Research Proposal Nu

RESEARCH PROPOSAL

I.

Judul

:

KRITIK

NALAR

DAKWAH

JAM’IYYAH

NAHDLATUL ULAMA Telaah Sosio Politik NU dengan Pendekatan Arkeologi dan Genealogi Postmodernisme Michel Foucault

II.

Latar Belakang Begitu Perang Dunia I berakhir pada 1918, Kesultanan Turki Usmani di Turki guncang. Sementara kekuasaan sultan, yang meneruskan tradisi kekhalifahan Islam di seluruh dunia, mulai dipersoalkan oleh kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Akhirnya, pada 1922, Majelis Rakyat Turki menghapus kekuasaan Sultan Abdul Majid dan menjadikan Turki sebagai republik. Dan dua tahun kemudian Majelis menghapuskan lembaga khilafat. Perkembangan politik di Turki tersebut ternyata cukup membuat bingung dunia Islam. Ada di antara para pemimpin Islam yang kemudian mulai berpikir untuk membentuk khilafat baru. Termasuk kaum muslimin Indonesia, yang merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu, pada 1924, Mesir sedang mempersiapkan sebuah muktamar tentang

masalah

khilafat

tersebut.

Untuk mengantisipasi diselenggarakannya kongres tersebut, pada 4 Oktober 1924 sejumlah ormas Islam membentuk Komite Khilafat di Surabaya. Komite itu diketuai oleh Wondoamiseno

(Syarikat Islam), dengan K.H.A. Wahab Chasbullah (kalangan pesantren) sebagai wakil. Dalam Kongres Al-Islam III di Surabaya, Desember 1924, antara lain diputuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Khilafat di Kairo, yang beranggotakan Suryopranoto (Syarikat Islam), A.R. Fachruddin (Muhammadiyah), dan K.H. Wahab Chasbullah (pesantren). Ternyata Kongres Khilafat di Kairo ditunda, karena perhatian umat Islam seluruh dunia tertuju pada perkembangan di Hijaz (kini Arab Saudi) ketika Ibnu Saud, yang kemudian menjadi raja, mengambil alih kekuasaan Syarif Husein. Berkolaborasi dengan para ulama Wahabi, pemerintahan baru di Hijaz mulai melakukan pembersihan terhadap praktik beragama yang dianggap tak sesuai dengan paham Wahabi, paham yang menganggap praktik-praktik kaum tradisionalis yang tidak tertera dalam Al-Quran dan hadis adalah bid’ah. Pergeseran konstelasi geopolitik pada dekade kedua abad 20 membawa arus baru dalam dunia sosiopolitik Islam. Tidak hanya di Indonesia yang saat itu masih dibawah kungkungan cengkraman imperialisme dan kolonialisme Belanda, tetapi di dunia secara umum. Dengan kemenangan kaum Wahabi yang terjadi di Arab Saudi dan kenaikan Ibn Saud pada puncak tertinggi pemerintahan Arab Saudi kemudian memfatwakan pemberlakuan paham Wahabi di kawasan suci Makkah dan Madinah. Selain itu, Ibn Saud juga berencana menggusur makam Rasulullah dengan berbagai pertimbangan, termasuk kekhawatiran adanya syirik dalam setiap ziarah yang dilakukan umat muslim di dunia. Upaya globalisasi Wahabi, yakni ketika Hejaz telah dikuasi Wahabi, dunia Islam banyak mengimport

gagasan-gagasan Wahabi dalam bentuk pemurnian Islam1. Untuk meluluskan keinginannya itu, kemudian Ibnu Saud berencana mengadakan pertemuan umat muslim se-dunia. Kongres Umat Islam akan diadakan di Arab Saudi sebagai langkah awal utuk dapat menjelaskan tentang maksud keinginan menegakkan Islam yang kaffah. Perubahan yang dilakukan secara radikal sebagai buah dari kemenangan gemilang dari pemberontakan yang dilakukan oleh kaum wahabi di daerah Hejaz kemudian mengubah nama Hejaz menjadi Arab Saudi. Kontan saja, tindakan frontal ini membuat warga Indonesia yang tinggal di Hejaz merasa gerah, masalahnya orang Indonesia yang tinggal di Hejaz adalah penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah, menganut salah satu dari empat madzhab. Kegerahan ini tidak berhenti sampai disitu saja. Kegerahan juga dialami oleh umat Islam di Indonesia, karena bagi mereka, persoalan di Hejaz tidak hanya menyangkut warga Hejaz saja, melainkan persoalan umat Islam di seluruh dunia karena Hejaz merupakan sentral sekaligus sandaran spiritual umat Islam. Selain sebagai tempat dimana Islam dilahirkan hingga menuai kejayaan pada masanya, juga karena di Hejaz terdapat kota suci Makkah dan Madinah yang setiap tahun selalu diadakan ritual haji untuk memenuhi rukun Islam. Tersebutlah ketika kabar tersebut sampai di Indonesia, kekhawatiran ulama Indonesia terhadap cengkraman kaum Wahabi di Hejaz semaki menjadi. Apalagi ketika melihat 1 Nur Khaliq Ridwan, NU dan Neoliberalisme, Tantangan dan Harapan Menjelang satu Abad, LKiS, Yogyakarta, 2008, hal 27

rencana-rencana yang digagas oleh Raja Ibn Saud sebagai penguasa wilayah Hejaz. Ulama-ulama besar di Jawa Timur kemudian dengan kekhawatirannya itu, atas gagasan besar Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan yang sangat mencekam bagi kelangsungan umat Islam di dunia itu. Bertempat di Langgar H. Moesa, Kertopaten, Surabaya akhirnya pertemuan itu dilangsungkan dengan keputusan akan membentuk semacam komite yang akan dikirim ke Hejaz untuk melakukan diplomasi dengan raja Ibn Saud. Komite yang dimaksudkan disini kemudian diberi nama Comite Hejaz. Namun setelah rencana di Langgar H. Moesa itu disepakati, ditengah jalan terjadi perubahan rencana. Comite Hejaz yang terdiri tidak hanya para ulama itu, tetapi juga tokoh muda mengubah alur kerja agar lebih praktis dan efisien. Semula rencana akan mengirimkan utusan ke Hejaz untuk melakukan dialog dengan Raja Ibn Saud kemudian tidak dapat dilakukan, keputusan selanjutnya, mereka hanya mengirimkan telegram kepada Raja Ibn Saud. Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1345 H di Lawang Agung Ampel Surabaya, Comite Hejaz mengadakan

pertemuan

untuk

kesekian

kalinya

untuk

merealisasikan gagasan-gagasan pada pertemuan yang diadakan di Langgar H. Moesa, Kertopaten. Pada pertemuan ini, selain membahas tentang program kerja utama, bagaimana melakukan diplomasi dan dialog dengan raja Ibnu Saud juga menghasilkan keputusan bahwa pasca terbentuknya Comite Hejaz sebagai organisasi taktis para ulama, maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi tetap untuk terus mengawal keberadaan

Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah disetiap tempat di belahan nusantara. Keputusan final yang diambil adalah, mereka sepakat mendirikan organisasi bernama Nahdlatoel Oelama (NO) meskipun dalam era sebelumnya telah berdiri Sjarikat Islam yang mewakili segmen sosial yang berbeda dengan organisasi lokal (Surakarta) lainnya yang kemudian berubah menjadi gerakan keagamaan, kemasyarakatan dan ekonomi2. Harapan dari terbentuknya organisasi Nadhlatoel Oelama ini adalah dapat menjadi benteng untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, Islam yang menghargai dan memeberikan posisi terhadap khazanah kearifan lokal (tradisi Islam Jawa/Islam Indonesia)3, dengan menganut salah satu madzhab dari empat madzhab yang ada, menjadi benteng Islam Indonesia

dan

mempertahankan

keberlangsungan

proses

pengembangan Islam dengan sistem pesantren. Disamping itu, organisasi ini juga diharapkan mampu menyelesaikan problem sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang saat itu masih dicengkram oleh penjajah Belanda. Sebagai susunan pengurus HB (Hoof Bestuur/pegurus Besar) untuk pertama kalinya adalah:

2 DA Rinkes, dalam H. 1083, 35 KITLV (Arsip ) sebagaimana dikutip oleh Kutowijoyo, Raja, Priyayi dan Kawula, Ombak, Yogyakarta, 2006, hal. 111 3 Mark R. Woodward, Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus kebatinan, LKiS, Yogyakarta, 2006, hal 96

Ra'is Akbar : Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari Wakil Ra'is : KH. Said bin Shalih Katib Awwal : KH. Abdul Wahab Hasbullah Katib Tsani : Mas H. Alwi Abdul Aziz A'wan

: 1. KH. Abdul Halim (Leuwimunding) 2. KH. Ridlwan Surabaya (pencipta lambang NU) 3. KH. Bisri Sansuri, Denanyar, Jombang. 4. KH. Said. 5. KH. Abdullah Ubaid, Surabaya. 6. KH. Nahrawi Thahir, Malang. 7. KH. Amin, Surabaya. 8. KH. Kholil Masyhuri, Soditan, Lasem, Jateng

Musytasyar : 1. KH. Asnawi, Kudus 2. KH. Ridlwan, Semarang. 3. KH. Nawawi, Sidogiri, Pasuruan. 4. KH. Doro Muntoho, Bangkalan. 5. KH. Ahmad Ghonaim Al Misri. 6. KH. Hambali, Kudus.

