Bab 3 Presentasi.docx

1.

Skeptisme Profesional Salah satu pendekatan dari suatu kegagalan audit adalah rendahnya skeptisisme

profesional. Auditor yang dengan disiplin menerapkan skeptisisme professional tidak akan terpaku pada prosedur yang tertera dalam program audit. Skeptisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis resiko yang dihadapi dan mempehitungkan resiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan untuk menerima atau menolak klien, memilih metode dan teknik audit yang tepat, menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan seterusnya. Skeptis adalah sebuah sifat kehati-hatian atau kewaspadaan terhadap bukti atau kondisi perusahaan auditee. Auditor tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap informasi yang diberikan oleh auditee sebelum menemukan kebenaran dari informasi tersebut dalam hal ini bukan berarti auditor dilarang untuk mempercayai informasi dari auditee tetapi auditor harus bersikap hati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil karena ada konsekuensi hukum yang harus diterimanya. Skeptisme professional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisme professional, sepanjang penugasan (Tuanakotta, 2015). Terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan. Skeptisme professional (Kewaspadaan Profesional) dalam hal ini : A.

Sadari, manajemen selalu bisa membuat kecurangan  Manajemen berada dalam posisi meniadakan (override) pengendalian intern yang baik  Anggota tim audit harus mengesampingkan keyakinan/kepercayaan mereka bahwa manajemen dan TCWG jujur dan punya integritas, sekalipun pengalaman dalam audit yang lalu menunjukan mereka jujur dan punya integritas

B.

Sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan  Buat penilaian kritis tentang sah atau validnya bukti audit yang diperoleh

C.

Waspada  Apakah bukti audit bertentangan dengan atau mempertanyakan keandalan ?  Dokumen dan tanggapan terhadap pertanyaan auditor ?  Semua informasi lain yang diperoleh dari manajemen ?

D.

Terapkan kehati-hatian Jangan :  Abaikan/Sepelekan situasi aneh

 Gunakan asumsi yang keliru dalam menentukan sifat, waktu pelaksanaan, dan luas prosedur audit

5.

Standar Pengendalian Mutu Standar pengendalian mutu yang ditetapkan IAASB tercantum dalam International

Standard on Quality Control 1 (IQSC 1). Lingkup IQSC 1 adalah pengendalian mutu di KAP yang memberikan : a) Jasa audit dan reviu atas laporan keuangan b) Jasa asurans lainnya c) Jasa-jasa yang terkait dengan jasa asurans IQSC 1 juga mewajibkan KAP mendokumentasikan kebijakan dan prosedur kendali mutunya, dan mengkomunikasikan kepada partner dan staff serta mewajibkan KAP menetapkan dan memelihara system pengendalian mutu yang terdiri atas kebijakan dan prosedur mengenai unsure unsure : 1) Tanggung jawab pimpinan KAP atas mutu didalam KAP-nya 2) Ketentuan etika yang relevan 3) Hubungan dengan klien, apakah menerima atau melanjutkan klien dan penugasan yang spesifik dari klien. 4) Sumber daya manusia 5) Pelaksanaan penugasan 6) Pemantauan Khusus untuk mutu jasa audit, IAASB menerbitkan suatu kerangka mengenai mutu audit, dimana unsure-unsur utama yang menciptakan lingkungan untuk mutu audit. Unsur-unsur utama ini yaitu input, process, dan output. 3 sudut ini menggambarkan 3 dari unsur yang menentukan lingkungan yang kondusif untuk mutu audit yang baik, yaitu sebagai berikut : a) Masukan (Input) b) Proses (Process) c) Keluaran (Output) d) Interaksi penting didalam mata rantai penyedia informasi pelaporan keuangan e) Faktor kontekstual

Input dikelompokan dalam factor-faktor masukan, sebagai berikut : 1) Nilai-nilai, etika, dan sikap auditor yang dipengaruhi oleh budaya KAP 2) Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor dan waktu yang tersedia untuk auditor melaksanakan tugas auditnya Input untuk mutu audit dipengaruhi oleh konteks dimana audit dilaksanakan, interaksi dengan pemangku kepentingan utama, dan output. Output meliputi semua laporan dan informasi yang secara formal dibuat dan disajikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, dan juga output tidak berwujud yang timbul dari proses pengauditan dan umumnya tidak terlihat dari luar entitas yang diaudit. Unsur keempat, interaksi ini termasuk komunikasi formal dan tidak formal akan memengaruhi konteks dimana audit dilaksanakan dan memungkinkan hubungan yang dinamis antara input dan output Unsur kelima, terdapat factor-faktor konstektual yang bisa berdampak terhadap mutu audit, diantaranya : a) Praktik bisnis dan hukum komersial b) Hukum dan regulasi serta pelaporan keuangan c) Sistem informasi d) Corporate governance

6.

