Arkeologi Konsep Multikulturalisme

ARKEOLOGI KONSEP MULTIKULTURALISME Sebuah Catatan Kritis tentang kemajemukan bangsa Indonesia (Mengurai Perjalanan Pancasila)

Catatan kecil ini disusun untuk memenuhi nilai mata kuliah Ilmu Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bp. Herman Sujarwo sebagai pengganti Ujian Semester II pada mata kuliah yang sama.

Disusun Oleh Abaz Zahrotien

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SAINS AL QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 2009

ARKEOLOGI KONSEP MULTIKULTURALISME

Salah satu hal penting yang mengiring gelombang demokratiasi adalah munculnya wacana multikulturalisme. Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasapun ataupun agama, menurut Gurpeet Mahajan konsep multikulturalisme sebenarnya relative baru, menurutnya sekitar 1950-an gerakun multikulralisme muncul pertama kali di Kanada dan Australi kemudian di Amerika Seriakat, Jerman, dan lainnya. Multikulturalisme

memberikan

penegasan,

bahwa

dengan

segala

perbedaannya diakui dan sama diruang public. Multikulturalisme menjadi semacam respon kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas yang berbeda saja saja tidak cukup, karena yang- pertama dan yang terpenting adalah komunitas tersebut diperlakukan sama oleh warga negara maupun negara1 Multikulturalisme telah merupakan wacana bagi para akademisi maupun praktisi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia dewasa ini. Berbagai seminar diadakan membahas mengenai multikulturalisme., seperti yang baru-baru ini

diselenggarakan

mengenai

pembangunan

di

Indonesia

berwawasan

kebudayaan. D-emikian pula telah muncul pendapat mengenai masalah pemecahan konflik horizontal yang nyaris memecahakan bangsa Indonesia dewasa ini daris udut kebudayaan dan bukan dengan cara kekerasan ataupun caracara yang lain yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam. Wacana mengenai kebudayaan memang merupakan bidang yang berkaitan dengan tiga masalah besar, yaitu identitas, kekuasan (Power), dan kebudayaan dalam arti luas. Di berbagai Negara yang mempunyai keragaman etnik dan budaya, seperti amerika serikat dan Indonesia, memang masalah multikulturalisme merupakan 1A. Ubaidillah abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta Edisi Revisi 2006.hal I71

kenyatan social yag harus dihadapi. Bagaimanakah dengan bidang pendidikan yang berkaitan dengan multikulturalisme ini? Di Negara-negara yang disebut-kan tadi, pemikir-an mengenai multikulturlisme telah jauh berkembang, mungkin menjelang setengah abad atau seabad lamanya. Pakar pendidikan demokrasi di Amerika Serikat John Dewey, terkenal dengan pandangan progetifismenya dalam bidang pendidikan menjadikan keaneka ragaman didalam masyarakat demokratis sebagai salah satu masalh pokok pendidikan. Bukunya yang terkenal Democracy and Educatiaon yang diterbitkan pada permulaan abad 20. menadakan betapa demokrasi hanya dapat berkembang melalui proses pendidikan. Ini pada permulaan bad 21, masalah demokrasi telah menjadi masalah dunia. Karena masalah demokrasi sedang mengubah kehidupan manusia global. Pendidikan multicultural (PM) merupakan topic diskusi maupun pr-aktek pendidikan pada beberapa Negara maju dengan mengambil tema utamanya pentingnya kebudayaan dalam praktik pendidikan untik membangun suatu masyar-akat democratis. Apabiala multikultur-alisme mer-upakan wacana bidang kebudayaan dalam arti yang luas seperti pengembangan identitas suatu kelompok masyarakat, demikian pula dalam pengembangan bangsa( Nation State) diperlukan rasa identitas dari kelompok bangsa ini, selanjutnya suatu Negara hanya dapat bertahan karena mempunyai kekuatan (power). Kekuasaan untuk memjamin keberlangsungan dengan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat serta mengikat masyarakat itu dalam suatu kesatuan kehidupan. Kekuasaan

