20091007 06 Akuntansi Hibah

SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen keuangan

KONDISI SAAT INI 1. Ada DIPA K/L yang sumber dananya dari hibah; (Belanja yg dibiayai dr hibah) 2. Siapa yg mencatat pendapatan dan belanja hibah? 3. Hibah barang & jasa belum diatur.

2

PMK 40/2009 ttg SIKUBAH • Menetapkan PA yg mempertanggungjawabkan pendapatan maupun belanja hibah > DJPU; • Mengenalkan Entitas Pelaporan baik Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah > DJPU;

3

ON BUDGET, ON TREASURY Kondisi paling ideal dan meliputi : • TOR • RKA-KL • SA-PSK • DIPA • SPM • SP2D 4

SIKLUS NORMAL HIBAH (ON BUDGET, ON TREASURY)

5

OFF BUDGET, OFF TREASURY • Kegiatan perencanaan sudah selesai dilaksanakan; • Kegiatan sudah dilaksanakan namun belum sempat dimasukan dalam APBN atau APBN-P; • APBN dan/atau APBN-P sudah ditetapkan;

6

Hibah berupa barang di Kementerian Negara/Lembaga ESTIMASI PENDAPATAN

Mungkin tjd Aset selain berasal dr Belanja Modal. Tidak diperlukan Dokumen Anggaran, ttp tetap dpt masuk ke lap. Keuangan melalui SIMAK-BMN.

REALISASI

%

7

Pencatatan hibah berupa barang di DIPA DJPU (BA 999.02) ESTIMASI PENDAPATAN

REALISASI (431221) PDPTN HIBAH LN BERUPA BARANGTRANSAKSI NON-KAS

%

Rp. xxx

Rp. xxx

%

8

Hibah berupa jasa di DIPA Kementerian Negara/Lembaga

Diperlukan Dokumen Anggaran Agar dapat masuk dlm Lap. Keuangan.

PAGU

REALISASI

%

Rp. xxx

BELANJA JASA NON-KAS (522211)

%

9

Pencatatan hibah berupa jasa di DIPA DJPU (BA 999.02) ESTIMASI PENDAPATAN

REALISASI (431222) PDPTN HIBAH LN BERUPA JASATRANSAKSI NON-KAS

%

Rp. xxx

Rp. xxx

%

10

Dasar Hukum • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal. 23: “Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kpd atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. • UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 38 ayat (1): “Menkeu dpt menunjuk pejabat yg diberi kuasa a.n: Menkeu utk mengadakan utang negara atau menerima hibah yg berasal dr DN ataupun LN sesuai dgn ketentuan yg telah ditetapkan dlm UU APBN” • PP Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

11

DEFINISI pendapatan HIBAH berdasar pmk 40/2009 ttg sist.ak. hibah • Penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari/untuk badan/lembaga DN atau perseorangan, pem. negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dlm bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar/diterima kembali oleh pemerintah.

12

DEFINISI BELANJA HIBAH berdasar pmk 40/2009 ttg sist.ak. hibah • Pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

13

CAKUPAN HIBAH MELIPUTI: PENDAPATAN HIBAH BELANJA HIBAH

• •

• •

RUANG LINGKUP: HIBAH DARI/KE DALAM NEGERI HIBAH DARI/KE LUAR NEGERI

• • •

JENIS HIBAH: UANG BARANG JASA

14

PEMAHAMAN HIBAH

STRUKTUR APBN DALAM FORMAT “I ACCOUNT” • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otsus dan Penyesuaian SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dari DJPK

PEM. PUSAT

HIBAH

dari DJPU 17

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1. Desentralisasi (UU 33/2004) (oleh DJPK) – Dana Perimbangan (DAU, DAK & DBH) – Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

