Kak Upt Badak Ppk

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004,6667009,6667010 Kode Pos 75512

TENGGARONG

HARGA PERKIRAANSENDIRI

(HPS)

PAKET PEKERJAAN

: REHAB TOTAL UPT KEC. MUARA BADAK

LOKASI

: KEC. MUARA BADAK KAB. KUTAI KARTANEGARA

SUMBER DANA

: APBD

NILAI HPS

: RP. 1.208.100.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN

: 2014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET PEKERJAAN REHAB TOTAL UPT KEC. MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka upaya mencerdaskan generasi muda dan melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemerintah Kabupaten Kutai mengadakan pembangunan dan Peningkatan infrastruktur disegala bidang termasuk bidang pendidikan. Untuk menunjang peningkatan pelayanan pendidikan tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten

Pembangunan tersebut

Kutai

Kartanegara,

bermaksud

melaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas karena

kurangnya ruang kelas yang ada saat ini . Sesuai Program Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam mencerdaskan generasi muda serta bermanfaat untuk lingkungan. Dalam penuntasan pelaksanaan

Pembangunan tersebut,

maka perlu

dilakukan beberapa tahapan pekerjaan dimulai dari proses perencanaan kemudian dilakukan proses pelelangan untuk memilih penyedia jasa konstruksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

2.

MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya pekerjaan Pembangunan ini adalah sebagai berikut : 1. Diharapkan penyedia barang/jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia barang/jasa yang memuat kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasanbatasan yang telah diberikan oleh pihak proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 4. Setiap pekerjaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan standard, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan untuk bangunan gedung Negara pada khususnya. 5. Pelaksanaan

Pembangunan

tersebut

adalah

untuk

memenuhi

kebutuhan ruang kelas dengan membangun ruang kelas baru (RKB) yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. 6. Pelaksanaan Pembangunan tersebut adalah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan serta kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar dan memberikan manfaat sesuai dengan fungsinya. 3.

SUMBER PENDANAAN 1. Nama Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Rehab Total UPT Kec. Muara Badak Lokasi Pekerjaan adalah Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

2. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Tersubut dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014. 4.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan Rehab Total UPT Kec. Muara Badak ini diselesaikan dalam waktu 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender. Penyedia

barang/jasa

harus

segera

memulai

pekerjaan

sesudah

penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak. 5.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN A. UMUM Lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sesuai Surat Perjanjian Pemborongan terdiri atas : 1.

Pekerjaan Pokok, yaitu pekerjaan-pekerjaan Struktur dan Arsitektur dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tertuang di dalam Dokumen Gambar Rancangan Pelaksanaan. Lingkup pekerjaan yang merupakan Pekerjaan Pokok dan menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sesuai Surat Perjanjian Pemborongan yang meliputi pekerjaan : o Pekerjaan Persiapan o Pekerjaan konstruksi o Pekerjaan Finishing o Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal gedung Pekerjaan diatas dimulai dengan mengerjakan pekerjaan pembersihan dan pembongkaran lahan yang akan dikerjakan dengan menggunakan alat sesuai keperluan.

2.

Pekerjaan Pendukung, yang merupakan syarat penyerta untuk kesempurnaan pelaksanaan pekerjaan pokok. Pekerjaan Pendukung terdiri atas : a. Mobilisasi / Demobilisasi. b. Penyediaan tenaga. c. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan. d. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan. e. Penyediaan peralatan. f. Peninjauan lapangan. g. Keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

h. i. j. k. l. m.

B.

yang

MOBILISASI/DEMOBILISASI 1. 2.

C.

Gangguan terhadap lalu lintas dan daerah sekitarnya berdekatan. Kerusakan yang harus dihindari. Kontraktor harus menjaga kebersihan lokasi proyek. Pembuatan Shop Drawing (Gambar Pelaksanaan). Pembuatan Gambar Sesuai Pelaksanaan (As Built Drawing). Pembenahan dan perbaikan kembali.

