Tugas Kebijakan Tambang.docx

Tugas Kebijakan Tambang

1. Hirarki peraturan perundang undangan perlu dipahami dilaksanakan a. Sebutkan hirarki peraturan perundang undangan tersebut. b. Dampak apa yang dapat terjadi bila hirarki perundang undangan tidak dipatuhi dan beri contoh. Jawaban a. Hirarki perundang undangan tersebut adalah: - Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 - Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat - Undang undang (UU) / Perpu Adalah peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden - Peraturan pemerintah (PP) Adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya - Peraturan presiden (Perpres) Adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah - Peraturan daerah (Perda) Adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur - Peraturan desa Adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan Bupati/walikota Disebut hirarki karena peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. b. Dampak yang akan terjadi bila hirarki perundang undangan tidak dipatuhi - Ketimpangan hukum yang harus dipatuhi - Pencabutan sementara IUP atau IUPK 2. Asas dan tujuan pertambangan minerba adalah a. Manfaat, keadilan dan kesinambungan - Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility). Konsep utility yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (the greatest happiness principle).

-

Keadilan Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksaaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daearah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun, demikian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor. c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas - Partisipatif Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Ujud peran serta masyarakat, yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat menjadi pengusaha maupun distributor. - Transparansi Asas transparansi, yaitu asa bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya. - Akuntabilitas Asas akuntabilitas, yaitu setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat degan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar 1 %, maka penggunaan uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hal ini adalah DPRD, baik kebupaten/kota maupun provinsi. d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang Jelaskan keempat hal tersebut diatas.

3. Wilayah pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan penambangan, jelaskan apa yang dimaksud sebagai bagian dari tata ruang nasional. Jawaban Undang undang dasar pada pasal 33 telah memberikan implikasi bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negera harus mengetahui potensi atau sumber kekayaaan buminya yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan ruang diatasnya termasuk perut bumi itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan optimalisasi sumber kekayaan buminya yang terkandung pada semua wilyah tersebut untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang diberbagai tempat di indonesia sering menimbulkan konflik dalam hal penggunaan lahan, oleh karena bahan tambang umumnya terdapat didalam tanah yang pemanfaatannya sering dengan cara mengupas lapisan tanah yang ada diatasnya. Hal lainnya yang menjadi konflik dalam penggunaan lahan adalah wilayah pertambangan yang belum dialokasikan ruangnya dalam rencana tata ruang wilayah. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang mengatur tentang arahan pengembangan dan pengamana potensi pertambangan nasional agar pemanfaatan bahan tambang untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945 dapat tercapai. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional (RTWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang dan wilayah negara terdiri atas struktur ruang dan pola ruang mempunyai tujuan mewujudkan antara lain: a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan b. Keterpaduan - RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten/kota - Pemanfaatan ruang darat, laut, - Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota c. Pemanfaatan sumberdaya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat d. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor e. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional Disamping itu RTRWN telah mengatur peruntukan pertambangan sebagai berikut: a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya dengan penetapan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan b. Kebijakan dan strategi perkembangan wawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam strategis dengan penetapan kawasan strategis nasional dengan basis ekonomi pertambangan c. Indikasi program utama kawasan andalan pertambangan dan kawasan strategis nasional berbasis pertambangan d. Arahan pengendalian kawasan andalan pertambangan 4. Wilayah pertambangan (WP) dibagi menjadi WUP, WPR dan WPN. Jelaskan pendapat saudara hubungan ketiga wilayah tersebut, mana yang lebih menjadi perhatian (yang mana sebaiknya pertama kali ditentukan) Usaha pertambangan dilakukan dalam wilayah pertambang (WP), yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/batubara dan tidak terikat dengan batas administrasi

