20091009 Pengantar Reformasi Birokrasi Depkeu

PEMAHAMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN UMUM

REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif (BEEP)

Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/masyarakat TUJUAN KHUSUS

Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat

SASARAN: •Mengubah pola pikir •Mengubah budaya kerja •Mengubah tatakelola pemerintahan

5

Latar Belakang Departemen Keuangan merupakan departemen yang strategis karena hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, yang meliputi: Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan APBN; Perpajakan; Kepabeanan dan Cukai; Penerimaan Bukan Pajak; Penyusunan dan Alokasi Anggaran; Perbendaharaan Negara; Pengelolaan Kekayaan Negara; Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Pengelolaan Utang; Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Latar Belakang (2) Departemen Keuangan bersifat holding type organization dengan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya; Departemen Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; Jumlah pegawai yang cukup besar sekitar 62.000 orang; Tuntutan publik yang sangat tinggi akan profesionalisme birokrasi; Otoritas fiskal di dunia internasional pada umumnya telah memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien.

Tujuan Menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab; Menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Program Reformasi Birokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 - 2009 Penerapan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance); Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara; Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen; Peningkatan Manajemen SDM; Peningkatan Mutu Pelayanan Publik.

Program Utama Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Tahun 2007 1.

Penataan Organisasi

2.

Penyempurnaan Business Process Analisis dan Evaluasi Jabatan Analisis Beban Kerja Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP)

2.

Peningkatan Manajemen SDM Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi Pembangunan Assessment Center Penyusunan Pola Mutasi Peningkatan Disiplin Pengintegrasian SIMPEG

2.

Perbaikan Struktur Remunerasi

Prinsip Penyempurnaan Business Process Berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan; Penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui: penyederhanaan, transparansi, janji layanan; orientasi pada pemangku kepentingan (stakeholder).

Program Penyempurnaan Business Process Analisis dan Evaluasi Jabatan Analisis Beban Kerja Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP)

Analisis dan Evaluasi Jabatan

Analisis dan Evaluasi Jabatan Meliputi beberapa kegiatan: Penyusunan Pedoman Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan (Job Analysis and Job Evaluation); Penyusunan 5.225 Uraian Jabatan (Job Description); Penyusunan Spesifikasi Jabatan (Job Specification); Penyusunan Peta Jabatan (Job Mapping); Penyusunan 27 Peringkat Jabatan (Job Grade). Output: KMK No.289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di lingkungan Depkeu

Peringkat Jabatan Tujuan: Memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan. Pemeringkatan Jabatan (Job Grading) adalah pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama. Peringkat Jabatan merupakan cerminan atas besarnya tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

Prinsip Penyusunan Peringkat Jabatan Yang dievaluasi adalah jabatan/pekerjaan dan bukan pemangku jabatan (pejabat). Menghargai tanggung jawab pekerjaan. Mengakomodasi perbedaan tanggung jawab pekerjaan satu dengan lainnya. Sebagai dasar bagi pola mutasi dan perencanaan karir di Departemen Keuangan secara profesional.

Faktor dalam Pemeringkatan Jabatan Technical Know-how Input (Know-How)

Managerial Know-how Human Relations Skills

Job Profile Proses Throughput (Problem Solving)

Output (Accountability)

Thinking Environment

Freedom to Act

Thinking Challenge

Magnitude Impact on End Results

Input (Know-How) Technical Know-How yaitu pengetahuan, kemampuan dan/atau kemampuan teknis atau spesifik tertentu yang diperlukan untuk dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan kompeten. Managerial Know-How yaitu kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, penganggaran dan seluruh aspek pengelolaan (manajerial) lainnya yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Human Relations Skills yaitu tingkat komunikasi efektif (interpersonal skills) yang perlu dimiliki oleh sebuah jabatan agar dapat memerankan jabatannya dengan baik.

Throughput (Problem Solving) Thinking Environment yaitu tingkat kompleksitas dalam mengidentifikasi problem yang muncul dalam pekerjaannya. Pada umumnya semakin rutin sebuah pekerjaan, semakin mudah mengantisipasi problemproblem yang mungkin muncul. Thinking Challenge yaitu tingkat kompleksitas dalam memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pekerjaan.

Analisis Beban Kerja

Analisis Beban Kerja Tujuan: Peningkatan produktifitas pegawai melalui penataan PNS (kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan). Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengetahui jumlah pegawai yang tepat yang dibutuhkan oleh organisasi. Output: * Hasil Analisa Kebutuhan Pegawai * Hasil Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kerja Organisasi