Presiden

: H. Hasan Gipo

Penulis

: H. Sadik alias Sugeng Yudodiwiryo

Bendahara

: H. Burhan

Komisaris

: H. Saleh Syamil H. Ihsan H. Nawawi H. Dahlan Abd. Qohar Mas Mangun

Setelah Nahdlatoel Oelama didirikan, telah lengkap dengan HB serta rancangan program kerja yang akan disusun, maka

secara

otomatis

keberadaan

Comite

Hejaz

yang

sebelumnya telah eksis dibubarkan. Pertimbangannya adalah agar kinerja keduanya tidak saling berbeturan dan tidak terjadi pula tanggung jawab ganda bagi yang berada di kedua organisasi ini. Dengan dibubarkannya Comite Hejaz, maka seluruh tanggung jawab dan program kerja yang telah disepakati untuk direalisasikan oleh Comite Hejaz juga dibebankan kepada Nahdlatoel Oelama Organisasi yang baru berdiri di tengah blantika organisasi lain di era pergerakan ini ternyata tidak hanya terhenti pada konsep saja. Nahdlatoel Oelama membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi tolok ukur organisasi di zamannya. Keberanian, ketegasan dan kehebatan gerakannya telah mampu dibuktikan dengan keberhasilannya. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan

NO

setelah

disusun,

program

kerja

mampu

terealisasikan, baik program kerja yang dilimpahkan dari Comite Hejaz ataupun program kerja yang disusun sendiri. Adapun keberhasilan tersebut dapat dibuktikan dengan agenda sebagai berikut: 1. Pada bulan Februari 1926 M. setelah

berhasil

menyelenggarakan

kongres

Al

Islam di Bandung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi Islam selain

NU,

seperti:

PSII,

Muhammadiyah dan lain-lainnya. Diantara

keputusan

kongres

tersebut adalah mengirimkan dua orang utusan, yaitu: H.Umar Said Tjokroaminoto dari PSII dan KH. Mas

Mansur

dari

Muhammadiyah, ke Muktamar Alam Islam yang diselenggarakan oleh raja Ibnu Saud (raja Saudi Arabia) di Makkah. Disamping itu,

Jam'iyyah

NU

juga

mengirimkan utusan yang khusus membawa amanat NU, yaitu: KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Ahmad

Ghonaim

Al

Misri.

Alhamdulillah kedua utusan ini berhasil dengan baik. 2. Kedua beliau ini pulang dengan membawa surat dari raja Sa'ud ke Indonesia

tertanggal

28

Dzul

Hijjah 1347 H./ 13 Juni 1928 M., nomor: 2082, yang isinya antara lain menyatakan bahwa raja Ibnu Sa'ud menjanjikan akan membuat satu ketetapan yang menjamin setiap

ummat

menjalankan

Islam Agama

untuk Islam

menurut paham yang dianutnya. 3. Sesuai dengan yang diharapkan oleh

bangsa

Indonesia,

maka

sejak lahir, Jam'iyyah NU telah

berani memberikan reaksi secara aktif terhadap rencana pemerintah Penjajah Belanda mengenai: 4. Ordonansi

Perkawinan

Undang-Undang

atau

Perkawinan,

yang isinya mengkombinasikan hukum-hukum

Islam

dengan

hukum-hukum

yang

dibawa

Belanda dari Eropa. 5. Pelimpahan pembagian waris ke Pengadilan Raad)

Negeri

dengan

(Nationale

menggunakan

ketentuan hukum di luar Islam. 6. Persoalan pajak rodi, yaitu pajak yang dikenakan kepada warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri. 7. Dan lain-lainnya. Hal yang paling menarik dari apa yang disajikan NU dalam program kerja yang dilakukannya adalah, meskipun NU bukan partai politik, namun wilayah gerakan yang dilakukannya berkutat mengenai politik sebagian besar diantaranya. Pada

tanggal

5

September

1929

Jam'iyyah

NU

mengajukan Anggaran Dasar (Statuten) dan Anggaran Rumah Tangga (Huishoudelijk Reglemen) yang telah disusun kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dan pada tanggal 6 Februari 1930 mendapat pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai

organisasi

resmi

dengan

nama:

"PERKOEMPOELAN

NAHDLATOEL OELAMA" untuk jangka waktu 29 tahun terhitung sejak berdiri, yaitu: 31 Januari 1926. Hoofbestuur (Pengurus Besar) Nahdlatul Ulama juga berusaha membuat lambang NU dengan jalan meminta kepada para Kyai untuk melakukan istikharah. Dan ternyata Almarhum KH. Ridlwan Abdullah, Bubutan Surabaya berhasil. Dalam mimpi, beliau melihat gambar lambang itu secara lengkap seperti lambang yang sekarang; tanpa mengetahui makna simbol-simbol yang terdapat dalam lambang tersebut satupersatu. Setelah berdiri secara resmi, Nahdlatoel Oelama mendapat sambutan dari seluruh masyarakat Indonesia yang sebagian besar berhaluan salah satu dari madzhab empat. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, 4 sampai 5 bulan, sudah terbentuk 35 cabang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lain: 1. Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dipimpin oleh para ulama yang menjadi guru dari para kyai yang tersebar di seluruh Nusantara, khususnya Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. 2. Kesadaran ummat Islam Indonesia akan keperluan organisasi Islam sebagai tempat menyalurkan aspirasi dan sebagai kekuatan sosial yang tangguh dalam menghadapi tantangan dari luar. Sebagai organisasi sosial yang harus menangani semua kepentingan masyarakat, Nahdlatul Ulama memandang sangat

perlu untuk membentuk kader-kader yang terdiri dari generasi muda yang sanggup melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh NU. NU sebagai organisasi yang berbasis pesantren seringkali pula muncul anggapan bahwa dunia pesantren pada umumnya, telah dianggap sebagai komunitas dengan proses yang telah “selesai” dan tidak diyakini bisa mengalami perubahan, apalagi menjadi motor perubahan4. Untuk itu, pada tanggal 12 Februari 1938, atas prakarsa KH. Abdul

Wahid

diselenggarakan

Hasyim

selaku

konferensi

konsul

Daerah

Jawa

Jawa Timur

Timur, yang

menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu mendirikan madrasah-madrasah, disamping sistem pendidikan

pondok

pesantren.

Madrasah-madrasah

yang

didirikan itu terdiri dari dua macam, yaitu: 1. Madrasah Umum, yang terdiri dari: a. Madrasah Awwaliyah, dengan masa belajar 2 tahun. b. Madrasah Ibtidaiyyah, dengan masa belajar 3 tahun. c. Madrasah Tsanawiyyah, dengan masa belajar 3 tahun. d. Madrasah Mu'allimin Wustha, dengan masa belajar 2 tahun. e. Madrasah

Mu'allimin

'Ulya,

dengan masa belajar 3 tahun. 4 Hairus Salim HS dkk, Kultur Hibrida, Anak Muda NU di Jalur Kultural, LKiS, Yogyakarta, 1999, hal.2

2. Madrasah

Kejuruan

(Ikhtishashiyyah), yang terdiri dari: a. Madrasah Qudlat (Hukum). b. Madrasah Tijarah (Dagang). c. Madrasah

Nijarah

(Pertukangan). d. Madrasah Zira'ah (Pertanian). e. Madrasah Fuqara' (untuk orangorang fakir). f. Madrasah Khusus. Pada masa penjajahan Belanda, ummat Islam Indonesia selalu mendapat tekanan-tekanan dari pemerintah penjajah Belanda, disamping penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh golongan di luar Islam kepada agama Islam, Al Qur'an dan Nabi Besar Muhammad saw. Untuk menghadapi hal tersebut, maka

Nahdlatoel

Oelama

memandang

perlu

untuk

mempersatukan seluruh potensi ummat Islam di Indonesia. Pada tahun 1937 Nahdlatoel Oelama telah memelopori persatuan ummat Islam di seluruh Indonesia dengan membidani kelahiran dari Al Majlis al Islamiy al A'la Indonesia (MIAI), dengan susunan dewan sebagai berikut:

Ketua Dewan

: KH. Abdul Wahid Hasyim, dari NU

Wakil Ketua Dewan : W. Wondoamiseno, dari PSII Sekretaris (ketua)

: H. Fakih Usman, dari Muhammadiyah

Penulis

: S.A. Bahresy, dari PAI

Bendahara

: 1. S. Umar Hubeis, dari Al Irsyad 2. K.H. Mas Mansur, dari Muhammadiyah 3. Dr. Sukiman, dari PII

Adapun tujuan perjuangan yang akan dicapai oleh MIAI antara lain sebagai berikut: 1. Menggabungkan perhimpunan

segala ummat

Islam

Indonesia untuk bekerja bersamasama. 2. Berusaha mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian di antara golongan ummat Islam Indonesia, baik yang telah tergabung dalam

MIAI maupun belum. 3. Merapatkan

hubungan

antara

ummat Islam Indonesia dengan ummat Islam di luar negeri. 4. Berdaya upaya untuk keselamatan agama Islam dan ummatnya. 5. Membangun Konggres Muslimin Indonesia (KMI) sesuai dengan pasal 1 Anggaran Dasar MIAI.

