Sap 4 Cg.docx

1. Organ – Organ Dalam Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum dan sebagai badan hukum. PT layaknya tubuh manusia secara biologis, memiliki organ-organ untuk melakukan metabolisme. Organ Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang perseroan terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ketiga organ tersebut melakukan metabolism tubuh di dalam badan hukum PT , menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan. Pijakanpijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan. Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. b. Direksi Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan

1

kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang. c. Dewan Komisaris Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat "majelis” dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbkk) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

2

2. Pemegang Saham Berdasarkan ciri-ciri khusus mereka pemegang saham perseroan terbatas dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. 1) Penggolongan pertama pemegang saham dilakukan berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki pemegang saham dapat dibedakan menjadi pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. 2) Pemegang saham juga dapat dibedakan menjadi pemegang saham orang perorangan dan pemegang saham institusional. Kategori pemegang saham institusional antara lain adalah dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan reksa dana. 3) Berdasarkan kebangsaannya pemegang saham dibedakan menjadi pemegang saham nasional dan pemegang saham asing. Tujuan investasi pemegang saham yang satu dan yang lain mungkin tidak sama. Dengan demikian apabila harus mempertimbangkan tujuan investasi semua pemegang saham, proses pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari menjadi sangat komplek. A.

Hak Pemegang Saham Pemegang saham mempunyai hak-hak dasar. Untuk perusahaan publik di

kebanyakan negara (termasuk negara anggota OECD) hak dasar tersebut dimuat dalam undang-undang tentang perseroan dan ketentuan yang dikeluarkan badan pengawas pasar modal setempat sehingga wajib dipatuhi perusahaan dan semua pemegang sahamnya. Dalam rapat-rapat pemegang saham, pemegang saham mayoritas dapat mendominasi keputusan rapat, tanpa mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas. Di samping itu pemegang saham mayoritas juga dapat mendominasi fungsi pengawasan terhadap Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan. Hak-hak dasar pemegang saham dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu : 1.

Hak yang Berkaitan dengan Kepemilikan Perusahaan. Karena memiliki saham, secara prorata pemegang saham ikut memiliki perusahaan.

Hak-hak pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan terdiri dari :

3

a) Mendapat jaminan saham mereka didaftarkan di lembaga pemerintah yang berwenang (di Indonesia lembaga pemerintah itu adalah Departemen Kehakiman), b) Hak memindah tangankan saham perusahaan yang ikut mereka miliki, c) Memperoleh laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan perusahaan secara regular, akurat, diungkapkan secara transparan dan tepat waktu, d) Menghadiri rapat umum pemegang saham dan secara prorata ikut melakukan pemungutan suara (voting), e) Secara prorata mendapat pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, dan f) Ikut memilih dan mengganti anggota Dewan Komisaris (Board of Directors) dan Direksi. Pemindah

tanganan saham. Saham perusahaan publik yang dimiliki orang

perorangan atau investor institusional dapat dipindah tangankan kepada orang atau instisusi lain. Pemindah tanganan tersebut dapat dilakukan baik dengan jalan transaksi jual beli maupun melalui warisan atau hibah. Para pemegang saham wajib diberitahu bahwa insider share trading tidak diperbolehkan.Yang dimaksud dengan insider trading adalah transaksi jual beli saham oleh mereka yang sebelum transaksi dilakukan memperoleh informasi penting tentang perubahan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di bursa efek.Insider trading biasanya merugikan para pemegang saham, termasuk investor institusional. Laporan tentang kondisi dan perkembangan perusahaan. Setiap orang pemegang saham mempunyai hak menerima laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan perusahaannya secara reguler, diungkapkan secara transparan, akurat dan tepat waktu. Menghadiri rapat umum pemegang saham. Setiap orang pemegang saham berhak menghadiri rapat umum pemegang saham dan rapat pemegang saham luar biasa.Rapat umum pemegang saham diadakan minimal sekali setiap tahun. Hak mengajukan suara. Di Jepang setiap orang pemegang saham biasa berhak mengajukan suara (voting) terhadap keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang

4

saham dan luar biasa. Para pemegang saham biasa berhak melakukan voting, baik secara langsung maupun dengan jalan mewakilkannya (proxy) kepada orang lain. Pembagian dividen. Secara prorata setiap pemegang saham biasa berhak menerima pembagian dividen (yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham) sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Memilih Komisaris dan Direksi. Memilih Komisaris dan Direksi merupakan salah satu hak para pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Oleh karena itu setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan calon atau mengusulkan penggantian Komisaris. Di samping memilih calon anggota Dewan Komisaris, para pemegang saham juga berhak mengajukan pendapat yang bersangkutan dengan jenis dan jumlah balas jasa yang diberikan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 2.