dengan

hanya

dapat-

dikembangkan

dalam

ungkapan

kebudayaandalam ar-ti yang luas. Olreh sebab itu juga pendidikan tid-ak lepas pendidikan tidak lepas d-ari wacana tersebut diatas tadi.2 Masyarakat adalah sebuah fakta, semakin bercampur baurnya penduduk dunia yang mampu memberikan tekanan pada system pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi yang telah mapan untuk berubah. Penduduk dunia hidup dalam kedekatan dan berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang etnit dan bangsa. Karena itu kita percaya bahwa semua orang terlahir berbedabeda dengan keunikan masing-masing. Namun disparitas dalam kebudayaan, 2 H.A.R Tilaar, Pendidikan Dan Kekuasan, Suatu tinjauan dari Perspetif Studi Kultural, Indonesia Tera, Magelang 2003. Cet 1, hal. 162-163

sumberdaya, dan harapan-harapan ini pula yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik social. Dan ketika perbedaan nasionalitas, etnisitas, dan ras muncul bersamaan dengan perbedaan agama posisi social dan ekonomi, maka potensi untuk berbenturan pun semakin besar. Untuk beberapa saat lamanya, multikulturalisme adalah isltilah yang samar, ambivalen dan debatable. Disatu sisi ada keinginan yang jelas untuk mengatakan bahwa kebudayaab lain adalah baik atau setidaknya mengandung kebaikan. Sehingga kita dapat belajar dari mereka. Terkadang kita menyadari, bahwa dimasa lalu kita kerap kali memberi penilaian yang salah terhadap kebudayaan-kebudayaan lain, suatu penilaian yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan pemahaman yang kurang memadai. Disisi lain, ada pula keinginan untuk mengisoslasi kebudayaan-kebudayaan lain t6ersebut dalam penilaian negative kita. Penilaian negative ini muncul dari pengalaman masa lampau dan juga sikap protekatif terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan lain. Bagi para pengkritik multikuluralisme, pengabsahan atas isme ini merupakan agenda politik yang jahat; sedangkan bagi para pendukungnya, multikulturalisme adalah maksud baik. Dua pendangan yang berbeda ini memperlihatkan bahwa makna, respon, dan kritik atas multikulturalisme adalah bergantung pada perspektif indifidu yang memahaminya secara implicit, pertentangan pandangan itu mulcul karena multikulturalisme lebih dilihat sebagai idiologi dari pada kenyataan pluralitas cultural yang hidup pada masyarakat, bentuk pemerintahan, system ekonomi, system keagamaan atau intelektual atau bahkan kebudayaan3 a. Pengertian Multikulturalisme Akar kata multkulturalisme adalah kebudayaan.4 Secara etimologis, multikultiuralisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), 3 Zakiyuddin Baidhowi, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Erlangga, Jakarta 2005, hal. 1-2 4Lihat dalam makalah Parsudi Suparlan.”Menuju Masayrakat Multikultural”, dalam symposium international bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali,116-21 Juli 2002

isme (lairan atau paham).5 Secara hakiki, dalam kata itu terkandung penagkuan akan martabat manusia yang hibup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Dengan demikian, setiap indifidu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (Politics of Reccognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Penegertian para ahli tentang kebudayaan harus di persamamakan atau, setidak-tidaknya, tidak

dipertentangkan antara satu konsep yang

dipunyai oleh oleh lainnya. Kaarena multikulturalisme itu adalah sebuah idiologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajad manusia dan kemanusiaanya, maka kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.6 Sejarah etimologi multikulturalisme belum berumur lama. Menurut Longer Oxford Dictionary sebuah istilah yang baru banyak digunakan oleh kebanyakan orang pada tahun 1950-an di Kanada. Kamus tersebut mensitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Kanada sebagai masyarakat “multi-cultural dan multi-lingual”. Istilah multikulturalsm sendiri pertama kali digunakan dalam laporan pemerintah kanada yang di publikasikan pada tahun 1965 bertajuk “Preminary Report Of The Royal Commision Of Bilingualism and Biculturalism”. Sebagai sebuah terminology baru “multikulturalisme” masih belum banyak dipahami orang. Saya membagi pemahaman mengenai mengenai multikulturalisme menjadi beberapa tingkatan. Pertama, pemahaman popular.

Orang

kebayakan

memahamifenomena

multikulturalisme

semakin mudah ditemukannya restoran Cina, Hoka-hoka Bento, Salero Bagindo, Mc Donald, Jet Kun Do, Shaolin, kursus Yoga sampai boutique 5 lebih jelas lihat dalam http:// www.grasindo.co.id/ Detail, asp? ID-50104457 atau pada H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan Global Masa Depan ( Jakarta: Grasindo, 2004) 6 Supardi Suarloan Ibid Hal 10

Versace di satu wlayah yang sebelumnya relative homogen. Kedua,

pemahaman

politis.