Pada masa penjajahan Jepang, MIAI masih diberi hak hidup oleh Pemerintah Penjajah Jepang. Malah suara MIAI tetap diijinkan untuk terbit selama isinya mengenai hal-hal berikut: 1. Menyadarkan rakyat atas keimanan yang

sebenar-benarnya

dan

berusaha dengan sekuat tenaga bagi kemakmuran bersama. 2. Penerangan-penerangan dan tafsir Al Qur'an. 3. Khutbah-khutbah dan pidato-pidato keagamaan yang penting dari para ulama atau kyai yang terkenal. 4. Memberi keterangan kepada rakyat, bagaimana daya upaya Dai Nippon yang

sesungguhnya

untuk

membangunkan Asia Timur Raya. 5. Memperkenalkan kebudayaan Dai Nippon dengan jalan berangsurangsur. Akan tetapi setelah Letnan Jendral Okazaki selaku Gunseikan pada tanggal 7 Desember 1942 berpidato di hadapan para ulama dari seluruh Indonesia yang dipanggil ke istana Gambir Jakarta, yang isinya antara lain: Akan memberikan kedudukan yang baik kepada pemuda-pemuda yang telah dididik

secara

agama,

tanpa

membeda-bedakan

dengan

golongan lain asal saja memiliki kecakapan yang cukup dengan jabatan yang akan dipegangnya, maka sekali lagi Nahdlatul Ulama tampil ke depan untuk memelopori kalahiran dari Majlis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) sebagai organisasi yang dianggap mampu membereskan segala macam persoalan kemasyarakatan; baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat politik, agar keinginan untuk menuju Indonesia Merdeka, bebas dari segala macam penjajahan segera dapat dilaksanakan. Dan setelah Masyumi lahir, maka MIAI pun dibubarkan. Pemerintah Penjajah Jepang memang mempunyai taktik yang lain dengan Penjajah Belanda terhadap para ulama di Indonesia. Dari informasi yang diberikan oleh para senior yang dikirim oleh pemerintah Jepang ke Indonesia jauh sebelum masuk ke Indonesia (mereka menyamar sebagai pedagang kelontong dan lain sebagainya yang keluar masuk kampung), penjajah Jepang telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta menganut paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, semuanya ta'at, patuh dan tunduk kepada

komando yang diberikan oleh para ulama. Oleh karena itu, penjajah Jepang ingin merangkul para ulama untuk memukul bangsa Indonesia sendiri. Itulah sebabnya, maka dengan berbagai macam dalih dan alasan, penjajah

Jepang

meminta

kepada

para

ulama

agar

memerintahkan kepada para pemuda untuk memasuki dinas militer, seperti Peta, Heiho dan lain sebagainya. Sedang Nahdlatoel Oelama sendiri mempunyai maksud lain, yaitu bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan, mutlak diperlukan pemudapemuda yang terampil mempergunakan senjata dan berperang. Untuk itu Nahdlatoel Oelama berusaha memasukkan pemudapemuda Ansor dalam dinas Peta dan Hisbullah. Sedangkan untuk kalangan kaum tua, Nahdlatoel Oelama tidak melupakan untuk membentuk Barisan Sabilillah dengan KH. Masykur sebagai panglimanya; meskipun sebenarnya selama penjajahan Jepang NU telah dibubarkan. Jadi peran aktif NU selama penjajahan Jepang adalah menggunakan wadah MIAI dan kemudian MASYUMI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nahdlatoel Oelama yang dibubarkan oleh penjajah Jepang bangkit kembali dan mengajak kepada seluruh ummat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan tanah air yang baru saja merdeka dari serangan kaum penjajah yang ingin merebut kembali dan merampas kemerdekaan Indonesia. Rais Akbar dari Pengurus Besar Nahdlatoel Oelama, Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, mengeluarkana fatwa bahwa mempertahankan dan membela kemerdekaan Indonesia

adalah wajib hukumnya. Seruan ini merupakan bukti bahwa NU memiliki

komitmen

nasionalisme

cukup

kebangsaan

kuat yang

untuk berpijak

mengembangkan pada

politik

kerakyatan5. Seruan dan ajakan NU serta fatwa dari Rais Akbar ini mendapat tanggapan yang positif dari ummat Islam; dan bahkan berhasil menyentuh hati nurani arek-arek Surabaya, sehingga mereka tidak mau ketinggalan untuk memberikan andil yang tidak kecil artinya dalam peristiwa 10 November '45. Pengurus Besar NU hampir sebulan lamanya mencari jalan keluar untuk menanggulangi bahaya yang mengancam dari pihak penjajah yang akan menyengkeramkan kembali kukukuku penjajahannya di Indonesia. Kelambanan NU dalam hal tersebut disebabkan karena pada masa penjajahan Jepang NU hanya membatasi diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat agamis, sedang hal-hal yang menyangkut perjuangan kemerdekaan atau berkaitan dengan urusan pemerintahan selalu disalurkan dengan nama Masyumi. Atas prakarsa Masyumi, di bawah pimpinan KH. Abdul Wahid Hasyim, maka Masyumi yang pada masa penjajahan Jepang merupakan federasi dari organisasi-organisasi Islam, mengadakan konggresnya di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945. Pada konggres tersebut telah disetujui dengan suara bulat untuk meningkatkan Masyumi dari Badan Federasi menjadi satu-satunya Partai Politik Islam di Indonesia dengan Jam'iyyah Nahdlatoel Oelama sebagai tulang punggungnya. Adapun susunan Dewan Pimpinan Partai Masyumi secara 5 Abd A’la, Pembaruan Pesantren, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hal. 145

lengkap adalah sebagai berikut: Majlis Syura (Dewan Partai) Ketua Umum : Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari Ketua Muda I : Ki Bagus Hadikusuma Ketua Muda II : KH. Abdul Wahid Hasyim Ketua Muda III : Mr. Kasman Singodimejo Anggota

: 1. RHM. Adnan. 2. H. Agus Salim. 3. KH. Abdul Wahab Hasbullah. 4. KH. Abdul Halim. 5. KH. Sanusi. 6. Syekh Jamil Jambek Pengurus Besar

Ketua

: Dr. Sukirman

Ketua Muda I : Abi Kusno Tjokrosuyono Ketua Muda II : Wali Al Fatah Sekretaris I

: Harsono Tjokreoaminoto

Sekretaris II

: Prawoto Mangkusasmito

Bendahara : Mr. R.A. Kasmat Perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Masyumi benar-benar di luar keinginan Nahdlatoel Oelama. Sebab Nahdlatoel Oelama selalu menyadari betapa pentingnya arti persatuan ummat Islam untuk mencapai cita-citanya. Itulah yang mendorong Nahdlatoel Oelama yang dimotori oleh KH.Abdul Wahid Hasyim untuk mendirikan MIAI, MASYUMI, dan akhirnya mengorbitkannya menjadi Partai Politik. Bahkan Nahdlatoel Oelama adalah modal pokok bagi eksistensi Masyumi, telah dibuktikan oleh Nahdlatoel Oelama pada

konggresnya di Purwokerto yang memerintahkan semua warga NU untuk beramai-ramai menjadi anggauta Masyumi. Bahkan pemuda-pemuda Islam yang tergabung dalam Ansor Nahdlatoel Oelama juga diperintahkan untuk terjun secara aktif dalam GPII (Gabungan Pemuda Islam Indonesia). Selain itu, Masyumi juga memiliki kesatuan tentara yang dinamakan Hizbullah. Pada bulan Desember 1944 Hizbullah dibentuk dengan prakarsa dari Masyumi dan Jepang sebagai barisan pertahanan Nasional6. Akan tetapi apa yang hendak dikata, beberapa oknum dalam Partai Masyumi berusaha dengan sekuat tenaga untuk menendang NU keluar dari Masyumi. Mereka beranggapan bahwa Majlis Syura yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Masyumi sangat menyulitkan gerak langkah mereka dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan

yang

bersifat

politis.

Apalagi segala sesuatu persoalan harus diketahui dan disetujui oleh Majlis Syura, mereka rasakan sangat menghambat kecepatan untuk bertindak. Dan mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

politik.