Kontraktor sesegera mungkin melakukan mobilisasi paling lambat 14 hari (Empat Belas) hari sejak diterbitkannya SPMK Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan pemborongan : a. Mendatangkan peralatan² terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang dan sebagainya c. Mendatangkan personil²

PENYEDIAAN TENAGA 1. Selama masa pelaksanaan Kontraktor harus menyediakan tenaga inti yang cukup memadai untuk proyek ini yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Projek Manager : S 1 Teknik Sipil,Pengalaman Minimal 6 Tahun,SKA b. Site Manager : S 1 Teknik Sipil ,Pengalaman Minimal 6 Tahun,SKA c. Qualiti Control : D3 Teknik Sipil,Pengalaman Minimal 4 Tahun,SKT d. Pengawas Lapangan : D3 Teknik Sipil,Pengalaman Minimal 4 Tahun,SKT e. Logistik : STM Bangunan,Pengalaman Minimal 3 Tahun,SKT f. Administrasi : SMK/SMU Sederajat,Pengalaman Minimal 1 Tahun Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPK (Surat Perintah Kerja) dikeluarkan Kontraktor Pelaksana sudah harus menyerahkan nama-nama tenaga yang dipergunakan di atas lengkap dengan Curriculum Vitae dan Bagan Organisasinya. 2. Pada setiap tahapan pekerjaan Konstruksi, Kontraktor harus menyediakan tenaga mandor, tukang dan pekerja yang cukup trampil serta cukup jumlahnya, ditambah 1 (satu) orang Draftman untuk pembuatan Shop Drawing. 3. Seluruh tenaga yang disediakan harus berkonsentrasi penuh pada pelaksanaan pekerjaan pada proyek ini saja sampai selesainya seluruh pekerjaan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

4. Kontraktor wajib menambah/mengganti tenaga seperti yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas apabila diminta oleh Konsultan Pengawas/Direksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang masuk akal. Kelalaian dalam hal ini dapat dikenakan sanksi/denda kelalaian. 5. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Kontraktor harus membuat pengaturannya sendiri dalam hal pengangkatan semua staf dan tenaga kerja, lokal atau lainnya dan mengenai pembayaran, perumahan, makanan, transportasi dan pembayaran yang harus dikeluarkan termasuk kompensasi yang harus menjadi haknya berdasarkan perundangundangan Republik Indonesia bilamana pekerjaan telah berakhir. 6. Kontraktor tidak akan menawarkan pekerjaan kepada pegawai dari Pemberi Tugas selama masa Kontrak dan setelahnya kecuali dengan ijin tertulis dari Pemberi Tugas. 7. Untuk mendapatkan tenaga staf dan tenaga kerja pada umumnya, Kontraktor harus memberikan prioritas utama kepada orang-orang yang tinggal atau berasal dari tempat lokasi proyek. 8. Kontraktor harus menyediakan dan memelihara fasilitas P3K pada lokasi proyek yang memadai dan beberapa staf harus mampu melakukan tugas pertolongan pertama sesuai dengan keinginan Konsultan Pengawas/Direksi . 9. Kontraktor harus segera melapor kepada Konsultan Pengawas bila terjadi peristiwa kecelakaan lokasi proyek atau dimana saja yang berhubungan dengan pekerjaan proyek. Kontraktor juga harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada instansi yang berwenang apabila laporan tersebut disyaratkan oleh undang-undang. D.

PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN 1.

Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart dan network planning yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butirbutir komponen pekerjaan sesuai dengan penawarannya.

2.

Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan.

3.

Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/Direksi.

4.

Bila selama waktu 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai Kontraktor Pelaksana belum dapat menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk waktu 2 (dua) minggu pertama dan 2 (dua) minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

arti

telah

5.

E.

F.

Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat memulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 (dua) mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas/Direksi

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN PENJAGAAN KEAMANAN 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/mendirikan barak kerja dan gudang penyimpanan alat untuk keperluan pekerjaan konstruksi dalam jumlah yang cukup dan kelayakannya akan dinilai oleh Konsultan Pengawas/Direksi. Bila Konsultan Pengawas/Direksi menilai barak/gudang tersebut kurang layak dengan alasan-alasan teknis maka Kontraktor Pelaksana harus melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas/Direksi . 2.

Kontraktor harus menyediakan air minum yang cukup di tempat pekerjaan untuk para pekerja, kotak obat yang memadai untuk P3K serta perlengkapan-perlengkapan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan di tempat pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakan penyelamatan. Biaya pengobatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana (dalam hal ini Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengikuti ASTEK).

3.

Semua material yang tersebutkan di dalam butir 1 dan 2 di atas setelah selesainya pelaksanaan kembali menjadi milik Kontraktor Pelaksana dan harus dibersihkan dari lapangan pekerjaan.

4.

