Pkpo Dokumen Sutoto.pdf

BIMBINGAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO) DR.Dr.Sutoto,M.Kes

6.1 6.1

UNDANG UNDANG RUMAH SAKIT

Sutoto.KARS

3

UURS •Pasal 7 •(1) RS harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

UURS BAG KEENAM KEFARMASIAN • Pasal 15

• (1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. • (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. • (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu. • (4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah. • (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

PKPO GAMBARAN UMUM Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Komisi Akreditasi Rumah Sakit6

PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT 1. Kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan: 1. Sediaan Farmasi, 2. Alat Kesehatan, dan 3. Bahan Medis Habis Pakai

2. Kegiatan pelayanan farmasi klinik. Peraturan Menteri Keehatan R.I. nomer 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Sutoto.KARS

7

PELAYANAN FARMASI KLINIK STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN KMK 72/2016

KARS

TUJUAN PELAYANAN KEFARMASIAN RS

• Menjamin mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan; • Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; • Melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka patient safety • Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (medication safety) • Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat (Medication Error) Komisi Akreditasi Rumah Sakit9

PRINSIP RANCANG PROSES PKPO YANG EFEKTIF

1. seleksi, 2. pengadaan, 3. penyimpanan, 4. Peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan 5. penyalinan (transcribe), 6. pendistribusian, 7. penyiapan (dispensing), 8. pemberian, 9. pendokumentasian dan 10.pemantauan terapi obat. Komisi Akreditasi Rumah Sakit10

PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT

PENYEBAB UTAMA CEDERA DAN BAHAYA DALAM PKPO: • Praktik penggunaan obat yang tidak aman (unsafe medication practices) dan • Kesalahan penggunaan obat (medication errors) RS DIMINTA UNTUK : 1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan, 2. Membuat Sistem PKPO Yang Lebih Aman Dan 3. Menurunkan Kesalahan Pemberian Obat. Komisi Akreditasi Rumah Sakit11

PENGORGANISASIAN

Standar PKPO 1

Pengorganisasian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pasien

Maksud dan Tujuan PKPO 1 PKPO merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien sehingga organisasinya harus efektif dan efisien, serta bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya. Pengaturan pembagian tanggung jawab bergantung pada struktur organisasi dan staffing. Struktur organisasi dan operasional sistem PKP0 di RS mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker yang melakukan pengawasan dan supervisi semua aktivitas PKPO di RS.

MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 1

Untuk memastikan keefektifannya maka rumah sakit melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian tahunan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan PKPO, termasuk angka MEDICATION ERROR serta upaya untuk menurunkannya.

TUJUAN KAJIAN

Agar RS memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan dalam hal mutu, keamanan, manfaat, serta khasiat obat dan alat kesehatan.

Maksud dan Tujuan PKPO 1 Kajian tahunan mengumpulkan semua data, informasi, dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat, termasuk antara lain 1. seberapa baik system telah bekerja terkait dengan • seleksi dan pengadaan obat; • penyimpanan; • peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan • penyiapan dan penyerahan; dan • pemberian obat

Maksud dan Tujuan PKPO 1 2. Pendokumentasian dan pemantauan efek obat 3. Monitor seluruh angka medication error meliputi kKTD, KNC, KTC, SENTINEL dan upaya mencegah dan menurunkannya 4. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan 5. Pertimbangan melakukan kegiatan baru berbasis bukti (evidence based) 6. RS dapat memahami kebutuhan dan prioritas peningkatan mutu serta keamanan penggunaan obat. Sumber informasi obat yang tepat harus tersedia disemua unit pelayanan.

Elemen penilaian PKPO 1

Telusur

mengelola pelayanan kefarmasian dan

Regulasi tentang organisasi pelayanan 10 kefarmasian dan penggunaan obat 0

penggunaan obat yang menyeluruh atau

yang menyeluruh

1.

Ada

regulasi

yang R

Skor

organisasi

TL TT

mengarahkan semua tahapan pelayanan

obat aman sesuai peraturan(R)

2. Ada bukti seluruh apoteker memiliki

D

Bukti ijin (STRA dan SIPA) semua apoteker dan hasil supervise yang dilakukan

W

• Kepala Instalasi Farmasi • Apoteker

ijin dan melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya (D,W)

STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1

10 T 5 L 0 T S T T 18

SUPERVISI OLEH APOTEKER Penyimpanan • Obat narkotika psikotropika • Gas medis • B3 • Obat emergensi KARS

UNDANG UNDANG RUMAH SAKIT

Sutoto.KARS

20

KARS

PP 51/2009. TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

Sutoto.KARS

22

PP 51/2009. TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

PERTANYAANNNYA: • BAGAIMANA ANDA MENJAMIN KEAMANAN, MUTU, MANFAAT DAN KHASIAT SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN OBAT DI RS ANDA ?. Sutoto.KARS 23