Kalangan

politisi

memahami

multikulturalisme semakin majemuknya masyarakat secara cultural yang menimbulkan berbagai persoalan social yang menuntut kebijakankebijakan tertentu (pengetatan imigrasi, pendataan, sampai program asimilasi).

Ketiga,

multikulturalisme

pemahaman mendasarkan

akademis. diri

pada

Pemahaman perkembanga

akademis filsafat

postmodernisme dan Cultural Studies, yang menekankan prinsip paralogisme di atas monologisme, kemajemukan diatas kesatuan. Isu-isu multikulturalisme yang menjadi perbincangan akademis antara lain; konsep kebudayaan, relasi budaya dan politik, hak minoritas, kritik liberalisme, toleransi dan solidaritas, dan lain sebagainya Pendekatan akademis terhadap multikulturalisme dapat dibagi menjadi

dua kelompok.

Pertama mereka yang

memandang

isu

multikulturalisme sebagai isu politik identitas budaya pinggira terhadap yang dominan yang selama ini menguasainya melalui wacana. Apa yang mereka maksud dengan budaya saat membincangkannya adalah budaya pinggiran (sub culture), seperti kelompok punk, kelompok lesbian, gay, kulit berwarna dan lain sebagainya. Kedua mereka yang memandang isu multikulturalisme sebagai persoalan kemajemukan komunitas budaya mereka artikan sama dengan bangsa (nation) (Kymlicka 1995: 11) yaitu intergenerasi yang berbagai bahasa, sejarah, dan adat-istiadat yang sama. Pendekatan kedua ini mempersoalkan isu hak budaya minoritas dan konsep Negara bangsa. Wacana multikulturalisme di kalangan akademisi berkembang setelah

oposisi

biner

identitas

atau

perbedaan

dedekonstruksi.

Dekonstruksi yang disambut hangat oleh para multikulturalis dan psikoanalis sepert Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Babha dal lain sebagainya. Mereka umumnya menyimpulkan bahwa identitas “Barat” yang mengedepankan rasionalitas, linier dan sekuler tidak lebih dari sekedar teks. Teks yang dirajut denga benang kekuasaan atas wacana

tentang “Timur” yang irasional, sirkular dan spiritual. “Timur” timur tak pernah dibiarkan mendefinisikan dirinya secara unik tanpa harus mengacu para kerangka acuan barat. Wacana multikulturalisme dikalangan para akademisi juga berkembang sebagai reaksi atas kegagalan proyek negara-bangsa (Bennet 1998: 138). Sebuah proyek ingin mewujudkan negara yang terikat tidak saja secara yuridis tetapi juga secara kultural. Proyek negara bangsa dinilai mengabaikan hak masing-masing budaya yang ada untuk mengaktualisasi diri secara sepenuhnya. Postmodernisme radikal, misalnya, menolak naionalisme yang berporos pada homogenisasi, identitas dan esensi. Posmodernisme radikal mengajukan konsep pluralisme radikal yang menekankan liberalisasi perbedaan. Dimana setiap komunitas budaya berhak mendefinisikan dirinya sendiri tanpa harus berpaling atau mengacu patokan universal. Masih dalam kerangka multikulturalisme, posmodernis radikal atau biasa disebut postmodern libertarian memodifikasi paham modernisme klasik. Liberalisme klasik adalah paham yang yang menekankan perlunya perlunya pembatasan legal pada kekuasaan negara dalam mengurus masyarakat untuk melindungi apa yang disebut john stuart mill sebagai kebebasan negative idifidu atau kebebasan untuk mengeksekusi apa yang disebut sebagai hak-hak ilmiah, ulienable atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengeluarkan pendapat menurut suara hati berserikat beribadah dan lain sebagainya. Posmodern libertian menolak konsep HAM yang menekan konsep universalisme dalam paham liberalisme klasik karena mengingkari perbedaan. Individu harus

dianggap

sejauh

memiliki

kesempata

yang

sama

dalam

mengekspresikan perbedaannya. Ini diperkuat lagi oleh tesis Terry Eagleton tentag Universalisme (sarup 1996: 63). Universalisme menurut Terry, bukan hak dan kewajiban abstrak sbagai lawan dari partikularitas ras, etnis, agama dan gender melainkan