Akhirnya

ketegangan

hubungan

antara

ulama/kyai dengan golongan intelek yang dianggap sebagai para petualang yang berkedok agama semakin parah. Karena keadaan semacam itu, maka para pemimpin PSII sudah tidak dapat menahan diri lagi. Mereka mengundurkan diri dari Masyumi dan aktif kembali pada organisasinya; sampai kemudian PSII menjadi partai. Pengunduran diri PSII tersebut oleh pemimpin-pemimpin Masyumi masih dianggap biasa saja. Bahkan pada muktamar 6 MD. Sumarto, Tanah Airku, dari Zaman ke Zaman, Jilid II, Mahabarata, Jakarta, 1952, hal. 312

Partai Masyumi ke-IV di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 15 - 19 Desember 1949, telah diputuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Majlis Syura yang semula menjadi dewan yang tertinggi diubah menjadi Penasihat yang tidak mempunyai hak veto; dan nasihatnya sendiri tidak harus dilaksanakan. Sikap Masyumi yang telah merendahkan derajat para ulama tersebut dapat ditolelir oleh warga Nahdlatoel Oelama. Namun PBNU masih berusaha keras untuk memperhatikan persatuan ummat Islam. Nahdlatoel Oelama meminta kepada pimpinan-pimpinan Masyumi agar organisasi ini dikembalikan menjadi Federasi Organisasi-Organisasi Islam, sehingga tidak menyampuri

urusan

rumah

tangga

dari

masing-masing

organisasi yang bergabung di dalamnya. Namun permintaan ini tidak digubris, sehingga memaksa Nahdlatoel Oelama untuk mengambil keputusan pada muktamar NU di Palembang, tanggal: 28 April s/d 1 Mei 1952 untuk keluar dari Masyumi, berdiri sendiri dan menjadi Partai. Setelah

Nahdlatoel

Oelama

keluar

dari

Masyumi,

Jam'iyyah NU yang sudah menjadi Partai Politik ternyata masih gandrung pada persatuan ummat Islam Indonesia. Untuk itu Nahdlatoel Oelama mengadakan kontak dengan PSII dan PERTI membentuk sebuah badan yang berbentuk federasi dengan tujuan untuk membentuk masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah saw. Gagasan NU ini mendapat tanggapan yang positif dari PSII dan PERTI, sehingga pada tanggal 30 Agustus 1952 diadakan pertemuan yang mengambil tempat di gedung Parlemen RI di Jakarta, lahirlah Liga Muslimin Indonesia yang anggautanya

terdiri dari Nahdlatoel Oelama, PSII, PERTI dan Darud Dakwah Wal Irsyad. Selama Nahdlatoel Oelama menjadi Partai Islam, dalam gerak langkah nya mengalami pasang naik dan juga ada surutnya. Saat kabut hitam melingkupi awan putih wilayah nusantara pada tanggal 30 September 1965, kepeloporan Nahdlatoel Oelama muncul dan mampu mengimbangi kekuatan anti Tuhan yang menamakan dirinya PKI (Partai Komunis Indonesia). Sikap Nahdlatoel Oelama pada saat itu betul-betul sempat membuat kejutan pada organisasi-organisasi selain NU. Keberhasilan Nahdlatoel Oelama dalam menumbangkan PKI dapat diakui oleh semua pihak. Dan hal ini menambah kepercayaan

Pemerintah

terhadap

Nahdlatoel

Oelama.

Nahdlatoel Oelama sebagai Partai Politik sudah membuat kagum dan dikenal serta disegani oleh setiap orang di kawasan Indonesia, bahkan oleh dunia internasional. Apalagi mampu menumbangkan dan menumpas pemberontakan Partai Komunis yang belum pernah dapat ditumpas oleh negara yang manapun di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian, Nahdlatoel Oelama dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang sangat komplek dengan berbagai tetek-bengeknya. Namun Nahdlatoel Oelama sendiri dalam hal rencana perjuangannya yang terperinci, mengalami pembauran kepentingan partai dengan kepentingan pribadi dari para pimpinannya. Oleh sebab itu, pada sekitar tahun 1967, Nahdlatoel Oelama yang sudah berada di puncak mulai menurun. Hal ini disebabkan antara lain oleh pergeseran tata-nilai, munculnya tokoh-tokoh baru, ketiadaan generasi penerus dan lain sebagainya.

Pergeseran tata-nilai ini terjadi di saat Nahdlatoel Oelama menghadapi Pemilihan Umum tahun 1955. Nahdlatoel Oelama harus mempunyai anggauta secara realita, terdaftar dan bertanda anggauta secara pasti. Demi pengumpulan suara, maka apa-apa yang menjadi tujuan Nahdlatoel Oelama, kini dijadikan nomor dua. Partai Nahdlatoel Oelama membutuhkan anggota sebanyakbanyaknya, sekalipun mereka bukan penganut aliran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Akibat dari pergeseran nilai inilah yang membuat kabur antara tujuan, alat dan sarana. Sebagai Partai Politik yang militan, Nahdaltul Ulama harus berusaha agar dapat merebut kursi Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak mungkin; demikian pula halnya jabatan-jabatan sebagai menteri. Hal itu dimaksudkan sebagai alat untuk dapat melaksanakan program dalam mencapai tujuan partai. Akan tetapi karena pengaruh lingkungan dan juga karena pergeseran nilai, maka jabatan-jabatan yang semula dimaksudkan sebagai alat yang harus dicapai dan dimiliki, kemudian berubah menjadi tujuan. Dan hal ini sangat berpengaruh bagi kemajuan dan kemunduran partai dalam mencapai tujuan. Pada sekitar tahun 1967/1968, Nahdlatoel Oelama mencapai puncak keberhasilan. Akan tetapi sayang sekali, justeru pada saat itu ciri khas Nahdlatoel Oelama menjadi kabur. Pondok Pesantren yang semula menjadi benteng terakhir Nahdlatoel Oelama sudah mulai terkena erosi, sebagai akibat perhatian Nahdlatoel Oelama yang terlalu dicurahkan dalam masalah-masalah politik. Pada pemilu tahun 1971, Nahdlatoel Oelama keluar sebagai pemenang nomor dua. Hal tersebut membawa anggapan baru bagi masyarakat umum bahwa sebenarnya kepengurusan

Nahdlatoel Oelama adalah sebagai hal yang luar biasa; sementara di pihak lain terdapat dua partai yang tidak mendapatkan kursi sama sekali, yaitu Partai MURBA dan IPKI, yang berarti aspirasi politiknya terwakili oleh kelompok lain. Dari sinilah timbul gagasan untuk menyederhanakan partaipartai politik. Kehendak menyederhanakan partai-partai politik tersebut, datangnya memang bukan dari Nahdlatul Ulama. Akan tetapi Nahdlatul Ulama menyambut dengan gembira. Dan dalam penyederhanaan tersebut Nahdlatul Ulama tidak membentuk federasi, akan tetapi melakukan fusi. Namun demikian, ganjalan pun terjadi, karena memang masing-masing pihak yang berfusi mempunyai tata-nilai sendiri-sendiri. Kehidupan politik yang ditentukan oleh golongan elit telah menyeret para pemimpin dan tokoh-tokoh Jam'iyyah Nahdlatul Ulama ke dalam kehidupan elit. Padahal kehidupan elit semacam ini tidak terdapat dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sehingga kehidupan elit ini sebagai barang baru yang berkembang biak dan hidup subur di kalangan Nahdlatul Ulama. Maka timbullah pola pemikiran baru yang mengarah kepada kehidupan individualis, agar tidak tergeser dari rel yang menuju kepada kehidupan elit. Dari fusi inilah rupa-rupanya yang membuat parah kondisi yang asli dari Jam'iyyah Nahdlatul Ulama sejak mula pertama didirikan sebagai Selama Nahdlatul Ulama berfusi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tata-nilai semakin berjurang lebar; sementara dalam tubuh Nahdlatul Ulama sendiri terdapat banyak ketimpangan dan kesimpang-siuran. Dalam kurun waktu

yang lama, secara tidak disadari, Nahdlatul Ulama telah menjadi kurang

peka

perkembangan

dalam

menanggapi

keadaan,

khususnya

dan yang

mengantisipasi menyangkuat

kepentingan ummat dan bangsa. Salah satu sebabnya adalah ketelibatan Nahdlatul Ulama secara berlebihan dalam kegiatan politik praktis; yang pada gilirannya telah menjadikan Nahdlatul Ulama tidak lagi berjalan sesuai dengan maksud kelahirannya, sebagai jam'iyyah yang ingin berkhidmat secara nyata kepada agama, bangsa dan negara. Bahkan hal tersebut telah mengaburkan hakekat Nahdlatul Ulama sebagai gerakan yang dilakukan oleh para ulama. Tidak hanya sekedar itu saja yang sangat menyulitkan Nahdlatul Ulama dalam kancah politik selama berfusi dalam PPP; akan tetapi silang pendapat di kalangan

