Tugas Pak Agung.docx

TUGAS SISTEM TRANSPORTASI DAMPAK PEMBANGUNAN JALUR TRANSJAKARTA/BUSWAY TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI JAKARTA

UNMAS DENPASAR

NAMA: I Gusti Ngurah Bagus Supardiana Putra (1605222010076) I Gusti Ngurah Bagus Supardiana Putra (1505222010075)

PROGRAM STUDY TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 2019

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai ibukota negara Indonesia, Jakarta sering dijadikan pilihan bagi sebagian besar masyarakat untuk dijadikan tempat mencari nafkah. Hal tersebut dikarenakan pusat pemerintahan dan pembangunan berada di Jakarta sehingga DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Di samping itu, Jakarta juga dianggap mampu menyediakan berbagai fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan provinsi lain dan mampu menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi itu yang menyebabkan arus urbanisasi ke Jakarta cukup tinggi. Hal tersebut menyebabkan penduduk Jakarta semakin lama semakin bertambah dan berdampak pada berbagai bidang di dalam kehidupan bermasyarakat. Urbanisasi yang begitu deras “membanjiri” Jakarta di satu pihak memberikan keuntungan, bagi bidang pariwisata misalnya. Keragaman suku bangsa yang tinggal di Jakarta membuat kota ini menjadi kota yang plural sehaingga dianggap sebagai miniatur Indonesia. Keunikan tersebut dapat dipromosikan untuk mengundang wisatawan dari luar. Namun di sisi lain, derasnya arus urbanisasi juga menyebabkan munculnya berbagai masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan yang menjadi “pekerjaan rumah” baik bagi pemerintah daerah maupun penduduk Jakarta. Di antara berbagai masalah yang melingkupi kota Jakarta, masalah transportasi merupakan masalah yang memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk segera diatasi. Dengan semakin bertambahnya penduduk kota Jakarta, maka modal transportasi umum yang mampu mengakomodir kebutuhan dari masyarakat menjadi hal yang penting. Pemerintah DKI Jakarta akan kesulitan jika kebanyakan dari warganya memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum karena kondisi transportasi umum di Jakarta masih ada yang kondisinya relatif kurang layak. Jika pemerintah DKI Jakarta ingin mengurangi keberadaan kendaraan pribadi maka ketersediaan transportasi umum yang layak menjadi hal yang mutlak. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah DKI Jakarta merencanakan pembangunan modal transporatasi massa yang layak untuk melayani masyarakat Jakarta. Perencanaan tersebut dimulai melalui peraturan DKI Jakarta yang kemudian tertuang di dalam SK Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 yang berisi tentang pola transportasi makro. Melalui proses tersebut pada Januari 2004 implementasi moda transportasi Transjakarta Busway dimulai . Transjakarta Busway merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta . Sebagaimana lembaga lainnya, Transjakarta Busway memiliki visi dan misi lembaga untuk mengatur jalannya Transjakarta Busway. Kesesuaian antara visi dan misi Transjakarta Busway dengan dampak dari pembangunan modal transportasi massa ini menjadi menarik untuk dilihat karena banyak hal terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif, setelah kemunculan Transjakarta Busway di jalanan ibukota. Visi dan misi

Transjakarta Busway tentunya mengarah ke perubahan transportasi massa yang lebih baik di Jakarta. Namun kondisi di lapangan menunjukkan keberadaan Transjakarta Busway tidak hanya memberikan perbaikan bagi transportasi massa kota Jakarta, tetapi juga memunculkan hal negatif termasuk banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalur Transjakarta akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan umum yang menerobos atau ikut menggunakan jalur Transjakarta. Dari uraian di atas, kami tertarik untuk membahas tentang keberadaan Transjakarta Busway yang ikut serta dalam dinamika transportasi umum di Jakarta. Namun pada kenyataannya transportasi ini tidak hanya memberikan perubahan yang baik bagi kondisi transportasi umum kota Jakarta, tetapi juga memunculkan permasalahan baru yaitu pelanggaran pengguna jalan umum yang kerap laki menyebabkan kecelakaan lalu lintas. B. Identifikasi Masalah : Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya yaitu: 1. Bagaimana sejarah Transjakarta Busway? 2. Apa Visi dan Misi Transjakarta Busway? 3. Bagaimana struktur organisasi Transjakarta Busway? 4. Apa dampak positif dari adanya Transjakarta Busway? 5. Apa saja jenis pelanggaran yang terjadi di jalur Transjakarta? 6. Sejauh mana peran Transjakarta dalam mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta? 7. Mengapa pengguna jalan atau pengemudi kendaraan lain kerap kali menerobos atau melintas di jalur Transjakarta Busway? 8. Apa dampak yang ditimbulkan akibat menerobos atau melintas di jalur Transjakarta Busway? 9. Bagaimana penanganan pemerintah terhadap pelanggaran yang sering terjadi di jalur Transjakarta Busway? 10. Bagaimana solusi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan di jalur Transjakarta Busway?

C. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan yaitu: “Bagaimana dampak pembangunan Transjakarta Busway terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Jakarta?”

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Transjakarta Sutiyoso adalah seorang politikus dan mantan tokoh militer Indonesia berbintang tiga. Ia adalah Gubernur Jakarta selama dua periode, mulai 6 Oktober 1997 hingga 7 Oktober 2007. Sebagai gubernur, Sutoyoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan. Kritikan terhadap proyek angkutan umum busway, proyek pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya. Sutiyoso dilahirkan di Semarang, Sutiyoso merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Tjitrodihardjo dan Sumini. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang pada 1963 dan sempat setahun kuliah di Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus, ia masuk akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang. Lulus pada 1968, ia berpindah-pindah tugas di kesatuan militer. Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus Transjakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan Koridor I, pengangkutan massal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sisten transportasi kota modern juga segera melibatkan subway dan monorel. Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak terutama pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan. Selain itu, pembangunan halte-halte Busway juga mengakibatkan sebagian pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, Busway disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan massal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota. B. Gambaran Umum Transjakarta Transjakarta atau umum disebut Busway adalah sebuah sistem transportasi bus cepat atau Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia. Sistem ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain (Kolombia, Jepang, Australia), namun Jakarta memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. Sistem transportasi umum Transjakarta Busway, mulai dioperasikan pada tanggal 15 Januari 2004 dengan dibukanya Koridor 1 (Blok M – Kota). Pembentukannya diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan perbaikan pada sistem angkutan umum di Jakarta, sebagai suatu usaha untuk mengurangi tingkat kemacetan, mengakomodir pengguna kendaraan umum dari berbagai golongan, serta meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, dan efektif. BLU Transjakarta Busway semula merupakan lembaga nonstruktural dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Badan Pengelola (BP) Transjakarta Busway, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003. Sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006, BP Transjakarta Busway diubah menjadi lembaga struktural dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan berbasis PPK-BLUD, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna busway. Pada tahun 2007, pemerintah DKI Jakarta membentuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 mengenai Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai bentuk perencanaan umum pengembangan sistem transportasi DKI Jakarta. Transjakarta Busway memiliki visi sebagai berikut: Menjadikan busway sebagai angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional. Sedangkan, misinya adalah: 1. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum busway dan budaya menggunakan angkutan umum. 2. Menyediakan pelayanan yang lebih dapat diandalkan, berkualitas tinggi, berkeadilan, dan berkesinambungan di DKI Jakarta 3. Memberikan solusi jangka menengah dan jangka panjang terhadap permasalahan di sektor angkutan umum 4. Menerapkan mekanisme pendekatan dan sosialisasi terhadap stakeholder, dan sistem transportasi terintegrasi 5. Mempercepat implementasi sistem jaringan busway di Jakarta sesuai aspek kepraktisan, kemampuan masyarakat untuk menerima sistem tersebut, dan kemudahan pelaksanaa 6. Mengembangakan struktur institusi yang berkesinambungan; dan 7. Mengembangkan lembaga pelayanan masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang berlandaskan good corporate governance, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam pengoperasiannya, Transjakarta Busway memiliki 186 halte yang terdapat di 10 koridor dimana pada setiap halte terdapat akses untuk pejalan kaki yang terhubung dengan jembatan penyeberangan sehingga mempermudah pengguna layanan Trasjakarta Busway. Selain itu, di halte juga terdapat fasilitas informasi rute, pintu otomatis, loket pembelian tiket, serta pintu barrier sebagai jalan masuk dan jalan keluar bagi pengguna jasa layanan. Saat ini jumlah armada bis single 472 unit, bis gandeng 52 unit, dimana bis-bis tersebut dioperasikan berdasarkan rencana operasi yang terjadwal di 10 koridor. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Transjakarta Busway sekitar 3.500 orang, terdiri dari pramudi, petugas pengamanan, petugas tiket, dan petugas kebersihan. Sebagai salah satu upaya mendekatkan dengan konsumen guna memberikan pelayanan terbaik, maka pihak Transjakarta Busway membuka sistem informasi online yang dapat diakses oleh masyarakat melakui situs resmi Transjakarta Busway, dimana dengan mengakses situs tersebut masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun saran guna memberikan evaluasi dan pengawasan kinerja dari pihak Transjakarta Busway. Pembangunan dan pengelolaan sistem Transjakarta Busway disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang bekerja sama dengan pihak operator dalam operasional bis, tiket, dan kegiatan penunjang lainnya. Pihak-pihak operator tersebut antara lain adalah PT Jakarta Express Trans, PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Jakarta Mega Trans, PT Prima Jasa Perdana Raya Utama dan PT Eka Sari Lorena Transport.

