (S-1)

Pengajar Widayaiswara Pusat/BDK Kehutanan, instansi terkait Durasi : 50 hari, 360 JPL  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Latar Belakang; PNS sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai

peranan

yang

menentukan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan sosok PNS yang kompeten dari sikap dan perilakunya, setia dan taat kepada negara, PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 19

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

bermoral

dan

bermental

baik,

profesional

dan

sadar

akan

tanggungjawabnya sebagai pelayan publik. Menurut PP No.101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat PNS. Salah satu jenis diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural Eselon IV adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Materi Pokok 

SANRI



Dasar-Dasar Administrasi Publik



Dasar-Dasar Kepemerintahan yang baik



Manajemen SDM, Keuangan, Materiil



Kombinasi dan Hubungan Kerja



Teknik Komunikasi & Presentasi yang Efektif



Operasional Pelayanan Prima



Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan (PMPK)



Pola Kerja Terpadu



Pengelolaan Informasi & Teknik Pelaporan

Peserta 

PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan Eselon IV



Kualifikasi SLTA, Sarjana (S-1)

Pengajar : Widyaiswara Pusat/ BDK Kehutanan, instansi terkait Durasi : 37 hari, 285 JPL, Teori 40%, Praktek 60% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 20

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Diklat Pengukuran dan Perpetaan Tingkat Dasar Latar Belakang; Dalam kegiatan pembangunan kehutanan, diawali dengan perencanaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyiapan prakondisi

pengelolaan

kawasan

hutan.

Salah

satu

pelaksanaan

kegiatannya adalah pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, dimana diperlukan tenaga pelaksana yang mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pada saat ini tenaga teknis pengukuran dan perpetaan kawasan hutan di daerah sangat terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pelatihan pengukuran dan perpetaan tingkat dasar. Tujuan; Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu melaksanakan pengukuran terestris dengan alat theodolite kompas (TO) dan pemetaan dengan cara koordinat. Materi Pokok 

Kecerdasan Spritual



Kebijakan Dephut dalam Pengukuran dan Pemetaan



Pengetahuan Alat Ukur Tanah



Teknik Pengukuran Terestris



Koreksi Boussole



Dasar-dasar Perpetaan



Dasar-Dasar Pengetahuan GPS



Dasar-Dasar Pengukuhan Hutan

Peserta 

PNS Pusat, Staf BP DAS, BPKH dan Dishut Prop/Kabupaten



Kualifikasi Pendidikan Minimal SLTA



Usia Maksimal 35 tahun

Pengajar : Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan, BDK Kehutanan & instansi lain terkait yang menguasai materi diklat Durasi : 30 hari, 200 JPL, Teori 40%, Praktek 60% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 21

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Diklat Pengukuran dan Perpetaan Tingkat Lanjutan Latar Belakang; Adanya kepastian batas kawasan dan batas blok/petak, merupakan syarat utama bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari, namun demikian sampai dengan saat ini belum semua kawasan hutan diselesaikan penataan batas dan pengukuhan serta pembagian hutan ke dalam petak/ blok. Kondisi tersebut sangat rawan bagi keamanan hutan. Mengingat perkembangan saat ini menunjukkan adanya sinergisme upaya pelestarian hutan. Dari data dan informasi yang diperoleh dari laporan perkembangan pengukuhan dan penataan hutan, diperoleh gambaran bahwa kelambatan kegiatan ini antara lain disebabkan oleh karena terbatasnya tenaga teknis kehutanan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dibidang pengukuran dan perpetaan Tujuan; Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu melaksanakan pengukuran dengan alat-alat TO dan T1 dan pemetaan dengan cara koordinat lokal pada areal hutan sesuai kaidah perpetaan kehutanan. Materi pokok 

Kebijakan Pengukuhan dan Penatagunaan Lahan



Matematikan Terapan



Pengetahuan Alat Ukur



Dasar-Dasar Kartografi/Perpetaan



Dasar-Dasar Perencanaan Jalan Hutan



Pengetahuan GPS



Ilmu Ukur Tanah

Peserta 

Sasaran PNS yang akan ditunjuk atau sudah bertugas di bidang pengukuran dan pemetaan pada instansi kehutanan khususnya di daerah



Kualifikasi Pendidikan SLTA-eksakta D1, D2, D3 kehutanan



Umur maksimal 35 tahun

Pengajar; 

Widayaiswara, pejabat yang menguasai materi diklat dan instansi lain yang terkait dan memiliki kemampuan menilai hasil belajar

Durasi : 60 hari, 400 JPL, Teori 40%, Praktek 60% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 22

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Diklat Standard Audit Kehutanan No. I

MATA PELAJARAN Teori

JPL (42)

1.

Binas Suasana Pelatihan

2

2.

Arah Pembangunan Kehutanan

4

3.

Kebijakan Standar Audit Kehutanan (SAK)

4

4.

Audit Perencanaan Kehutanan

6

5.

Audit Pemanfaatan Hutan

8

6.

Audit Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)

10

7.

Audit Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

6

8.

Audit Penyuluhan Kehutanan

2

II

Praktek

1.

Audit Perencanaan Kehutanan

10

2.

Audit Pemanfaatan Hutan

12

3.

Audit Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)

14

4.

Audit Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

10

5.

Audit Penyuluhan Kehutanan

4

6.

Pelaporan dan Presentasi Hasil Praktek

8

(58)

JUMLAH

100

 Pengelolaan Data Permanen Sampel Plot Latar Belakang; Dalam rangka inventarisasi Hutan Nasional telah dibangun suatu kerangka system penaksiran sumber daya hutan guna menghasilkan informasi yang statis maupun dinamis untuk seluruh Indonesia. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan membuat plot-plot berupa klaster pada grid 20 Km x 20 Km yang didalamnya terdapat plot contoh sementara (Temporary Sample Plot-TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot-PSP). Sampai saat ini telah selesai pengukuran TSP/ PSP sebanyak 2735 klaster dan telah menghasilkan laporan statistik sumber daya hutan Indonesia (kecuali Pulau Jawa). Laporan statistik tersebut merupakan hasil pengolahan data pengukuran plot TSP.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 23

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Petak contoh permanen (PSP) digunakan untuk riap tegakan. Selama ini pengolahan data PSP dilakukan di Pusat dan direncanakan untuk masa yang akan datang dilakukan di daerah. Untuk itu perlu diadakan suatu pelatihan guna memasyarakatkan dan mentransfer proses pengolahan yang ada di Pusat. Tujuan; Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan pengolahan data TSP/PSP sampai dengan tahap validasi. Materi Pokok 

Konsep Dasar dan metodologi IHN



Pengumpulan data lapangan dan pengisian tallysheet



Pengenalan jenis pohon dan pembuatan herbarium



Pengukuran pohon



Pengambilan sampel tanah



Penggunaan GPS



Entry data dan konsistensi PSP



Validasi data PSP



Pemanfaatan data TSP/PSP (Analisa data)

Peserta; Sasaran : Badan Planologi & UPTnya serta instansi terkait; Kualifikasi : PNS/CPNS yang bertugas menangani TSP/PSP, menguasai komputer (excel & dbase), pendidikan minimal SLTA, umur maksimal 45 tahun, masa kerja minimal 2 tahun. Pengajar : Widyaiswara Dephut, instansi kehutanan setempat, instansi lain (swasta, LSM) Durasi : 10 hari, 80 jpl, Teori 40% dan Praktek 60%  Checking Cruising Latar Belakang; Pengelolaan hutan bertujuan agar dapat memberikan manfaat optimal dan secara tangible maupun intangible dan secara signifikan berdampak luas terhadap performansi ekonomi, sosial dan ekologi. Sebagai dasar untuk menuju pengelolaan hutan yang baik perlu informasi karakteristik yang lengkap dan akurat yang diperoleh dari hasil kegiatan risalah hutan (cruising). Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi wewenang mengelola hutan produksi di Pulau jawa melakukan kegiatan cruising sebagai salah satu kegiatan perencanaan hutan.Dengan terbitnya Keputusan Menhut No.126/Kpts-II/2003 tentang penataan hasil PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 24

