Depkeu
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Depkeu as PDF for free.
More details
- Words: 3,098
- Pages: 45
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN PP No. 7 TAHUN 2008 PADA TATARAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI *)
Oleh : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
*) Disajikan dalam acara Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta
LANDASAN HUKUM
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
DJPK
(EPIKD)
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 4. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
[1]
DJPK
(EPIKD)
Kewenangan pusat DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PUSAT / INSTANSI VERTIKAL PUSAT DI DAERAH
Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH
WEWENANG PEMERINTAH
Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU DESA [2]
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 (5)
DJPK
(EPIKD)
Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat : a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (Dekonsentrasi); c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (Tugas Pembantuan). [3]
DJPK
POLITIK LUAR NEG
PERTAHANAN
KEAMANAN
6 URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG ABSOLUTE
YUSTISI
(EPIKD)
URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MONETER & FISKAL
AGAMA
[4]
DJPK
(EPIKD)
DI LUAR 6 URUSAN ABSOLUTE TERSEBUT ?
[5]
PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (4)
DJPK
(EPIKD)
Urusan pemerintahan yang dibagi antar tingkatan/susunan pemerintahan terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan meliputi:
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Sosial; Nakertrans; Perindustrian; …….. dst [6]
PENGERTIAN DK/TP
DJPK
(EPIKD)
Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. [7]
PENGERTIAN DANA DK/TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. [8]
PP No. 7 Th 2008 tentang Dekon dan TP
DJPK
(EPIKD)
PENYELENGGARAAN PRINSIP PENDANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Mencakup Aspek:
PENGELOLAAN BARANG PERTANGUNGJAWABAN & PELAPORAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENAAN SANKSI PERALIHAN
[9]
Penyelenggaraan Dekonsentrasi
DJPK
(EPIKD)
Penyelenggaraan dekonsentrasi meliputi: a. 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal di daerah (Kanwil/Kandep); b. di luar 6 urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal tertentu di daerah (LPND); c. Urusan pemerintahan (di luar huruf a dan b) yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Pendanaan Dekonsentrasi yang diatur dalam PP No. 7/2008 hanya terkait dengan pelimpahan urusan kepada Gubernur; [10]
Penyelenggaraan Dekon (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Urusan Pemerintahan yang akan dilimpahkan tertuang dalam program dan kegiatan melalui Renja-KL; Dasar hukum pelimpahan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Pelimpahan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan lagi oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota; Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan penarikan.
[11]
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
DJPK
(EPIKD)
Penyelenggaraan TP mencakup: a. TP dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dan Desa (APBN) b. TP dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa (APBD) c. TP dari Kabupaten/Kota ke Desa (APBD)
Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah tertuang dalam program dan kegiatan K/L; Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Prov/Kab/Kota tertuang dalam program dan kegiatan SKPD; Penugasan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh ditugaskan lagi kepada Bupati/Walikota; [12]
Penyelenggaraan TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Penugasan urusan dari K/L kepada Bupati/Walikota tidak boleh ditugaskan lagi kepada Kepala Desa; Dasar hukum penugasan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Penyelenggaraan TP dari Pemerintah kepada Desa dilakukan dengan persetujuan Presiden; Urusan pemerintahan yang ditugaskan dapat dihentikan.
[13]
Prinsip Pendanaan Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
A. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota didanai dari Bagian Anggaran K/L; B. Pendanaan melalui Bagian Anggaran K/L mengandung makna bahwa kegiatan Dekon/TP sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi dana pendamping dari APBD; C. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; D. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;
[14]
Prinsip Pendanaan Dekon/TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
•
Untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah
•
Untuk mendanai penugasan Pemerintah Pusat kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah
• •
Sifat kegiatan non-fisik
• •
Sifat kegiatan fisik,
Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, dan tidak melebihi 25% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan
Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat non-fisik, dan tidak melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan
9 Sifat kegiatan non-fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 9 Sifat kegiatan fisik, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya menghasilkan keluaran berupa barang habis pakai seperti kegiatan vaksinasi dan imunisasi, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat [15]
PERENCANAAN DEKON/TP
DJPK
(EPIKD)
Kementerian/Lembaga Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima
Kepala Daerah
Dgn memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaskan
mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Menyampaikan usulan SKPD paling lambat akhir bulan Juni
setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember
[16]
PENGANGGARAN DEKON/TP
DJPK
(EPIKD)
Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: ª biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; ª biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;
ª honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan; dan
ª biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. [17]
PENGANGGARAN DEKON/TP (Lanjutan….)