Selama pelaksanaan Kontraktor harus menyediakan tenaga keamanan / satpam

PENYEDIAAN PERALATAN UTAMA 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan peralatan yang memadai jumlahnya serta berfungsi dengan baik yang macamnya sesuai dengan tahapan pelaksanaan konstruksinya. Konsultan Pengawas/Direksi dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi bila secara teknis peralatan yang digunakan Kontraktor Pelaksana dinilai tidak memenuhi persyaratan baik jumlahnya maupun kelayakan fungsinya. a. Dum Truck b. Plate Stemper c. Concrete Mixer (molen) d. Generator e. Mesin Potong Keramik f. Dan Peralatan Tukang Lengkap

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

2. Bila Kontraktor Pelaksana tidak dapat menyediakannya, Konsultan Pengawas/Direksi berhak menyediakannya dengan biaya sewa sepenuhnya harus ditanggung oleh Kontraktor Pelaksana. G.

PENINJAUAN LAPANGAN 1. Sebelum mengajukan penawaran, Kontraktor dianggap telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan termasuk daerah sekitarnya dan segala informasi yang diperlukan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan meyakinkan sendiri sebelum mengajukan penawaran, antara lain meliputi keadaan lahan yang ada termasuk kondisi di bawah permukaan, iklim, lingkup dan kondisi dari pekerjaan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, jalanjalan masuk lokasi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan semua keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi penawaran. 2. Apabila Kontraktor lalai atau gagal dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pengadaan, konstruksi, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan, maka ini tidak membebaskan Kontraktor dari segala beban kewajiban dan tanggungjawabnya. Kontraktor tidak dibenarkan mengajukan pengeluaran-pengeluaran kompensasi atau biaya tambahan yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan dari kontrak yang diakibatkan ketidaktepatan, pernyataan-pernyataan yang salah atau kelalaian dalam dokumen-dokumen kontrak atau salah satu dari dokumen tersebut. 3. Kontraktor harus meyakinkan dirinya sebelum Penawaran dalam hal kebenaran dan kecukupan dari penawaran untuk pekerjaan dan semua biaya-biaya dan harga-harga yang dicantumkan dalam Daftar Volume Pekerjaan yang menjadi Harga Penawaran, meliputi seluruh kewajiban dalam Kontrak dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan kecuali bila ditetapkan lain dalam Kontrak.

H.

KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP 1. Sepanjang

pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan terhadap kesalahan yang terjadi, Kontraktor harus :

dan

perbaikan

a.

Memperhatikan keamanan semua orang yang berhak berada pada lokasi pekerjaan dan menjaga lokasi pekerjaan (sepanjang berada dalam pengawasannya) serta pekerjaan (sepanjang belum siap dan belum digunakan oleh Pemilik Proyek) secara tertib agar tidak membahayakan orang-orang.

b.

Menyediakan dan memelihara atas biaya sendiri semua lampu, penjagaan, pagar, tanda-tanda bahaya dan pengawasan, bilamana dan dimana diperlukan atau diwajibkan oleh Konsultan Pengawas/Direksi atau diharuskan oleh pejabat yang berwenang

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

untuk melindungi pekerjaan atau untuk keamanan dan kenyamanan publik atau lainnya. c.

Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga lingkungan hidup di dalam maupun di luar tempat pekerjaan dan menghindari kerusakan atau gangguan terhadap orang-orang atau harta benda akibat pencemaran, kebisingan atau akibat-akibat lainnya yang timbul sebagai akibat dari metode operasinya.

d.

Menjaga, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga sarana lingkungan seperti drainase dan sungai-sungai yang ada di dalam maupun di luar tempat pekerjaan dan menghindari kerusakan atau gangguan terhadap sarana tersebut.

2. Kontraktor dalam hubungannya dengan pekerjaan akan menyediakan

dan memelihara atas biaya sendiri semua peralatan keselamatan kerja dan peralatan bantu lainnya untuk keselamatan berbagai pihak di lingkungan lokasi proyek seperti : lampu, sinyal, penjagaan, pagar atau petugas jaga bila diperlukan sesuai pengarahan Konsultan Pengawas/Direksi, juga menyediakan material-material yang berhubungan dengannya atau untuk memberi pertanda yang tepat bagi pekerjaan atau bagi keselamatan dan kemudahan pelayanan atau kepentingan umum lainnya. Kontraktor akan mengganti kerugian dan tidak akan mempersalahkan Pemberi Tugas terhadap setiap kerusakan, kerugian atau luka-luka yang terjadi pada pihak ketiga oleh kelalaian Kontraktor demikian pula di dalam melengkapi penyediaan lampu atau tanda-tanda lainnya.