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

hutan dan No. 127/Kpts-II/2003 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari wilayah kerja Perum Perhutani untuk wilayah Jawa, maka terhadap kegiatan cruising yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani tersebut perlu dilakukan pengecekan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, dalam hal ini Dinas yang menangani masalah kehutanan sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol kelestarian sumberdaya hutan sesuai jiwa otonomi daerah. Guna mempersiapkan aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan kegiatan cruising yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani terhadap hutan produksi di Pulau Jawa, maka dipandang perlu menyelenggarakan pelatihan checking cruising. Tujuan; Peserta diharapkan dapat melakukan checking cruising terhadap laporan hasil Cruising (LHC) pada hutan produksi di Pulau Jawa. Materi Pokok 

Kebijakan Pemerintah Daerah



Kebijakan Pengelolaan Hutan



Kebijakan Pemerintah di Bidang Checking Cruising



Teknik Pengukuran dan Perpetaan



Teknik Pengukuran Dimensi Pohon



Teknik Ckecking Cruising



Kinerja Petugas Checking Cruising

Peserta; Sasaran : PNS Dinas Kehutanan Kab/Kota/Propinsi; Kualifikasi : Pendidikan minimal SLTA, Usia maksimal 45 tahun Pengajar : Widyaiswara Pusdiklat/BDK, Baplan, Dinas Kehutanan Propinsi/Kab dan instansi lain yang terkait. Durasi : 15 hari, 100 JPL, Teori 40%, Praktek 60%  Lokalatih Analisa Ekonomi Sumber Daya Hutan (SDH) Latar Belakang; Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi SDH berupa jasa lingkungan telah mengakibatkan rendahnya penghargaan terhadap SDH yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap upaya pelestarian hutan itu sendiri. Kegiatan pengusahaan hutan secara jangka pendek mungkin akan meningkatkan perekonomian suatu negara, namun secara jangka panjang nilai kerusakan dan bencana akan lebih tinggi dari pendapatan yang diraih. Hingga saat ini tidak sedikit proyek/kegiatan PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 25

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

pembangunan yang menyebabkan kerusakan pada hutan. Keberhasilan pembangunan kehutanan sangat tergantung pada kemampuan sumberdaya alam hutan dalam menyediakan barang dan jasa baik manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.Oleh karena itu dipandang perlu diselenggarakan "Lokalatih Analisa Ekonomi Sumber Daya Hutan" sehingga dalam pembangunan kehutanan, nilai jasa lingkungan mendapat perhatian yang lebih serius. Tujuan; Diharapkan dapat menjelaskan pentingnya nilai ekonomi SDH berupa jasa lingkungan dan menjelaskan pentingnya melakukan analisa ekonomi SDH sesuai kondisi masyarakat, lapangan dan ketentuan yang ada. Materi Pokok 

Kecerdasan Spiritual



Fungsi dan manfaat hutan



Analisa Ekonomi SDH



Tekanan penduduk terhadap SDH



Teknik dan Metoda Penilaian Ekonomi SDH

Peserta : Sasaran : Pejabat Eselon III & IV pada Dinas Propinsi/Kota?kabupaten yang menangani bidang kehutanan dan instansi terkait lainnya. Pengajar : Balai Diklat Kehutanan dan instansi terkait lainnnya Durasi : 5 hari, 40 JPL, Teori 100%  Penafsiran Citra Satelit Tingkat Dasar Latar Belakang; Pembangunan kehutanan pada saat ini dan di masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat, luas dan kompleks. Untuk itu dituntut cepat dan cekatan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya hutan. Salah satu teknologi untuk menyediakan data dan informasi sumber daya hutan yang cepat dan akurat saat ini yang digunakan adalah penginderaan jauh dengan citra satelit. Tenaga yang terampil dalam bidang penafsiran citra satelit masih kurang dan sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 26

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tujuan; Mencetak tenaga teknis kehutanan yang mampu menafsirkan citra satelit dan mengolah, menyajikan data dan informasi geografis hasil penafsiran. Materi Pokok 

Kecerdasan Spiritual



Program Pembangunan Dephut di Bidang Perencanaan Kehutanan



Pengantar Pemetaan



Pengenalan Komputer dan Program



Dasar-Dasar Indraja dan SIG



Penafsiran Citra Satelit



Penyajian Data, Peta dan Laporan

Peserta; Sasaran : Staf BPKH, BTN, BPDAS yang ditugasi di bidang penginderaan jauh; Kualifikasi : Pendidikan minimal SLTA, Biasa bekerja dengan komputer Pengajar : Wisyaiswara BDK, BPKH dan instansi lain terkait Durasi : 21 hari, 150 JPL, teori 40% dan Praktek 60% -

Teknik Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Latar Belakang; Perencanaan kehutanan disusun secara konsepsional dan terpadu dalam satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya lainnya. Perencanaan kehutanan memegang peranan penting, karena merupakan fungsi pertama dalam pengurusan hutan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkelanjutan, berkeadilan, efektif, efisien dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai petugas dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan serta dapat menganalisis hasil inventarisasi hutan, melakukan delinasi peta untuk penatagunaan hutan melakukan pembangian hutan dan menyusun perencanaan kehutanan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 27

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Materi Pokok 

Kecerdasan Spiritual



Kebijaksanaan Perencanaan Kehutanan



Kriteria & Indikator Pengelolaan Hutan Lestari



Batas Hutan dan Inventarisasi Hutan



Pembagian Hutan, Pembentukan Unit Wilayah Pengelolaan Hutan & Pembukaan Wilayah Hutan bernuansa lingkungan



Teknik Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Peserta ; Sasaran : Dinas Kabupaten/Propinsi yang menangani kehutanan; Kulifikasi : Pejabat Eselon IV yang membidangi perencanaan Kehutanan, Pendidikan Sarjana Pengajar : Widyaiswara Pusat Diklat/BDK dan instansi kehutanan lainnya yang menguasai materi baik teori maupun praktek Durasi : 15 hari, 100 JPL, Teori 40 %, Praktek 60 %  Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKBRI) Latar Belakang; Salah satu sasaran tata usaha kayu adalah pengamanan berbagai kepentingan negara seperti kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Untuk memenuhi sasaran tersebut dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan, khususnya kayu bulat untuk mengetahui dan menetapkan volume dan kualitas kayu bulat tersebut. Pelaksanaan pengukuran & Pengujian dilakukan karyawan IUPHHK, IPHHK maupun ILS. Untuk mengetahui kebenaran pelaksanaannya, baik fisiknya maupun administratif dilakukan pengawasan

oleh

petugas

instansi

kehutanan

yang

berkualifikasi

Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia. Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pegawai yang akan ditugaskan menjadi tenaga Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 28

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Materi Pokok 

Organisasi dan Tata Kerja (Dephut, Instansi Kehutanan di Daerah) dalam hubungannya dengan Pengujian HH



Pengelolaan Hutan Lestari



Pengenalan Jenis Kayu



pengenalan Cacat Kayu



Pengukuran KBRI



Pengujian KBRI



Pengawas Pengujian KBRI



Tata Usaha Kayu dan Pungutan



Pengenalan Mutu Terpadu dan Pelayanan Prima



Pengenalan Industri Primer HH



Efisiensi Pembalakan



Kapita Selekta

Peserta; Sasaran : Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, BSPHH; Kualifikasi : PNS, pendidikan minimal SLTA, umur maksimal 45 tahun Pengajar : Diutamakan yang sudah pernah menjadi pengawas PKBRI, Pusdiklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan, BSPHH Durasi : 45 hari, 300 JPL, Teori 40%, Praktek 60% 

Pengelolaan Hutan Lestari

Latar belakang; Untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari diperlukan kesamaan persepsi tentang pemanfaatan SDH dari seluruh stake holder kehutanan baik sektor pemerintah, sawasta maupun masyarakat. Dalam era globalisasi konsep hutan lestari harus mampu mengakomodasikan tiga macam fungsi kelestarian yaitu ekologi, produksi serta

sosial.

