Rmk Sap 10 Fix.docx

PSAK 10 DAN PSAK 55

A. PSAK 10 : PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 ini merevisi PSAK 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

1. Tujuan Tujuan dari dibentuknya PSAK 10 ini adalah untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

2. Ruang Lingkup a. Akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; b. Penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas; dan c. Penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian.

3. Definisi Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan pada PSAK 10 terkait Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing : a. Investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah dari kepentingan entitas pelapor di dalam aset neto dari kegiatan usaha itu. b. Kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas yang merupakan entitas anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau menggunakan mata uang selain dari mata uang entitas pelapor. c. Kurs penutup adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. d. Mata uang asing adalah suatu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. e. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana suatu entitas beroperasi.

1

4. Penguraian Definisi a. Mata Uang Fungsional Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. b. Investasi Neto di dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri Entitas mungkin memiliki suatu pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada suatu kegiatan usaha luar negeri. Suatu pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi dimasa mendatang, pada hakekatnya adalah bagian dari investasi neto entitas tersebut di dalam kegiatan usaha luar negeri. Pos-pos moneter ini mungkin mencakup piutang atau utang jangka panjang. Pos-pos moneter ini tidak mencakup piutang usaha atau utang usaha. c. Pos Moneter Fitur utama dari suatu pos moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh yang termasuk didalamnya: pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas, kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Demikian juga, suatu kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) suatu jumlah variabel dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau suatu jumlah variabel dari suatu aset yang nilai wajarnya harus diterima (atau diserahkan) setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan, adalah merupakan suatu pos moneter. Fitur utama dari dari suatu pos nonmoneter adalah tidak adanya hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

5. Ringkasan Pendekatan yang Disyaratkan Pernyataan ini Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas, baik entitas yang berdiri sendiri, entitas dengan kegiatan usaha luar negeri (seperti sebuah entitas induk) ataupun suatu kegiatan usaha luar negeri (seperti sebuah entitas anak atau cabang) menentukan mata uang fungsionalnya.

6. Pelaporan Transaksi Mata Uang Asing ke dalam Mata Uang Fungsional

2

a. Pengakuan Awal Transaski mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional serta jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing. b. Pelaporan pada Akhir Periode Pelaporan Berikutnya 1) Pos moneter mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs penutup; 2) Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis, dalam suatu mata uang asing harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi; 3) Pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar diukur. c. Pengakuan Selisih Nilai Tukar Selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri, diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan tersendiri dari entitas pelapor atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri, yang mana yang tepat d. Perubahan dalam Mata Uang Fungsional Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu.

7. Penggunaan Mata Uang Penyajian Selain Mata Uang Fungsional a. Penjabaran Dalam Mata Uang Penyajian Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda menggunakan prosedur: 1) Aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan harus dijabarkan menggunakan kurs penutup; 2) Pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif yang disajikan harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; 3) Semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. b. Penjabaran Kegiatan Usaha Luar Negeri Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan kewajiban yang timbul pada

3

akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut diperlakukan sebagai aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri itu. c. Pelepasan atau Pelepasan Sebagian Kegiatan Usaha Luar Negeri Dalam pelepasan pada suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri, yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas ke laba atau rugi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri diakui.

8. Pengaruh Pajak atas Seluruh Selisih Nilai Tukar Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas (termasuk suatu kegiatan usaha luar negeri) ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSAK 46 diterapkan ke pengaruh pajak ini.

9. Pengungkapan Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang penyajian, entitas harus: a.

mengidentifikasikan secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PSAK;

b.

mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan; dan

c.

mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan.

4

B. PSAK 55: INSTRUMEN KEUANGAN 1. Tujuan PSAK 55 Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan.

2. Ruang Lingkup PSAK 55 Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk: a. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. b. Hak dan kewajiban dalam sewa. c. Hak dan kewajiban pemberi kerja. d. Instrumen keuangan terbitan entitas. e. Hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. f. Kontrak antara pengakuisisi dan penjual dalam kombinasi bisnis. g. Komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan

3. Klasifikasi Instrumen Keuangan a. Aset Keuangan 1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan (misalnya untuk dijual dalam waktu dekat pada masa mendatang) atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh: Aset derivatif dan investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang dimiliki dalam portofolio diperdagangkan. 2) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensif positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Contoh: Investasi dalam instrumen utang yang mempunyai kuotasi harga di mana entitas memiliki niat dan mampu memiliki hingga jatuh tempo. 3) Pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif.