NU

sendiri

semakin

tajam,

sehingga

sempat

bermunculan berbagai hipotesis tentang bagaimana dan siapa sebenarnya Nahdlatul Ulama. Dari kejadian demi kejadian dan bertolak dari keadaan tersebut, maka sangat dirasakan agar Nahdlatul Ulama secepatnya mengembalikan citranya yang sesuai dengan khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Hal ini berarti bahwa Nahdlatul Ulama harus melepaskan diri dari kegiatan politik praktis secara formal, seperti yang telah diputuskan dalam Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur tahun 1982. Pimpinan baru Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid terpaksa membangun kembali organisasi yang telah menderita dua gelombang eksodus anggotanya. Eksodus pertama terjadi pada tahun 1971 lantaran khawatir

dicap sebagai oposan pemerintah, dan yang kedua dilakukan oleh kelompok aktivis inti berhaluan keras yang menentang reorientasi ke khittah 1926. “Kelompok inti”, demikian isitalh yang digunakan oleh Ben Anderson, tetap bertahan namun banyak juga yang pergi atau memilih bersikap pasif. Jadi, masalah yang harus dihadapi oleh para pimpinan baru ini adalah mengaktifkan kembali keikutsertaan para bekas anggota and meyakinkan para simpatisan akan kebenaran dasar-dasar reorientasi yang telah diputuskan di Situbondo7. Pasca kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang sangat kontroversial dan berani mengambil sikap, dalam bahasa Andree Felliard disebut sebagai, vis-à-vis terhadap pemerintahan Soeharto. NU setidaknya telah menemukan kembali gagasan besarnya sebagai benteng pertahanan Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah serta organisasi yang lahir dari semangat perlawanan terhadap dominasi ekonomi, politik, sosial yang dilancarkan kaum imperialis8. Hal yang paling penting untuk dicatat adalah, ketika dalam NU dalam perjalanan dibawah kendali KH. Abdurrahman Wahid, PBNU telah membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa,

satu

partai

yang

bertujuan

untuk

mencegah

pemanfaatan suara warga NU oleh partai politik yang visi misinya tidak sesuai dengan gerakan dasar NU. Partai ini didirikan setelah membaca kondisi sosial politik setelah lengsernya presiden Soeharto dan Indonesia berada pada masa transisi menuju demokrasi. Ketika itu menyebabkan terjadinya 7 Andree Felliard, NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, 2002, LKiS, Jogjakarta, hal, 287 8 Nurul Mubin, Menangkal Bahaya Laten Gerakan Anti Aswaja NU, LKiS, Yogyakarta, 2008, hal. 124-125

evolusi politik dari rezim orde baru kepada rezim transisional pasca Soeharto yang tentu saja diakibatkan oleh perpaduan dari berbagai kondisi dan faktor historis ketika proses transisi itu muncul9. Pada muktamar ke-XXX di Kediri tahun 1999, NU kembali meneguhkan sebagai organisasi sosial keagamaan bukan

sebagai organisasi sosial politik.

Dalam rangka

menjalankan fungsi ini, pada muktamar ini juga telah dirancang ulang mengenai visi dan misi gerakan sosial keagamaan NU setelah melalui pembacaan panjang sosial, religius, antropologis sampai politik. Adapun visi yang berhasil diputuskan adalah, Terwujudnya

tatanan

masyarakat

yang

demokratis

dan

berkeadilan atas dasar ajaran Islam ahl al-sunnah wa aljama’ah. Dari visi tersebut, misi yang kemudian menjadi patokan perjalanannya

yakni,

Mengupayakan

sistem

perundang-

undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya visi tersebut. Di satu sisi, disisi lain misi NU adalah melakukan pemberdayaan masyarakat10. Juni 1999, PKB yang lahir dari bidan PBNU mengikuti pesta demokrasi dan berhasil menempati urut-urutan puncak kemenangan. Sementara itu, sayap NU yang lain yang mengikuti pesta demokrasi selain PKB adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu partai politik yang pernah berfusi dengan NU pada era 1972-1984, partai ini adalah partai yang juga berhaluan sama dengan NU, bahkan lebih tegas dalam 9 Ade Armando dkk (Suara Mahasiswa UI), Menyelamatkan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 hal. 56 10 Lilis Nurul Husna dkk, Forum Warga, Demokrasi Represetatif VS Deliberatif, PP. Lakpesdam NU, Jakarta, 2004, hal. 13

menyatakan keIslamannya dibandingkan dengan PKB, pada aspek dasarnya. Partai yang digawangi oleh Hamzah Haz ini juga secara terbuka para simpatisannya, terutama kiyai, sering menyerang ulama PKB secara terang-terangan sebagai warisan Golkar. Selain PKB dan PPP, muncul pula nama Abu Hasan, rival KH. Abdurrahman Wahid pada muktamar 1994 yang menjadi pendiri sekaligus motor penggerak Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Tercatat pula paman

KH.

Abdurrahman Wahid, Yusuf Hasyim yang mengakumulasi kekuatan politiknya dalam wadah Partai Kebangkitan Umat (PKU). Terakhir, Syukron Ma’mun, da’i bereputasi tinggi yang sering mengkritik sayap progresif NU, mendirikan Partai Nahdlatul Ummah (PNU). Para tokoh NU tersebut yang berdiri di barisan depan partai-partai berhaluan Islam diatas, secara jelas dapat dilihat bahwa

keberadaan

ketidaksepakatan

mereka

mereka

merupakan

terhadap

gerakan

perwujudan politik

yang

dilancarkan KH. Abdurrahma Wahid. Bahkan secara terbuka, pamannya sendiri, Yusuf Hasyim menyatakan posisinya tidak hanya sebagai rival politik tetapi juga musuh lama yang terus akan mengadakan perlawanan terhadap gerakan Gus Dur (sapaan KH. Abdurrahman Wahid). Hal ini disebabka karena sifat Gus Dur yang terlalu kritis bahkan sinis ketika melihat keadaan dimana tidak sesuai dengan mainstream besar yang dia anut11. Disamping itu, warga NU yang berada pada lapisan 11 Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hal 446

grassroot terkotak selain dalam partai tersebut diatas, sebagai partai yang dibidani oleh tokoh-tokoh besar NU, juga banyak diantaranya yang masuk dalam ruang berbeda. Kebanyakan diantaranya berada di Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan serta beberapa partai-partai lainnya. Dua nama terakhir, merupakan partai-partai yang sama sekali tidak diharapkan oleh para tokoh NU, Ulama-ulama NU serta Pengurus NU dari PB hingga Ranting untuk dipilih oleh warga NU karena secara ideologis bertentangan keras. Sederhananya, NU adalah penganut Islam yang Ahlus Sunnah wal Jama’ah sementara PAN adalah representasi dari warga Muhammadiyah dan PK adalah salah satu sayap gerakan politik kelompok Ichwanul Muslimin yang berkembang di Timur Tengah. Banyaknya partai politik yang muncul disebabkan karena ketika menjelang pemilihan umum, pemerintahan BJ. Habibie pada umumnya berani mengizinkan propinsi-propinsi, partai politik dan kelompok-kelompok yang berkepentingan agar memutuskan masa depan mereka sendiri dan menempatkan diri mereka dalam Indonesia yang menuju alam demokrasi ini. Semua orang merasa antusias untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi yang baru berjalan ini. Di seluruh Indonesia kemudian berkibarlah bendera lusinan partai politik12. Kegemilangan gerakan NU semakin terbukti secara politis, kemenangan PKB dan PPP sebagai representasi gerakan politik NU semakin digemilangkan dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia 12 Richard Mann, Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, Handal Niaga Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 318

keempat menggantikan BJ. Habibie berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Meskipun pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid dengan Megawati tidak berlangsung lama, setidaknya warna baru telah tercipta, membawa semangat baru gerakan politik NU dalam kancah perpolitikan nasioal. Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid hanya sekitar setahun memimpin

bangsa

ini,

dia

sudah

dipanggil

untuk

mempertanggungjawabkan tindakannya di depan DPR beberapa kali dan di depan MPR pada bulan Agustus 200013. Pada pemilu tahun 2004, NU berhasil mendapatkan posisi yang

cukup

menggiurkan

melalui

partai

yang

pernah

digelutinya, PKB dan PPP. Keduanya masuk dalam urutan 5 besar. Namun beberapa tahun pasca kemenangan ini, konflik internal menjadi pemicu utama pecahnya partai-partai ini. PPP yang sebelumnya telah terpecah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) semakin terpecah kembali dengan kekuatankekuatan banding yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh besar partai ini melakukan hijrah ke partai lain. Sementara di kubu PKB, spekulasi Gus Dur memecat Abdul Kadir Karding dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah PW PKB Jawa Tengah dan menggantinya dengan KH. Yusuf Chudzori serta pemecatan Muhaimin Iskandar dan beberapa tokoh PKB lainnya seperti Idham Cholied, Eman Hermawan, Hanif Dhakirie, Lukman Edi dan sebagainya akhirnya membuat PKB semakin terpecahkan. Kelompok pertama yang dimotori oleh Idham Cholied14 kemudian menggandeng Kyai Langitan

untuk

mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan 13 Chris Manning dkk (Eds), Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis, LKiS, Yogyakarta, 2000, hal. 6 14 Mantan ketua DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Kebangkitan Bangsa, saat ini menjabat sebagai Sekjen DPP PKNU

kelompok

terakhir,

Muhaimin

utamanya

akhirnya

berhasil

Iskandar15 mematahkan

sebagai

tokoh

gerakan

KH.