Hak Ikut Memutuskan Hal-hal Penting Untuk pengambilan keputusan penting yang menyangkut kelangsungan hidup

perusahaan, para pemegang saham mempunyai hak mengajukan pendapat dan ikut memutuskannya. Termasuk dalam keputusan penting tersebut adalah : a) Perubahan isi dokumen penting seperti akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, b) Perubahan hak para pemegang saham, Merjer dan akuisisi, dan c) Penjualan atau pembelian harta tetap perusahaan yang tinggi nilainya. Sebagai contoh rencana merjer dan akuisisi membutuhkan persetujuan mayoritas pemegang

saham.Persetujuan

tersebut

diberikan

dalam

rapat

umum

pemegang

saham.Untuk mendapatkan persetujuan itu manajemen perusahaan wajib mengajukan rencana merjer atau akuisisi. Dalam rencana tersebut dicantumkan antara lain: a) Nama perusahaan yang akan bergabung atau diambil alih, b) Alasan direncanakannya penggabungan atau pengambil alihan perusahaan, c) Manfaat (secara kuantitatif dan kualitatif) yang diharapkan dari merjer atau akuisisi, d) Jenis dan nilai biaya dan pengorbanan merjer atau akuisisi, e) Konversi saham masing-masing perusahaan dalam kasus merjer,

5

f) Konsekwensi penggabungan harta dan utang perusahaan setelah terjadinya merjer atau pengambil alihan perusahaan, g) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan setelah merjer atau akuisisi.

C.

Perlakuan Adil Terhadap Semua Pemegang Saham Perlakuan adil terhadap semua golongan pemegang saham, termasuk pemegang

saham minoritas dan pemegang saham asing, menjadi salah satu daya tarik bagi para investor menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Agar investor tertarik membeli saham, mereka harus yakin dana yang mereka tanam di perusahaan manapun terlindungi dari penyalahgunaan manajemen perusahaan. Dalam setiap perusahaan selalu ada resiko Dewan Pengurus atau pemegang saham mayoritas menggunakan dana yang ditanam pemegang saham minoritas atau asing, untuk mendanai kepentingan mereka sendiri. Resiko penyalah gunaan dana pemegang saham di atas dapat diperkecil dengan jalan memperlakukan para pemegang saham secara adil.Di banyak negara anggota dan non-anggota OECD perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham dilakukan dengan jalan yang berikut: 1) Hak yang sama. Banyak perusahaan menerbitkan saham yang berbeda jenis dan tingkatnya, misalnya saham biasa dan saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan hak-hak tertentu, misalnya hak menduduki jabatan Komisaris atau Direksi, atau menerima dividen dengan jumlah tetap. Sebelum memutuskan membeli saham hendaknya investor diberi penjelasan tentang hak-hak mereka. Selanjutnya kecuali pemegang saham yang bersangkutan menyetujuinya, hak mereka tidak dapat dirubah, bahkan oleh rapat umum pemegang saham sekalipun. 2) Perlindungan pemegang saham minoritas. Contoh penyalah gunaan kedudukan tersebut adalah menentukan gaji, bonus dan jaminan sosial yang terlalu tinggi bagi anggota Komisaris, Direksi atau karyawan yang menjadi anggota keluarga atau asosiasi bisnisnya. Resiko penyalahgunaan kedudukan oleh pemegang saham mayoritas tersebut di atas dapat dikurangi, antara lain dengan jalan penerapan

6

prinsip pengungkapan informasi tentang perusahaan secara transparan (disclosures and tranparency). 3) Larangan Insider Treding. Perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham yang satu ini telah dijelaskan secara rinci dimuaka.