Etika professional Kode etik professional merupakan paying moral bagi profesi. Kode etik juga merupakan

suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu daoat berperilaku secara etis. Kode etik harus memiliki empat komponen. Empat komponen tersebut meliputi: 1) Prinsip-prinsip, yaitu standar ideal daari perilaku etis yang dapat dicapai dalam terminologi filosofis.

Dalam

dunia

auditing,

prinsip-prinsip

tersebut

meliputi:

tanggungjawab, kepentingan masyarakat, integritas, obyektivitas dan independensi, kemahiran serta lingkup dan sifat jasa 2) Peraturan perilaku, yakni standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus. 3) Interprestasi

4) Ketetapan etika yaitu penjelasan dan jawaban yang diterbitkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang terjadi

7.

Perlunya etika professional Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode

etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda–beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan Negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, indepedensi serta integritas moral/ kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidak percayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yangdibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan klien dan masyarakat

8.

Kode etik akuntan professional Terdiri dari : 1) Tanggung Jawab profesi Setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam

setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit 2) Kepentingan Publik Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. 3) Integritas

Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal dalam kepentingan publik, auditor adalah peran yang penting dalam organisasi, dalam menjalankan tanggung jawabnya auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran. 4) Objektivitas. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. 5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Setiap kompetensi dan

anggota

harus

ketekunan,

melaksanakan serta

jasa

mempunyai

profesionalnya kewajiban

dengan

untuk

berhati-hati,

mempertahankan

pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir 6) Kerahasiaan. Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klienatau pihak –pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7) Perilaku Profesional. Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawabnya terhadap klien. 8) Standar Teknis. Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati auditor adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan

Aturan Etika IAI-KAP Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang : 1. Independensi, Integritas, dan Obyektifitas. 

Indenpendensi Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap

mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (infacts) maupun dalam penampilan (in appearance). Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor, yaitu: a)

Independensi dalam diri auditor (independence in fact): kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalamaudit finding.

b)

Independensi dalam penampilan (perceived independence). Independensi ini merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.

c)

Independensi di pandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakanfaktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang telah disebutkan. Dengan kata lain auditordapat mempertimbangkan fakta dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki keahliam mengenai hal tersebut.



Integritas dan Obyektifitas Integritas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang

diyakini kebenarannya tersebut kedalam kenyataan. Obyektifitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang maupun menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kpentingan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dn obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh mmebiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi. 

Standar Umum Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait

yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, antara lain : a) Kompetensi Profesional Anggota IAI hanya boleh melakuan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. b) Kecermatan dan keseksamaan professional Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. c) Perencanaan dan SupervisiAnggota KAP wajib merencanakan dan mensuvervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian profesi jasa profesional. d) Data relevan yang memeadaiAnggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak sehubungan

dengan

pelaksanaan

atestasi,

review,

kesimpulan

atau

rekomendasi

jasa profesionalnya.

e) Kepatuham terhadap standarAnggota audititing,

bagi

KAP

kompilasi, konsultasi

yang

melaksanakan

manajemen,

penugasan

perpajakan

atau

jasa jasa

profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 

Prinsip-Prinsip Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan : a) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau

data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau b) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut terhadap laporan

atau

data

secara

memuat penyimpangan keseluruhan

dari

yang berdampak material

prinsip-prinsip

diterapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

akuntansi

yang

3. Tanggungjawab kepada Klien 

Informasi klien yang rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia,

tanpa persetujuan dari klien  a)

Fee profesionala.

Besaran fee Besarnya

fee

anggota

dapat

bervariasi

tergantung

antara

lain:

risiko

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. b)

Fee kontinjensi Fee

kontinjensi

adalah

fee

yang

ditetapkan

untuk

pelaksanaan

suatu

jasa

profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut

4. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi Dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 

Komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan

mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secra tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 

Perikatan Atestasi Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis

atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu di tunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau aturan yang di buat oleh badan berwenang.

5. Tanggung jawab dan praktik lain 

Perbuatan dan Perkataan yang Mendeskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/ atau mengucapkan perkataan

yang mencemarkan profesi. 

Iklan, Promosi dan Kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien

melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak tidak merendahkan citra profesi. 

Komisi dan Fee referral.. a) Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang

diberikan atau diterima kepada/ dari klien/ pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien/ pihak lain. b) Fee referal (rujukan) Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. 

Bentuk Organisasi dan nama KAP Anggota hanya dapat berpraktik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh

peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan/ atau yang tidak menyesatkan dan

merendahkan citra profesi.

https://docplayer.info/72698111-Makalah-kode-etik-akuntan-publik.html