Abdurrahman Wahid sebagai ketua dewan suro DPP PKB. Fakta yang hendak penulis ungkapkan disini adalah, bahwa NU saat ini telah jauh dari kerangka dasarnya sebagai organisasi

sosial

keagamaan.

Justru

cenderung

menjadi

underbow dari gerakan sosial politik melalui partai-partai politik yang ada. NU telah dibawa jauh dari kerangka dasar yang disusun oleh para founding fathers-nya. Bahkan upaya NU di tahun 1984 pada muktamar Situbondo, khittah 1926 sama sekali tidak membekas dalam gerakannya. Berdirinya PKB pada tahun 1998 yang dibidani oleh PBNU merupakan penyelewengan pertama pasca orde baru, dimana

apapun

bentuknya,

fungsionaris

NU

tidak

diperkenankan aktif di partai politik. Selain itu, fakta tampilnya KH. Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang berujung kekalahan merupakan bukti riil bahwa NU hari ini hanya

digunakan

sebagai

kendaraan

politik

oleh

para

fugsionarisnya. Ditingkatan lokal, tampilnya Ketua PWNU Jawa Tengah, DR. HM. Adnan sebagai calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Bambang Sadono menjadi kenyataan yang terbantahkan. Di Jawa Timur hal serupa juga terjadi DR. Ali Maschan Moesa yang menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Timur juga mengkandidatkan diri dalam bursa pemilihan 15 Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada masa Orde Baru, merupakan Kemenakan dari KH. Abdurrahman Wahid. Menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah DPP PKB.

gubernur16. Ada pula Saifullah Yusuf (Ketua PB GP Ansor) yang mengikuti pesta demokrasi di tempat yang sama. Bahkan kasus di Jawa Timur itu sendiri, benturan para pembesar NU justru semakin kuat. Persaingan antara Saifullah Yusuf yang diusung oleh PAN, DR. Ali Maschan Moesa dan Khofifah Indar P dari PPP menjadi bukti bahwa NU hanya dijadikan kendaraan politik untuk mencapai popularitas, sementara mengabaikan kepentingan dasar NU dalam AD/ART 1926 sebagai organisasi yang memberdayakan kepentingan sosial keagamaan. Kasus lainnya juga terjadi dengan tampilnya ketua PWNU Kalimantan Timur dalam bursa Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur

serta

fungsionaris

tampilnya PCNU

di

banyak

ketua

berbagai

tempat

tanfidziyah sebagai

dan calon

Bupati/Wakil Bupati dan atau Walikota/wakil walikota. Fenomena semacam inilah yang dimaksud dengan nalar kekuasaan NU. Yakni nalar yang dibangun untuk menguasai semua aspek sosial yang ada, kemudian menafsirkan kondisi tersebut dalam gerakan penguasaan. Kekuasaan adalah wilayah dimana pergerakan berjalan secara terus menerus untuk mengembangkan kemungkionan pertahanan,

diri

guna

(condition

membangun of

kondisi-kondisi

possibilities),

basis-basis

dan pangkalan-pangkalan pendararatan yang

memungkinkan

kita

bisa

mengartikulasikan

dan

mengimplementasikan kerangka dasar kesejahteraan masyarakat (mabadi khairi ummah). Kekuasaan selalu ditopang oleh dua hal penting yaitu, Pertama,

nalar

atau

struktur

pengetahuan

16 PW IPNU Jawa Tengah, Majalah Risalah Nusa, Edisi II, Januari 2008, hal. 1

yang

mengkonseptualisasi sekaligus merasionalisasikan hubungan diantara unsur-unsur politik, dan juga kedua, pergerakan individu atau kelompok yang bermain untuk merebut atau mempertahankannya17. Dalam menganalisis persoalan ini, persoalan nalar kekuasaan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, penulis menggunakan metodologi yang ditemukan Michel Foucault (1926-1984) dalam setiap analisis filsafat postmodernismenya,

yakni

arkeologi dan genealogi. Sengaja penulis mengambil teorinya karena dalam karya-karya Foucault selalu menggunakan metode yang sama untuk menganalisis serta mengkritik modernisme, termasuk diantaranya nalar kekuasaan. Secara global, bahwa sebagai pisau analisis, arkeologi dan genealogi hanya digunakan sebagai media pendekatan, bukan berarti metode ini kemudian harus menjadi sesuatu yang taken for granted dari apa yang diungkapkan oleh Foucault, tetapi dengan penafsiran sesuai konteks yang dibahas, dalam hal ini mengenai nalar dakwah NU terkait dengan model kuasa. Arkeologi akan menjadi metodologi yang tepat dari analisis diskusivitas lokal dan genealogi akan menjadi taktik yang berdasarkan pada deskripsi dikursivitas-diskursivitas lokal ini, yaitu suatu pengetahuan arahan yang kemudian dilepaskan yang akan dibawa kedalam pembahasan. Ketika disatu sisi arkeologi berusaha menunjukkan bahwa subyek merupakan sebuah bentukan imajiner, maka genealogi disisi lain akan berusaha menghubungkan konteks material 17 Eman Hermawan, Nalar Kekuasaan Kaum Pergerakan, KLIK R, Yogyakarta, 2008, hal. 12

bentukan subyek untuk menarik konsekuensi-konsekuensi politik

dari

subyektifikasi

dan

membantu

membentuk

perlawanan dalam praktek-praktek subyektifikasi. Ketika disatu sisi

arkeologi

mengkritik

sains

manusia

sebagai

suatu

keberadaan dalam asumsi-asumsi humanis, maka genalogi akan menghubungkan teori-teori ini dalam operasi kekuasaan dan mencoba meletakkan pengetahuan historis dalam perjuanganperjuangan lokal. Ketika disatu sisi arkeologi menteorisasi kelahiran sains manusia dalam konteks episteme modern dan memfigurkan manusia, maka genealogi pada sisi tersendiri akan menunjukkan hubungan kekuasaan dan efek yang dimunculkan. Uraian Foucault tentang arkeolgi perlu kita beri perhatian khusus. Tentu saja, kata ‘arkeologi’ ini bagi Foucault mempunyai arti lain daripada arti yang biasa, yaitu ilmu purbakala. Kita lihat bahwa setiap diskursus ditentukan oleh suatu apriori historis. Lebih konkret, itu berarti bahwa setiap zaman mempunyai suatu ‘sistem pemikiran’ yang menjuruskan cara mempraktekkan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Sistem pemikiran ini oleh Foucault disebut sebagai episteme. Episteme itu biasanya tinggal implisit dan tidak perlu sama dengan teori ilmu pengetahuan eksplisit yang terdapat pada zaman itu. Karena jarak kita sekarang ini terhadap zaman itu sudah cukup jauh, maka bagi kita menjadi mungkin untuk mempelajari

dan

memperlihatkan

episteme

itu.

Usaha

eksplisitkan atau ‘menggali’ episteme yang menentukan suatu periode tertentu oleh Foucault disebut sebagai arkeologi atau analisa arkeolgis18.

18 K. Bertens, Filsafat Kontemporer Prancis, Jilid II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 348-349

Jadi,

arkeologi

atau

pendekatan

arkeologi

adalah

eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik dimana berbagai

pernyataan

dikombinasikan

dan

diatur

untuk

membentuk atau mendefinisikan suatu biang pengetahuan/obyek yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas rezim kedalaman tertentu. Pendekatan arkeologis Foucault berbeda dengan para pakar seperti Baudriallard, Lyotard atau Derrida. Hal yang membedakannya ada dua macam, yakni, pertama, Foucault tidak membongkar semua bentuk, struktur, koherensi dan daya pikir ke dalam sebuah aliran signifikansi tanpa akhir. Setelah membersihkan bagian dasarnya, dia berusaha menangkap bentuk-bentuk keteraturan, hubungan, kontinuitas dan totalitas apa yang benar-benar ada. Tugas arkeologi tidak hanya mendapatkan sebuah pluralitas sejarah yang saling bedekata dan independen satu sama lain, tetapi juga menenutkan bentuk hubungan apa yang dapat dideskripsikan secara sah antara rangkaian-rangkaian sesuatu yang berbeda. Kedua, tidak seperti apokaliptik Baudrillard yag menyebut posmoderinitas sebagai sebuah kehancuran utuh dari modernitas industrial, ekonomi politik dan rasio referensial, Foucault menggunakan sebuah peringatan dan guna berkualitas dari wacana diskontinuitas. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa ia terkadang melebih-lebihkan tingkat kehancuran historis untuk tujuan pedagogis, yaitu, menyerang hegemoni teori-teori tradisional perkembangan historis dan kontinuitas. Genealogi

mengambil

bentuk

berupa

pencarian

kontinuitas dan diskontinuitas dari diskursus. Genealogi tidak

mencari

asal-usul,

melainkan

menelusurui

awal

dari

pembentukan diskursus yang apat terjadi kapan saja. Dalam genalogi tidak menggunakan verstehen (pemahaman) melainkan destruksi dan pembongkaran hubungan-hubungan historis yang disangka ada antara sejarawan dan obyeknya. Genealogi diarahkan untuk mengeanalisis strategi kuasa yang berbelit-belit, yang harus dipahami dari dalam lewat aturan, nilai yang berlaku bahkan juga tutur kata dan kebiasaan. Pada tahun 1970, Foucault mulai membuat suatu transisi dari arkeologi menuju genealogi, sehingga bisa dikatakan ini merupakan perubahan atau transisi menuju teorisasi yang lebih tepat dari institusi dan bentuk-bentuk kekuasaan material. Meskipun genealogi menunjukkan sebuah perubahan baru dalam fokus dalam karyanya hal ini bukan merupakan sebuah dobrakan atau penghancuran, tetapi sebuah pengembangan ruang

lingkup

analisis.

