Tugas Dokumentasi Pak Suhai.docx

MAKALAH DOKUMENTASI

KELOMPOK 3 Lokal 1B Fini andrika

(183110214)

Heksa nadianda putri

(183110215)

Masya fadilla

(183110220)

Nadila

(183110223)

Revina agustina

(183110230)

Serli yusuf

(183110233)

Taufal hidayat

(183110236)

Widya putri oktaviani

(83110238)

Yesi sepriani

(83110239)

Dosen Pembimbing Ns.Suhaimi,S,Kep.M.Kep PRODI D III KEPERAWATAN PADANG POLTEKES KEMENKES RI PADANG 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah dokumentasi. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai hubungan etika dengan moral, norma dan nilai. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga

makalah

sederhana

ini

dapat

dipahami

bagi

siapapun

yang

membacanya.Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Padang, 13 februari 2019

DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................................… . i Daftar isi................................................................................................................… ii BAB I Pendahuluan..............................................................................................… 1.1 Latar belakang...............................................................................................…… 1.2 Rumusan masalah........................................................................................... …. 1.3 Tujuan masalah.............................................................................................…… BAB II Pembahasan.............................................................................................… 2.1 Pengertian aspek legal keperawatan ..............................................................… 2.2 aspek legal keperawatan.................................................................................… 2.3 larangan dalam melakukan praktek...............................................................… 2.4 saksi perawat

................................................................…

2.5 hak dan kewajiban seorang perawat.................................................................… 2.6 aspek etik keperawatan………………………………………………………… BAB III Penutup...................................................................................................… 3.1 Kesimpulan.....................................................................................................… 3.2 Saran...............................................................................................................… Daftar pustaka......................................................................................................…

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Aspek legal dapat didefinisikan sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan ditinjau dan hukum yang berlaku di Indonesia. Asuhan keperawatan (askep) merupakan aspek legal bagi seorang perawat walaupun format model asuhan keperawatan di berbagai rumah sakit berbeda-beda. Aspek legal dikaitkan dengan dokumentasi keperawatan merupakan bukti tertulis terhadap tindakan yang sudah dilakukan sebagai bentuk asuhan keperawatan pada pasien/keluarga/kelompok/komunitas. Pendokumentasian sangat penting dalam perawatan kesehatan saat ini. Edelstein (1990) mendefinisikan dokumentasi sebagai segala sesuatu yang ditulis atau dicetak yang dipercaya sebagai data untuk disahkan orang. Rekam medis haruslah menggambarkan secara komprehensif dari status kesehatan dan kebutuhan klien, boleh dikatakan seluruh tindakan yang diberikan untuk perawatan klien. Pendokumentasian yang baik harus menggambarkan tidak hanya kualitas dari perawatan tetapi juga data dari setiap pertanggung jawaban anggota tim kesehatan lain dalam pemberian perawatan. Dokumentasi keperawatan adalah informasi tertulis tentang status dan perkembangan kondisi kesehatan pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat (Fischbach, 1991). Aspek legal keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktek profesi perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di suatu institusi dan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) bila bekerja secara perseorangan atau berkelompok. Kewenangan itu, hanya di berikan kepada orang yang memiliki kemampuan. Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Dalam profesi kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang di atur oleh Departement Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran. Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu di serahkan kepada profesi masing-masing. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.

Tanggal 12 Mei adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia, momentum tersebut akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menganggap bahwa keberadaan Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan keperawatan dan profesi perawat. Indonesia, Laos dan Vietnam adalah tiga Negara ASEAN yang belum memiliki Undang-Undang Praktik Keperawatan. Padahal, Indonesia memproduksi tenaga perawat dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan kita tertinggal dari negara-negara Asia, terutama lemahnya regulasi praktik keperawatan, yang berdampak pada sulitnya menembus globalisasi. Perawat kita sulit memasuki dan mendapat pengakuan dari negara lain, sementara mereka akan mudah masuk ke negara kita. Sementara negara negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah memiliki Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan tahun yang lalu.Mereka siap untuk melindungi masyarakatnya dan lebih lebih lagi siap untuk menghadapi globalisasi perawat asing masuk ke negaranya dan perawatnya bekerja di negara lain. B. RUMUSAN MASALAH 1. Mengetahui apa yang di maksud dengan aspek legal keperawatan 2. Mengetahui apa yang di maksud legislasi keperawatan. 3. Bagaimana undang undang yang berkaitan dengan praktek keperawatan.

C. TUJUAN 1. Untuk mengetahui tentang aspek legal keperawatan. 2. Untuk mengetahui tentang legislasi keperawatan. 3. Untuk mengetahui aspek etika keperawatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 1.Definisi Aspek Legal Keperawatan Aspek legal keperawatan adalah aspek peraturan perawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang di atur dalam undang undang keperawatan.Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, di dasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan di tujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran. Kemampuannya untuk ikut mengatasi masalah masalah kesehatan tentu harus juga bisa di andalkan. Untuk mewujudkan keperawatan sebagai profesi yang utuh, ada beberapa syarat yang harus di penuhi. Setiap perawat harus mempunyai “body of knowledge” yang spesifik, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktek keprofesian yang di dasari motivasi altruistik, mempunyai standar kompetensi dan kode etik profesi. Para praktisi di persiapkan melalui pendidikan khusus pada jenjang pendidikan tinggi. INTERNATIONAL COUNCIL of NURSES (ICN) mengeluarkan kerangka kerja kompetensi bagi perawat yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang professional, Ethical and legal practice, bidang care provision and management dan bidang Management Development. “setiap profesi pada dasarnya memiliki tiga syarat utama yaitu kompetensi yang di peroleh melalui pelatihan yang ekstensif , komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayan penting kepada masyarakat”. Aspek legal profesi keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktek profesi. Kewenangan memiliki 2 aspek yaitu kewenangan material dan kewenangan formal. Kewenangan seseorang di peroleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian teregristasi (registered nurse) yang di sebut SURAT IJIN PERAWAT (SIP). B. Aspek legal keperawatan meliputi:

a. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang

sesuai dengan hukum. b. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. c. Membantu

menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan

mandiri. d. Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan

posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. e. Dalam keadaan darurat mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang untuk

melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang di tujukan untuk penyelamatan jiwa. f. Perawat menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang

prakteknya. g. Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan

rumah. h. Persyaratan praktek perorangan sekurang-kurangnya memenuhi: a) Tempat praktek memenuhi syarat, b) Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir

atau buku kunjungan, catatan tindakan, dan formulir rujukan. C. Larangan perawat dalam melakukan praktek : 1. Praktek di larang menjalankan praktek selain yang tercantum dalam izin

dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. 2. Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau

menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, di kecualikan dari larangan ini. 3. Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan

atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran.

4. Peringatan tertulis paling banyak dilakukan 3 kali, apabila tidak di

indahkan SIK dan SIPP dapat di cabut. 5. Sebelum SIK dan SIPP di cabut kepala dinas kesehatan terlebih dahulu

mendengar pertimbangan dari MDTK dan MP2EM. D. Sanksi seorang perawat, yaitu: 1. Pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 bulan. 2. Pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 bulan. 3. Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 tahun. 4. Penetapan pelanggaran di dasarkan pada motif pelanggaran serta situasi

setempat. E. Hak dan kewajiban seorang perawat. 1. Hak Perawat a) Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai profesinya. b) Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan

sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c) Perawat berhak untuk menolak keinginan pasien atau klien yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta standart dan kode etik profesi. d) Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari pasien

atau klien atau keluarganya tentang keluhan kesehatan dan ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang di berikan. e) Perawat

berhak untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan IPTEK dalam bidang keperawatan/kesehatan secara terus menerus.

f) Perawat berhak untuk di perlakukan secara adil dan adil oleh institusi

pelayanan maupun pasien / klien. g) Perawat berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko

kerja yang dapat menimbulkan bahaya fisik maupun stress emosional. h) Perawat berhak di ikut sertakan dalam penyusunan dan penetapan

kebijaksanaan pelayanan kesehatan. F. Kewajiban Perwat , yaitu: 1. Perawat wajib mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. 2. Wajib memberikan pelayanan kesehatan / asuhan keperawatan sesuai

standart profesi. 3. Wajib menghormati hak-hak pasien / klien. 4. Wajib membuat dokumentasi askep secara akurat, berkesinambungan. 5. Wajib berkolaborasi dengan tenaga medis/ tenaga kesehatan terkait lainnya

dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada pasien atau klien. 6. Menaati semua peraturan perundang-undangan. G. Aspek Etik Keperawatan

prinsip etika keperawatan dalam memberikan layanan keperawatan kepada individu, kelompok atau keluarga dan masyarakat, yaitu : 1. Otonomi (Autonomi) prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Penulis menggunakan prinsip ini untuk memberikan hak kepada klien dalam meberikan keputusan sendiri untuk ikut serta sebagai sasaran asuhan penulis. 2. Beneficience (Berbuat Baik) prinsip ini menuntut penulis untuk melakukan hal yang baik dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Penulis menggunakan prinsip ini sebagai perawat untuk memberikan tindakan dalam asuhan keperawatan kepada klien dengan baik. 3. Justice (Keadilan)

nilai ini direfleksikan dalam praktek professional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Penulis akan menuliskan hasil didalam dokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan hukum dan standar praktik keperawatan. 4. Nonmaleficince (tidak merugikan) prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien. Penulis akan sangat memperhatikan kondisi klien agar tidak menimbulkan bahaya atau cidera fisik pada saat dilakukan tindakan keperawatan. 5. Veracity (Kejujuran) nilai ini bukan cuman dimiliki oleh perawat namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Penulis akan menggunakan Kebenaran yang merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ia ingin tahu dari penulis. 6. Fidelity (Menepati janji) tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu penulis harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. 7. Confidentiality (Kerahasiaan) penulis akan menjaga informasi Dokumentasi klien tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan harus dihindari. 8 Accountability (Akuntabilitasi) akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda tekecuali. Penulis menggunakan prinsip ini untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan yang telah diberikan oleh penulis kepada klien.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aspek legal keperawatan adalah aspek peraturan perawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang di atur dalam undang undang keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, di dasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan di tujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Aspek legal profesi keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktek profesi. Legislasi Keperawatan adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukumyang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik keperawatan B.SARAN Dalam prakteknya perawat dituntut untuk tanggap dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan dan kompleks, memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah keperawatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien, memberikan pelayanan keperawatan disarana kesehatan dan tatanan lainnya, memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat, melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter. Untuk menunjang kegiatan tersebut seorang perawat diharapkan terdaftar pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Dikutip dari ” Hand Out Aspek Legal pendokumentasian Keperawatan” Sulastri.

& Manajemen Resiko

dalam

www.jaringankomputer.org/aspek-legal-asuhan-keperawatan-pada-asuhan-profesike perawatan/ makalah-aspek-legal-keperawatan.html Budi sampurna, pakar hukum kesehatan UI 2006 Menurut Sand,Robbles1981