Public Goods-mixed Goods ( Manajemen Keuangan Negara )

PERTANYAAN UJIAN KEUANGAN NEGARA – APRIL 2009 1.

Mengapa pemerintah harus mensupport PUBLIC GOODS dan MIXED GOODS namun tidak mensupport PRIVATE GOODS. Berikan data riil dan contoh. Pertama – tama perlu dipahami dulu definisi masing – masing barang tsb. PUBLIC GOODS ( BARANG PUBLIK ) : Contoh : jalan umum, hankamnas. Adalah barang / jasa yang mempunyai ciri – ciri :

1.

Non exclusive : tidak bisa mengecualikan seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi semua orang, baik orang tsb membayar maupun tidak membayar dalam mengkonsumi barang / jasa tsb, ia tetap memperoleh manfaat.  misal : Hankam. Semua penduduk mendapat perlindungan yang sama dalam bidang Hankam, baik mereka yang membayar jasa Hankam maupun yang tidak membayar.

2. Non rivalry : Orang dapat mengkonsumsi barang tsb secara simultan tanpa harus bersaing untuk

mendapatkannya. Atau dapat dikatakan bahwa pada tingkat produksi tertentu, konsumsi terhadap barang tsb tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia bagi orang lain.

3. Joint consumption : barang / jasa dapat digunakan / dikonsumsi bersama – sama 4.

Externalities : dampak positif ( External Benefit ) atau dampak negatif ( External Cost ) yang diperoleh dari memproduksi, mendistribusikan atau memngkonsumsikan barang / jasa yang dibebankan kepada orang lain yang tidak secara langsung mengkonsumsi barang tsb. External Benefit : Contoh : Imunisasi, pendidikan dasar. Dengan dilakukan imunisasi, maka terjangkitnya penyakit tsb dalam masyarakat menjadi kecil. External Cost : contoh : Polusi udara, asap rokok. Dengan mengendrai mobil, akan menimbulkan polusi udara bagi orang lain yang ikut mengendarai mobil.

5. 6.

Indivisible : tidak bisa dibagi – bagi dalam satuan unit yang standar untuk bisa di delivery. Marginal Cost = 0  = tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi tambahan 1 unit output. Contoh : biaya untuk bikin jalan tol utk satu atau 100 orang adalah sama.

Dibiayai oleh tarif / harga Disediakan melalui mekanisme birokrasi / politik MIXED GOODS : Private goods yang mempunyai externalities, baik ( + ) atau ( - ) Contoh : a. Jalan tol  (+) externalities : karena ada jalan tol, maka jalan tradisional jadi berkurang macetnya. b. Imunisasi  mengurangi penularan penyakit dalam masyarakat.

1

c.

Pendidikan tinggi ( Universitas negeri ) : disediakan oleh pemerintah bagi semua orang, namun hanya mereka yang bersedia membayar yang bi amemanfaatkan jasa pendidikan tsb. Perkecualian bagi mereka yang tidak mampu namun pandai , misalnya dengan bea siswa, PMDK. d. PAM, listrik : disediakan oleh pemerintah namun masyarakat harus bayar untuk mendapatkannya.  Mixed Goods disediakan oleh pemerintah ( BUMD / BUMN ) atau pasar  Mixed Goods dibiayai oleh tarif dan subsidi. PRIVATE GOODS : Barang dan jasa yang sifatnya berlawanan dengan Public Goods 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Excludable : Seseorang yang tidak mau membayar tidak dapat menggunakan barang atau jasa tsb. Rivalry : ada persaingan untuk mendapatkannya. Individual consumption Non externalities / externalities sangat kecil Divisible : bisa dibagi – bagi dalam satu satuan unit standar. Marginal Cost tidak sama dengan nol.