Pada

kenyataannya

belum

semua

pengelola

hutan

memahami tentang pengelolaan hutan secara lestari, untuk menunjang hal tersebut perlu penyelenggaraan pelatihan pengelolaan hutan lestari. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 29

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tujuan; Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari. Materi Pokok 

Kecerdasan Spiritual



Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)



Sistem Pengelolaan Hutan Lestari



Kriteria dan Indikator PHL



Penilaian Kinerja PHL dan Pembuatan Laporan



Penilaian Kinerja PHL berdasarkan Kriteria dan Indikator Fungsi Produksi



Penilaian Kinerja PHL berdasarkan Kriteria dan Indikator Fungsi Ekologi



Penilaian Kinerja PHL berdasarkan Kriteria dan Indikator Fungsi Sosial



Pembuatan Laporan

Peserta; Sasaran : UPT Pusat dan Daerah yang membidangi Pengelolaan Hutan; Kualifikasi : Pendidikan Minal SLTA, Umur Maksimal 45 tahun Pengajar : Widyaiswara Deohut (Pusat dan BDK), instansi lain yang terkait Durasi : 15 hari, 100 JPL, Teori 40 % dan Praktek 60 %  Pengawas Penguji Rotan Latar Belakang; Salah satu sasaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu adalah pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara seperti kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari. Untuk dapat memenuhi sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu khususnya rotan untuk mengetahui dan menetapkan volume (kuantitas) dan kualitas hasil hutan bukan kayu tersebut. Pelaksanaan pengukuran dan pengujian dilaksanakan oleh pemegang IUPHHBK dan pengawasannya dilaksanakan oleh petugas kehutanan. Pengecekan kebenaran pelaksanaan pengujian baik fisik maupun admnistrasi dilakukan oleh petugas dari instansi kehutanan yang ditunjuk Petugas Pengesah LHPBK (P2LHPBK) dan Petugas Penerima Hasil Hutan Bukan Kayu (P3HHBK) harus petugas kehutanan yang berkualifikasi Pengawas Penguji Rotan Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut lebih intensif, maka perlu dilakukan Pelatihan Pengawas penguji Rotan. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 30

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tujuan; Untuk meningkatkan pengetahuan, keteranpilan dan sikap kerja pegawai yang akan ditugaskan menjadi Pengawas Penguji Rotan (PPRI) yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai Pengesah LHPHHBK dan tenaga P3HHBK maupun Penerbit Dokumen SKSHHBK Materi Pokok 

Kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan



Organisasi dan Tata Kerja dalam hubungannya dengan pengujian Hasil Hutan



Pengenalan cacat rotan



Pengujian rotan



Pengolahan dan pengepakan rotan



Pengawasan dan Pelayanan Prima



Kapita Selekta



Pengenalan Jenis Rotan



Pengenalan Sortimen Rotan

Peserta; Sasaran : Dinas Kehutanan, BSPHH, Dephut;Kualifikasi : PNS, Pendidikan minimal SLTA, umur maksimal 40 tahun Pengajar : Pusdiklat Dephut/BDK, Dishut Prop/Kab/Kota, BSPHH, instansi terkait Durasi : 20 hari, 160 JPL, Teori 40%, Praktek 60%  Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati Indonesia (PPKBGJI) Latar Belakang; Salah satu sasaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu adalah pengamanan terhadap kepentingan negara, seperti kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari. Untuk dapat memenuhi sasaran tersebut dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan khususnya kayu bulat untuk mengetahu dan menetapkan jenis, volume dan kualitas kayu bulat tersebut. Pelaksanaan pengukuran dan pengujian ini dilakukan oleh karyawan IUPHHK, IPHHK maupun ILS untuk mengetahui kebenaran dari pelaksanaannya baik fisik maupun administratif dilakukan pengawasan oleh petugas dari instansi kehutanan yang berkualifikasi PPKBGJI. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut lebih intensif, maka perlu diadakan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati Indonesia. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 31

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pegawai yang akan ditugaskan menjadi tenaga PPKBGJI Materi Pokok; 

Kebijakan pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan



Pengendalian mutu terpadu dan pelayanan prima



Penatausahaan hasil hutan dan pungutan



Pengukuran dan pengenalan sortimen KBJI



Pengukuran dan Pengenalan Sortimen KGJI



Pengenalan jenis kayu jati



Pengenalan cacat KBJI



Pengujian KBJI



Pengujian KGJI



Teknik Pengawasan Pengujian



Penatausahaan HH dan Pungutan



Pengenalan Industri Primer HH



Kapita Selekta



Organisasi dan Tata Kerja dalam Hubungan dengan Pengujian HH

Peserta; Sasaran : Dishut Prop/Kab/Kota, BSPHH; Kualifikasi : PNS, umur maksimal 45 tahun pendidikan minimal SLTA Pengajar : Pernah menjadi Pengawas PKBRI/berpengalaman mengajar pada Diklat PPKBRI, telah mengikuti TOT. Pengajar berasal dari Pusdiklat Dephut/BDK, Dishut Prop/Kab/Kota, BSPHH, instansi terkait. Durasi : 45 hari, 324 JPL, Teori 40%, Praktek 60%  Pengelolaan Hutan Lestari Bagi Aparat Kecamatan/Desa Latar Belakang; Di era otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya termasuk di dalamnya adalah kegiatan di bidang kehutanan. Kenyataan yang dihadapi saat ini banyak aparat di daerah yang belum memahami dan mengerti akan program pembangunan kehutanan, sehingga timbul permasalahan serta penyimpangan dalam pengelolaan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut serta dalam rangka mengupayakan agar kebijakan Pemerintah bisa sejalan dengan Pemerintah Daerah, maka perlu didukung dengan adanya pemahaman dan persepsi yang sama tentang pengelolaan hutan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pelatihan bagi aparat Kecamatan/Desa yang pada wilayah administrasinya terhadap kawasan hutan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan hutan lestari. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 32

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tujuan; Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan mampu menerapkan aspek-aspek kelestarian hutan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat di Kecamatan atau Desa. Materi Pokok 

Kecerdasan Spiritual



Pengantar Ilmu Kehutanan



Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Hutan Lestari



Organisasi dan Tata Laksana



Kebijaksanaan Kehutanan Bidang Planologi Kehutanan



Kebijaksanaan Kehutanan Bidang Pengendalian Pemanfaatan hasil Hutan



Kebijaksanaan Kehutanan Bidang RHL dan Perhutanan Sosial



Kebijaksanaan Konservasi



Perhutanan Sosial/Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Kehutanan

Bidang

Perlindungan

Hutan

dan

Peserta; Sasaran : Aparat Kecamatan/Desa yang dalam wilayah administrasinya terdapat kawasan hutan; Kualifikasi : Pendidikan minimal SLTA, Pengalaman kerja minimal 2 tahun Pengajar : Widyaiswara BDK dan instansi lain terkait Durasi : 7 hari, 50 JPL, Teori 40 % dan Praktek 60%  Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari Aspek Kelola Produksi Latar Belakang; Untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari diperlukan kesamaan persepsi tentang manfaat dan kepentingan sumber daya hutan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) kehutanan, baik sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Diantara ketiga pelaku di atas peran sektor pemerintah dipandang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari mengingat, pertama sebagian besar hutan adalah dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kedua, di era otonomi ini sektor pemerintah, khususnya di Kabupaten memegang peran strategis sebagai fasilitator, regulator dan supervisor pengurusan hutan yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di daerah disamping tugas-tugas lainnya. PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 33