I.

GANGGUAN TERHADAP LALU LINTAS DAN DAERAH SEKITARNYA YANG BERDEKATAN Semua operasi yang diperlukan dalam pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan dan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi berkenaan dengan pemenuhan persyaratan ijin Kontrak, harus dilaksanakan tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak perlu/tidak layak dengan memperhatikan : a. Kenyamanan masyarakat, b. Jalan masuk, penggunaan dan pemakaian jembatan dan jalan-jalan

umum atau pribadi dan jalan setapak yang masuk atau keluar dari lokasi proyek atau harta benda baik yang dimiliki oleh Pemilik Proyek atau pihak lainnya.

Kontraktor akan menghindarkan hal-hal yang berbahaya dan mengganti kerugian pada Pemberi Tugas sehubungan dengan semua tuntutan, kerusakan, biaya, denda dan pengeluaran apapun yang berkaitan dengan semua permasalahan sepanjang menjadi tanggung jawab Kontraktor. J.

KERUSAKAN YANG HARUS DIHINDARI

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

1. Kontraktor harus menggunakan segala cara yang wajar dalam menjaga

jalan, jembatan yang menghubungkan tempat atau semua jalur ke lokasi proyek dari kerusakan akibat aktivitas lalu lintas oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor dan secara khusus akan menyeleksi jalur yang ada, memilih jenis/tipe kendaraan, membatasi beban dan distribusi beban antar kendaraan sehingga kemacetan luar biasa yang mungkin terjadi karena pemindahan material, bangunan, peralatan Kontraktor atau pekerjaan sementara dari dan ke lokasi proyek dapat diminimalisir sehingga jalan dan jembatan terhindar dari kerusakan yang tidak perlu terjadi. 2. Kontraktor harus bertanggungjawab dan bersedia membayar biaya

untuk memperkuat jembatan-jembatan atau merubah/memperbaiki setiap jalan atau semua jalur yang menghubungkannya dengan lokasi proyek sebagai fasilitas bagi pergerakan peralatan Kontraktor atau pekerjaan sementara dan Kontraktor harus mengganti kerugian serta melindungi Pemilik Proyek terhadap semua tuntutan akibat kerusakan setiap jalan atau jembatan akibat pengangkutan tersebut, termasuk tuntutan yang mungkin ditujukan langsung kepada Pemilik Proyek, dan akan melakukan negosiasi dan membayar semua tuntutan yang timbul semata-mata akibat kerusakan tersebut. 3. Diluar dari pada ayat 1, setiap kerusakan yang terjadi pada jembatan

atau jalur penghubung atau yang menghubungkannya dengan lokasi proyek yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengangkutan material atau bangunan oleh Kontraktor harus diberitahukan kepada Konsultan Pengawas/Direksi dengan tembusan kepada Pemberi Tugas secepatnya setelah menyadari adanya kerusakan tersebut atau secepatnya setelah ia menerima tuntutan dari pihak berwenang yang berhak mengajukan tuntutan. Berdasarkan peraturan atau perundang-undangan bila timbul kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari muatan material atau bangunan maka Kontraktor diwajibkan untuk mengganti segala kerugian kepada badan yang berwenang mengelola jalan dimana Pemilik Proyek tidak akan bertanggung jawab terhadap semua biaya, denda atau pengeluaran yang berkenaan dengan hal tersebut. Pada kasus lain Pemilik Proyek dapat mengadakan negosiasi dalam mencapai penyelesaikan dan membayar semua biaya sehubungan dengan tuntutan, kelangsungan pekerjaan, kerusakan, biaya, denda dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan hal tersebut dan membebankannya kepada Kontraktor.

4. Bila dalam pandangan Konsultan Pengawas/Direksi ada suatu tuntutan

dikarenakan kelalaian dari pihak Kontraktor dalam mengamati dan menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat 1 maka besarnya biaya yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas/Direksi (setelah berkonsultasi dengan Pemilik Proyek dan Kontraktor) harus dilunasi dan kegagalan tersebut harus ditebus Kontraktor dan pembayarannya Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

menjadi hak Kontraktor. Konsultan Pengawas/Direksi akan memberitahu Kontraktor bila penyelesaian pembayaran akan dirundingkan. Bila ada biaya yang akan ditarik dari Kontraktor, Pemilik Proyek akan berkonsultasi dengan Konsultan sebelum penyelesaian hal tersebut disetujui. K.