Seperti

arkeologi,

Foucault

mengkarakterisasi genealogi sebagai sebuah model tulisan historis baru yang menyebut genealogis sebagai ‘sejarawan baru’19. Kedua metodologi berusaha meneliti kembali bidang sosial dari sudut pandang mikrologis yang mampu membuat orang dapat mengidentifikasi kontinuitas dan penyebaran diskursif, bukan kontinuitas dan identitas, dan menangkap peristiwa-peristiwa historis dalam kompleksitas nyatanya. Jadi, kedua metodologi tersebut berusaha membongkar rantai-rantai kontinuitas historis besar dan tujuan teologisnya, serta menghistorisasi pemikiran apa yang tidak dapat berubah. Namun dalam transisi tahap genalogisnya, Foucault 19 Steven Best dkk, Teori Posmodern, Interogasi Kritis, Boyan Publishing, Malang, 2003, hal.49-50

memberikan tekanan yang lebih berat pada kondisi material wacana, yang dia definisikan term ‘institusi peristiwa-peristiwa politik, praktek dan proses-proses ekonomis’, dan pada analisis hubungan antara domain dikursif dengan non-diskursif. Intinya bahwa, Foucault arkeologis idealis dengan Foucault Genealogis materialis tidak dipisahkan dan bukan merupakan upaya pemisahan, tapi lebih menandakan tematisasi

memadai dari

hubungan praktek sosial dan kekuasaan yang dinyatakan secara implisit dalam karyanya. Sekali pendekatan

lagi

penulis

metodologis

tegaskan, arkeologis

bahwa

penggunaan

dan

genealogis

posmodernisme Michel Foucault adalah hanya sebagai pisau analisis untuk membedah baik pada sisi kontinuitas dan diskontinuitas sejarah (history), kekuasaan, dakwah Islamiyyah, konstruksi antropologi dan sosiologi hingga pembahasan mengenai

konstruksi ideal Jam’iyyah

Nahdlatul Ulama.

Sehingga penulis memberikan judul yang sedikit menutup dan membatasi

lingkup

persoalan,

yakni,

KRITIK

NALAR

DAKWAH JAM’IYYAH NAHDLATUL ULAMA, Telaah Sosio Politik NU dengan Pendekatan Arkeologi dan Genealogi Postmodernisme Michel Foucault.

III.

Alasan Pemilihan Judul Adapun alasan penulis judul skripsi KRITIK NALAR DAKWAH JAM’IYYAH NAHDLATUL ULAMA, Telaah Sosio Politik NU dengan Pendekatan Arkeologi dan Genealogi Postmodernisme Michel Foucault adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan posisi struktural NU untuk dijadikan kendaraan politik praktis semakin lama akan membuat NU kehilangan kekuatan kulturalnya,

sehingga

dikhawatirkan

dalam

beberapa

dekade kedepan NU tidak lagi memiliki kekuatan politik. 2. Para korban dari penyalahgunaan posisi struktural adalah masyarakat kelas menengah kebawah. Dimana posisinya selalu dimainkan untuk mendapatkan suara yang banyak. Hal

ini

berpengaruh

negatif

terhadap keberlangsungan nalar dan mainstream

publik

yang

telah

mengetahui bahwa NU merupakan lembaga sosial keagamaan bukan lembaga sosial politik. 3. Bahwa dalam konstelasi semacam ini, nilai dakwah dan kekuatan sosial

keagamaan

NU

justru

semakin melemah, sehingga untuk mengantisipasinya

juga

membutuhkan langkah politik yang tegas dengan konsekuensi yang tegas pula.

IV.

RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH Mengkaji mengenai problematika seputar Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, prasyarat yang paling penting adalah membaca hubungan sosiologis, merangkai ulang diskontinuitas sejarah,

menangkap

pluralisme

sejarah,

sosiohistoris,

antropohistoris, sampai dengan relasi kuasa. Penjabaran ini mengingat ada beberapa batasan yang harus diambil maka wilayah

pembahasannyapun

membutuhkan

referensi

dari

harus

dipersempit,

luar

batasan,

kalaupun

maka

akan

dicantumkan hanya sebatas gambaran global, tidak merupakan penjelasan yang panjang dan mendalam. Rumusan dan batasan yang penulis gunakan adalah: 1. Konstuksi dan

sosiologis antropologis

terbentuknya

Islam

Indonesia

sebagai

citra dasar NU. 2. Pandangan terhadap

NU politik

praktis pada era,19721984

dan

1984-

sekarang. 3. Ketentuan Islamiyyah

dakwah menurut

paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 4. Pelanggaran-

pelanggaran elite NU terhadap

AD/ART

NU 1926 dan Khittah 1926.

V.

TUJUAN PENELITIAN Adapun yang menjadi alasan mendasar yang kemudian menjadi tujuan utama penulis melakukan riset ini adalah: 1. Penulis mengharapkan NU kembali ke khittah 1926 yang berkonsentrasi pada organisasi sosial keagamaan. 2. Fungsionalis NU tidak melakukan politik praktis dan atau menjadi fungsionalis di partai politik manapun. 3. Mengembalikan konsentrasi perpolitikan NU pada ranah politik yang berdasarkan pada prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 4. Berupaya menemukan alat dan metode perjuangan politik yang tepat untuk NU. 5. Mencari pola relasi kuasa dengan sistem komunikasi agama dan negara yang berdasarkan pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

VI.

SIGNIFIKANSI PENELITIAN 1. Secara teoritis penelitian ini dilakukan sebagai titik terang menuju tujuan yang diharapkan dan sebagai

sumbangsih literatur dakwah islamiyah NU yang seharusnya kembali ke Khittah 1926. 2. Secara praktisi penelitian ini dapat menjembatani dan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan dapat mengembangkan metodologi dakwah dalam ruang politik, sosial, ekonomi dan pengembangan pengetahuan sosial.

VII.

Penegasan Istilah Untuk memperjelas istilah yang ada dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penafsiran terhadap maksud istilah, maka penulis mencantumkan beberapa istilah yang menjadi titik tekan utama pembahasan. Arkeologis

: Yakni metodologi analisis obyek yang dikembangkan

oleh

Michel

Foucault.

Penjelasan ringkasnya, eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik dimana berbagai pernyataan dikombinasikan dan diatur untuk membentuk atau mendefinisikan suatu

bidang

terpisah

pengetahuan/obyek

serta

mensyaratkan

yang adanya

seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas rezim kedalaman tertentu. Genealogis

: merupakan pengembangan metodologi yang dilakukan oleh Michel Foucault dalam analisisnya.

Titik

tekan

utama

dalam

metodologi ini yang membedakan dengan antropologi yakni tekanan yang lebih berat

pada kondisi material wacana, yang dia definisikan term ‘institusi peristiwa-peristiwa politik, praktek dan proses-proses ekonomis’, dan pada analisis hubungan antara domain dikursif dengan non-diskursif. Postmoderinisme : merupakan pembabakan sejarah, baik berdasarkan

waktu,

nalar

pemikiran,

peradaban manusia ataupun bentuk lain yang dapat menandai adanya pergeseran secara sosiologis,

antropologis

dan

atau

pengetahuan. Ringkasnya, postmodernisme merupakan bentuk baru yang mengkritik modernisme

dan

menganggap

bahwa

modernisme telah mengalami kegagalan sehingga postmodernisme muncul sebagai antitesis. Jam’iyyah

: adalah berasal dari bahasa Arab. Penafsiran disini

lebih

diartikan

sebagai

tatanan

organisasi (bukan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya), organisasi atau bentuk komunal dari sekelompok komunitas tertentu. Kontinuitas

: artinya berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan.

Diskontinuitas

: adalah antonim dari kontinuitas, dapat diartikan dengan keadaan yang terputusputus.

Episteme

:

merujuk

pada

pengandaian,

prinsip,

kemungkinan dan cara pendekatan tertentu yang dimiliki setiap zaman dan membentuk suatu sistem yang kokoh. Pluralitas

: Foucault menafsirkan pluralitas sebagai upaya penangkapan realitas dengan banyak cara dan sistem.