pemerintah yanhg merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. WP menjadi landasan bagi penetapan kegiatan penambangan. WP terdiri atas: a. WUP (wilayah usaha pertambangan) Adalah bagian dari WP yang memiliki ketersedian data, potensi dan/ data informasi geologi. Satu WUP terdiri dari satu atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan dalam 1 wilayah kabupaten/kota Kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUP dalam satu WUP sebagai berikut: 1. Letak geografis 2. Kaidah konservasi 3. Daya dukung lingkungan 4. Optimlisasi sumberdaya mineral atau batubara 5. Tingkat kepadatan penduduk b. WPR (wilayah pertambangan rakyat) Adalah bagian dari WP tempat dilakukanya kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati atau walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai atau diantara tepi sungai b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya 15 tahun c. WPN (wilayah pertambangan negara) Adalah bagian dari wp yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan konservasi jangka panjang menjaga keseimbangan konservasi lingkungan Hubungan ketiga wilayah tersebut menurut pendapat saya adalah didalam WP itu terdapat penyiapan/persiapan dan penetapan. Dimana WUP, WPR dan WPN ini termasuk dalam penetapan WP. WUP terlebih dahulu ditetapkan kan karena merupakan wilayah yang memiliki banyak pembagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) seperti WUP logam, WUP batubara, WUP mineral non logam, WUP batuan, WUP radioaktif. Untuk itu maka diperlukan penetapan akan hal ini terlebih dahulu. Hubungannya dengan WPR adalah karena WPR ini skala kecil (wilayah kecil, cadangan kecil, kadar tidak terlalu tinggi) dimana untuk perusahan besar akan memakan banyak cost untuk melakukan penambangan maka diberikan wilayahnya kepada rakyat agar dapat dimaksimalkan

penambangan sumberdaya alam yang terdapat diwilayah tersebut. WPN seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah pencadangan strategis pemerintah terhadap komoditi bahan tambang jadi ini berkaitan denga WUP dan WPR. Mengenai mana yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah WUP karena WUP ini merupakan Pembagian Golongan jenis bahan tambang dimana untuk mendapatkannya harus dilakukan lelang. Selajutnya baru ditetapkan WPR untuk memberdayakan sumberdaya alam yang tidak terlalu besar jumlahnya. Barulah setelah WUP dan WPR ditetapkan WPN dapat direncanakan sebagai strategi pencadangan terhadap bahan galian tambang. 5. Mengapa penggunaan hak atas tanah sering menjadi perdebatan dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Jawaban Hal ini terjadi karena pemegang wilayah pertambangan itu tumpang tindih disebabkan wilayah pertambangan ini terbagi atas wilayah pertambangan eksplorasi dan eksplotasi,dimana untuk wilayah eksplorasi ini sangat luas. Dengan banyaknya pemegang wilayah pertambangan ini terkadang pembagian wilayah pertambangan ini dari pemerintah terkadang masuk ke wilayah pertambangan lain yang sebelumnya telah diberikan kepada pemegang wilayah pertambangan lain. Dan juga terkadang masyarakat sekitar tambang yang melanggar batas radius tidak boleh ada rumah disekitar radius tambang tertentu tetapi tetap membuat pemukiman yang akhirnya menimbulkan konflik karena permasalahan lingkungan seperti kualitas air yang menurun, debu akibat aktivitas penambangan dan rumah mereka yang retak akibat getaran aktivitas peledakan tambang 6. Mengapa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat disekitar WIUP dan WIUPK penting menjadi perhatian setiap pemegang UIP dan IUPK jelaskan Jawaban Karena tujuan utama dari adanya pertambangan menurut undang undang 1945 adalah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi untuk masyarakat yang ada disekitar WIUP atau WIUPK adalah hal utama yang harus diperhatikan pemegang UIP atau UIPK karana merakalah yang terkena dampak dari aktivitas penambangan yang dimiliki pemegang kuasa pertambangan tersebut. Dan juga daerah tersebut adalah tempat mereka yang diambil kekayaan alamnya dimana masyarakat sekitarnya lah yang harus utama merasakan keuntungan dengan adanya penambangan tersebut dengan adanya CSR untuk masyarakat disekitar wilayah tersebut. Dan juga harus memerhatikan atau melatih masyarakat didaerah tersebut agar nantinya dapat mandiri setelah pertambangan di wilyaha tersebut ditutup dan mereka tetap mampu untuk mendapatkan/mempertahankan kesejahteraan hidup mereka setelah tidak beroperasinya tambang yang berada diwilayah mereka. 7. Peningkatan nilai tambah untuk minerba merupakan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK. a. Jelaskan mengapa peningkatan nilai tambah tersebut menjadi penting b. Jelaskan bentuk nilai tambah apa yang perlu dilakukan untuk batubara Jawaban