KONTRAKTOR HARUS MENJAGA KEBERSIHAN LOKASI PROYEK Selama pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus menjaga agar lokasi proyek bebas dari semua halangan yang tidak perlu dan akan menyimpan atau menyisihkan setiap peralatan dan kelebihan material milik Kontraktor, membersihkan serta memindahkan segala rongsokan/sampah yang tidak perlu dari lokasi proyek.

L.

PEMBUATAN SHOP DRAWING 1. Shop

Drawing ( Gambar Kerja ) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu pekerjaan konstruksi dilaksanakan, bila : a. Gambar detail yang tertuang di dalam dokumen kontrak tidak ada

atau kurang memadai.

b. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan (tetapi masih dalam batas

toleransi yang mendahuluinya.

diijinkan)

pada

detail

pelaksanaan

yang

c. Konsultan Pengawas/Direksi memerintahkan secara tertulis demi

kesempurnaan konstruksi.

2. Shop

Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/Direksi sebelum pekerjaan konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

M.

PEMBUATAN GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN/AS BUILT DRAWING. 1. Sebelum Penyerahan Pekerjaan ke I, Kontraktor Pelaksana sudah harus

menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas : a. Gambar Rancangan Pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan

dalam pelaksanaannya. b. Shop Drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa

gambar - gambar perubahan. 2. Penyelesaian yang dimaksud pada butir 1 di atas harus diartikan telah

memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas/Direksi setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

3. Gambar sesuai pelaksanaan merupakan bagian pekerjaan yang harus

diserahkan pada saat Penyerahan ke I (Satu). Kekurangan dalam hal ini akan berakibat Penyerahan Pekerjaan ke I (Satu) tidak dapat dilakukan. N.

PEMBENAHAN/PERBAIKAN KEMBALI 1. Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor

Pelaksana meliputi : a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa

pemeliharaan mengalami sempurnaan pelaksanaan.

kerusakan

atau

dijumpai

kekurang

b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan di

luar pekerjaan pokok yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya : jalan, halaman dan lain sebagainya). 2. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-

bahan sisa pelaksanaan termasuk Bouwplank dan Direksi Keet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.

O.

PERATURAN/PERSYARATAN TEKNIK YANG MENGIKAT 1.

Peraturan Teknik Yang Dikeluarkan / Ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia

Oleh

Apabila tidak disebutkan lain di dalam RKS dan Gambar maka berlaku mengikat peraturan-peraturan dibawah ini :

2.

a.

Peraturan Umum Bahan Indonesia (PUBI 1982),

b.

Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengerahan Tenaga Kerja),

c.

Peraturan-peraturan Pemerintah/Perda setempat,

d.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 (KEPRES 54,2010).

Persyaratan Teknik Pada Gambar/RKS Yang Harus Diikuti a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail maka gambar detail yang diikuti. b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas/Direksi berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas lebih dahulu.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

c. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar maka RKS yang diikuti, kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas/Direksi berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas. d. RKS dan Gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak maka gambar yang harus diikuti, demikian juga sebaliknya. e. Yang dimaksud dengan RKS dan Gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan /penyempurnaan di dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. f.

P.

Bila dalam gambar terdapat kekurangan notasi ukuran, namun tercantum ukuran skala gambar maka ukuran berdasarkan skala gambar dapat dipergunakan.

PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN 1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban meneliti kembali seluruh dokumen

pelaksanaan secara seksama dan bertanggung jawab. Bila di dalam penelitian tersebut dijumpai Gambar atau persyaratan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat teknis yang bila dilaksanakan dapat menimbulkan kerusakan konstruksi atau kegagalan struktur, maka Kontraktor Pelaksana wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas/Direksi secara tertulis dan menangguhkan pelaksanaannya sampai memperoleh keputusan yang pasti dari Pemberi Tugas . 2. Bila akibat kekurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan

pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan tersebut, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pemberi Tugas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

5.

PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN Besarnya total perkiraan biaya untuk pekerjaan Rehab Total UPT Kec. Muara Badak ini adalah sebesar Rp. 1.208.100.000,- (Satu Milyar Dua ratus Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014

6.

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA Adapun Proses Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rehab Total UPT Kec. Muara Badak Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara dilaksanakan melalui Pelelangan Umum

dengan melibatkan rekanan yang memiliki Sertifikat

Badan Usaha dengan jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung lainnya ( BG 009 ). 7.

PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai salah satu acuan kerja dalam Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

THEOSAPILUS SAPAN, ST NIP. 19741204 20502 1 001

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014