Sistem Hankamrata.docx

SISTEM HANKAMRATA

1. Hakekat Ancaman Terhadap Bangsa Indonesia Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sedangkan ancaman militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat sepeni ancaman militer. Ancaman nonmiliter berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan dan keamanan. a. Ancaman dari Dalam Negeri Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragarnan itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun adakalanya perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan, sehingga menjadi

ancaman

bagi

NKRI.

Ancaman

merupakan

usaha-usaha

yang

membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain : 1) Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2) Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan masa.

3) Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 4) Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi 5) Pemaksaan kehendak golongan tertentu 6) Potensi konflik antar kelompok/golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konplik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA. 7) Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 8) Kesenjangan ekonomi 9) Penyalahgunaan narkoba, ponografi dan porno aksi b. Ancaman dari Luar Negeri. Ancaman dari luar negeri pada saat ini yang paling perlu diwaspadai adalah ancaman nonmiliter. Dengan berakhirnya perang dingin maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Nilai-nilai ideologi luar yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan Pancasila. Apabila kita tidak mampu menyaring nilai-nilai tersebut, maka dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Contoh: sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme, menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini.

2. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) adalah konsep yang ditetapkan bangsa Indonesia sebagai cara menghadapi dan mengatasi serangan dan gangguan yang dilakukan negara bangsa lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan yang terbukti dalam sejarah bahwa bagian bumi yang kita namakan Indonesia mempunyai daya tarik kuat pada bangsa lain untuk menguasainya, ditimbulkan oleh kekayaan potensi sumberdaya alam dalam berbagai

variasi, penduduk yang besar jumlahnya dan tinggi potensinya, serta kondisi geografinya sebagai posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kemungkinan macam serangan dan gangguan yang dilakukan negara bangsa lain terhadap NKRI dikembangkan satu konsep pertahanan yang bersifat semesta serta menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Konsep pertahanan itu kita namakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA. Sejak permulaan Abad ke 20 umat manusia menghadapi kenyataan bahwa setiap perang bersifat semesta. Artinya, satu konflik bersenjata antara dua negara bangsa bukan hanya terjadi di bidang militer dan politik saja, melainkan juga menyangkut setiap aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, bidang sosial dan lainnya. Perkembangan yang terutama didorong penemuan dan berbagai persenjataan baru yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, meniadakan pemisahan antara medan perang dan daerah aman. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, adalah suatu system pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Dalam system pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari 3 komponen yaitu, : a.

Komponen utama : TNI dan Polri. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

b. Komponen Cadangan : Meliputi warga Negara, Sumber daya alam, serta sarana prasarana yang dipersiapkan. c. Komponen Pendukung : Waarga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional. Sebagai peningkatan kekuatan Komponen cadangan dan komponen pendukung http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634. 2013. Pukul 21.37

3. Peran serta masyarakat dalam Sishankamrata a. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan normanorma kehidupan bangsa Indonesia. b. Upaya peningkatan perasaan cinta tanah air (patriotisme) melalui pemahaman dan penghayatan (bukan sekedar penghafalan) sejarah perjuangan bangsa. c. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional serta terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (legitimate, bebas kkn, dan konsisten melaksanakan peraturan/undang-undang). d. Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kecintaan terhadap tanah air serta menanamkansemangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air serta mempertahankan pancasila sebagai ideologi negaradan uud 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara. e. Untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar, meskipun kemungkinannya relative sangat kecil ,selain menggunakan unsur kekuatan tni, tentu saja dapat menggunakan unsur rakyat terlatih (ratih) sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta. dengan doktrinketahanan nasional itu,diharapkan bangsa indonesia mampu mengidentifikasi berbagaimasalah nasional termasuk ancaman,gangguan, hambatan dan tantangan terhadapkeamanan negara guna menentukan langkah atautindakan untuk menghadapinya. f. Ekonomi nasional dan industri pertahanan. perekonomian nasional yang kuat adalah penopang dari kekuatan pertahanan, sebaliknya sekuat apapun kekuatanpertahanan akanrontok manakala tidak ditunjang perekonomian yang kuat. Karenanya perlu segera adaupaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bangsa dan negara lain.

Sholihah, Mila Jamilatus. 2015. Peran serta masyarakat dalam Sishankamrata. https://www.pdfcoke.com/user/122823339/Mila-Jamilatus-Sholihah. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018. Pukul 21.57.

4. Perkembangan Sistem Hankamrata kurun waktu 1945-1947  Kurun Waktu 1945-1947 Pada bulan September-Oktober 1945 berdasarkan civil affair Agreenaent, Tentara penduduk sekutu inggris, mendaratkan pasukan-pasukannya di kota-kota besar seluruh Indonesia ( Banjarmasin, ujung pandang, Jakarta, semarang, Surabaya, medan ).

a. Melucuti bala tentara jepang yang telah kalah perang dan telah menyerah. b. Mengurus pengembelian tawanan perang sekutu yang ditawan tentara jepang ( RAPWI-repatriation Allied Prisoners of War and Internees ). c. Mengamankan pelaksanaan ke dua tugas tersebut diatas.

Jono, Sunar. 2016. Perkembangan Sistem Hankamrata kurun waktu 1945-1947. http://sunarjono.blogspot.co.id/2016/03/siskamrata.html. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018. Pukul 21.44.