VIII. METODOLOGI PENELITIAN Dalam

riset

ini,

penulis

menggunakan

beberapa

pendekatan metodologis dalam upaya mengumpulkan data dan mengukur tingkat validitas data. Berdasarkan modelnya, penulis menggunakan metode: 1. Metode Literasi a. Literatur

yang

pengumpulan

digunakan

data

diambil

sebagai dari

media

buku-buku,

majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, serta bentuk media cetak lainnya yang terkait dengan tema pembahasan. b. Mengumpulkan

data

melalui

perpustakaan

electronic book (e-book), yakni buku-buku, artikel, karangan ilmiah dan bentuk lainnya dari koleksi perpustakaan nonprinted. c. Menggali data dan bahan lain yang diperlukan melalui browsing, searching dan downloading di Internet yang terkait dengan tema yang dimaksud.

2. Metode Interview a. Melakukan penggalian data melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait dengan tema yang dibahas. Narasumber yang dimaksud adalah orang yang berkompeten di bidangnya. b. Melakukan penggalian data melalui wawancara via telepon, SMS, chatting, electronic mail (email) dengan narasumber yang kompeten dibidang terkait dengan pembahasan dalam riset ini.

3. Metode Observasi Yakni dengan melakukan kajian penelitian lapangan, kunjungan ketempat yang terkait dengan tema serta mengadakan survey, pola ini menggunakan metode pengumpulan data dengan model proportional random sampling, namun, metode ini digunakan apabila diperlukan dan diharuskan untuk dilakukan.

IX.

SISTEMATIKA PENULISAN Dalam riset ini, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan yang menjadi bahan acuan pada tingkatan lebih lanjut setelah dilakukan pengumpulan data. Adapun mengenai sistematika yang dimaksud sebagai berikut: 1. Bagian muka

Terdapat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 2. Bagian isi Bagian ini terbagi dalam bab-bab: BAB I

: Pendahuluan yang memuat tentang pembahasan yang terdiri dari abstraksi, penegasan istilah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

:

Membahas

mengenai

tema-tema

mendasar mengenai dakwah, baik sebagai ilmu

sosial

ataupun

sebagai

sebuah

system. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pisau analisis yang digunakan, yakni teori postmodernisme. BAB III

:

Konstruksi

Sosioantropologis

Islam

Indonesia, membahas mengenai konstruk terbentuknya Islam Indonesia, Sejarah perjalanan NU, etika politik dan dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. BAB IV

: Analisis Dakwah Islam NU terkait dengan politik, pada bab ini ditekankan pada pendalaman mengenai upaya khittah 1926 yang mengembalikan NU sebagai lembaga

sosial

keagamaan

dan

merumuskan model perjuangan politik NU.

Pembahasan

ini

dibahas

menggunakan

pendekatan

metode

arkeologi dan genealogi. BAB V

:

Bab ini merupakan bab penutup

yang terdiri dari kesimpulan tentang uraian skripsi disertai dengan saran-saran dari penulis dan kata penutup 3. Bagian akhir Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.

X.

PENUTUP Demikian proposal penelitian ini disusun sebagai kerangka acuan penelitian, bahan pertimbangan serta konsepsi hipotesis yang hendak diujikan melalui library research. Terima kasih atas kerja sama semua pihak dan apabila dalam proposal ini masih

banyak

dijumpai

kesalahan

dan

ketidaktepatan

penggunaan dan akumulasi data, penulis mohon maaf dan dikemudian hari akan dilakukan pembenahan.

RANCANGAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN NOTA PEMBIMBING HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Alasan Pemilihan Judul C. Rumusan dan Pembatasan Masalah D. Tujuan Penulisan E. Metodologi Penelitian F. Sistematika Penulisan

BAB II DAKWAH DI ERA POSTMODERNISME A. Ilmu Dakwah dan Lingkupnya 1. Pengertian Dakwah 2. Unsur-Unsur Dakwah

a. Subjek Dakwah b. Metode Dakwah c. Media Dakwah d. Objek Dakwah 3. Manusia dan Kewajiban Dakwah B. Postmodernisme sebagai Aliran Filsafat dan Pembabakan Sejarah 1. Postmodernisme sebagai Aliran Filsafat a. Antropologis b. Genealogis 2. Postmodernisme sebagai Pembabakan Sejarah

BAB

III

KONSTRUKSI

SOSIOANTROPOLOGIS

ISLAM

INDONESIA A. Sejarah Sosial dan Antropologis Manusia Indonesia B. Konstruksi Sosiologis Islam Indonesia, Kesalehan Normatif dan Mistisisme Religius. C. Dakwah Islamiyyah Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah D. NU Kultural, Struktural dan Benturan Peradaban E. NU dan Perjalanan Politiknya 1. NU tahun 1974-1984

2. NU tahun 1984-1998 dan Rekonsiliasi Khittah 1926 3. NU tahun 1998-2004 dan Perjalanan PKB 4. NU tahun 2004-2009 dan Politik PKB, PKNU dan Partai lainnya 5. Prospek NU dan rencana strategis ke depan

BAB IV GERAKAN POLITIK NU A. Khittah 1926 dengan pendekatan Genealogis dan Arkeologis 1. Khittah 1926 dan Aspek Sosial Keagamaan a. Khittah 1926 sebagai Resolusi Gerakan b. Memaknai Kembali Resolusi Jihad c. Menentukan Kawan dan Lawan d. Pergolakan Internal NU Seputar Khittah 1926 2. Dinamika Pemikiran dan Gerakan Muda NU a. Perkembangan Pemikiran b. Revitalisasi Gerakan NU B. Problematika Pengkaderan 1. Analisis Problem Pengkaderan 2. Solving Problem Problematika Pengkaderan C. Revitalisasi NU Kultural

1. Referensi Pengembangan NU 2. Penguatan KAR di tiap ranting 3. Kyai Kampung dan Kyai Langgar 4. Tradisi Sosial NU D. Etika Politik NU sebagai Alat Perjuangan Politik 1. Analisis Sosial Warga NU 2. Nalar Dasar Kader NU 3. Pola Distribusi Kader 4. Membangun Kesepahaman Gerakan Antar Kader 5. Menumbuhkan Militansi Kader 6. Pola Komunikasi Top Bottom dan Bottom Up

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan,Nur Khaliq, NU dan Neoliberalisme, Tantangan dan Harapan Menjelang satu Abad, LKiS, Yogyakarta, 2008 Rinkes, DA, dalam H. 1083, 35 KITLV (Arsip ) sebagaimana dikutip oleh Kutowijoyo, Raja, Priyayi dan Kawula, Ombak, Yogyakarta, 2006 Woodward, Mark R. Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus kebatinan, LKiS, Yogyakarta, 2006 Salim, Hairus, HS dkk, Kultur Hibrida, Anak Muda NU di Jalur Kultural, LKiS, Yogyakarta, 1999 A’la, Abd, Pembaruan Pesantren, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006 Sumarto, MD. Tanah Airku, dari Zaman ke Zaman, Jilid II, Mahabarata, Jakarta, 1952 Felliard, Andree, NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, LKiS, Jogjakarta, 2002 Mubin, Nurul, Menangkal Bahaya Laten Gerakan Anti Aswaja NU, LKiS, Yogyakarta, 2008 Armando, Ade, dkk (Suara Mahasiswa UI), Menyelamatkan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 Husna, Lilis Nurul dkk, Forum Warga, Demokrasi Represetatif VS

Deliberatif, PP. Lakpesdam NU, Jakarta, 2004 Huda,Nor, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007 Mann, Richard, Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, Handal Niaga Pustaka, Jakarta, 1999 Manning, Chris, dkk (Eds), Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis, LKiS, Yogyakarta, 2000 PW IPNU Jawa Tengah, Majalah Risalah Nusa, Edisi II, Januari 2008 Hermawan, Eman, Nalar Kekuasaan Kaum Pergerakan, KLIK R, Yogyakarta, 2008 K. Bertens, Filsafat Kontemporer Prancis, Jilid II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 Steven Best dkk, Teori Posmodern, Interogasi Kritis, Boyan Publishing, Malang, 2003

RESEARCH PROPOSAL

KRITIK NALAR DAKWAH JAM’IYYAH NAHDLATUL ULAMA (Telaah Sosio Politik NU dengan Pendekatan Arkeologi dan Genealogi Postmodernisme Michel Foucault)

Diajukan untuk menyusun Skripsi guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Dakwah dan Komunikasi

Oleh: ABAZ ZAHROTIEN 2105020

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SAINS ALQURAN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

2009NOTA PENGESAHAN

Proposal Saudara

: Abaz Zahrotien

NIM

: 2105020

Judul

: KRITIK NALAR DAKWAH JAM’IYYAH NAHDLATUL ULAMA (Telaah

Sosio

Politik

NU

dengan

Pendekatan

Arkeologi dan Genealogi Postmodernisme Michel Foucault) Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, pada tanggal : 22 April 2009 Dan dapat diterima sebagai kelengkapan menulis skripsi pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo. Wonosobo, 22 April 2009 Penguji I

Penguji II

Drs. Z. Sukawi, MA

Drs. M. Abdul Kholiq, MA Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Drs. Samsul Munir, MA