Se Hibah

MENTERIDALAM NEGERI R E P U B L I KI N D O N E S I A

Jakarta,S &penber Z0df Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal

goo/2677/fft. HibahdanBantuanDaerah.

Yth. 1. Sdr.Gubernur danKetua DPRDProvinsi 2. Sdr.BupatiMalikota dan KetuaDPRDKabupaten/Kota diSeluruhlndonesia

SURATEDARAN Menindaklanjuti ketentuan Pasal42, Pasal43,Pasal44, Pasal 45 dan Pasal47 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59 Tahun 2007tentangPerubahan AtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor 13Tahun2006tentangPedoman perlu Pengelolaan Keuangan Daerah, penjelasan disampaikan terkaitdenganlandasanpelaksanaan hibah danbantuan daerah, sebagai berikut: 1. Bahwadalammencapaitujuanpembangunan daerah,pemerintah perundang-undangan daerahsesuaiketentuan diperbolehkan untuk memberikanhibah dan bantuankepadapemerintah, pemerintah daerah lainnya,perusahaan daerah,masyarakatdan organisasi kemasyarakatan sesuaidenganketentuanpemberianhibah dan bantuanyang terdiriatas hibah,bantuansosial,dan bantuan keuangan. 2. Pemberianhibah dan bantuantersebut,pada prinsipnyabersifat tidakrnengikat atauterusmenerusyangdiartikanbahwapemberian hibah dan bantuan tersebut akan sangat tergantungpada kemampuan keuangan daerahdanurgensiserta kepentingan daerah dalampemberian hibahdan bantuantersebut,sehingga diharapkan hibahdan bantuandimaksudakandapatmemberikan nilaimanfaat bagipemerintah daerahdalammendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan. 3. Pelaksanaanpemberianhibah dan bantuan dimaksudharus memenuhi persyaratan administrasiterkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, agar akuntabilitas dan sasaranpemberianhibahdan bantuantersebut, dapatberjalansecaraefektif.Sejalandenganitu, makainstrumen pemberian hibahdanbantuan terdiriatashibah,bantuan sosial,dan bantuankeuangan,yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan. kepentingan daerahdanketentuan

HIBAH 4. Hibahadalahsalahsatubentukinstrumen bantuanbagipemerintah daerah,baikberbentuk uang,barangdanjasayangdapatdiberikan pemerintah,pemerintahdaerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sehinggahibahdapat diberikanjuga kepadainstansivertikal(seperti;kegiatanTMMD, pengamanan daerah,dbn penyelenggaraan Pilkadaoleh KPUD), organisasi (seperti;PMl, KONI,Pramuka,Korpri, semi pemerintah dan PKK),organisasi (seperti; nonpemerintah Ormasdan LSM)dan masyarakat.Oleh karenaitu, pemberianhibah harus dilakukan secaraselektifsesuaidenganurgensidan kepentingan daerahserta kemampuankeuangandaerah, sehinggatidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugaspemerintahan daerahlainnyadalammeningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umumkepadamasyarakat. 5. Hibahdapatdiberikan dalambentukuang,barangdanjasasebagai berikut: a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompokbelanjatidaklangsung, yang penyalurannya dilakukan melaluitransferdana kepada penerimahibah. Pelaksanaan pengadaan barangdilakukan olehpenerima hibahsesuaidengan peraturan perundang-undangan. b. Hibahdalam bentukbarangmodaldianggarkan dalambentuk programdan kegiatanoleh SKPD dalam kelompokbelanja langsung, dan prosespengadaan barangtersebutdilakukan oleh SKPD, yang kemudiandicatat dan dilaporkansebagaiaset pemerintah daerahpadatahunanggaran berkenaan, dan pada saatnyadiserahkankepada penerimahibah denganterlebih penghapusan dahuludilakukan aset. c. Hibahdalambentukjasadianggarkan dalambentukprogram dan kegiatanolehSKPDdalamkelompok belanjalangsung, dilakukan melaluikegiatanSKPD berkenaan,sesuai denganperaturan perundang-undangan. pem'berian 6. Pertanggungjawaban hibahdilakukan sebagaiberikut: a. Hibah dalam bentuk uang kepada instansivertikal(seperti; kegiatanTMMD, pengamanan daerah,dan penyelenggaraan PilkadaolehKPUD)danorganisasi (sepertiPMl, semipemer:intah KONI,Pramuka, Korpri,dan PKK)dipertanggungjawabkan oleh penerimahibah sebagaiobyek pemeriksaan, dalam bentuk laporanrealisasipenggunaan dana,bukti-bukti lainnyayangsah sesuai naskah perjanjianhibah dan peraturanperundangundangan lainnya. b, Hibah dalam bentukuang kepadaorganisasinon pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentukbukti tanda terimauang penggunaan dan laporanrealisasi danasesuainaskahperjanjian hibah, yang pengaturanpelaksanaannya ditetapkandengan peraturan kepaladaerah.