DJPK
(EPIKD)
Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah
•
Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L
•
Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah
•
Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah [18]
PENGANGGARAAN DANA DEKON
DJPK
(EPIKD)
menyampaikan RKA-KL/SAPSK (diteruskan ke SKPD) sebagai bahan penyusunan konsep DIPA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang
GUBERNUR (WAKIL PEM)
menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi
memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD
Tembusan kepada DJPB bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan
DPRD PROVINSI [19]
PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON KEGIATAN
DPR
K/L
BAPPENAS
MENKEU
GUBERNUR
DPRD
1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL)
: Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
[20]
PENGANGGARAAN DANA TP
DJPK
(EPIKD)
KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA
menyampaikan RKA-KL dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penugasan wewenang
GUBERNUR/ GUBERNUR/ BUPATI/ BUPATI/ WALIKOTA WALIKOTA
Mengusulkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Disampakan kpd
DJPB DJPB
bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan
memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD
DPRD DPRD PROV/ PROV/ KAB/KOTA KAB/KOTA
[21]
PROSES PENGANGGARAN DANA TP KEGIATAN
DPR
K/L
BAPPENAS
MENKEU
GUB/BUPATI/ WALIKOTA
DPRD
1. Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola Keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh KL : Proses di DJA (Penelaahan RKA KL)
: Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
[22]
Penyaluran dan Pelaksanaan
DJPK
(EPIKD)
Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.
DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai dasar dalam penerbitan SPM
Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA
Kepala SKPD penerima Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN
Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
Dalam hal pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Proses pencairan dan penyaluran dana Dekon/TP berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBN (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-66/PB/2005)
[23]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban DK/TP
Aspek Manajerial
DJPK
(EPIKD)
Aspek Akuntabilitas
a. Perkembangan realisasi penyerapan dana b. Pencapaian target keluaran c. Kendala yang dihadapi d. Saran tindak lanjut
a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Catatan Atas Laporan Keuangan d. Laporan Barang
Sejalan dengan: - PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Sejalan dengan : - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
[24]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dekon (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. PIMP. LEMBAGA LEMBAGA
MENDAGRI MENDAGRI
MENKEU MENKEU
3 Lap. Kegiatan
1b
KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS
Lap. Kegiatan Gabungan
GUBERNUR GUBERNUR (WKL (WKL PEMERINTAH) PEMERINTAH)
Lap. Kegiatan
SKPD SKPD Prov Prov
DJPK
(EPIKD)
Bahan Lap. Kegiatan Gabungan
2
BAPPEDA BAPPEDAPROV PROV
1a
[25]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban TP (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. PIMP. LEMBAGA LEMBAGA
MENDAGRI MENDAGRI
MENKEU MENKEU
3 Lap. Kegiatan
1b
SKPD SKPD Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota *)*) *)
DJPK
(EPIKD)
KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS
Lap. Kegiatan Gabungan
GUBERNUR/ GUBERNUR/ **) BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA**) (KEPALA (KEPALA DAERAH) DAERAH)
Lap. Kegiatan
Bahan Lap. Kegiatan Gabungan
2
BAPPEDA BAPPEDA PROV/KAB/KOTA PROV/KAB/KOTA
1a
SKPD Kab/Kota juga menyampaikan tembusan kpd. SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
**) Bupati/Walikota juga menyampaikan lap. gabungan kpd Gubernur melalui Bappeda Prov.
[26]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon (Aspek Akuntabilitas) Kanwil Kanwil DJPB DJPB
DJPK DJPK
Kanwil Kanwil DJKN DJKN
Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga
Lap. Barang Gabungan
Lap. Keu. Gabungan
3a
Biro Biro Keuangan Keuangan (Koordinator (Koordinator UAPPA-W) UAPPA-W)
2a
Lap. Keu. Gabungan
1a
Biro Biro Perkap. Perkap. (Koordinator (Koordinator UAPPB-W) UAPPB-W)
GUBERNUR GUBERNUR (WKL (WKL PEMERINTAH) PEMERINTAH)
Dinas Dinas Prov Prov (UAPPA/B-W) (UAPPA/B-W) Lap. Keu.
Lap. Barang
SKPD SKPD Prov Prov (UAKPA) (UAKPA)
Lap. Barang Gabungan
3b
2b
1b
[27]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TP (Aspek Akuntabilitas) Kanwil DJPB
DJPK
Kanwil DJKN
Kementerian/Lembaga
Lap. Barang Gabungan
Lap. Keu. Gabungan
3a
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
Biro/bag. Keuangan (Koordinator UAPPA-W)
2a
Biro/Bag. Perkap. (Koordinator UAPPB-W)
(KEPALA DAERAH)
Lap. Keu. Gabungan
1a
Dinas Prov/Kab/Kota (UAPPA/B-W) Lap. Keu.
Lap. Barang
SKPD Prov/Kab/Kota (UAKPA)
Lap. Barang Gabungan
3b
2b
1b
[28]
Pelaporan Pelaporan Keuangan Keuangan Tahunan Tahunan Dekon/TP Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menkeu; Kepala Daerah melampirkan laporan keuangan tahunan Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; Laporan keuangan tahunan Dekon/TP tersebut bukan merupakan satu kesatuan dari LPJ – APBD, sehingga mekanisme penyampaiannya ke DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah.
[29]
PENATAUSAHAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
DJPK
(EPIKD)
1. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi; 2. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dan Desentralisasi;
[30]
Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekon/TP merupakan barang milik negara dan dapat dihibahkan kepada daerah. SKPD Prov/Kab/Kota wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh pemerintah Prov/Kab/Kota sebagai barang milik daerah. [31]
Persyaratan Persyaratan dan dan Tatacara Tatacara Hibah Hibah BMN BMN
DJPK
(EPIKD)
BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas dan dalam kondisi baik. Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara K/L dan daerah. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q. Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan. Penghibahan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan penghibahan BMN sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007) [32]
Status Status Barang Barang Hasil Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Dekon Dekon
DJPK
(EPIKD)
Berupa: hasil kegiatan koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
KEGIATAN NON-FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam menunjang kegiatan non fisik (komputer/laptop, LCD, dsb)
BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan, digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah
DAPAT DIHIBAHKAN [33]
Status Status Barang Barang Hasil Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan TP TP
DJPK
(EPIKD)
Berupa: hasil kegiatan penunjang (pengadaan jasa dan penunjang lainnya)
KEGIATAN FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam kegiatan fisik (pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lainnya)
BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan,digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah
DAPAT DIHIBAHKAN [34]
Pembinaan Pembinaan & & Pengawasan Pengawasan
MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
Koordinasi Binwas
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
DJPK
(EPIKD)
MENTERI KEUANGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN URUSAN YANG
PENGELOLAAN DANA DEKON/TP
DILIMPAHKAN/DITUGASKAN
pedoman, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
[35]
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN DANA DANA DK/TP DK/TP
DJPK
(EPIKD)
Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan
Pemeriksaan Kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektifitas
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah [36]
Pemeriksaan Pemeriksaan Dana Dana DK/TP DK/TP (Lanjutan…) (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Pemeriksaan Dekon/TP dilakukan oleh:
unit
pemeriksa internal kementerian/ lembaga
unit
pemeriksa eksternal pemerintah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [37]
Penerapan Penerapan Sanksi Sanksi
DJPK
(EPIKD)
Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: - SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturutturut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan - ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional Untuk melaksanakan penghentian pencairan, K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan penghentian pencairan dana; Surat keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. [38]
Penerapan Penerapan Sanksi Sanksi (Lanjutan…) (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
[39]
ASPEK PERALIHAN
DJPK
(EPIKD)
Sebagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah akan dialihkan menjadi DAK; Menteri/pimpinan lembaga, Menkeu, dan Bappenas melakukan identifikasi dan pemilahan program dan kegiatan DK/TP pada saat penyusunan Renja-KL; Pengalihan besaran bagian anggaran K/L dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Program/kegiatan DK/TP yang telah ditetapkan dalam Renja K/L wajib didanai melalui mekanisme pendanaan DK/TP
[40]
Ketentuan Lain-lain Dalam hal terdapat program dan kegiatan K/L yang pendanaannya:
-
berasal dari pendapatan dalam negeri yang dihibahkan atau hibah/pinjaman luar negeri yang diterushibahkan; dan/atau
-
Mensyaratkan dana pendamping dari APBD atau dana lainnya yang dipersamakan, barang, dan jasa; dan/atau
-
diikat dalam naskah perjanjian untuk digunakan mendanai urusan daerah;
maka mekanisme pengelolaannya harus mengacu pada peraturan pelaksanaan yang mengatur hibah kepada daerah.
[41]
STRUKTUR PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKON/TP
RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP
BAB-I KETENTUAN UMUM
1 Pasal (Pasal 1)
BAB-II PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA DEKON DAN DANA TP
22 Pasal (Pasal 2-23)
BAB-III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
20 Pasal (Pasal 24-43)
BAB-IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5 Pasal (Pasal 44-48)
BAB-V PENERAPAN SANKSI
4 Pasal (Pasal 49-52)
BAB-VI KETENTUAN LAIN-LAIN
1 Pasal (Pasal 53)
BAB-VII KETENTUAN PENUTUP
2 Pasal (Pasal 54-55) [42]
POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPMK POKOK MATERI
RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP
PASAL
Karakteristik Kegiatan
2–3
Penyusunan Program dan Kegiatan serta Tata Cara Pelimpahan dan Penugasan
4–5
Pola Pendanaan dan Alokasi
6 – 10
Mekanisme Penganggaran
11 – 17
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran
18 – 21
Penarikan Pelimpahan dan Penugasan
22 – 23
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
24 – 36
Persyaratan dan Tatacara Hibah BMN
37 – 40
Pengelolaan Informasi
41 – 43
Pembinaan dan Pengawasan
44 – 48
Pengenaan Sanksi
49 – 52
Ketentuan Lain-Lain
53 [43]
Informasi Lebih Lanjut Hubungi : Subdit Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 Gedung D Lt. 19 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3441031, 34357941 Fax : (021) 3505103 Email : [email protected] Website : www.djpk.depkeu.go.id Copyright © 2008 - Departemen Keuangan RI
[44]
Oleh : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
*) Disajikan dalam acara Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta
LANDASAN HUKUM
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
DJPK
(EPIKD)
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 4. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
[1]
DJPK
(EPIKD)
Kewenangan pusat DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PUSAT / INSTANSI VERTIKAL PUSAT DI DAERAH
Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH
WEWENANG PEMERINTAH
Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU DESA [2]
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 (5)
DJPK
(EPIKD)
Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat : a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (Dekonsentrasi); c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (Tugas Pembantuan). [3]
DJPK
POLITIK LUAR NEG
PERTAHANAN
KEAMANAN
6 URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG ABSOLUTE
YUSTISI
(EPIKD)
URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MONETER & FISKAL
AGAMA
[4]
DJPK
(EPIKD)
DI LUAR 6 URUSAN ABSOLUTE TERSEBUT ?
[5]
PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (4)
DJPK
(EPIKD)
Urusan pemerintahan yang dibagi antar tingkatan/susunan pemerintahan terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan meliputi:
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Sosial; Nakertrans; Perindustrian; …….. dst [6]
PENGERTIAN DK/TP
DJPK
(EPIKD)
Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. [7]
PENGERTIAN DANA DK/TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. [8]
PP No. 7 Th 2008 tentang Dekon dan TP
DJPK
(EPIKD)
PENYELENGGARAAN PRINSIP PENDANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Mencakup Aspek:
PENGELOLAAN BARANG PERTANGUNGJAWABAN & PELAPORAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENAAN SANKSI PERALIHAN
[9]
Penyelenggaraan Dekonsentrasi
DJPK
(EPIKD)
Penyelenggaraan dekonsentrasi meliputi: a. 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal di daerah (Kanwil/Kandep); b. di luar 6 urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal tertentu di daerah (LPND); c. Urusan pemerintahan (di luar huruf a dan b) yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Pendanaan Dekonsentrasi yang diatur dalam PP No. 7/2008 hanya terkait dengan pelimpahan urusan kepada Gubernur; [10]
Penyelenggaraan Dekon (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Urusan Pemerintahan yang akan dilimpahkan tertuang dalam program dan kegiatan melalui Renja-KL; Dasar hukum pelimpahan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Pelimpahan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan lagi oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota; Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan penarikan.
[11]
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
DJPK
(EPIKD)
Penyelenggaraan TP mencakup: a. TP dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dan Desa (APBN) b. TP dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa (APBD) c. TP dari Kabupaten/Kota ke Desa (APBD)
Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah tertuang dalam program dan kegiatan K/L; Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Prov/Kab/Kota tertuang dalam program dan kegiatan SKPD; Penugasan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh ditugaskan lagi kepada Bupati/Walikota; [12]
Penyelenggaraan TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Penugasan urusan dari K/L kepada Bupati/Walikota tidak boleh ditugaskan lagi kepada Kepala Desa; Dasar hukum penugasan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Penyelenggaraan TP dari Pemerintah kepada Desa dilakukan dengan persetujuan Presiden; Urusan pemerintahan yang ditugaskan dapat dihentikan.
[13]
Prinsip Pendanaan Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
A. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota didanai dari Bagian Anggaran K/L; B. Pendanaan melalui Bagian Anggaran K/L mengandung makna bahwa kegiatan Dekon/TP sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi dana pendamping dari APBD; C. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; D. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;
[14]
Prinsip Pendanaan Dekon/TP (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
•
Untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah
•
Untuk mendanai penugasan Pemerintah Pusat kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah
• •
Sifat kegiatan non-fisik
• •
Sifat kegiatan fisik,
Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, dan tidak melebihi 25% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan
Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat non-fisik, dan tidak melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan
9 Sifat kegiatan non-fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 9 Sifat kegiatan fisik, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya menghasilkan keluaran berupa barang habis pakai seperti kegiatan vaksinasi dan imunisasi, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat [15]
PERENCANAAN DEKON/TP
DJPK
(EPIKD)
Kementerian/Lembaga Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima
Kepala Daerah
Dgn memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaskan
mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Menyampaikan usulan SKPD paling lambat akhir bulan Juni
setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember
[16]
PENGANGGARAN DEKON/TP
DJPK
(EPIKD)
Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: ª biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; ª biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;
ª honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan; dan
ª biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. [17]
PENGANGGARAN DEKON/TP (Lanjutan….)
DJPK
(EPIKD)
Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah
•
Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L
•
Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah
•
Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah [18]
PENGANGGARAAN DANA DEKON
DJPK
(EPIKD)
menyampaikan RKA-KL/SAPSK (diteruskan ke SKPD) sebagai bahan penyusunan konsep DIPA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang
GUBERNUR (WAKIL PEM)
menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi
memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD
Tembusan kepada DJPB bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan
DPRD PROVINSI [19]
PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON KEGIATAN
DPR
K/L
BAPPENAS
MENKEU
GUBERNUR
DPRD
1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL)
: Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
[20]
PENGANGGARAAN DANA TP
DJPK
(EPIKD)
KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA
menyampaikan RKA-KL dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penugasan wewenang
GUBERNUR/ GUBERNUR/ BUPATI/ BUPATI/ WALIKOTA WALIKOTA
Mengusulkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Disampakan kpd
DJPB DJPB
bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan
memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD
DPRD DPRD PROV/ PROV/ KAB/KOTA KAB/KOTA
[21]
PROSES PENGANGGARAN DANA TP KEGIATAN
DPR
K/L
BAPPENAS
MENKEU
GUB/BUPATI/ WALIKOTA
DPRD
1. Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola Keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh KL : Proses di DJA (Penelaahan RKA KL)
: Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
[22]
Penyaluran dan Pelaksanaan
DJPK
(EPIKD)
Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.
DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai dasar dalam penerbitan SPM
Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA
Kepala SKPD penerima Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN
Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
Dalam hal pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Proses pencairan dan penyaluran dana Dekon/TP berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBN (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-66/PB/2005)
[23]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban DK/TP
Aspek Manajerial
DJPK
(EPIKD)
Aspek Akuntabilitas
a. Perkembangan realisasi penyerapan dana b. Pencapaian target keluaran c. Kendala yang dihadapi d. Saran tindak lanjut
a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Catatan Atas Laporan Keuangan d. Laporan Barang
Sejalan dengan: - PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Sejalan dengan : - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
[24]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dekon (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. PIMP. LEMBAGA LEMBAGA
MENDAGRI MENDAGRI
MENKEU MENKEU
3 Lap. Kegiatan
1b
KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS
Lap. Kegiatan Gabungan
GUBERNUR GUBERNUR (WKL (WKL PEMERINTAH) PEMERINTAH)
Lap. Kegiatan
SKPD SKPD Prov Prov
DJPK
(EPIKD)
Bahan Lap. Kegiatan Gabungan
2
BAPPEDA BAPPEDAPROV PROV
1a
[25]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban TP (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. PIMP. LEMBAGA LEMBAGA
MENDAGRI MENDAGRI
MENKEU MENKEU
3 Lap. Kegiatan
1b
SKPD SKPD Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota *)*) *)
DJPK
(EPIKD)
KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS
Lap. Kegiatan Gabungan
GUBERNUR/ GUBERNUR/ **) BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA**) (KEPALA (KEPALA DAERAH) DAERAH)
Lap. Kegiatan
Bahan Lap. Kegiatan Gabungan
2
BAPPEDA BAPPEDA PROV/KAB/KOTA PROV/KAB/KOTA
1a
SKPD Kab/Kota juga menyampaikan tembusan kpd. SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
**) Bupati/Walikota juga menyampaikan lap. gabungan kpd Gubernur melalui Bappeda Prov.
[26]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon (Aspek Akuntabilitas) Kanwil Kanwil DJPB DJPB
DJPK DJPK
Kanwil Kanwil DJKN DJKN
Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga
Lap. Barang Gabungan
Lap. Keu. Gabungan
3a
Biro Biro Keuangan Keuangan (Koordinator (Koordinator UAPPA-W) UAPPA-W)
2a
Lap. Keu. Gabungan
1a
Biro Biro Perkap. Perkap. (Koordinator (Koordinator UAPPB-W) UAPPB-W)
GUBERNUR GUBERNUR (WKL (WKL PEMERINTAH) PEMERINTAH)
Dinas Dinas Prov Prov (UAPPA/B-W) (UAPPA/B-W) Lap. Keu.
Lap. Barang
SKPD SKPD Prov Prov (UAKPA) (UAKPA)
Lap. Barang Gabungan
3b
2b
1b
[27]
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TP (Aspek Akuntabilitas) Kanwil DJPB
DJPK
Kanwil DJKN
Kementerian/Lembaga
Lap. Barang Gabungan
Lap. Keu. Gabungan
3a
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
Biro/bag. Keuangan (Koordinator UAPPA-W)
2a
Biro/Bag. Perkap. (Koordinator UAPPB-W)
(KEPALA DAERAH)
Lap. Keu. Gabungan
1a
Dinas Prov/Kab/Kota (UAPPA/B-W) Lap. Keu.
Lap. Barang
SKPD Prov/Kab/Kota (UAKPA)
Lap. Barang Gabungan
3b
2b
1b
[28]
Pelaporan Pelaporan Keuangan Keuangan Tahunan Tahunan Dekon/TP Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menkeu; Kepala Daerah melampirkan laporan keuangan tahunan Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; Laporan keuangan tahunan Dekon/TP tersebut bukan merupakan satu kesatuan dari LPJ – APBD, sehingga mekanisme penyampaiannya ke DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah.
[29]
PENATAUSAHAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
DJPK
(EPIKD)
1. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi; 2. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dan Desentralisasi;
[30]
Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekon/TP
DJPK
(EPIKD)
Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekon/TP merupakan barang milik negara dan dapat dihibahkan kepada daerah. SKPD Prov/Kab/Kota wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh pemerintah Prov/Kab/Kota sebagai barang milik daerah. [31]
Persyaratan Persyaratan dan dan Tatacara Tatacara Hibah Hibah BMN BMN
DJPK
(EPIKD)
BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas dan dalam kondisi baik. Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara K/L dan daerah. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q. Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan. Penghibahan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan penghibahan BMN sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007) [32]
Status Status Barang Barang Hasil Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Dekon Dekon
DJPK
(EPIKD)
Berupa: hasil kegiatan koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
KEGIATAN NON-FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam menunjang kegiatan non fisik (komputer/laptop, LCD, dsb)
BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan, digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah
DAPAT DIHIBAHKAN [33]
Status Status Barang Barang Hasil Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan TP TP
DJPK
(EPIKD)
Berupa: hasil kegiatan penunjang (pengadaan jasa dan penunjang lainnya)
KEGIATAN FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam kegiatan fisik (pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lainnya)
BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan,digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah
DAPAT DIHIBAHKAN [34]
Pembinaan Pembinaan & & Pengawasan Pengawasan
MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
Koordinasi Binwas
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
DJPK
(EPIKD)
MENTERI KEUANGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN URUSAN YANG
PENGELOLAAN DANA DEKON/TP
DILIMPAHKAN/DITUGASKAN
pedoman, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
[35]
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN DANA DANA DK/TP DK/TP
DJPK
(EPIKD)
Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan
Pemeriksaan Kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektifitas
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah [36]
Pemeriksaan Pemeriksaan Dana Dana DK/TP DK/TP (Lanjutan…) (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
Pemeriksaan Dekon/TP dilakukan oleh:
unit
pemeriksa internal kementerian/ lembaga
unit
pemeriksa eksternal pemerintah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [37]
Penerapan Penerapan Sanksi Sanksi
DJPK
(EPIKD)
Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: - SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturutturut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan - ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional Untuk melaksanakan penghentian pencairan, K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan penghentian pencairan dana; Surat keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. [38]
Penerapan Penerapan Sanksi Sanksi (Lanjutan…) (Lanjutan…)
DJPK
(EPIKD)
[39]
ASPEK PERALIHAN
DJPK
(EPIKD)
Sebagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah akan dialihkan menjadi DAK; Menteri/pimpinan lembaga, Menkeu, dan Bappenas melakukan identifikasi dan pemilahan program dan kegiatan DK/TP pada saat penyusunan Renja-KL; Pengalihan besaran bagian anggaran K/L dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Program/kegiatan DK/TP yang telah ditetapkan dalam Renja K/L wajib didanai melalui mekanisme pendanaan DK/TP
[40]
Ketentuan Lain-lain Dalam hal terdapat program dan kegiatan K/L yang pendanaannya:
-
berasal dari pendapatan dalam negeri yang dihibahkan atau hibah/pinjaman luar negeri yang diterushibahkan; dan/atau
-
Mensyaratkan dana pendamping dari APBD atau dana lainnya yang dipersamakan, barang, dan jasa; dan/atau
-
diikat dalam naskah perjanjian untuk digunakan mendanai urusan daerah;
maka mekanisme pengelolaannya harus mengacu pada peraturan pelaksanaan yang mengatur hibah kepada daerah.
[41]
STRUKTUR PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKON/TP
RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP
BAB-I KETENTUAN UMUM
1 Pasal (Pasal 1)
BAB-II PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA DEKON DAN DANA TP
22 Pasal (Pasal 2-23)
BAB-III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
20 Pasal (Pasal 24-43)
BAB-IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5 Pasal (Pasal 44-48)
BAB-V PENERAPAN SANKSI
4 Pasal (Pasal 49-52)
BAB-VI KETENTUAN LAIN-LAIN
1 Pasal (Pasal 53)
BAB-VII KETENTUAN PENUTUP
2 Pasal (Pasal 54-55) [42]
POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPMK POKOK MATERI
RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP
PASAL
Karakteristik Kegiatan
2–3
Penyusunan Program dan Kegiatan serta Tata Cara Pelimpahan dan Penugasan
4–5
Pola Pendanaan dan Alokasi
6 – 10
Mekanisme Penganggaran
11 – 17
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran
18 – 21
Penarikan Pelimpahan dan Penugasan
22 – 23
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
24 – 36
Persyaratan dan Tatacara Hibah BMN
37 – 40
Pengelolaan Informasi
41 – 43
Pembinaan dan Pengawasan
44 – 48
Pengenaan Sanksi
49 – 52
Ketentuan Lain-Lain
53 [43]
Informasi Lebih Lanjut Hubungi : Subdit Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 Gedung D Lt. 19 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3441031, 34357941 Fax : (021) 3505103 Email : [email protected] Website : www.djpk.depkeu.go.id Copyright © 2008 - Departemen Keuangan RI
[44]
Related Documents
Depkeu
June 2020 5
Imk Pedoman Disiplin Pns Depkeu
April 2020 8
20091009 Pengantar Reformasi Birokrasi Depkeu
June 2020 20