1. Dekonsentrasi (oleh K/L) 2. Tugas Pembantuan (oleh K/L) 3. Hibah (Oleh DJPU)

HIBAH DALAM SAPP DJKN

SAI

SAK

SAPP

SA-BUN

SIMAKSiAPSAUP&H SA-IP SA-PP SA-TDSA-BSBLSA-BL BMN

SAKUN SAU

999.01 999.03999.04999.05999.06 999.02

SA-TK

999.99

PEMAHAMAN • Nilai Estimasi Pendapatan Hibah tidak selalu memiliki korelasi dengan Nilai Belanja Hibah tetapi • Nilai Estimasi Pendapatan Hibah mungkin saja dihasilkan dari Nilai Belanja yang dibiayai dari hibah di Kementerian Negara/Lembaga

20

Belanja Hibah & Belanja Yang Dibiayai dari Hibah

• Belanja Hibah > hanya bisa dilakukan oleh Menkeu (BUN) dan dilaksanakan kpd DJPU (amanat UU 1 /2004 ttg Perbendaharaan Negara pasal 38 ayat 1) • Belanja Yang Dibiayai dari Hibah > terjadi di Kementerian Negara / Lembaga dan dapat direalisasikan dalam belanja dengan kode akun 51, 52, 53 dan 57.

Contoh Kasus •

Pemda DKI menghibahkan mobil patroli ke POLRI, bagaimana pencatatannya di POLRI ? – Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah; – Mencatat hibah masuk berupa mobil patroli ke dalam Neraca POLRI; – Membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah secara Langsung (SPTMHL) yg di ttd KPA; – Membuat Surat Pengesahan Hibah berupa Barang atau Jasa (SPH-BJ); – SPTMHL & SPH-BJ disampaikan kpd DJPU, utk disahkan. – Berdasar SPH-BJ dari DJPU,maka POLRI mengungkapkan penerimaan hibah dalam bentuk brg & jasa tsb dalam CaLK. – Tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN).

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

•

BELANJA PEGAWAI adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. • BELANJA BARANG adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. • BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. • BELANJA BUNGA adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • BELANJA SUBSIDI yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat • BELANJA HIBAH adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. • BELANJA BANTUAN SOSIAL adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. • BELANJA LAIN-LAIN/TAK TERDUGA adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Hibah Kepada PEMDA UU 17/2003 Pasal 22 ayat (2)

25

Belanja Hibah Kepada Pem/Lemb. Asing UU 17/2003 Pasal 23 ayat (1)

26

PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DI K/L BERUPA UANG SATKER

Kuasa BUN

DJPU

SATKER

ijin membuka rekening

Ijin rekening Diberikan (A)

Diberikan No. Register (B)

Punya (A) + (B)

DJA/ SATKER Dit. PA-DJPB Revisi SAPSK/ DIPA

DIPA Revisi

SP 2H + 3 SP

KPPN VI

Belanja yg dibiayai dari Hibah (C) 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal

57 Belanja Bantuan Sosial

Pendapata n Hibah

Dibuat SP3 b’dsr: a.Ijin b.No. Reg c.SP2H

SP2H

SP3

Dibuat SP2H (Surat Perintah Pengesahan Hibah) atas (C) SATKER

1. LRA 2.Neraca SATKER

Pengesahan Hibah Langsung DI K/L BERUPA Barang/Jasa Donor Donor Memberikan Hibah berupa Barang / Jasa

Satker

DJPU

• Catat Hibah Brg ke dlm Nrc K/L •Satker Melakukan Penatausahaan Dokumen Hibah • Membuat Surat Pernyataan Menerima Hibah Lsg(SPTMHL) • Membuat Surat Pengesahan Hibah berupa Brg & Jasa (SPHBJ) •Setelah menerima pengesahan dr DJPU atas SPH-BJ maka K/L dapat diungkapkan dalam CaLK (tdk perlu pengesahan KPPN)

• Menerima & Mengesahkan SPH-BJ • Mencatat Pendapatan Hibah dalam LRA • Pendapatan hibah ini sifatnya transaksi non-kas dan tidak perlu pengesahan KPPN

38

Belanja hibah berupa barang PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

BAST DJA

K/L

P-BUN BSBL

KPA Belanja lain2

DJPU (999.02)

HIBAH

SKPD Penerima

TERIMA KASIH 30