5

Contoh: Piutang usaha, pinjaman yang diberikan, dan piutang wesel. 4) Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori di atas. Contoh: Investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori lain. b. Liabilitas Keuangan 1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan (misalnya dibeli kembali dalam waktu dekat pada masa mendatang) atau ditetapkan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh: Liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya. 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinillai pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh: Utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang diterbitkan. 3) Tainting. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo. Terdapat pengecualian atas Tainting Rule tersebut jika penjualan atau reklasifikasi tersebut: -

Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh tempo).

-

Terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat.

6

-

Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas

4. Pengukuran Instrumen Keuangan a. Pengukuran Awal Pada saat pengakuan awal, entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (fair value plus transaction costs), kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya hanya diakui pada nilai wajar (fair value). Biaya transaksi (transaction costs) adalah biaya-biaya tambahan, seperti biaya pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, biaya yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan, dan penasehat profesional lain, biaya percetakan dan meterai. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/selling agent), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (financing costs), biaya administrasi internal, atau biaya penyimpanan (holding costs). Jurnal untuk mencatat biaya transaksi yang dibayar tunai dan berkaitan dengan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar (fair value) adalah: Biaya Transaksi Kas

xxx xxx

b. Pengukuran Berikutnya Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Pengukuran awal (initial measurement) dan pengukuran berikutnya (subsequent measurement) atas instrumen keuangan dan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar (keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi – unrealized holding gain or loss) diklasifikasikan sebagai berikut:

7

Catatan: *Nilai pada awal juga disesuaikan dengan biaya transaksi, kecuali aset atau liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan.

c. Biaya perolehan Biaya perolehan adalah jumlah aset yang diperoleh atau liabilitas yang diselesaikan, termasuk biaya transaksi (misalnya komisi atau fee yang dibayar). Setelah perolehan awal, hanya satu tipe instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yaitu investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan.

d. Biaya Perolehan Diamortisasi Setelah pengukuran awal, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif di laporan posisi keuangan: - Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; - Pinjaman yang diberikan dan piutang; dan - Liabilitas keuangan lainnya. Biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) adalah biaya perolehan dari aset atau liabilitas setelah disesuaikan, jika layak, untuk mencapai suatu suku bunga efektif yang konstan selama umur aset atau liabilitas (misalnya, pendapatan bunga yang konstan atau beban bunga yang konstan sebagai suatu persentase jumlah tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan). Dengan kata lain, biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

8

e. Nilai Wajar Nilai wajar (fair value) adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan pada umumnya diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan: -

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi;

-

Aset keuangan tersedia untuk dijual; dan

-

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

5. Penghentian Pengakuan (Derecognition) a. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: -

Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir.

-

Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

b. Penghentian Pengakuan Kewajiban Keuangan Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewjaiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

6. Lindung Nilai Akuntansi lindung nilai menurut Epstein & Jermakowicz (2008) adalah penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value). Perlakuan akuntansi khusus bagi transaksi hedging yang mencakup instrumen hedging dan hedge item, yang bertujuan untuk memastikan keuntungan atau kerugian atas instrumen hedging dan hedge item diakui dalam laporan laba rugi periode yang sama. Jenis Lindung Nilai: a. Lindung Nilai Atas Nilai Wajar Suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian

9

yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban, atau komitmen pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. b. Lindung Nilai Atas Arus Kas Suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui (misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu

yang

terkait

dengan

prakiraan

transaksi

yang

kemungkinan

besar terjadi.dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. c. Lindung Nilai Atas Investasi Neto pada Operasi di Luar Negeri Sama seperti lindung nilai arus kas. Kriteria Lindung Nilai: Pada saat dimulainya lindung nilai, terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas. Untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat memengaruhi laporan laba rugi.

10

KESIMPULAN

1. PSAK 10 : PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 ini merevisi PSAK 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Tujuan dari dibentuknya PSAK 10 ini adalah untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

2. PSAK 55: INSTRUMEN KEUANGAN Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk: a. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. b. Hak dan kewajiban dalam sewa. c. Hak dan kewajiban pemberi kerja. d. Instrumen keuangan terbitan entitas. e. Hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. f. Kontrak antara pengakuisisi dan penjual dalam kombinasi bisnis. g. Komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan

11

DAFTAR PUSTAKA

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-10-revisi-2009-Pengaruh-PerubahanNilai-Tukar-Valuta-Asing.pdf

(Diakses 12 November 2018).

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-55-2013.pdf (Diakses 12 November 2018).

https://www.pdfcoke.com/document_downloads/direct/316510583?extension=docx&ft=14784085 72<=1478412182&user_id=45615675&uahk=A/YrRN+vOfT/k9kvNImruNcJnZQ

(Diakses

12 November 2018).

12

13

14