•

Dikelola melalui ekonomi/mekanisme pasar

Pemerintah harus mensuport public Goods dan mixed Goods dan bukan private goods, dimana hal ini sesuai dengan teori Klasik Adam Smith yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu dalam bidang hankamnas, keadilan sosial dan pekerjaan umum. Lebih lanjut dijelaskan sbb :

1. Pemerintah

berkewajiban menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 2 UUD 45 yaitu cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yng menguasai hjat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serta pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pemerintah wajib mensejahterakan warganya dengan mensuplai barang – barang yang menyangkut kepentingan orang banyak, yang digolongkan dalam public goods dan mixed goods, yang dibiayai pemerintah dari pembayaran pajak msyarakat. Pemerintah harus mendukung public goods dan mixed goods yang memberikan eksternalitas positif.

2. Biaya investasi yang besar sedangkan hasil yang didapat ( revenue ) adalah minim, selain itu tingkat pengembalian modal yang dikeluarkan sangat lama dan dianggap kurang strategis bagi upaya memberikan keuntungan bagi pengembang swasta sehingga pihak swasta tidak mau mengusahakannya.

Contoh : Pembangunan jalan, terutama di daerah terpencil, memerlukan investasi yang besar, sedangkan dari segi revenue yang dihasilkan kecil atau tidak ada, sehingga pihak swasta tidak mau membiayainya. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan dalam hal pembangunan infrastruktur. Dampak positif ( ekstrnalitas positifnya ) adalah dengan makin terbukanya akses jalan di daerah terpencil, maka perekonomian daerah tsb akan meningkat, karena transportasi menjadi mudah. Juga di

2

sepanjang jalan dapat tumbuh sektor usaha lain seperti warung makan / restoran, tambal ban, bengkel, pom bensin.

3. Pemerintah wajib melakukan realoaksi dan redistribusi pendapatan, agar golongan miskin mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya mampu memberikan eksternalitas positif yitu berkurangnya kriminalitas, tingkat kesehatan dan pendidikan yang membaik, karena golonhgan miskin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Adanya resiko yang sangat besar, misalnya pembangunan pembangkit tenaga nuklir, yang bisa menyebabkan social cost yang bear, sehingga lebih tepat bila pemerintah yang mengusahakannya.

5.

Bila diserahkan kepada mekanisme pasar, maka pihak swasta dapat menerapkan tarif yang cukup tinggi, sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu menikmatinya, sehingga pemerintah melakukan monopoli terhadap public goods

. Contoh lain public goods : 1.

Hankam, dimana pemerintah wajib melindungi WN nya tanpa terkecuali, baik yang membayar ( melalui pajak ) maupun tidak.

2. Pendidikan dasar gratis. Sekarang sedang digalakkan pendidikan dasar gratis, seperti misalnya di Sumatra Selatan, dimana Gubernur Sumsel yang baru, Bpk alex Nurdin mencanangkan pendidikan gratis dari SD sampai SMA yang dibiayai dari APBD. Ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM nya, yang nantinya berdampak externalitas positif, dimana dengan meningkatnya kualitas SDM, maka secara bertahap kemiskinan dapat berkurang karena tenaga terdidik akan lebih mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bahkan mampu menciptakan pekerjaan dengan berwirausaha. Sebagian besar barang / jasa yang disediakan pemerintah justru berupa mixed goods. Seperti misalnya : 1. PAM, dimana merupakan BUMD, dengan sumber air yang dikuasai negara, namun masyarakat harus membayar untuk apat menikmatinya. 2. Pendidikan ( sekolah ), dimana saat ini belum semua sekolah negeri gratis, oleh sebab itu pemeirintah membantu dengan memberikan dana BOS ( Biaya Operasional Sekolah ) kepada sekolah – sekolah negeri untuk meringankan biaya pendidikan terutama bagi mereka yang tidak / kurang mampu. Namun BOS ini pada kenyataannya dapat menimbulkan eksternalitas negatif yaitu timbulnya korupsi oleh pihak pengelola sekolah sehingga tujuan semula yaitu meringankan biaya pendidikan tidak tercapai. 3. Puskesmas, hanya pada beberapa kabupaten pengobatan di Puskesmas gratis seperti di kabupaten Jembrana, dengan pembiayaan dari APBD, selebihnya, biaya berobat di Puskesmas masih dibebankan kepada masyarakat, namun pemerintah menetapkan tarif berobat yang cukup rendah yang bisa dijangkau sebagian besar masyarakat.

3

4