pengakuan

bahwa

setiap

perbedaan

individu

dapat

teraksenturasi secara sempurna Negara dalam konteks multikulturalisme sendiri harus sejalan dengan prinsip plurailsme. negara yang menghargai kemajemukan budaya menurut postmodern libertian adalah negara ynag tidak lagi merumuskan kerangka ideal idiologi maupun kultural bagi komunitas-komunitas budaya untuk menyesuakan diri. Proyek negara bangsa dianggap sebagai represi terhadap potensi berbagai komunitas budaya untuk merealisasikan dirinya secara unik. Konsep negara multicultural adalah negara menjaga jarak terhadap persoalan kultur dan menjamin tiap komunitas budaya untuk mengurus urusan kulturnya sendiri.7 b. Akar Sejarah Multikulturalisme Secara

histories

sejak

jatuhnya

presiden

Soeharto

dari

kekuasaannya yang kemudian disebut sebagai “Era Reformasi”, kebudayaabn Indonesia cenderung mengalami dis integrasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, bahwa krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya mengakibatakan terjadinya krisis sosio-cultural didalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (fabric Society) tercabik-cabik akibat krisis yang melanda masyarakat.8 Krisis social budaya yang meluas itu dapat disakasikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita.,misalnya: disintegrasi social politik yang bersumber dari euphoria kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran social (social temper) dalam menghadapi realitas social yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai macam tindak kekerasan dan anarkhi; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hokum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkotika 7 Aryo Danusiri dan Wasmi Alhasiri, Pendidikan Memang Multikultural, Beberapa Gagasan, SET, Jakarta 2002, Cet 1, Hal. 3-5 8Lihat dalam Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Budaya Indonesia, http://kongres. Budpar. Go.id/agenda / prekongres / makalah /abstrak /azyumardi. htm

dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik da kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, dan Tengah, Maluku Sulawesi tengah, dan lain-lain. Disorintasi, dislokasi atau krisis social budaya dikalangan masyarakat kita semakin merebah seiring dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat khususnya Amerika sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung. Berbagai ekspansi social budaya yang sebenarnya ” alien” (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita, semakin menyebar dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak selalu sesuai dengan dan kondusif bagi kehidupan social budaya masyarakat dan bangsa (cf. al-roubaie 2002). Hal ini bisa dilihat misalnya, dari semakin merebaknya budayabudaya Mc Donald, juga makna instant lainnya dan, dengan demikian, budaya serba instant; meluasnya budaya telenofela yang menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme; membawanya MTV Asia, falentine’s day, dan kini juga pup night dikalanga remaja. Meminjam ungkapa

Edward Said, gejala ini tidak lain daripada ”cultural

imperialism” baru, yang menggantikan emperialisme klasik yang terkandung dalam “orientalisme”. Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hybrid, budaya gado-gado tanpa identitas di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid tampaknya tidak terelakkan, khususnya karena proses globalllisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi pada segi lain, budaya hybrid apalagi yang bersumber dari dan didominasi oleh budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan local lebih lanjut. Tidak hanya itu, budaya hibryd dapat mengakibatkan lenyapnya identita cultural nasional dan local; padahal identitas nasional dan local tersebut mutlak diperlukan bagi terwujudnya

integrasi social, cultural dan politik masyarakat dan negara bagian Indonesia. Pluralisme cultural diasia tenggara, khususnya Indonesia, Malesia dan Singapura sebagai mana di kemukakan Heffner (2001: 4), sangat lah mencolok; terdapat beberapa wqilaya lain didunia yang memiliki pluralisme cultural seperti itu. Karena itu lah dalam teori politik barat sepanjang dasawarsa 1930-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai “Lokus Klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk atau plural” (plural Societi)yang diperkeenalkan ke dunia barat JS Furnivall (1944, 1948). Menurut furnivall, masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsure-unsur atau tatanan social yang hidup berdampingan tetapi tidak bercamput dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944: 446). Teori furnivall ini banyak berkaitan dengan berkaitan dengan realitas social politik eropa yang relative ”homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, raial, agama dan gender. Brdasarkan kerangka social cultural, politik dan pengalaman eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural asia tengggara khususnya Indonesia, dan terjemus kedalam anarkhi jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944: 4689). Meski demikian, berbeda dengan ”Doomed scenario” Furnivall, mayarakat-masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah perang dunia dua dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi, harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosila budaya yang bukannya tidak sangat devinisif, khususnya jika negara bagian baru seperti Indonesia gagal menemukan “common platform” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Pada hal, pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai Negara-negara baru ini mendorong bangkitnya sentiment etno-religius yang dapat sangat eksklusif karena didorong semagat yang menyala-nyala untuk mengontrol

kekuasaan (Geertz 1973).9 Menurut

analisis

Muhaemin

el-ma’hadi,

akar

sejarah

multikulturalisme bisa dilacak secara histories, bahwa sdikitnya selama tiga dasawarsa kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya perbedaan secara terbuka, rasional dan damai.10. Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan kaum primordialis. Kelompok ini mengnggap bahwa perbedaan genetika, seperti suku dan ras (juga agama), merupakan sumber utamalahirnya benturan etnis dan kepentingan. Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang ebih besar, baikdalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oelh para politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Denga meneriakkan “Islam” misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem back up kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari prefence yang dekehendaki elit, selam itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari, bahkan tidak terjadi. Ketiga, pandangan kaum konstruktivis, beranggapan bahwa identitas identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jarigan relasi pergaulan social. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling memperkenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. 9 Khoirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, pustaka Pelajar, yogyakarta, 2006, hal. 87 10ibid, hal 88

Menurut Irwan, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya local dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya.11 Pada pertengahan 2002, sebuah jurnal antropologi mengadakan symposium internasional yang bertemakan membangun kembali Indonesia yang bhineka tunggal ika menuju masyarkat multicultural. Symposium ini menghasilkan konsep penting, bahwa keragaman budaya dalam sebuah komunitas besar (bangsa) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan sebagaimana dikatan Gus Dur, kebudayaan semua bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluralistic. Sebuah

bangsa

tidak

akan

berkembang

apabila

tingkal

pluralitasnya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar, jumlah perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil apabila ditekan secara institusional. Bahkan, tindakan semacam ini akan merusak nilai-nilai yang ada dalam budaya itu sendiri. Akibatnya, perpecahan dan tindakantindakan yang mengarah pada anarchi menjadi sebuah sikap alternative masyarakat ketika pengakuan identitas dirinya terhambat.12 Dari beberapa penertian yang diberikan oleh beberapa orang ahli, terdapat

pengertian

yang

cukup

mendunia,

yaitu

pengertian

multikulturalisme sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam Politic of recognition. Hal seperti ini juga disampaikan oleh Perekh dalam bukunya National Culture and Multiculturalsm, yang secara jelas membedakan lima macam multikulturalisme. Tentu saja, pembagian pembagian bentuk multikulturalisme itu tidak kedap air, sebaliknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu. Kelima macam multikulturalisme tersebut adalah: Pertama, multikulturalisme isolalasionis yang mengacu kepada masyarakat diman berbagai kelompok masyarakat cultural menjalankan 11 Masdar Hilmi, Melembagakan Dialog (Antar Teks) Agama, Kompas, Jakarta , 5 April 2002, 4 12 Abdurahman Wakhid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Depok Desantra,2001, II

kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Kedua, multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakt plural yang memiliki domonan, yang membuat penesuaian dan akomodasi bagi kebutuhan kaum minoritas. Ketiga, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok cultural utama berusaha mewujudkan ksetaraan (equality) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok cultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menentang kelompok cultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana suatu kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif,.

Yakni

masyarakat plural dimana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan cultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelima, multikulturalisme cosmopolitan, yakni multikulturalisme yang berusaha menghapuskan batas-batas cultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap indifidu tidak lagi terikat dengan budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen kehidupan

cultural

intercultural mereka

da

sekaligus

mengembangkan

masing-masing.Para

pendukung

multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diaspororik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan posmodernis memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.13 c. Multikulturalisme Sebagai Kearifan Universal 13 Alwi Sihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung : Mizan, 1999, hal. 132

Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keaneka ragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalm kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks, karenaya muncul kesadaran bahwa keaneka rabgaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Musa Asyarie, 2004)14. Multikulturalisme sesungguhnya tidaklah dating tiba-tiba. Sebagai suatu kearifan, multikulturalisme sesungguhnya merupakan buah dari perjalanan intelektual yang panjang, setelah sekian lama bergulat dan terlibat berbagai gejolak dan konflik. Karena itu, multikulturalisme bukan mermupakan barang dagangan yang diperjual belikan kepada founding sebagaimana

yang

mencurigainya.