a. Peningkatan nilai tambah ini penting karena kuantitas ekspor minerba ini sangat besar namun nilai ekspornya tidak termasuk unggulan. Dari pada itu diwajibkan melakukan peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu oleh pemegang IUP barulah mereka dapat menjual bahan galian tamnbang tersebut. Hal ini juga bagian dari tujuan untuk kesejahteraan rakyat karena keuntungan yang akan didapatkan negara bertambah b. Peningkatan nilai tambah batubara - Coal washing Yaitu pencucian batubara dimana batubara dicuci untuk mengurangi pengotor yang terdapat pada batubara tersebut - Coal preparation Yaitu menghancurkan batubara sampai keukura yang sesuai dengan spesifikasi permintaan pasar - Blending Yaitu pencampuran batubara kualitas tinggi dengan batubara kualitas rendah untuk mencapai spesifikasi tertentu agar batubara tersebut dapat memenuhi spesifikasi yang diminta - Kokas Kokas terbuat dari batubara peringkat rendah. Kokas ini dapat digunakan unduk industri skala kecil maupun skala besar - Gasifikasi batubara Gasifikasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan barubara kualitas rendah untuk dijadikan bahan bakar sebagai kebutuhan akan gas

8. Bandingkan bagaimana cara mendapatkan WIUP dengan WIUPK. A. Cara mendapatkan WIUP Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan lelang. Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan: a. administratif b. teknis c. finansial. a. Persyaratan administratif : - badan usaha paling sedikit meliputi: 1. formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 2. profil badan usaha 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. nomor pokok wajib pajak - koperasi, paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 2. profil koperasi 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. nomor pokok wajib pajak - orang perseorangan paling sedikit meliputi: 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 2. kartu tanda penduduk 3. nomor pokok wajib pajak. - perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi: 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang 2. profil perusahaan 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan 4. nomor pokok wajib pajak. b. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi: 1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan 2. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun 3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi. c. Persyaratan finansial meliputi: 1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik 2. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir 3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang. Prosedur lelang meliputi tahap: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

pengumuman prakualifikasi pengambilan dokumen prakualifikasi pemasukan dokumen prakualifikasi evaluasi prakualifikasi klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi penetapan hasil prakualifikasi pengumuman hasil prakualifikasi undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi pengambilan dokumen lelang penjelasan lelang pemasukan penawaran harga pembukaan sampul

m. penetapan peringkat n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. B. Pemberian WIUPK Pemberian WIUPK harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Dalam hal peminat hanya ada 1 BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang. Pemenang lelang dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang. Pemenang lelang kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Persyaratan IUPK harus memenuhi: a. persyaratan administratif b. persyaratan teknis c. persyaratan lingkungan d. persyaratan finansial. a. Persyaratan administratif meliputi: - untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas: 1. surat permohonan 2. profil badan usaha 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. nomor pokok wajib pajak 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham 6. surat keterangan domisili - untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK 1. surat permohonan 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham 3. surat keterangan domisili b. Persyaratan teknis meliputi: 1. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun 2. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun 3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. c. Persyaratan lingkungan meliputi: - untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Persyaratan finansial meliputi: - IUPK Eksplorasi: 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran - IUPK Operasi Produksi: 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Prosedur lelang meliputi tahap: a. pengumuman prakualifikasi b. pengambilan dokumen prakualifikasi c. pemasukan dokumen prakualifikasi d. evaluasi prakualifikasi e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi f. penetapan hasil prakualifikasi; g. pengumuman hasil prakualifikasi h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi i. pengambilan dokumen lelang j. penjelasan lelang; k. pemasukan penawaran harga k. pembukaan sampul l. penetapan peringkat m. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis n. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