3. Hak- Hak Pemegang Saham Terkait Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Di dalam kerangka organ korporasi, pemegang saham (shareholders) berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan, baik pribadi atau badan hukum, diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. Dengan saham menjadikannya berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UU ini (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT). Ketentuan Pasal 52 ayat (1) menunjukkan bahwa pemegang saham terbagi di dalam dua kategori besar hak. Pertama, hak-hak, sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UUPT, dalam kerangka RUPS bahwa pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likiudasi perusahaan. Kedua terdapat hak-hak lain yang tersebar (diluar hak-hak yang pertama) diatur beberapa pasal dalam UUPT. Kedua hak-hak itu menunjukkan bahwa UUPT tidak bermaksud mengatur hak-hak pemegang saham dalam bab tersendiri dan tidak terintegrasi pengaturannya. Hal itu dapat dijelaskan bahwa hak-hak lain tersebut antara lain: a) Personal Right (Hak Perseorangan) Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum, Hak perseorangan adalah relatif. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas melalui pengadilan negeri.

7

b) Appraisal Right Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa : a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. c) Pre-Emptive Right Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern, atau pelaksanaanya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. d) Derivative Right Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris.

8

e) Enquete Recht (Hak Enquete) Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering

terjadi

Direksi

maupun

Komisaris

karena

kesalahan

atau

kelalaiannya

mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan. f)

Hak meminta mengadakan RUPS. Hak untuk mengadakan RUPS ini dengan telah diatur Pasal 79 ayat (2) UUPT yang

menentukan bahwa penyelenggraan RUPS dapat dimintakan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Kehendak pemegang saham itu harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dan disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Direksi di dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan penyelenggaran RUPS, maka wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas), maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dimana Perseroan berada untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Dengan hak ini, maka hak untuk menyelenggarakan RUPS tidak terbatas dari Direksi, tetapi dapat juga dimintakan penyelenggarannya oleh pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham tertentu. Artinya, pemegang saham tidak saja memilik hak untuk mengeluarkan suaranya di dalam RUPS, tetapi pemegang saham juga dapat mengusulkan diadakannya RUPS dalam hal, misalnya, Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan waktu yang telah

9

ditentukan atau masa jabatan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah berakhir. g) Hak meminta pembubaran Perseroan. Hak ini telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hak ini ada, karena memang hak pemegang saham untuk mendirikan perseroan, tetapi sekaligus juga menjadi hak pemegang saham membubarkannya. Terdapat banyak alasan mengapa membubarkan perseroan, namun dalih untuk membubarkan perseroan dapat juga disebabkan karena setelah menjalankan kegiatan dalam waktu lama perkembangan dan kemajuan usahanya tidak maju-maju dan bahkan mundur, sehingga usahanya tidak dapat bertahan lama dan mengalami kerugian terus menerus, sehingga dengan keadaan yang demikian memaksa pemegang saham tidak berkehendak lagi melanjutkan aktivitas usahanya. Dengan kata lain lebih baik perseroan dibubarkan saja. Telah diaturnya hak ini juga menjadi dasar hukum bagi pemegang saham untuk membubarkan diri, dengan harus persetujuan RUPS terlebih dahulu, sebagai persetujuan bersama dari seluruh pemegang saham untuk menyetujui membubarkan diri usahanya.

4. Perlindungan Terhadap Hak Pemegang Saham Dalam Perusahaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu asing. Secara umum perusahaan harus dijalankan secara amanah, akuntabel, transparan, dan fair untuk mencapai tujuan terciptanya nilai perusahaan jangka panjang serta terlayaninya semua kepentingan pihak-pihak yang berperan penting dalam suatu perusahaan (stakeholders) sehingga benturan kepentingan dalam perusahaan dapat dihindari. Salah satu bentuk investasi yang popular saat ini adalah dengan investasi melalui portofolio saham atau dengan kata lain indirect investment. Yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham di lantai bursa, yang kemudian pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang nantinya

10

akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya cukup terjamin terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, maka akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan hukum korporat di Indonesia selama ini. Berdasarkan Pedoman Umum CGC tahun 2006, diatur tentang tanggungjawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham, yaitu: 1. Perusahaan

harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. 4. Perusahaan tidak beleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. 5. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggarakan RUPS.

5. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemegang Saham

11