dituduhkan

Multikulturalisme

oleh

sejumlah

adalah

posisi

kalangan

yang

inteletual

yang

menyatakan keberpihakannya pada pemeknaan terhadap persamaan, keadilan, dan kebersamaan untuk memmperkecul ruang konflik yang distruktif15. Multikulturalisme sangat memerlukan dialektika kreatif,16 Karena itu, multikulturalisme memerlukan ruang dinamis untuk menguji kesahihan pemikirannya sendiri dengan mengajak dan membuka dialog dengan berbagia kalangan lintas agama, social, ekonomi, politik, budaya, sebagai manifestasi dari filosofi multikulturalisme itu sendiri yang selalu

berusaha

mejauh

dari

jebakan

penyempitan

wwasan

paradigmatiknya. Multikulturalisme harus dibagun dengan berbasis pada pandangan filsafat yang memandang konflik sebagai fenomena permanent yang lahir bersama-sama dengan keaneka ragaman dan perubahan yang denagn sendirinya selalu terbawa oleh kehidupan itu sendiri, dimanapun, kapan pun, dan siapa pun. 14Khoirul makhfud, opcit, hal. 103 15ibid, hal. 104 16 Civic Education, opcit, hal. 118

Multikulturalisme memandang bahwa keanekaragaman, perubahan dan konflik sebagai suatu yang positif utuk memperkaya spiritualitas dan memperkuat iman. Dengan demikian, multikulturalisme eperti burung yang mengangkasa dan melangit keluar dari batas-batas keberpihaka yang distruktif, melintas batas konflik untuk memberikan solusi alternative yang mencerdaskan dan mencerahkan. Pada tahap ini, multikulturalisme sesungguhnya menjadi anugrah dan rahmat bagi kehidupan semesta, karena memungkinkan harmoni kehidupa semesta itu tetap terjaga, lestari dan berkesinambungan dengan semangat

berlomba-lomba

dalam

kebajikan

dengan

menumbuhkembangkan persaingan yang sehat dan kreatif (fastabiqul khoirot). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. : 48, yang maknanya sebagai berikut: “untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan (syariah) dan jalan yang terang (manhaj).sekiranya Allah swt menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja). Tetapi, Allah hendak menguji kamu atas pemberian-Nya kepadamu , maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan.17 d. Pandangan Islam Inklusif; Suatu Basis Teologis Islam Multikulturalis Sekiranya benar apa yang telah di tuliskan oleh Malik Fadjar bahwa,masalah penghayatan agama penting diperbincangkan kembali pada saat kita tengah berada di penghujung abad ke-20, sebab dalam waktu yang tidak lama lagi, kita aka memasuki millennium baru abad 21. sebagaimana lazimnya sebuah pergantia zaman, baik dalam rentang waktu yang pendek ataupun yang panjang, didalamnya pasti dijumpai banyak perubahan yang menyentuh sendi-sendi kehidupa manusia. Tidak saja fisik, tapi juga dimensi psikologis, budaya, politik, idiologis dan lain sebagainya. Yang dapat kita rasakan sepintas, perubahan itu bergerak dari pola 17ibid hal.107

masyarakat lama menuju pola masyarakat baru. Pencitraan secara konseptual telah banyak diberikan oleh kalangan ilmuan social. Daniel Bell misalnya, mengajukan post industrial society untuk menggambarkan terjadinya pergeseran dari industri yang lebih menekankan manufaktur ke industri yang lebih mengandalakan sector jasa (informasi). Sebelumnya kita juga telah mengenal pencitraan oleh kalangan ilmuan social klasik. Kita sebut di sini diantaranya, Ferdinand Tonies, yang terkenal dengan dengan uraiannya tentang gemeinschaft, masyarakat paguyuban (community) dan gesellschaft, masyarakat patembayan (society). Yang lain adalah Emile Durkheim, tentang pergeseran dari solidaritas organic kesolidaritas mekanik. Semua pencitraan bersepakat tentang satu hal, mayarakat terus bergerak menuju perubahan. Ibnu Kkholbun pernah mengatakan dalam bukunya yang monumental muqoddimah, tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Dan kita selalu mendengar ungkapan klasik, tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Karena perubahan ini berdimensi sangat luas, tentu saja akan berpengaruh dalam dunia keagamaan.18 Meskipun dalam banyak hal ajaran Islam bersifat abadi, tidak terikat oleh perkembangan tempat dan waktu, tetapi ada juga ajaran islam yang (terutama yang berhubungan kehidupan social kemasyarakatan), selalu membutuhkan penafsiran ulang sehingga islam kontekstual dengan perkembangan kehidupan manusia.19 Lonceng Globalisasi dan demokratisasi telah membawa perubahan yang begitu besar dan menyangkut seluruh dimensi kehidupan umat manusia, globalisasi disamping menciptakan suatu tatanan kehidupan tanpa batas atau sekat ternyata disis lain juga menimbulkan kesadaran dan kebangkitan budaya local. Kebudayaan yang telah mengakar, akan lebih kuat bilaman berasimilasi denagn kultur setempat atau budaya local, sehingga konflik dan kekerasan juga tak jarang ada unsur atau sumbang 18 H. A. Malik Fadjar, Fisi Pembaharuan Pendidikan Islam, LP3NI, Jakarta, cet 1, hal. 183 19Ibid, hal. 184.