C. Struktur Organisasi Transjakarta Dalam struktur organisasi Transjakarta Busway, Gubernur Provinsi DKI Jakarta berada di posisi utama sebagai pemberi mandat dan laporan pertanggungjawaban diberikan kepadanya. Kemudian pada struktur selanjutnya terdapat Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, lalu Kepala BLU Transjakarta Busway yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan, Manajer Sarana dan Prasarana, Manajer Operasional dan Manager Pengendalian. Transjakarta Busway memiliki koridor dan rute sebagai berikut: Koridor 1 (Blok M – Kota), Koridor 2 (Pulo Gadung- Harmoni), Koridor 3 (Kalideres – Harmoni), Koridor 4 (Pulo Gadung – Dukuh Atas), Koridor 5 (Ancol – Kampung Melayu), Koridor 6 (Ragunan – Dukuh Atas), Koridor 7 (Kampung Rambutan – Kampung Melayu), Koridor 8 (Harmoni – Lebak Bulus), Koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) , dan Koridor 10 (Cililitan – Tanjung Priok).

BAB III PEMBAHASAN

A. Kajian Dampak Pembangunan Transjakarta Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu lintas di Jakarta. Keberadaan Transjakarta Busway sebagai salah satu transportasi umum di Jakarta tentunya mengundang pro dan kontra dari masyarakat Jakarta sendiri. Namun, secara umum, proporsi masyarakat yang kontra lebih banyak, sehingga kemudian muncul kritik-kritik dari masyarakat terhadap perencanaan yang berasal dari pihak pemerintah tersebut. Berhubung Transjakarta Busway merupakan “konsep” dari Dinas Perhubungan, maka peran Transjakarta Busway sendiri lebih sebagai “eksekutor” atau pelaksana perencanaan tersebut. Transjakarta Busway dapat me-monitoring dan mengevaluasi perencanaan yang sedang atau sudah diimplementasikan. Namun, permasalahan muncul ketika keberadaan jalur busway tertentu justru menimbulkan kemacetan ataupun pelanggaran lalu lintas pada jalur Transjakarta yang kerap menyebabkan kecelakaan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 15 Januari 2004, banyak terjadi masalah pada transportasi bus Transjakarta. Masalah ini di antaranya adalah kecelakaan yang cukup sering terjadi pada jalur bus Transjakarta. Menurut Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, sepanjang Januari hingga Juni tahun 2018 tercatat 54 kasus kecelakaan di jalur transjakarta. Berdasarkan catatan BLU Transjakarta, jumlah kecelakaan pada Januari sebanyak 4 kasus, lalu bertambah 8 kasus pada Februari, 12 kasus pada Maret,10 kasus selama April, 11 kasus pada Mei, dan 9 kali selama Juni. BLU Transjakarta juga mencatat korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalur transjakarta selamaJanuari-Juni mencapai 11 orang. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2017 semester pertama, kasus kecelakaan di jalur ini mencapai 66 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 8orang.

B. Jenis-jenis Pelanggaran Dapat diidentifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi sejak dioperasikannya Transjakarta Busway yaitu : 1. 2. 3. 4.

