Pkpo 1.docx

PEDOMANPELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT

BAB IPENDAHULUANA.

LATAR BELAKANG Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yangmenunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yangmenyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan darisistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaanobat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisanmasyarakat.Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanyaperubahan pelayanan dari paradigma lama drug oriented ke paradigma baru patient orienteddengan filosofi Pharmaceutical Care (pelayanan kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasianmerupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah danmenyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.Saat ini kenyataannya sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum melakukan kegiatanpelayanan farmasi seperti yang diharapkan, mengingat beberapa kendala antara lain kemampuantenaga farmasi, terbatasnya pengetahuan manajemen rumah sakit akan fungsi farmasi rumah sakit,kebijakan manajemen rumah sakit, terbatasnya pengetahuan pihak-pihak terkait tentangpelayanan farmasi rumah sakit. Akibat kondisi ini maka pelayanan farmasi rumah sakit masihbersifat konvensional yang hanya berorientasi pada produk yaitu sebatas penyediaan danpendistribusian.Mengingat Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam StandarPelayanan Rumah Sakit masih bersifat umum, maka untuk membantu pihak rumah sakit dalammengimplementasikan Standar Pelayanan Rumah Sakit tersebut perlu dibuat Standar PelayananFarmasi di Rumah Sakit. Sehubungan dengan berbagai kendala sebagaimana disebut di atas, makasudah saatnya pula farmasi rumah sakit menginventarisasi semua kegiatan farmasi yang harusdijalankan dan berusaha mengimplementasikan secara prioritas dan simultan sesuai kondisi rumahsakit. B.

TUJUAN 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi di rumah sakit3. Untuk menerapkan konsep pelayanan kefarmasian4. Untuk memperluas fungsi dan peran apoteker farmasi rumah sakit5. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional6. Unuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan penggunaan obat.

BAB IIPEMBAHASAN

A.

Tujuan pelayanan farmasi ialah :a.

Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaangawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.b.

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etikprofesi.c.

Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat.d.

Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.e.

Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan.B.

Fungsi Pengelolaan Perbekalan Farmasia.

Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakitb.

Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimalc.

Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuaiketentuan yang berlakud.

Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlakue.

Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasianf.

Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.C.

Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatana.

Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasienb.

Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatanc.

Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatand.

Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatane.

Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluargaf.

Memberi konseling kepada pasien/keluargaD.

Staf dan Pimpinana.

IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) dipimpin oleh Apoteker.b.

Apoteker telah terdaftar di Depkes dan mempunyai surat ijin kerja.c.

Pada pelaksanaannya Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D-3) dan Tenaga TehnisKefarmasian (TTK).d.

Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturanperaturanfarmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi.E.

Fasilitas dan Peralatana.

Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetapdalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan.b.

Tersedianya fasilitas produksi obat yang memenuhi standar.c.

Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat.d.

Tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi.e.

Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep.F.

Kebijakan dan Prosedura.

kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi, panita/komite farmasi dan terapi serta paraapoteker.

BAB IIIPENUTUP Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, tidaklah berarti semuapermasalahan tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjadi mudah dan selesai. Dalampelaksanaannya di lapangan, Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit ini sudah barang tentu akanmenghadapi bebagai kendala, antara lain sumber daya manusia/tenaga farmasi di rumah sakit,kebijakan manajeman rumah sakit serta pihak-pihak terkait yang umumnya masih dengan paradigma lama yang “melihat” pelayanan farmasi di rumah sakit “hanya” mengurusi masalah pengadaan dandistribusi obat saja.

Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Pharmacy Care Saturday, September 24, 2016 Peraturan Menteri, Regulasi Kefarmasian Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2014). Menimbang: A. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek; B. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi: A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. B. Pelayanan Farmasi Klinik. Pasal 3 ayat (2) sebagai mana dimaksud pada ayat 1, dinyatakan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi: A. Perencanaan Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat. B. Pengadaan Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Penerimaan Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. D. Penyimpanan Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa. Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat memakai sistem FEFO dan FIFO. E. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. F. Pengendalian Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan. G. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengandaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Sedangkan pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya. Baca Juga: Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Apotek Pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: A. Pengkajian Resep Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuain farmasetik dan pertimbangan klinis. 1) kajian administratif meliputi: Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan. Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik, alamat, nomor telepon dan paraf. Tanggal penulisan resep. 2) kajian kesesuaian farmasetik meliputi: Bentuk dan kekuatan sediaan Stabilitas Kompatibilitas (ketercampuran obat) 3) pertimbangan klinis meliputi: Ketepatan indikasi dan dosis obat Aturan, cara dan lama penggunaan obat Duplikasi dan/atau polifarmasi Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lain) Kontra indikasi Interaksi Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Baca Juga: Resep Obat Lengkap B. Dispensing Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut: Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep Melakukan peracikan obat bila diperlukan Memberikan etiket Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan obat yang salah. Setelah penyiapan obat dilakukan hal sebagai berikut: Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep). Memanggil nama dan nomor tunggu pasien Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh Apoteker (apabila diperlukan) Menyimpan resep pada tempatnya Apoteker membuat catatan pengobatan pasien. C. Pelayanan Informasi Obat Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Baca Juga: Pelayanan Informasi Obat Di Apotek D. Konseling Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Baca Juga: Pedoman Konseling E. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care) Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. F. Pemantauan Terapi Obat Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. G. Monitoring Efek Samping Obat Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Silahkan Di Download File PDF Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Sumber: binfar.kemkes.go.id

Sumber Asli: http://www.mipa-farmasi.com/2016/09/Permenkes-No-35-tahun-2014-tentang-Standar-PelayananKefarmasian-Di-Apotek.html