sih dari agama. Sebagaimana yang telah dikemukakan Ainil Yaqin, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi ummat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian da meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia di bumi ini. Sayangnya, dalam kehidupan yang sebenarnya, agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia

Masih menurut Ainul

Yaqin,kenyataan pahit menyangkut kehidupan ummat beragama ini dialami oleh berbagai pemeluk agama dan terjadi di seluruh belahan dunia. Di Bosnia Herzagovina, ummta islam dan katolik saling membunuh. Di Afrika, tepatnya di Nigeria, sering terjadi kontak berdarah antara ummat Katolik dan Islam. Di irlandia utara, Ummat Kristen dan Katolik terus saling

bermusuhan hingga kini. Di timur tengah, meski

kekerasan yang timbul di kawasan ini di tengarai bukan disebabkan perbedaan agama, akan tetapi kelompok-kelompok yang bersitegang justru mewakili tiga jenis golongan masyarakat yang berbeda seperti Islam, Yahudi, da Kristen dan juga wilayah Kashmir, umat Hindu dan Islam hingga sekarang ini saling melakukan kekerasaan.20 Salah satu factor utama penyeban terjadinya konflik keagamaan yang tdak disebutkan dalam pembahasan diatas adalah adanya pemahaman keberagamaan yang masih ekslusif.21 Pemahaman keberagamaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya.22 Islam perlu memanfaatkan momentum kebagkitan agama-agama di dunia yang terjadi sejak decade 70-an, yang secara deferensial berbeda dalam bentuk dan substansi dari apa yang pernah berkembang pada pertengahan pertama abad ke-20. dari segi bentuknya agama semakin menunjukkan kecenderungan kurang kaku dan umum (general) sebagai lawan-lawan dari agama-agama konfensional yang particular.23 Dari segi 20 Ainul Yaqin, Hal 34 21 Alwi Sihab, Opcit, hal 40 22 H. Sudarto, Konflik Islam Kristen; Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia, Pustaka Riski Putra, Semarang 1999, hal. 2-4 23 Lihat missal D.G. Jones and R.L. Richey, eds. American Civil Religion, New York :

substansinya, agama-agama mulai mengupayakan realisasi komunitas global universal dengan visi dan nasib bersama. Dalam konteks ini Islam syogiyanya muncul sebagai agama universal, agama general yang visible dalam wacana dan pergerakan dan geraka kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup (environmentalism).kesempatan ini pula yang tidak boleh diabaikan oleh Islam untuk menjadi pemain utama arus perubahan menuju perdamaian sejati. Kita berharap, abad 21 akan menyaksikan kebagkitan sebuah religius-spiritual global baik dalam wilayah public dan privat, meskipun peran marginal dari institusi-institusi keagamaan tradisional masih dapat dilihat dalam kehidupan keseharian banyak penduduk dunia. Disinilah tingkat segnifikansi setiap agama untuk mengembangkan dan menguji kembali tradisi masing-masing dalam rangka merespon tantangan ini, tak terkecuali Islam sebagai agama dengan mayoritas pengikut di Indonesia. Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar di dunia sudah masuk ke nusantara sejak abad 7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah memberikan sumbangsih bagi keaneka ragaman kebudayaan local Nusantara. Islam tidak hanya hadir dalam bentuk tradisi agung (great tradition) bahkan memperkaya pluralitas dengan islamisasi kebudayaan dan pribumisasi islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisitradisi kecil (little traditions) Islam. Berbagai warna islam dari aceh dan melayu, jawa, sunda, sasak, bugis da sebagainya riuh rendah memberikan corak tertentu kemajemukan, yang akibatnya bisa berwajah ambigu. Di satu sisi dengan keragamannya Islam berjasa bagi pnciptaan landasan kehidupan bersama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Islam menawarkan norma-norma, sikap dan nilai-nilai yang dapat memperluas relasi damai diantara komunitas-komunitas etnik, Harper and Row. 1974, hal. 3. mengahiri abad 20, kita menyaksiakan suatu minat baru terhadap potensi nilai-nilai keagamaan tradisional untuk memecahkan persoalan global berkaitan dengan identitas cultural di dunia modern. Hampir terjadi diseluruh dunia, penduduk bumi kembali pada kitab suci dan mitos-mitos kuno mereka dalam rangka mencari gagasan-gagasan yang mendorong, misalnya, sikap protektif terhadap alam. Di sana juga disaksikan suatu kepedulian yang semakin meluas untuk memperbaiki suatu keseimbangan etis antara manusia dan kebutuhan-kebutuhan relasionalnya dalam masyarakat tekniologi tngkat tinggi.