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Di era otonomi, bahwa sebagian besar kewenangan pengurusan hutan lindung dan produksi berada pada Pemerintah Kabupaten. Sebagian besar data dan informasi tentang kehutanan ada di Pusat atau ibukota Propinsi, demikian pula sebagian besar tenaga profesionalnya berada di kota Propinsi/Pusat. Salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga pengelolaan hutan lestari adalah melalui pelatihan kriteria dan indikator (K & I) Pengelolaan Hutan Lestari Aspek Kelola Produksi. Tujuan; Peserta diharapkan mampu memahami K & I Pengelolaan Hutan Lestari yang dikembangkan oleh ITTO (1998) dapat mengumpulkan data baik primer maupun sekunder serta mampu berperan sebagai erifikator kesahihan data yang dikumpulkan dengan penekanan khusus untuk K & I Kelola Produksi. Materi Pokok 

Kriteria dan Indikator PHPL (Kriteria 1-7)



Kondisi Pemungkin Pengelolaan Hutan Lestari (Kriteria 1)



Keamanan Sumberdaya Hutan (Kriteria 2)



Kondisi dan Kesehatan Ekosistem Hutan (Kriteria 3)



Aliran Hasil Hutan (Kriteria 4)



Ekonomi (Kriteria 7)



Sertifikasi Manajemen Lingkungan dan PHPL



Manajemen DAS dan Dampak Lingkungan Deforestasi



Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan untuk Aspek Produksi pada UM/HPH

Peserta; Sasaran : Pejabat Eselon IV yang mengurusi kelola produksi di tingkat Kabupaten; Pengajar : Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan, BDK dan instansi lain terkait Durasi : 30 hari, 200 JPL, teori 50% dan Praktek 50%

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 34

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Lacak Balak (Chain of Custody/CoC) Latar Belakang; Lacak balak didefinisikan sebagai pelacakan yang runtut dan bertanggung jawab yang menjamin kebenaran fisik contoh uji, data dan catatan arsip mengenai hasil hutan. Lacak balak merupakan komponen sistem serifikasi yang kritis karena menjadi penghubung antara unit manajemen hutan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen hasil hutan. Untuk menjamin tingkat validitas informasi pada pergerakan kayu tersebut diperlukan keterlibatan dari pihak ketiga (assesors) yang akan melaksanakan penilaian secara langsung proses lacak balak pada lokasi yang mengalami mutasi (perubahan bentuk, ukuran, jumlah, kualitas, tanda, penampilan) yang disebut dengan simpul pergerakan. Berdasarkan gambaran tersebut, tugas penilai lapangan lacak balak menjadi sangat komplek dan memerlukan keahlian khusus. Selain pendidikan dan pengalaman tertentu, seorang penilai lapangan harus mengikuti pelatihan penilai lapangan lacak balak dan harus teruji kemampuannya. Tujuan; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja menjadi penilai lapangan lacak balak. Materi Pokok 

Pembinaan sikap dan mental ESQ



Kebijakan kehutanan di Indonesia



Sistem Sertifikasi Lacak Balak



Prosedur Penilaian Lacak Balak



Alur Proses Tata Dokumennya



Persayaratan umum Penilai Lapangan Lacak Balak



Panduan Penilaian Lapangan



Pengenalan Industri Kehutanan



Panduan Penyusunan Laporan Penilai Lapangan Sertifikasi Lacak Balak



Pedoman pelaksanaan Penilikan dan Perpanjangan Sertifikasi dalam program Sertifikasi Lacak Balak



Analisis Hasil Penilaian



Pelaporan

Usaha

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

Kayu

dan Penjelasan

Dokumen-

V - 35

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Peserta : Sasaran : pegawai yang akan ditunjuk sebagai penilai lapangan lacak balak; Kualifikasi : Pendidikan minimal S1 Pengajar : Departemen Kehutanan (BSPHH) Durasi : 5 hari, 50 JPL, teori 60 % dan Praktek 40 %  Penyuluhan Kehutanan Tingkat Dasar Latar Belakang; Peranan penyuluh sangat penting dalam menyadarkan masyarakat sehingga mampu melaksanakan permintaan SDH yang lestari bagi kehidupan manusia, terutama pendapatannya melalui pelaksanaan kegiatan program pembangunan kehutanan. Adanya perubahan paradigma penyuluhan yang konvensional ke penyuluh partisipatif yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan tuntutan otonomi daerah, menuntut perubahan sikap dan peran penyuluh di tingkat kabupaten, menyesuaikan materi penyuluhan dengan kebutuhan lokal. Disamping memiliki kemampuan pengusaan materi penyuluhan dengan metode dan teknik pendekatan partisipatif, diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk menumbuhkan kelompok masyarakat yang mandiri dalam pemanfaatan SDH yang lestari. Tujuan; Melatih calon penyuluh kehutanan yang siap melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Materi Pokok 

Kebijakan Penyuluhan Kehutanan



Pengetahuan Dasar Penyuluhan



Teknik Komunikasi



Pengenalan Wilayah dan Sasaran Penyuluhan



Pengantar PRA



Penyusunan Rencana Penyuluhan



Jaringan Informasi Penyuluhan



Angka Kredit bagi Penyuluh



Pendidikan Orang Dewasa



Penumbuhan dan Pembinaan Kelompok



Metodologi dan Alat Bantu Penyuluhan

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 36

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Peserta; Sasaran : Dishut Kabupaten, UPT Pusat di Daerah, Dishut Propinsi ; Kualifikasi : CPNS/PNS yang akan diangkat sebagai tenaga fungsional penyuluh kehutanan, umur maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SLTA Pengajar : Widyaiswara Pusat/BDK, Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan & instansi lain yang terkait Durasi : 30 hari, 200 JPL, Teori 40%, Praktek 60%  Pembinaan Pengelolaan Hutan Rakyat Latar Belakang; Salah satu upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan (tanah milik) yang dapat meningkatkan pendapatan petani, antara lain dilakukan dengan pengelolaan hutan rakyat. Saat ini produksi kayu dan non kayu dari hutan rakyat sedang berkembang dan telah mendorong bertambahnya industri. Untuk dapat mengelola hutan rakyat yang baik, petugas kehutanan harus dibekali keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam upaya mengambangkan pengelolaan hutan rakyat. Untuk menunjang kegiatan tersebut, maka langkah pertama yang perlu ditempuh adalah melatih para petugas kehutanan di Propinsi/Kabupaten agar dapat membina petani untuk membangun hutan rakyat. Tujuan; Peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan hutan rakyat. Materi Pokok       

Kebijakan Dephut dan pemda Bidang Hutan Rakyat Pemilihan Jenis Tanaman, Teknik Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Rakyat Pemanenan Hasil Hutan Rakyat (Kayu dan Non Kayu) Pembinaan Kelompok Tani Koperasi dan Pemasaran Hasil Hutan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Adm. Pengelolaan Hutan Rakyat

Peserta; Sasaran : Dishut/Dinas yang menangani bidang kehutanan; Kualifikasi : Pendidikan minimal SLTA Pengajar : Widyaiswara BDK, Dishut Prop/Kab, instansi kehutanan dan instansi lain yang terkait. Durasi : 15 hari, 100 JPL, Teori 40%, Praktek 60% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 37