Kendaraan roda dua dan roda empat menerobos jalur busway Pengguna jalan yang menyebrang sembarangan di jalur busway Pengemudi busway yang kadang menaikkan penumpang di jalan umum Pelanggaran oleh parat yang bertugas (membuka portal kepada pengguna jalan umum) dalam hal ini dilakukan oleh oknum Sebab-sebab terjadinya pelanggaran: 1. Jalur Reguler dalam kondisi macet 2. Jalur Regular dalam keadaan rusak 3. Minimnya fasilitas untuk pejalan kaki 4. Kurangnya JPO (jembatan Penyebrangan Orang) 5. Infrastruktur jembatan penyeberangan yang terlalu panjang, jauh, dan tinggi, bahkan kadang-kadang bolong 6. Rendahnya tingkat disiplin pengendara dalam berlalu lintas 7. Kultur masyarakat yang terbiasa menyebrang tanpa mengindahkan aturan 8. Lemahnya pengawasan oleh aparat 9. Setrilisasi yang belum optimal 10. Petugas yang kurang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran 11. Penanganan Pemerintah Selama Januari sampai Oktober 2018, sudah 16 orang tewas dalam kecelakaan di jalur busway. Korban tewas pun tidak hanya para pejalan kaki, tetapi juga pengendara sepeda motor yang menerobos masuk ke dalam jalur busway. Polda Metro Jaya mengklaim telah mengerahkan ratusan personel untuk mengawasi titiktitik rawan kecelakaan di jalur busway. Namun, kecelakaan tetap tak dapat dihindari. “Kami sudah tempatkan 206 personel di titik-titik rawan. Tapi, kan, tidak selamanya petugas kami ada di situ. Sudah ada rambu juga tidak dipedulikan pengendara,” kata Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Latif Usman, Kamis (13/10/2018) di Mapolda Metro Jaya. Latif mengatakan, kecelakaan paling banyak terjadi di Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas). Hal ini dikarenakan banyak putaran balik di jalur itu sehingga banyak kendaraan yang bersenggolan dengan bus transjakarta. Jarak jembatan penyeberangan orang antara satu dan lainnya juga berjauhan sehingga banyak pejalan kaki yang memilih jalan pintas untuk menyeberang jalan. “Ini bukan berarti jadi alasan untuk pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat. Yang paling penting adalah kesadaran yang sekarang sangat rendah,” kata Latif. Kecelakaan serupa juga kerap terjadi di Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit). Di koridor ini, banyak pengendara sepeda motor yang tidak memanfaatkan jalur khusus sepeda motor di sepanjang Jalan MT Haryono. “Pemotor itu harusnya ada di kiri. Kenapa? Ini untuk

mengurangi risiko kecelakaan motor yang sangat rentan, lagi pula dengan ambil jalur kiri akan lebih lancar tidak semrawut,” kata Latif. Tetapi, lagi-lagi kesadaran masyarakat yang terbilang rendah. Para pemotor masih mengambil jalur mobil hingga jalur busway. Polisi sempat meletakkan traffic cone atau pembatas jalan untuk memisahkan jalur. Tindakan ini, kata Latif, cukup efektif mengurangi pelanggaran marka busway. Namun, begitu pembatas jalan itu disingkirkan, para pengendara motor kembali nyelonong ke jalur transjakarta. Latif mengakui, tingginya volume sepeda motor tidak sebanding dengan prasarana jalan yang memadai. Jalur khusus motor di Jalan MT Haryono, misalnya, hanya memiliki lebar 3 meter. Pada jam-jam sibuk seperti pukul 06.00-08.00, jalur kiri terbilang padat. Pengendara mobil juga turut memakan badan jalan yang dikhususkan sepeda motor. Belum lagi pengendara sepeda motor harus berbagi dengan bus-bus yang hendak menurunkan penumpang di lajur kiri. “Memang sarana itu terbatas. Namun, cobalah manfaatkan semaksimal mungkin yang ada sekarang. Kami meminta sepeda motor untuk ambil jalur kiri agar kecelakaan tidak terulang lagi,” saran Latif. Ia mengatakan, solusi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah meninggikan separator jalur busway. Hal ini diyakini dapat mengurangi niat pengendara kendaraan pribadi untuk menerabas jalur busway. C. Solusi Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi masalah ini, yaitu dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sterilisasi jalur Transjakarta. Beberapa personil diturunkan untuk berjaga di jalur-jalur Transjakarta yang dinilai banyak terjadi pelanggaran. Akan tetapi, metode ini kurang efektif dan kurang efisien. Masih banyak pelanggaran yang terjadi namun terlepas dari itu tetap harus ada upaya yang berkelanjutan menanggulangi permasalahan ini. Berikut ini adalah beberapa solusi untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran yang melibatkan Transjakarta Busway: 1. Meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas (intern) 2. Pembenahan infrastruktur jembatan penyebrangan orang 3. Pembenahan infrastruktur jalan umum 4. Peninggian separator busway untuk memperbaiki tingkat sterilisasi jalur 5. Penyemprotan Pylox kepada pelanggar 6. Gerbang otomatis untuk membuka dam menutup portal saat busway lewat 7. Sanksi yang tegas dan konsisten kepada setiap pelanggar baik itu pengemudi Transjakarta maupun pengguna jalan umum yang melanggar 8. Meningkatkan pengawasan oleh aparat yang berkesinambungan