9. Disuatu lokasi (X) ditetapkan sebagai WUP terdapat dua jenis bjih yang keterdapatannya bersamaan, disamping ini ada bahan galian lain yaitu kaolin yang juga potensial untuk ditambang. - Bagaimana cara mendapatkan IUP untuk ketiga jenis bahan galian tersebut, jelaskan Jawanan . Mengurus iup untuk jenis bijih yang terdapatpada wilayah tambang tersebut. Jadi ada 3 iup yang harus diurus tetapi yang paling penting harus iup untuk bijih yang mempunyai nilai paling besar baru bijih yang tidak terlalu besar nilainya karena dihitung mineral ikutan tetapi tetap harus di urus iupnya. Untuk iupnya sendiri adalah iupk (khusus) karena logam Untuk bahan galian kaolin harus mengurus iup baru karena berbeda iup untuk kaolin dan iup logam 10. Mengapa dalam kegiatan usaha pertambangan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan minerba. Pembinaan: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi c. pendidikan dan pelatihan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertarnbangan di bidang mineral dan batubara Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan meliputi: a. pedoman tata laksana Pedoman tata laksana paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota b. pedoman pelaksanaan Pedoman pelaksanaan paling sedikit meliputi: 1. pedoman teknis pertambangan 2. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan 3. pedoman penyusunan rencana ke rja dan anggaran biaya 4. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/ atau bahan pendukung pertambangan 5. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan 6. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang 7. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertarnbangan 8. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang 9. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan 10. pedoman penpsunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 11. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Pengawasan Pengawasan perlu dilakukan agar pemegang WIUP atau WIUPK melaksanakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati dan melakakuan fungsi kontrol terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung. Apabilatidak sesuai atau melanggar mka dapat dikenakan sangsi berupa denda atau pencabutan sementara iup atau iupk 11. Konsep tentang pengelolaan pertambangan yang baik dan benar pada dasarnya berisikan a. Peraturan perundangan atau perizinan b. Teknis pertambangan c. K3 d. Lindungan lingkungan pertambangan e. Peningatan nilai tambah f. Standarisasi pertambangan g. Perencanaan penutupan tambang

Jelaskan ketujuh hal tersebut diatas dan hubungkan dengan UU No 4 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah atau peraturan mentri yang ada Jawaban a. Peraturan perudangan dan perizinan Kegiatan pertambangan yang mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku didaerah atau Negara tempat aktivitas pertambangan tersebut dilaksanakan. Dalam praktik pertambangan yang baik harus sinkron antara kepentingan pembuat regulasi dan kepentingan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan kejelasan mengenai peraturan dan kebijakan pertambangan pada satu sisi, sementara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) harus menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku ditempat tersebut pada sisi lain.

b. Teknik pertambangan Pada prinsipnya, teknik pertambangan yang baik dapat dilakukan apabila didalam aktiita pertambangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

Eksplorasi harus dilakukan secara baik, benar, dan memadai.



Perhitungan cadangan layak tam,bang harus ditetapkan dengan baik (tingkat akurasi tinggi)



Studi geohidrologi, geoteknik dan metalurgi harus dilakukan secara baik dan benar.



Studi kelayakan yang komperhensif dengan didukung data yang cukup, perlu didukung dengan baik termasu studi lingkungannya.



Teknik dan sistem tambang serta proses pengelolaan atau pemurnian harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik.



Teknik konstruksi dan pemilihan peralatan harus tepat guna.



Sistem pengangkutan bahan tambang harus tept guna.



Sistem pengangkutan bahan tambang harus terencana baik, termasuk pemilihan alat angkut dan alat berat lainnya.



Produksi

hendaknya

disesuaikan

dengan

jumlah

ketersediaan

cadangan

dan

spesifikasinya. 