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Pembuatan Alat Bantu Penyuluhan Latar Belakang; Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan penyuluhan sebagai salah satu kebijakan pembangunan jangka panjang dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kegiatan penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang ditujukan kepada masyarakat sasaran suluh dalam upaya merubah perilakunya sehingga menjadi masyarakat yang mendiri dan sejahtera. Pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalam kawasan hutan telah lama dilakukan oleh pemerintah yang mana kegiatan ini disebut hutan kermasyarakatan. Untuk mengatasi tantangan yang lebih berat dan dalam menghadapi tantangan yang ada maka mutlak dibutuhkan petugas pelaksana kegiatan penyuluhan yang mempunyai wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan diklat pembuatan alat bantu penyuluhan baik melalui on the job training maupun off the job training. Tujuan; Menghasilkan tenaga yang mampu merancang dan membuat alat bantu penyuluhan agar penyelenggaraan kegiatan penyuluhan sesuai dengan

kebutuhan

masyarakat

sasaran

suluh

dengan

tetap

memperhatikan agroekosistem dalam rangka melestarikan hutan. Materi Pokok 

Pengenalan wilayah dan sasaran penyuluhan



Pengenalan komputer



Metoda & Teknik Penyuluhan partisipatif



Media dan Alat Bantu Penyuluhan

Peserta; Sasaran : UPT Dephut, Dishut Propinsi, Kabupaten/Kota; Kualifikasi : Pendidikan minimal SLTA dan Usia maksimal 45 tahun Pengajar : Widyaiswara pusat/daerah, instansi kehutanan & instansi lain yang terkait yang kompeten di bidangnya dan mampu mengajar dan menilai hasil belajar peserta. Durasi : 15 hari, 100 JPL, Teori 40 %, Praktek 60 %

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 38

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Pengujian Mutu Benih Latar Belakang; Program penanaman hutan diperlukan benih yang berkualitas karena faktor yang mempengaruhi mutu bibit yang ditanam adalah mutu benih yang digunakan. saat ini belum seluruhnya benih yang beredar di pasaran mempunyai mutu yang baik, sehingga kualitas bibit yang digunakan untuk penanaman menjadi belum baik pula. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan penanaman pohon-pohon dan kegiatan GNRHL di daerah, tenaga yang mampu melakukan pengujian benih belum memadai dari segi jumlah maupun keterampilannya. Guna mengatasi masalah tersebut, maka dibentuklah diklat pengujian mutu benih baik tenaga lapangan di Kabupaten/Kota. Tujuan; Diharapkan mampu melakukan pengujian benih dan menentukan mutu benih Materi Pokok 

Bina Suasana Pelatihan dan Pembinaan Kepribadian PNS



Perpu Bidang Perbenihan



Pengadaan Benih Bermutu



Pengenalan Benih Tanaman Penghijauan Reboisasi



Organisasi dan Lalu Lintas Benih



Pengambilan Contoh



Analisa Kemurnian & Berat 1000 butir benih



Pengujian Daya Kecambah



Pengujian Kadar Air



Program RHL & Perbenihan Dephut



Penyimpanan Benih



Dokumentasi & Sertifikasi Benih

Peserta; Sasaran : Dinas Kehutanan Kab/Kota; Kulifikasi : SLTA Pengajar : Widyaiswara Pusat/Daerah Durasi : 15 Hari, 100 JPL, Teori 40%, Praktek 60% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 39

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 ToT Substansi Social Forestry Latar Belakang; Subtansi pokok social forestry adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan sehingga mereka mampu mengelola dan memanfaatkan hutan dan sumber daya hutan secara tertib, terpadu, produktif dan bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan secara lestari. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan secara umum membentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian kewenangan hak/akses dan peningkatan kemampuan kelompok. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi yang diwujudkan dalam pembangunan infrastuktur, baik fisik maupun sosial (kelembagaan masyarakat). Salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan SF di lokasilokasi yang akan diajidakan Areal Kerja Social Forestry (AKSF) adalah pelatihan-pelatihan mengenai social forestry antara lain pelatihan bagi calon-calon fasilitator (Meta fasilitator Social Forestry, Fasilitator Social Forestry, Fasilitator Social Forestry Lapangan), pelatihan penyusunan RTSF dan pelatihan pendampingan/fasilitasi masyarakat. Tujuan; Peserta diharapkan memiliki wawasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan SF dan mampu melakukan pendampingan dan fasilitasi melalui proses belajar dan berbuat bersama masyarakat untuk membimbing dan membina masyarakat. Materi Pokok 

Kebijakan Social Forestry



Konsepsi SF



Pengelolaan Social Forestry



Pemberdayaan Masyarakat



Teknik Pendampingan dan Fasilitasi

Peserta; Sasaran : Dishut Propinsi/Kabupaten/Kota, BP DAS seluruh Indonesia; Kualifikasi : Pendidikam minimal SLTA Pengajar; Widyaiswara Pusat/daerah, instansi kehutanan & instansi lain yang terkait yang mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa, membuat bahan pembinaan dan menilai hasil belajar peserta. Durasi : 4 hari, 40 JPL, Teori 75% Praktek 25% PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 40

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

 Fasilitator Social Forestry Latar Belakang; Sosial forestry adalah salah satu konsep pembangunan kehutanan yang menempatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ganda. Diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan akan berkurang sehingga aspek kelestarian hutan dapat dijaga, disisi lain kebijakan sosial forestry membuka akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam bentuk hak pengelolaan dengan tidak mengubah status dan fungsi hutan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mampu mengelola hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan memulai uaha-usaha dalam

menumbuhkembangkan

keswadayaan

dan

kewirausahaan

bekerjasama dengan pemerintah dan mitra lainnya. 5.3. Pendidikan Tinggi Kehutanan di Indonesia Sampai dengan tahun 2003, jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang sedang operasional menyelenggarakan pendidikan tinggi secara formal seluruhnya 2.267 PTN/PTS. Dari data yang tercatat, jumlah perguruan tinggi negeri hanya 82 (3,36%), sedangkan sisanya (96,64%) adalah perguruan tinggi swasta. Bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi ini bermacam-macam. Ada yang berupa universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, maupun politeknik. Untuk melaksanakan pelayanan bidang administrasi dan akademik, PTSPTS di seluruh Indonesia membentuk wadah koordinasi yang disebut dengan Kopertis, yang dibangun berdasarkan pada wilayah pelayanan. Kopertis ini dalam kedudukannya merupakan mitra sejajar Departemen Pendidikan Nasional (Dikti). Sampai dengan tahun 2004 di seluruh wilayah Indonesia sudah terbentuk sebanyak 12 koordinator wilayah (Tabel 5-3).

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 41

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tabel 5-3. Data Perguruan Tinggi (Negeri/Swasta) di Indonesia No.

PTN/ KOPERTIS

UNIV. INST.

S.T. AKAD. POLTEK TOTAL

1

PT. NEGERI (PTN)

46

6

4

0

26

82

2

KPTS. I, Medan

29

4

110

63

5

211

3

KPTS. II, Palembang

19

0

88

80

7

194

4

KPTS. III, Jakarta

44

6

139

121

6

316

5

KPTS. IV, Bandung

37

5

193

89

18

342

6

KPTS V, Yogyakarta

17

5

28

46

6

102

7

KPTS VI, Semarang

31

2

46

82

14

175

8

KPTS VII, Surabaya

69

13

119

42

6

249

9

KPTS VIII, Denpasar

24

3

29

21

1

78

10 KPTS IX, Makassar

36

2

124

52

1

215

11 KPTS X, Padang

12

2

62

64

5

145

12 KPTS XI, Banjarmasin

15

1

46

44

2

108

13 KPTS XII, Ambon

5

1

33

9

2

50

384

50

1021

713

99

2.267

JUMLAH

Sumber : Homepage PTN/PTS, Dikti, Depdiknas, 21 April 2003 Dari data yang dapat dihimpun dari beberapa sumber, SDM kehutanan pada jenjang pendidikan tinggi hanya dihasilkan oleh 14 perguruan tinggi atau hanya 1% dari seluruh perguruan tinggi yang beroperasional di Indonesia, yaitu 5 PTN dan 8 PTS. Kelima PTN tersebut masing-masing 1 (satu) berbentuk institut dan 4 (empat) lainnya berupa universitas. Mereka adalah (1) Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor-Jawa Barat; (2) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta-Jawa Tengah; (3) Universitas Mulawarman, di SamarindaKalimantan Timur; (4) Universitas Tanjung Pura, di Pontianak -Kalimantan Barat; (5) Universitas Hassanudin, di Makassar-Sulawesi Selatan serta (6) Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Manokwari Propinsi Irian Jaya Barat. Sementara

8

(delapan)

perguruan

tinggi

swasta/PTS

yang

menyelenggarakan pendidikan serupa, terdiri atas 2 PTS dalam bentuk institut dan 6 PTS berbentuk universitas.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 42

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Kedelapan PTS tersebut masing-masing adalah (1) Institut PertanianYogyakarta; (2) Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta; (3) Universitas Muhammadiyah, Palembang-Sumatera Selatan; (4) Universitas Winaya Mukti, di Jatinangor, Sumedang-Jawa Barat; (5) Universitas Nusa Bangsa, di Bogor-Jawa Barat; (6) Universitas 45 Mataram, di Nusa Tenggara Barat; (7) Universitas PGRI Palangkaraya, di Kalimantan Tengah; dan (8) Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Kalimantan Timur. Program pendidikan tinggi kehutanan yang diselenggarakan oleh para PTN/PTS di Indonesia, diselenggarakan pada Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana. Ruang lingkup program studi yang dibuka ini, meliputi (a) Manajemen Hutan/MNH, (b) Teknologi Hasil Hutan/THH, dan (c) Konservasi Sumberdaya Hutan/KSDH. Namun pada beberapa PTN/PTS, MNH kemudian dikembangkan lagi menjadi 2 program/bidang keahlian, yaitu MNH dan Budidaya Hutan (BDH). Sementara THH menjadi THH, Ilmu Kayu/IK dan Teknologi Industri Kayu/TIK. Pada beberapa PTS, program studi kehutanan ini tidak berdiri sebagai fakultas tersendiri, namum ada yang digabungkan menjadi jurusan/bidang keahlian pada fakultas pertanian dan kehutanan, atau menjadi salah satu program pilihan pada fakultas kehutanan. Sebagai gambaran, data dan informasi PTN/PTS berikut program studi kehutanan yang dibuka pada berbagai program (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana), selengkapnya terlihat pada Tabel 5-4. Tabel 5-4. Program Pendidikan Tinggi Kehutanan yang Diselenggarakan Beberapa Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta) di Indonesia No

1

Nama PTN/ PTS

IPB (Institut Pertanian Bogor)

Program Studi Diploma

Sarjana

BDH Tanaman

MNH

MNH Alam dan Produksi

THH

Perlindungan Hutan

KSDH

Pasca Sarjana

Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Tekonogi Industri Kayu KSDH

-

Ekowisata PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 43

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tabel 5-4. Lanjutan No

Nama PTN/ PTS

2

Program Studi Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana

UGM (Universitas Gadjah Mada)

MNH, BDH, THH, KSDH

MNH, BDH, THH, KSDH

-

3

UNHAS (Universitas Hasanudin)

Pertanian dan Kehutanan

-

-

4

UNMUL (Universitas Mulawarman)

-

THH & Ilmu Kayu, dan MNH

-

5

UNTAN (Universitas Tanjungpura)

-

THH dan MNH

-

7

UNIPA (Universitas Negeri Manajemen Hutan Papua) Alam Produksi

8

UNV. MUHAMMADIYAH

9

UNWIM (Universitas Winayamukti)

9 10

MNH

MNH dan THH

-

-

-

MNH

-

THH

-

-

UNB (Universitas Nusa Bangsa) INTAN (Institut Pertanian)

11

STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian)

-

MNH dan THH

-

12

UNV. MATARAM

KSDH

-

-

13

UNV. PGRI

-

BDH

-

14

UNV. 17 Ags. 1945

-

MNH

-

Dari berbagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan fakultas/ jurusan/ program studi kehutanan mengembangkan berbagai kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkannya. Guna mengetahui lebih detail mengenai kurikulum kehutanan pada pendidikan tinggi di Indonesia, dibawah ini akan dikemukakan kurikulum kehutanan di salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu IPB. Institut Pertanian Bogor atau terkenal dengan sebutan IPB adalah kelanjutan

dari Lembaga

Pendidikan

Tinggi Pertanian

(Landbouw

Hogeschool) yang didirikan Pemerintah Belanda pada tahun 1940. Pada tahun 1947, pendidikan tinggi tersebut berada dibawah Universiteit van Indonesie. Faculteit voor Landbouw-wetenschappen sebagai kelanjutan PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 44

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Landbouw Hogeschool, yang mempunyai jurusan Pertanian dan Kehutanan. Bersamaan dengan itu dibentuk Faculteit der Diergeneskunde yang sebelumnya adalah Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan (PTKH). Secara organik kedua faculteit yang ada di Bogor tersebut bernaung di bawah Universiteit van Indonesie yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Indonesia. Tabel 4-5. Kurikulum Program Sarjana, Program Studi Manajemen Hutan IPB No A

NAMA MATA KULIAH MATA KULIAH UMUM (MKU) : 6 MK

SKS 11

Pendidikan Agama, PPKn, Olahraga dan Seni, Bahasa Indonesia, dan Sosilogi Umum B

MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK) : 11 MK

26

Bahasa Inggris I, Ekonomi Umum, Fisika Umum (I), Kimia Dasar I, Biologi (A), Pengantar Matematika (A), Kalkulus (A), Pengantar lmu Pertanian, Metoda Statistika, Dasar-dasar Manajemen, serta Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah C

MATA KULIAH KEAHLIAN UMUM (MKKU) : 18 MK

51

Ilmu Tanah Hutan, Dendrologi, Ekologi Hutan, Silvikultur, Perlindungan Hutan, Manajamen Hutan, Pengantar Ilmu Kehutanan & Etika Lingkungan, Penyuluhan kehutanan, Inventarisasi Sumberdaya Hutan, Ekonomi Sumberdaya Hutan, Konservasi Sumberdaya alam Hayati, Kebijaksanaan dan PPUK, Pertumbuhan dan Struktur Kayu, Ilmu Ukur Hutan, Pengantar Ilmu Lingkungan, Dasar-dasar Pengelohan Hasil Hutan, Dasar-dasar Pemananen Hasil Hutan, dan Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan wilayah D

MATA KULIAH KEBUTUHAN LINGKUNGAN (MKKL) WAJIB : MK 4

13

Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan, Praktek Kerja Kehutanan/KKN, Praktek khusus/Skripsi, Seminar Praktek Khusus E

MATA KULIAH CIRI KHUSUS (MKCK) WAJIB : 8 MK

22

Analisa Statistika, Dasar-dasar Penginderaan Jarak Jauh, Perencanaan Hutan Ekonomi Perusahaan Kehutanan Kehutanan Masyarakat Sosiologi Kehutanan Penataan Hutan Penilaian Hutan F

MATA KULIAH KEBUTUHAN LINGKUNGAN (MKKL) PILIHAN

39

Ilmu Informatika, Teknik Penarikan Contoh, Analisis Proyek Kehutanan, Perancangan Percobaan, Penginderaan Jarak Jauh, Analisis Sistem, Sistem Informasi Geografis Kehutanan, Ekonomi Sumberdaya Alam, Pemasaran Hasil Hutan, Akuntansi Kehutanan, Pengantar Kewirausahaan, Metodologi Penelitian Sosial, Agroforestry dan Riset Operasi Jumlah SKS PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