budaya dan agama. Sejumlah kajian sosiologis dan antropologis telah menunjukkan potensi pandangan dunia agama (baca Islam) untuk mereduksi ketegangan dan menyediakan solusi nirkekerasan terhadap konflik dalam berbagai setting cultural. Dan secara langsung atau tidak langsung keragaman Islam juga dapat menyumbang potongan-potongan kayu dalam kobaran api konflik, ketegangan dan friksi antar kelompok yang terus membesar disisi lain.Dalam situasi konflik komunal yang berkepanjangan inilah, Islam perlu meredefinisi kehadirannya dalam konteks keragaman agama dan budaya, sekaligus menawarkan suatu harapan dan perspektif k keagamaan baru bahwa Islam seraut wajah yang tersenyum (smilling face of Islam), damai dan nirkekerasan. Islam perlu memberikan nuansa paradigmatic.24 Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan kepada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan kkemanusiaan (Unity of Humankind) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. Karena umat manusia itu tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Dan sama seperti tak ada jam yang tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satupun orang, kelompok, ataupun bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (no chosen people), Al quran tealh memuat proposisi tentang ktiadaan manusia baik secara pribadi maupun komunal yang terlahir sebagai mahluk yang memiliki potensi yang lebih atas manusia lain, tak ada satu pun manusia yang terlahir atau tercipta sebagai tuhan bagi yang lain, pengakuan terhadap suatu suku, ras, darah, keturunan ataupun apapun bentuknya bila manamengarah pada satu pendiskriditkan atas akomunitas lain lain adalah suatu pengingkatra atas prinsip taukhid, dimana taukhid merupakan suatu konsep keagamaan dalam islam yang menempati pssisi wahid, pengingkaran atas pandangan taukhid adalah suatu penekutuan. Sebagimana ala quran telah meberikan kerangka normative yang jelas 24 Zakiyyudin Baidhowi, Opcit, hal. 43-44

dalam menbagun tata kehidupan social kemasyarakatan: “katakanlah: Wahai semua penganut agama (dan kebudayaan). Bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multicultural (kalimatussawa) antara kami dan kamu”25 (Q.S Ali Imron 3: 64) Dari kutipan ayat al Quran di atas,

membangun pandangan

teologis yang lebih mengahargai perbedaan adalah mutlak diperlukan, lebih-lebih dalam konteks sebuah bangsa yang relative plural, kebutuhan akan

kesadaran

keberagamaan

yang

inklusif-plurlis

dan

bahkan

multikulturalis adalah salah satu pilar bagi terciptanya perdamaian. Pandangan kebeagamaan multikulturalis setidaknya akan mengantarkan bagi pemeluknya untuk lebih ramah perbedaan, baik menyangkut seputar penyikapan heterogenitas rasioal, kemajemukan budaya, adat istiadat dan bahasa yang merupakan kenyataan social tak terbantahkan, yang hadir ditengah kehidupan social umat manusia.. Memang kemajemukan merupakan nilai plus bagi sebuah bangsa untuk lebih bisa maju dan berkembang menjadi bangsa, akan tetapi juga menyimpan konfik potensial bagaikan bom waktu yang kapan saja bisa meledak dengan memanasnya suhu politik, kepentingan ekonomi, foktor pertentangan dan perselisiskhan mengenai pemahaman agama, perang suci dan motifmotf lainnya yang dapat memberikan sumbangan bagi terselutnya konflik social.

25Prof. R.H.A. Soenarjo S.H.Depag RI, Al-Quran Dan terjemahannya, Depag RI Jakarta, 1996, hal 65