Program pasca tambang harus terencana dengan baik sebelum seluruh aktifitas dihentikan. Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi lahan.

c. K3 Praktik pertambangan yang baik sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban meliputi pembinaan, pelatihan atau pendidikan, dan melakukan control terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan regulasi dan pengguanaan alat-alat perlindungan diri, agar terhindar dari kecelakaan yang sering terjadi pada saat kerja. d. Lindungan lingkungan pertambangan Lingkungan aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan. Tidak bisa seratus persen dihindari, dalam eksplrasi, perencanaan, dan design produksi, pemilihan metode an teknologi, penempatan-penempatan bangunan pendukung pengelolaan tailing, reklamasi dan pasca eksploitasi hendaknya benar-benar memperhatikan aspek lingkungan. e. Peningkatan nilai tambah Berdasarkan pasal 103-104 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba, para pelaku usaha (pemegang Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah tersebut dapat meningkatkan nilai jual bahan galian tersebut hingga 10 – 14 kali dari bahan mentah melalui smelting. Keuntungan peningkatan nilai tambah yaitu : 

Nilai tambah pendapatan rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,



Nilai tambah surplus usaha untuk menarik minat investor menanamkan modal,



Nilai tambah pendapatan pajak untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal bagi pemerintah pusat dan daerah (APBD),



Nilai tambah tenaga kerja untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

f. Standarisasi pertambangan Memasuki era perdagangan global, pelaku usaha dituntut untuk memiliki daya kompetitif tinggi(kinerja,harga,mutu dan jaminan produk), dengan mengikuti standar dan aturan negara tujuan ekspor/impor. Kecenderungan dunia menuju satu pasar, satu standar, satu sistem penilaian kesesuaian serta transparasi dalam pemberlakuan peraturan teknis akan mewujudkan persaingan yang sehat dan tidak ada diskriminatif terhadap produk yang beredar di pasar.

Tujuan standarisasi pertambangan : Meningkatkan efisiensi, perlindungan konsumen, tenaga kerja dan masyarakat lain baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan standarisasi di lingkungan pertambangan umum berkembang sesuai sistem standarisasi nasional yang berlaku. Hal ini terlihat dengan telah lengkapnya komponen standarisasi yang selama ini merupakan kegiatan rutin unit teknis. Oleh sebab itu, program yang perlakukan saat ini adalah pengembangan kegiatan yang selaras dengan perkembangan standarisasi secara nasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu sebagai bagian dari perangkat yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan standarisasi dilingkungan departemen energi dan sumber daya mineral. Dengan terbitnya PP No. 102/2000 yang akan segera diangkat menjadi Undang – undang maka departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral terus merumuskan kebijakan baru dibidang standarisasi pertambangan serta selaras dengan kebijakan standarisasi secara nasional. Dengan berlakunya UU No. 13/ 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan , maka seluruh komponen industri dan jasa berkewajiban meningkatkan kompetensi profesi tenaga kerjanya agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk itu menjadi kewajiban dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mneral dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk merumuskan kebijakan yang terkait sehingga dalam penerapannya berjalan secara optimal. g. Perencanaan penutupan tambang Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local diseluruh wilayah penambangan. Kegiatan pertambangan bersifat proyek, jadi ada jangka waktu perrhitungan yang jelas, maka pasca tambang diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan pada social dan lingkungan sekitar tambang. Beberapa prinsip dalam perencanaan dan pelaksanaan pasca tambang yang harus menjadi perhatian antara lain :  Perlu adanya transparansi, komunikasi yang terbuka, komitmen, dukungan dan partisipasi

yang ber-asal dari seluruh stake holders (pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis).  Perencanaan dan pelaksanaannya harus sejalan dengan ketentuan dan standard yang berlaku.  Rencana pasca tambang harus dapat diterima oleh seluruh stake holders dan sesuai dengan

keinginan publik.  Pelaksanaan harus mempunyai target terjaminnya keselamatan lahan ex tambang,

terpeliharanya

lingkungan dan lahan ex tambang dapat pergunakan kembali untuk kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat.  Pelaku kegiatan harus dapat mempertanggung-jawabkan dari aspek teknik dan sosio-

ekonomi.  Pelaksanaan kegiatan pasca tambang harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.  Secara teknis dan ekonomis, pelaksanaan pasca tambang dapat dilaksanakan.  Ditangani oleh sumber daya manusia yang profesional dan paham.  Program pasca tambang harus dipantau secara kontinyu dan segera direvisi jika terjadi

perubahan.  Program hendaknya bersifat adaptatif terhadap adanya perubahan kondisi.  Harus ada kriteria yang jelas terhadap tingkat keberhasilan secara kuantitatif.  Jaminan pasca tambang perlu ada dalam jumlah yang memadai.