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Transjakarta atau umum disebut Busway adalah sebuah sistem transportasi bus cepat atau Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia. Sistem ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain (Kolombia, Jepang, Australia), namun Jakarta memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. Transjakarta Busway dapat me-monitoring dan mengevaluasi perencanaan yang sedang atau sudah diimplementasikan. Namun, permasalahan muncul ketika keberadaan jalur busway tertentu justru menimbulkan kemacetan ataupun pelanggaran lalu lintas pada jalur Transjakarta yang kerap menyebabkan kecelakaan. Dapat diidentifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi sejak dioperasikannya Transjakarta Busway yaitu : Kendaraan roda dua dan roda empat menerobos jalur busway, Pengguna jalan yang menyebrang sembarangan di jalur busway dll. sebab-sebab terjadinya pelanggaran yang melibatkan Transjakarta Busway yaitu: Jalur Reguler dalam kondisi macet, Jalur Regular dalam keadaan rusak, Minimnya fasilitas untuk pejalan kaki, Kurangnya JPO (jembatan Penyebrangan Orang) dll. Adapun beberapa solusi untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran yang melibatkan Transjakarta Busway diantaranya: Meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas (intern), Pembenahan infrastruktur jembatan penyebrangan orang, Pembenahan infrastruktur jalan umum, Peninggian separator busway untuk memperbaiki tingkat sterilisasi jalur, Penyemprotan Pylox kepada pelanggar, Gerbang otomatis untuk membuka dam menutup portal saat busway lewat, Sanksi yang tegas dan konsisten kepada setiap pelanggar baik itu pengemudi Transjakarta maupun pengguna jalan umum yang melanggar, Meningkatkan pengawasan oleh aparat yang berkesinambungan

B. Saran Agar dapat tercipta suatu kondisi transportasi umum (khususnya di Jakarta) yang lebih baik, maka diharapkan agar pihak perumus kebijakan atau perencanaan, yang di dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, melakukan “interaksi” atau penelitian terhadap masyarakat atau kondisi lingkungan setempat, sebelum menentukan lokasi-lokasi mana saja yang akan dibangun jalur busway. Sebab, jika pada kenyataannya pembangunan jalur busway tersebut tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, maka hal tersebut justru akan memunculkan masalah baru (misalnya kecelakaan) daripada menyelesaikan masalah yang sudah ada. Berikutnya, bagi pihak Transjakarta Busway, diharapkan agar Transjakarta Busway dapat “berkolaborasi” dengan komunitas-komunitas pengguna busway, terutama dalam “mengkampanyekan” pentingnya nilai-nilai ketertiban lalu lintas (dan juga pentingnya keberadaan busway sebagai tranportasi umum) kepada masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Jakarta secara khusus, agar masyarakat tersebut dapat menerima keberadaan

serta segala kelebihan dan kekurangan Transjakarta Busway. Ini disebabkan karena posisi Transjakarta Busway sebagai “eksekutor”, sehingga meskipun mereka tidak dapat secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan, mereka tetap dapat melakukan kiat-kiat yang sekiranya dapat menjaga nama baik Transjakarta Busway (memberi pelatihan yang “ketat” terhadap pramudi, dan lain-lain) dan juga mempertahankan visi dan misi yang dimiliki oleh Transjakarta Busway. Terakhir, diharapkan juga adanya ketegasan dari aparat-aparat keamanan, seperti kepolisian, agar dapat “meringankan” tugas Transjakarta Busway dalam hal monitoring. Ketegasan dari aparat-aparat keamanan tersebut juga ditujukan agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jakarta secara khusus, dapat menjadi pribadi yang disiplin, tertib, dan sadar akan kepentingan-kepentingan umum, sehingga jumlah kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas dapat berkurang secara perlahan tapi pasti.