162 V - 45

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Pada tahun 1950 Faculteit voor Landbouw-wetenschappen berubah nama menjadi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dengan tiga jurusan yaitu Sosial Ekonomi, Pengetahuan Alam dan Kehutanan. Pada tanggal 1 September 1963, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 92 tahun 1963, dan

disahkan

oleh

Presiden RI dengan Keputusan No. 279 tahun 1965, IPB secara resmi terpisah dari UI. Pada saat itu, IPB memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kehutanan. Pada tahun 1964, Fakltas Teknologi Pertanian didirikan dan pda tahun 1975 IPB membuka program pasca sarjana, dan pada tahun 1979 membuka program diploma. Pada tahun 1981 membuka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta pada tahun 2000 membuka Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Pada tanggal 26 Desember 2000 IPB resmi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan resmi menjadi BHMN, maka IPB menjadi perguruan tinggi otonom yang berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri,

termasuk

dalam

hal

pembiayaan

pelaksanaan

pendidikan dan pengajaran. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu bagi IPB untuk mulai giat menggali sumber-sumber pendanaan baru bagi kelangsungan proses pendidikan di IPB. Fakultas Kehutanan membuka 3 program studi, yaitu diploma, sarjana dan pasca sarjana. Pada program diploma dibuka 6 program studi, sementara program sarjana membuka 3 program studi, dan program pasca sarjana hanya membuka 1 program studi. Masing-masing program studi ini memiliki ciri dan kompetensi yang spesifik pada kurikulumnya, khususnya kurikulum bidang keahlian khusus. Untuk program Sarjana, terdapat 2 pilihan bidang keahlian pada program studi MNH, yaitu Manajemen Hutan dan Budidaya Hutan. Sementara program studi THH, bidang keahlian yang dapat dipilih adalah Pengolahan Hasil Hutan dan Pemananen Hasil Hutan. Sedangkan program studi KSDH hanya menyediakan 1 bidang keahlian saja, yakni KSDH. Pada Program Diploma, program studi MNH dipecah menjadi 3 bidang keahlian (Budidaya Hutan Tanaman, Manajemen Hutan Alam Produksi, dan Perlindungan Hutan). PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 46

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Sementara THH hanya mengembangkan 1 bidang keahlian (Teknologi Industri Kayu), serta KSDH mengembangkan 2 pilihan bidang keahlian (KSDH dan Ekowisata). Program pascasarjana, yakni program terakhir yang dibuka Fakultas Kehutanan IPB, memulai dengan 1 bidang keahlian, yaitu Ilmu Pengetahuan Kehutanan. Sampai dengan saat ini, ribuan sarjana-sarjana Kehutanan (Diploma dan S1) telah banyak dihasilkan dari Fakultas Kehutanan IPB. Mereka kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah, namun banyak juga yang mengembangkan karier pada berbagai

pekerjaan

sektor

swasta,

baik

kehutanan

maupun

non

kehutanan. Banyak diantaranya yang sudah berhasil dan menduduki jabatan penting di pemerintahan (Departemen Kehutanan). Ratusan lulusan produksi fakultas kehutanan ini, terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan diberlakukannya otonomi pengembangan program pendidikan pada berbagai jenjang. Pada saat krisis multidimensi masih berimbas pada sektor kehutanan, sejumlah lulusan yang dihasilkan dari berbagai PTN/PTS ini malah berpotensi menjadi pengangguran terdidik. Disatu sisi sektor-sektor swasta kehutanan, masih ragu untuk berinvestasi pada sektor ini, selama situasi politik dan ekonomi negeri ini belum berjalan secara stabil. Sementara disisi lain formasi yang tersedia sebagai calon pegawai negeri pada Departemen Kehutanan, dapat dikatakan sangat kecil. Pada akhirnya IPB, dan perguruan tinggi lainnya memberikan andil dan kontribusi yang cukup signifikan terhadap meningkatnya angka laju pengangguran di Indonesia. 4.4. Universitas Negeri Papua Universitas Negeri Papua atau disingkat UNIPA, disahkan pada tanggal 03 November 2000, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, dan diresmikan berdirinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2001. Berdirinya UNIPA ini sebagai wujud kemandirian Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih (Faperta Uncen), yang sudah dicita-citakan sejak tahun 1982. Upaya menuju kemandirian ini terus diperjuangkan baik secara formal maupun non formal pada berbagai kesempatan. Pada awal PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 47

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

abad ke-21 tahun 2000, dibentuk suatu tim yang ditugaskan untuk menyusun Usulan Pendirian UNIPA dan Usulan Rencana Pengembangan UNIPA. Usulan-usulan ini mendapatkan suatu tanggapan positif dari pihak legislatif, eksekutif dan rakyat Papua serta dukungan dari Senat Universitas Cenderawasih. Pada akhirnya, usulan ini memperoleh restu dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Kabinet Persatuan, yakni dengan diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000.

Dikeluarkannya keputusan tersebut, menuntut dilakukannya berbagai persiapan baik dalam bidang akademik maupun administrasi. Persiapan akademik antara lain pengusulan berbagai program studi dan jurusan sesuai kekuatan dan peluang yang dimiliki serta memperhatikan pula kelemahan dan hambatan atau ancamannya. Persiapan administrasi antara lain menyusun dan membahas berbagai perangkat dan aturan yang dibutuhkan guna kelancaran tugas-tugas di masa datang. Gedung Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Manokwari

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 48

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Juli 2001, merupakan hari yang bersejarah pula bagi UNIPA karena mul ai diresmikan secara operasional berbagai kegiatan, dan pengaturannya dilakukan secara bertahap bersama-sama dengan mantan induknya yaitu UNCEN. Berbagai aset yang dimiliki oleh Faperta Uncen, kini menjadi aset UNIPA baik sumberdaya manusia, lahan, tanaman, ternak maupun bangunan fisik dan penunjang lainnya. Struktur Organisasi Organisasi UNIPA terdiri dari unsur pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor), unsur pelaksana akademik (Fakultas dan Lembaga), unsur pelaksana administrasi (Biro) dan unsur penunjang (Unit Pelaksana Teknis). Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehadiran

UNIPA

maka

ini

Menteri

Pendidikan

Nasional

mengangkat

seorang

Pejabar Rektor, yang selanjutnya membentuk Senat Universitas Antar Waktu. Personalia organisasi

struktur ini

dilengkapi bertahap

akan secara

baik

Arboretrum, tempat praktek mahasiswa Fahutan UNIPA

pada

tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas yang akan dibuka pada awal pendirian UNIPA yakni Fakultasfakultas: Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ekonomi dan Sastra. Fakultas lainnya akan dibuka di kemudian hari dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sumberdaya yang tersedia.

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 49

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Lembaga terdiri dari Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga Penelitian akan membawahi beberapa pusat kajian ilmu yakni : Pusat Penelitian Lingkungan, Pusat Ruang Kuliah Fakultas Kehutanan UNIPA Penelitian Ubi-ubian dan Sagu, Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati, Pusat Studi Wanita, Pusat Penelitian Pesisir dan Kelautan, dan Pusat Penelitian Pengembangan Kawasan Pedesaan. Unsur Pelaksana Administrasi Unsur pelaksana administrasi terdiri dari biro, dan biro yang diusulkan untuk dibuka saat sekarang yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), serta Biro Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPERENSI). Unsur Penunjang Unsur penunjang berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang di rencanakan untuk di kembangkan yaitu UPT Perpustakaan, UPT Kebun Percobaan, UPT Pusat Komputer, UPT Bahasa, serta UPT Percetakan dan Penerbitan.