5. Perkembangan Sistem Hankamrata kurun waktu 1948-1949  Kurun waktu 1948-1949 Pada tanggal 19 desember 1948 belanda mengadakan serangan terhadap ibu kota RI yang selanjutnya kita kenal dengan perang kemerdekaan II. Belanda berhasil berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan persiden, wakil presiden dan beberapa meteri. Dengan adanya perang kemerdekaan II ini, pimpinan tentara belanda, jendral Spoor, beranggapan bahwa di dalam waktu 2-3 bulan Republik Indonesia akan lenyap. Puncak serangan-serangan kita terhadap tentara belanda yang terkenal sebutan SU/ Serangan Umum tanggal 1 maret 1949 atau juga kita kenal dengan peristiwa 6 jam di yogya yang telah dibuat film dengan judul “ Janur Kuning “. Sasaran-sasaran yang telah di capai di dalam SU ialah : a. Politik, memberi dukungan yang kuat kepada diplomasi RI di dewan keamanan PBB / dunia internasional. b. Militer, menimbulkan kerugian / mematakan moral pasukan belanda.

c. Psikologi, rakyat daerah-daerah lain yang berjuang merasa bahwa ibu kota RI masih tetap di pertahankan semangat yang lebih tinggi kepada pasukan. Pemberontakan atau subversi Jenis ancaman ini di awali dengan pemberontakan PKI/MUSO atau peristiwa medium tanggal 18 september 1948 pada waktu Indonesia sedang menghadapi belanda kemungkinan menyusul peristiwa dahrul islam atau tentara islam Indonesia ( DI / TII ) pada tahun 1949 dibawah pimpinan kartosuwiryo di jawa barat. 6. Hakikat Pembangunan Nasional

a. Makna Pembangunan Nasional Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila.

b. Hakikat Pembangunan Nasional Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut : 1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya

manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang. 2. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. 3. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepriadian Indonesia pula. 4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

c. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu ……. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. 7. Strategi HANKAMNAS

Politik dan Strategi Keamanan Nasional - Pengertian Politik, Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara (city state) yang terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Menurut Aristoteles, manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik, yaitu hidup dalam suatu wilayah tertentu bersama-sama yang lain dengan saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang disetujui bersama. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai

dengan

cara

dan

alat

yang

digunakan

untuk

mencapai

tujuan.

Pengertian Strategi, Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tatangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu tujuan tertentu.

Politik Nasional dan Strategi Nasional (Politik Strategi Nasional) Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional). Politik nasional meliputi antara lain: 

Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia.



Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia.



Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.



Politik pertahanan keamanan yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman dan hambatan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pelaksanaan Politik dan Strategi Keamanan Nasional Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional, mencakup sebagai berikut:

1. Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. 2. Bidang Hukum, meliputi: o

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

o

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasioal yang diskriminitif, termasuk ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi.

o

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

o

Dan lain-lain.

3. Bidang Ekonomi, meliputi: o

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

o

Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan rakyat.

o

Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.

o

Dan lain-lain.

4. Bidang Politik, meliputi:

o

Politik Dalam Negeri, seperti memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu

pada

kebhinekatunggalikaan,

penyelesaian

masalah-masalah

yang

mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memerlukan upaya rekonsiliasi nasional yang diatur oleh undang-undang. o

Politik Luar Negeri, seperti meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan dengan kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

o

Penyelenggaraan Negara, seperti membersihkan penyelenggara negara dari praktek KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etika dan moral.

o

Komunikasi, Informasi dan Media Massa, seperti meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

o

Agama, seperti meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

o

Pendidikan, seperti memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5. Bidang Sosial Budaya, meliputi: o

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, seperti mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

o

Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, seperti mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

o

Kedudukan dan Peranan Perempuan, seperti meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan gender.

o

Pemuda dan Olahraga, seperti menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Dimulai dari sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.

o

Pembangunan Daerah, seperti melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

o

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, seperti mengelola SDA dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Hankamnas Tujuan penyelenggaraan politik strategi pertahanan keamanan nasional (Polstrahankamnas) yaitu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka Ketahanan Nasional dengan sarana material dan pembiayaan kauangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya konsep politik dan strategi Hankamnas yang merupakan bagian integral dari politik dan strategi nasinal yang berjangka panjang, sedang dan pendek yang mencakup dua aspek pokok. 2. Mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut. 3. Kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut.

Strategi Pertahanan Keamanan Nasional Strategi pertahanan keamanan nasional, meliputi: 1. Pengamanan tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran rangkaian politik nasional.

2. Penyempurnaan efektivitas, efisiensi dan dan integritas masyarakat sehingga dapat menjadi inti kekuatan-kekuatan Hankamnas yang kokoh, kuat dan kompak. 3. Penyusunan kekuatan Hankamnas bagi stabilitas, perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara khususnya, dunia pada umumnya.

8. Strategi Dan Persyaratan Dalam Menghadapi Pergolakan Nasional Contoh: Peristiwa PKI Madiun Amir Sjariffudin dan Suripno ketika ditangkap oleh TNI Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan Saat

itu,

Amir

Sjariffudin

Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun yang tidak baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama).