Tugas Kebijakan Tambang.docx

Nama NIM Prodi Mata Kuliah

: : C.16312010 : Teknik Pertambangan/Tk.3 : Kebijakan Pertambangan

PERBANDINGAN UU NO. 11 TAHUN 1967 VS UU NO. 4 TAHUN 2009 UU NO. 11 TAHUN 1967 UU NO. 4 TAHUN 2009 37 PASAL & 12 BAB 175 PASAL & 26 BAB KANDUNGAN TAMBANG Segala bahan galian ( unsusr-unsur Lebih spesifik mineral dan batubara kimia mineral-mineral bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batubatu mulia yang merupakan endapanendapan alam) GOLONGAN BAHAN TAMBANG a. Golongan bahan galian strategis a. Mineral radioaktif b. Golongan bahan galian vital b. Mineral logam c. Golongan bahan galian non c. Mineral bukan logam dan strategis dan non vital batuan d. Batubara PENGUASAAN PERTAMBANGAN  Dikusai Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau Pemerintah pemerintah daerah  Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR menetapkan kebujakan untuk kepentingan dalam negri KEWENANGAN PENGELOLA a. Bahan galian golongan  Bupati/Walikota apabila wilayah strategis dan vital oleh Mentri Izin Usaha Pertambangan b. Bahan galian Golongan Vital (WIUP) berada dalam satu dan Non strategis-Non vital oleh wilayah Kbupaten / Kota pemerintah daerah tingkat 1  Gubernur apabila WIUP berada pada lintas Wilayah Kab/Kota  Mentri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi PENGAWASAN Terpusat kepada Mentri Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang IUP dan IUPK dilakukan oleh Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya, sedangkan untuk IPR merupakan tugas Bupati/Walikota PENGGUNAAN LAHAN Dalam penggunaan lahan dilakukan Pembatsan tanah yang dapat

pembatsan tanah yang dapat diusahakan

diusahakn dan sebelum memasuki tahap oprasi produksi pemegang IUP/IUPK wajib menyelesaikan atsa tanah dengan pemegang ha katas tanah WILAYAH PERTAMBANGAN Tidak teratur secara jelas. Hanya a. WUP (WIilayah Usaha disebutkan tidak meliputi : tempatPert6ambangan) tempat kuburan, tempat-tempat yang di b. WPR (Wilayah Pertambangan anggap suci, pekrjaan-pekerjaan Rakyat) umum, misalnya jalan-jalan umum, c. WPN ( Wilayah Pencadangan jalan-jalan kereta api, saluran air listrik, Negara ) gas dan sebagainya. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain, bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik. BENTUK PERIZINAN  Kuasa pertambangan ( KP )  Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Surat izin Peratambangan Daerah  IZIN Pertambangan Rakyat (IPR)  Surat izin pertambangan rakyat (  Izin Pertambangan Khusus (IUPK) SIPR ) a. IUP ( Izin Usaha  Kontrak karya / Perjanjian karya Pertambangan ) diberikan pengusahaan Pertambangan pada badan usaha, koprasi Batubara ( PKP2B ) dan perseorangan ( pasal 38)  Investor domestic ( KP, SIPD, b. IPR Izin pertambangan rakyat PKP2B diberikan pada penduduk  Investor asing ( KK, PKP2B ) setempat, naik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi (pasal 67) dengan luas terperinci (pasal 68) c. IUPK (Izin usaha pertambangan khusus ) diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMD dan BUMD mendapat prioritas (pasal 75) PELAKSANA USAHA PERTAMBANGAN a. Instansi pemerintah yang di tunjuk a. Pemegang IUP atau IUPK oleh mentri b. BADAN Usaha b. Perusahaan Negara c. Koprasi c. Perusahaan daerah d. Perseorangan dengan kualifikasi d. Perusahaan dengan modal yang telah di tetapkan oleh bersama antara negara dan kualifikasi menteri daerah e. Koperasi f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang di maksud dalam (pasal 12 ayat (1) g. Perusahaan dengan modal

h.      

   

1.

bersama antara Negara dan atau daerah dengan koprasi atau perseorangan swasta yang memenuhi syrat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Pertambangan rakyat TAHAPAN USAHA PERTAMBANGAN 1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan : Pengyelidikan umum  Penyelidikan umum Eksplorasi  Eksplorasi Ekploitasi  Studi kelayakan Pengolahan dan pemurnian 2. IUP oprasinal produksi meliputi Pengangkutan kegiatan : Penjualan  Kontruksi  Penambangan  Pengolahan dan pemurnian  Serta pengangkutan dan penjualan PERIZINAN USAHA  Lelang untuk mineral logam dan Permohonan batubara  Permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan bantuan perijinan JANGKA WAKTU PERIZINAN KP/KK/PKP2B Penyelidikan  IUP Ekplorasi mineral logam (8 umum (1+1 tahun) tahun) terdiri dari penyelidikan KP/KK/PKP2B Eksplorasi (3 umum ( 1 tahun ), eksplorasi (3 tahun +2x1 tahun ) tahun + 2x1 tahun ) dan studi KK/KP/PKP2B Studi kelayakan kelayakan (1+1 tahun) (1+1 tahun )  IUP Eksplorasi batubara (7 tahun ) KK/PKP2B Oprasi terdiri dari penyelidikan umum ( produksi/Eksploitasi Termasuk tahun ) eksplorasi (2 tahun + 2x1 pengolahan dan pemurnian serta tahun) dan studi kelayakan (2tahun) pemasaran (30 tahun + 2 x 10  IUP Oprasi produksi mineral dan tahun ) batubara (20 tahun + 2x10 tahun) terdiri dari kontruksi (3 tahun) dan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan (20 tahun) HAK DAN KEWAJIBAN Keuangan : 1. Keuangan : membayar pendapatan a. KP, sesuai peraturan Negara dan daerah : pajak PNBP, perundang-undangan yang iuran ( pasal 128 -133) berlaku 2. Lingkungan, meliputi: b. KK/PKP2B, tetap pada saat a. Good mining practices pasal 95 kontrak di tanda tangani b. Reklamsi pasca tambang dan 1. Lingkungan konservasi yang telah 2. Nilai tambah ( hanya di atur direncanakan beserta dan yang dlam kontrak ) disediakan pasal 96-100 3. Pemanfaatan tenaga kerja 3. Pemegang IUP oprasi produksi setempat wajib melakukan pengolahan dan

4. 5.

Kemitraan pengusah local Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

4. 5.

6.

7.

pemurnian hasil tambang di dalam negri untuk nilai tambah pasal 103104 Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat pasal 106 Saat tahap oprasi produksi wajib mengikutsertakan pengusah local pasal 107 Menyusun program pengembamgan dan pemberdayaan masyarakat pasal 108 Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan local dan atau nasional seperti konsultasi dan perncanaan pasal 124

DIVESTASI Setelah 5 tahun berproduksi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang Tidak diatur sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divetasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah badan usaha milik Negara, dan badan usaha swasta nasinal. SANKSI  Ketentuan pidana diatur tetapi  Sanksi administrative yang aturan tersebut sudah tidak sesuai mencakup cukup keras kepada lagi dengan situasi dan kondisi saat pemegang IUP,IUPR atau IUPK ini. Hukuman penjara selamajika melakukan pelangaran berupa lamanya enam tahun dan dengan : peringatan tertulis,penghentian denda setinggi tinggianya lima ratus sementara sebagian atau seluruh ribu rupiah. Sanksi pidana kegiatan eksplorasi atau oprasi, lingkungan sangat sedikit pasal produksi dan aatau pencabutan 31,32,33 IUP, IPR, atau IUPK pasal 151, 152  Tidak ada sanksi pidana terhadap  Pidana penjara paling lam 10 pemeberi/penerbit izin tahun dan denda banyak 10 miliyar pasal 158, 159, 160 KELEBIHAN UU NO. 4 TAHUN 2009 KELEMAHAN UU NO. 4 TAHUN 2009 1. Ditiadakannya sistem kontrak karya, 1. UU ini tidak mengatur secara tegas dan eksplisit perihal kewajiban maka pemerintah menjadi pihak memasok kebutuhan dalam negeri yang memberi ijin kepada pelaku (Domestic Market Obligation/DMO). usaha di industri pertambangan 2. UU Minerba masih belum mengatur mineral dan batubara. secara jelas mengenai divestasi. 2. Undang-undang ini telah mengatur 3. Tidak jelas dan tegasnya jumlah dan memperhatikan masalah besaran sesungguhnya penerimaan Negara dari pajak dan non pajak. mengenai pengelolaan dan 4. Kewenangan pemberian IUP pelestarian lingkungan akibat diberikan kepada pemerintah kegiatan eksplorasi. daerah, namun belum disertai 3. Telah diatur distribusi kewenangan

4.

5.

6.

7.

8.

9.

yang jelas antara penyelenggaraan kebijakan pertambangan umum. Adanya kepastian hukum pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran usaha pertambangan. Pemerintah menetatpkan prioritas nasional seperti Domestic Market Obligation (DMO), nilai tambah hasil tambang, divestasi, dan lain-lain. Telah diatur mekanisme pengusahaan mulai dari sistem pelelangan, luas wilayah, jangka waktu, dan lain-lain. Hak-hak masyarakat telah dilindungi mulai dari kewajiban pengembangan masyarakat dan pelindungan lingkungan di sekitar tambang. UU minerba juga mengakomodasi kepentingan daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas wilayah, dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Terdapat pasal yang mengatur tentang batasan wilayah maksimal operasi pertambangan.

dengan kerangka acuan strategi kebijakan pertambangan nasional yang jelas. 5. UU Minerba juga tidak mampu mengintervensi dan memperbaiki kontrak-kontrak pertambangan yang telah ada sebelumnya. 6. UU Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum. 7. Tidak diakuinya Hak Veto rakyat dan tidak adanya perlindungan masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan usaha pertambangan. 8. Terancamnya kawasan hutan lindung dan hutan adat karena adanya alih fungsi hutan setelah ada izin dari pemerintah. 9. Adanya kontradiktif dengan UU Lingkungan Hidup yang mengakui legal standing organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan. 10. Beberapa pasal yang dinilai tidak memperhatikan masyarakat yang justru terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan 11. Kurangnya Transparansi & akuntabilitas.