3 c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibahberdasarkan beritaacaraserahterimabarangdan penggunaanatau pemanfaatan harus sesuai dengannaskah perjanjian hibah, BANTUANSOSIAL 7. Bantuansosialadalahsalahsatubentukinstrumen bantuandalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompoUanggota masyarakat. Selainitu, bantuansosialtersebut sesuaidenganamanatperundang-undangan, juga diperuntukkan bagi bantuanpartaipolitik.Pemberian bantuansosialberupauang kepadamasyarakat besarannominalnya yang seyogyanya dibatasi, pengaturanpelaksanaannya ditetapkandalam peraturankepala daerah. 8. Pada prinsipnyapemberianbantuansosialadalahdiperuntukkan bagiupayapemerintah daerahdalamrangkameningkatkan kualitas kehidupansosialdan ekonomimasyarakat secaralangsungserta bersifatstimulan pemerintah bagiprogram dankegiatan daerahpada umumnya.Oleh karena itu, pemberianbantuan sosial harus dilakukansecaraselektif,'dan tidakmengikaVterus menerus, dalam arti bahwapemberian bantuantersebuttidakwajibdan tidakharus diberikansetiaptahunanggaran. Pemberian bantuantersebutlebih padapertimbangan didasarkan urgensinya bagikepentingan daerah dankemampuan keuangan daerah. 9. Bantuansosialdapatdiberikan dalambentukuangdan/ataubarang sebagai berikut: a. Bantuan sosialdalambentukuangdianggarkan olehPPKDdalam kelompok belanjatidaklangsung dan disalurkan melaluitransfer danakepadapenerima bantuan. b. Bantuansosialdalambentukbarangdianggarkan dalambentuk programdan kegiatanoleh SKPD dalam kelompokbelanja langsung.Prosespengadaanbarangtersebutdilakukanoleh SKPD sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan selanjutnyahasilnya diserahkankepada penerimabantuan melaluipenyerahan asetolehpemerintah daerah. 10.Pemberianbantuansosialdalam bentukuang (dana transfer) dipertanggungjawabkan olehpenerima bantuandalambentuktanda terima uang beserta peruntukanpenggunaannya. Sedangkan pemberianbantuansosialdalam bentuk barang,pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuaiperaturanperundangpenyerahannya undangan dan kepadapenerimabantuandibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.Khususbagi bantuan untuk partai politik, pertanggungjawabannya mengikuti PeraturanMenteriDalamNegeriNomor25 Tahun2006 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor32 Tahun 2005 tentang PedomanPengajuan,Penyerahandan Laporan Penggunaan BantuanKeuangan kepadaPartaiPolitik.

4 BANTUANKEUANGAN 13.Bantuankeuangan merupakan salahsatubentukinstrumen bantuan dalambentukuangantarpemerintah daerahdengantujuanuntuk mengatasi kesenjangan fiskalantardaerahdi wilayahtertentudalam rangkameningkatkan kapasitas yang fiskal,baikuntukkepentingan bersifatumummaupunyangbersifatkhusus. 14.Bantuankeuangan disalurkan langsung ke kasdaerah/kas desadan penggunaannya dianggarkan,dilaksanakandan dipertanggungjawabkansesuaiketentuan pengelolaan keuangan daerah. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAMNEGERI,

IYANTO.

Tembusan : 1 . Yth.KetuaBadanPemeriksa 2 . Yth.Sekretaris Jenderal, Inspektur JenderaldanPara KepalaBadan di DepartemenDalam Negeri.