Universitas Cendarawasih di Jayapura, Gedung Induk sebelum terbentuk UNIPA

Jenis dan Jenjang Pendidikan Jenis pendidikan yang dibuka saat ini adalah pendidikan akademik dengan jenjang strata satu (S1) dan pendidikan profesional pada jenjang diploma tiga (D3). Di masa mendatang, akan dibuka pula jenjang pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3). PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 50

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Program Studi Program pendidikan S1 dan S0 yang saat ini sedang diselenggarakan masing-masing sebanyak 4 program studi jalur akademik dan 3 program studi jalur profesional. Pada UNIPA telah diusulkan sebanyak 26 program studi baru (Tabel 5-6). Tabel 5-6. Program Studi pada UNIPA Fakultas

Jurusan

Keterangan

S1

Lama

Pemuliaan

S1

Usulan Baru

Hortikultura

S1

Usulan Baru

Budidaya Perkebunan

D3

Lama

Budidaya Tan. Pangan

D3

Usulan Baru

Tanah

Ilmu Tanah

S1

Usulan Baru

Hama dan Penyakit

Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman

S1

Usulan Baru

Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis

S1

Lama

Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

S1

Usulan Baru

Produksi Ternak

Produksi Ternak

S1

Lama

Nutrisi dan Makanan Ternak

Nutrisi dan Makanan Ternak

S1

Usulan Baru

-

Kesehatan Hewan

D3

Usulan Baru

Manajemen Hutan

S1

Usulan Baru

Manajemen Hutan Alam Produksi

D3

Usulan Baru

Pertanian

Sosial Ekonomi Pertanian

Kehutanan

Strata

Agronomi

Budidaya Pertanian

Peternakan

Program Studi

Manajemen Hutan

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 51

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tabel 5-7. Profil Sejarah Universitas Negeri Papua (UNIPA) Tanggal 17 Juli 1964

Kegiatan (Peristiwa) SK Menteri PTIP No. 77/PTIP/ tentang Pendirian FPPK Uncen di Manokwari. Prof. Ir. Soekisno Hadikoemoro ditetapkan sebagai Dekan pertama pada FPPK Uncen

Tahun 1964-1978

Penyelenggaraan program pendidikan Sarjana Muda

Tahun 1978-1982

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana (6 tahun)

Tahun 1982-sekarang

Penyelenggaraan Program Pendidikan S1 (4 tahun) dan S0

Tahun 1982-1999

Cita-cita kemandirian dikumandangkan secara non formal pada berbagai kesempatan, misalnya pada saat Dies Natalis Faperta Uncen dan Wisuda

Tahun 1991

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Faperta Uncen Tahun 1992-1994

Tahun 1993

Penyusunan Master Plan Kampus Faperta Uncen sampai dengan tahun 2010

Tahun 1996

Penyusunan Rencana Strategis Faperta Uncen sampai dengan tahun 2010

5 November 1999

Rapat penetapan tim penyusunan usulan Pengembangan Faperta Uncen menjadi Univertisa Negeri di Manokwari (SK Dekan No. SP-36/J20.1.23./OT/1999 tanggal 11 November 1999)

18-20 Januari 2000

Lokakarya Usulan Pengembangan Faperta Uncen menjadi Universitas di Laboratorium Bahasa, dan tanggal 20 Januari 2000 jam 21.57 WIT disepakati untuk memberi nama Universitas Papua (UNIPA)

20 Januari 2000

Pembentukan

Tim

Penyusunan

Usulan

Pendirian

Universitas Papua di Manokwari Irian Jaya, diketuai oleh Ir. Max J. Tokede, MS (SK Dekan No. SP001/J20.1.23/OT/2000, 20 Januari 2000 11 Maret 2000

Persentase Usulan UNIPA di depan anggota Senat Universitas Cendrawasih, di kampus Waena, Jayapura, Jam 09.00-13.20 WIB

28 April 2000

Persentase usulan UNIPA di depan anggota DPRD Manokwari, masyarakat dan tokoh adapt, di gedung olah raga Manokwari

29 April 2000

Persetujuan dan Dukungan senat Uncen atas Pendirian UNIPA dengan SK Senat No. 1085/J20/KP/2000

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 52

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Tabel 5-7. Lanjutan Tanggal

Kegiatan (Peristiwa)

15 Juli 2000

Rekomendasi Gubernur Irian Jaya atas Pendirian UNIPA dengan surat No. 421.4/2305/SET

3 November 2000

Penerbitan Keputusan Presiden RI No. 153 Tahun 2000 tentang Pendirian Universitas Negeri Papua

8 November 2000

Penyerahan salinan Keppres No. 153 tahun 2000 dari Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Dekan Faperta Uncen di Jakarta

29 Desember 2000

Penerbitan SK Mendiknas No. 153/MPN.A4/KP/2000 tentang Penunjukan Pejabat Rektor Universitas Negeri Papua

5 Januari 2001

Penyerahan SK Mendiknas No. 153/MPN.A4/KP/2000 kepada Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai sebagai pejabat Rektor Universitas Negeri Papua

15 januari 2001

Penetapan keanggotaan Senat Universitas Negeri Papua (SK Rektor UNIPA No. SP-01/J20.1.23/KP/2001), sebanyak 33 orang

10 Maret 2001

Rapat Senat UNIPA dengan agenda pembentukan komisi serta Satgas Statuta dan OTK

10-24 Maret 2001

Rapat-rapat Komisi dan Satgas

24 Maret 2001

Pengangkatan Tim Penyusun Usulan pembukaan Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada masingmasing bakal Fakultas

27 April 2001

Persetujuan Senat UNIPA tentang Statuta dan OTK

27 April 2001

Sayembara Logo/Logo UNIPA

30 April 2001

Penyerahan

rancangan

Statuta

dan

OTK

kepada

Mendiknas melalui Dirjen Dikti 01 Mei 2001

Penyerahan Dokumen-dokumen Usulan Pembukaan Fakultas, Jurusan, Program Studi pada UNIPA kepada Dirjen Dikti

15 Juli 2001

Pengumuman Pemenang Logo/Logo UNIPA

28 Juli 2001

Peresmian UNIPA

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

V - 53

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Periodisasi Dekan Fakultas Kehutanan Sejak tahun 1976 hingga saat ini telah enam orang yang memimpin Jurusana/ Fakultas Kehutanan Uncen/ Unipa. Nama-nama para pejabat tersebut seperti disajikan di dalam Tabel 5-7. Tabel 5-7. Periodisasi Dekan Fakultas Kehutanan Uncen-Unipa No. Nama Institusi Jurusan Nama Ketua Jurusan 1. Fakultas Pertanian Kehutanan Ir R.P. Lalenoh Peternakan dan Kehutanan Universitas Cenderawasih (FPPK UNCEN) 2. Fakultas Pertanian Kehutanan Ir. A. R. Wasaraka Universitas Negeri Cenderawasih (Faperta UNCEN) 3. Fakultas Pertanian Kehutanan Ir. R. P. Lalenoh Universitas Negeri Cenderawasih (Faperta UNCEN) 4. Fakultas Pertanian Kehutanan Ir. Max J. Tokede, MS Universitas Negeri Cenderawasih (Faperta UNCEN) Budidaya 5. Fakultas Pertanian Ir. Leo Maturbongs, M. Sc. F Universitas Negeri Hutan Cenderawasih (Faperta UNCEN) 6. Fakultas Kehutanan Dekan Ir.C. Y. Hans Arwam, M.P. Universitas Negeri Papua (Fahutan Manajemen Dr. Ir. Bambang Nugroho, M.Sc Hutan Teknologi Ir. Yosias Gandhi, M.Sc Hasil Hutan Budidaya Ir. Patria Hadi, M.P. Hutan Ket: *) Sedang dalam proses pergantian (Januari 2007).

PERIODISASI PENDIDIKAN KEHUTANAN

Periode 1976 - 1980

1980 - 1984

1985 - 1990

1991 - 1995

1996 - 2002

2002sekarang *) 2003sekarang *) 2003sekarang *) 2003sekarang *)

V - 54