Telusur

3. Ada bukti pelaksanaan sekurang- D

Bukti pelaksanaan tentang kajian

kurangnya

pelayanan kefarmasian sesuai EP,

satu

kajian

pelayanan

kefarmasian dan penggunaan obat yang didokumentasikan

selama

12

Skor 10 0

TL TT

selama 12 bulan terakhir

bulan

terakhir. (D,W)

W

4. Ada bukti sumber informasi obat yang

D

Bukti formularium /MIMS yang terkini ada disemua layanan yang terlibat dalam penggunaan obat

O

Lihat Instalasi Farmasi, unit-unit kerja terkait

W

• Kepala Instalasi Farmasi • Kepala/staf unit kerja RJ dan RI

tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan

• Kepala Instalasi Farmasi • Apoteker

obat. (D,O,W)


10 T 5 L 0 T S T T

24


Telusur

5. Terlaksananya pelaporan kesalahan

D

Bukti pelaksaaan tentang laporan kesalahan penggunaan obat sesuai peraturan perundang-undangan

W

 Kepala Instalasi Farmasi  Komite Farmasi Terapi  Staf Instalasi Farmasi

D

Bukti tindak lanjut terhadap kesalahan

penggunaan obat sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

6. Terlaksananya tindak lanjut terhadap

penggunaan obat. kesalahan penggunaan obat untuk memperbaiki sistem manajemen dan penggunaan obat sesuai peraturan

W

 Kepala Instalasi Farmasi

Skor

10 T - L 0 T T 10 T 5 L 0 T S T T

 Staf Instalasi Farmasi perundang-undangan. (D,W) STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1

25

Medication Error  ORDERING ERROR  TRANSCRIBING ERROR  DISPENSING ERROR  ADMINISTERING ERROR

Wakefield.Douglas.,Implementing Shared Formulary and E-based Medication Order Review to Create "Closed Loop" Medication Process in Critical Access Hospitals. September 16, 2009,. the 2009 AHRQ Annual Conference. Sutoto.KARS

26

SELEKSI DAN PENGADAAN

Standar PKPO 2 Ada proses seleksi obat dengan benar yang menghasilkan formularium dan digunakan untuk permintaan obat serta instruksi pengobatan. Obat dalam formularium senantiasa tersedia dalam stok di rumah sakit atau sumber di dalam atau di luar rumah sakit.

Maksud dan Tujuan PKPO 2

Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu pada peraturan perundangundangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan.

Maksud dan Tujuan PKPO 2 Seleksi obat adalah suatu proses kerja sama yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada PPA dan staf klinis lainnya tentang kekosongan obat tersebut serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar.

Elemen penilaian PKPO 2 1. Ada regulasi tentang organisasi yang

Telusur R Dokumen tentang pembentukan organisasi penyusun Formularium

menyusun formularium RS berdasarkan

(komite/panitia Farmasi dan Terapi) dan

kriteria yang disusun secara kolaboratif

ketetapannya

Skor 10 TL - 0 TT

sesuai peraturan perundang-undangan. (R) 2. Ada bukti pelaksanaan apabila ada obat yang

baru ditambahkan dalam formularium, maka ada proses untuk memantau bagaimana penggunaan

D Monitoring penggunaan obat baru 1) Bukti laporan kejadian KTD,efek samping dan medication error 2) Bukti rapat KFT untuk evaluasi obat baru 

10 TL 5 TS 0 TT

Kepala farmasi terapi

obat tersebut dan bila terjadi efek obat yang tidak W  Kepala Instalasi Farmasi diharapkan, efek samping serta medication error. (D,W)


30


Telusur

3. Ada bukti implementasi untuk memantau

D

kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaanya. (D,W)

W

D

4. Ada bukti pelaksanaan formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali

W berdasarkan informasi tentang keamanan dan

Bukti monitoring tentang kepatuhan terhadap formularium, persediaan dan penggunaan   

10 0

TL TT

10 5 0

TL TS TT

Komite Farmasi Terapi Kepala Instalasi Farmasi Staf Instalasi Farmasi

Bukti pelaksanaan tentang kajian annual formularium  

Skor

Komite Farmasi terapi Kepala Instalasi Farmasi

efektivitas. (D,W)


31

CONTOH KRITERIA PEMILIHAN OBAT UNTUK MASUK FORMULARIUM: 1.

Mengutamakan penggunaan obat generik.

2.

Perbandingan obat generik : original: me too= x:y:z

3.

Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan penderita.

4.

Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas.

5.

Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.

6.

Praktis dalam penggunaan dan penyerahan

7.

Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien

8.

Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.

9.

Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan, dengan harga yang terjangkau

Sutoto.KARS

32

Contoh Kriteria Penghapusan Obat : • Obat-obat yang jarang digunakan (slow moving) akan dievaluasi. • Obat-obat yang tidak digunakan (death stock) setelah waktu 3 (tiga) bulan maka akan diingatkan kepada dokter-dokter terkait yang menggunakan obat tersebut. Apabila pada 3 (tiga) bulan berikutnya tetap tidak/kurang digunakan, maka obat tersebut dikeluarkan dari buku formularium. • Obat-obat yang dalam proses penarikan oleh Pemerintah/BPOM atau dari pabrikan. Sutoto.KARS

33

Standar PKPO 2.1 Rumah sakit menetapkan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PKPO 2.1 dan PKPO 2.1.1 RS menetapkan regulasi dan proses pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ada kalanya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak ada dalam stok atau tidak tersedia saat dibutuhkan. RS harus menetapkan regulasi dan proses untuk pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga TKRS 7)

Elemen penilaian PKPO 2.1

Telusur

R Regulasi tentang pengadaan sediaan

1. Ada regulasi pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan,

farmasi, alat kesehatan dan BMHP

dan bahan medis habis pakai

Skor 10 TL -

-

0

TT

yang aman, bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (lihat juga TKRS 7.1). (R)


36


Telusur

2. Ada bukti bahwa manajemen rantai

D

pengadaan (supply chain management) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

Bukti tentang manajemen rantai pengadaan sesuai EP

O

 

Lihat Instalasi Farmasi Lihat Bagian pengadaan

W

  

Kepala Pengadaan Kepala instalasi Farmasi Staf Farmasi

D

Bukti tentang pengadaan obat berdasarkan kontrak

Skor 10 TL 5

TS

0

TT

perundang-undangan (lihat juga TKRS

7.1). (D,O,W)

3. Ada bukti pengadaan obat berdasar atas kontrak (lihat juga TKRS 7). (D)


10 TL -

-

0

TT

37

UNTUK PERHATIAN • Pengadaan obat dan alkes harus dari sumber resmi: • Obat yang dibeli telah memiliki ijin dari Badan POM • Alkes yang disediakan harus punya ijin edar dari Dirjen Yanfar(PMK 1190/2010 TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA, PASAL 5 • Cara mengecek ijin obat dengan melihat kode yang ada di kemasan obat tersebut: 1. Huruf pertama adalah D (obat dengan nama dagang), G (obat generik) 2. Digit kedua adalah B (obat bebas), T (obat bebas tidak terbatas), K (obat keras), P (psikotropika), dan N (narkotika). 3. Digit ketiga adalah huruf L (obat lokal) dan I (obat impor) "3 digit tersebut diikuti oleh 12 digit angka dan huruf. • Contoh DTL09044234A1 :Ini merupakan obat bebas terbatas buatan lokal dengan nama dagang,"

PMK 1190/2010 .TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

• Pasal 5 • (1) Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar. • (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

KARS

Standar PKPO 2.1.1 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mendapatkan obat bila sewaktu-waktu obat tidak tersedia.

Elemen penilaian PKPO 2.1.1

Telusur

1. Ada regulasi pengadaan bila sediaan

R

farmasi, alat kesehatan, dan bahan

Skor

Pedoman tentang pengadaan bila stok

10 TL

kosong/tidak tersedianya sesuai EP

5

TS

0

TT

medis habis pakai tidak ada dalam stok atau tidak tersedia saat dibutuhkan. (R)

2. Ada bukti pemberitahuan kepada

D

Bukti pelaksanaan pemberitahuan

10 TL

staf medis serta saran substitusinya.

kepada staf medis dan saran

5

TS

(D,W)

substitusinya

0

TT

W

 Staf instalasi farmasi  Staf unit rawat jalan dan rawat inap


41

PROSEDUR PENANGANAN BILA TERJADI KETIDAKTERSEDIAAN STOK OBAT DI RS 1. Konfirmasi ke dokter tentang ketersediaan obat substitusi

2. Kontak suplier/apotek kerjasama untuk men suplai

KARS

Elemen penilaian PKPO 2.1.1

Telusur

3. Ada bukti bahwa staf memahami dan D

Bukti catatan setiap kejadian stok kosong

mematuhi regulasi tersebut. (D, W) O

Skor 10 TL 5 TS 0 TT

Lihat instalasi farmasi dan instalasi

gudang

W

 Staf instalasi farmasi

 Staf gudang farmasi


43

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGADAAN • a. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa. • b. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS). • c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar. • d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lainlain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. Peraturan Menteri Keehatan R.I. nomer 72 Tahun 2016 KARS Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Khusus untuk pembelian alat kesehatan , bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko termasuk vaksin, RS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Akte pendirian perusahaan & pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2. Sura Izin Usaha Perusahaan (SIUP) 3. NPWP 4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK) 5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dengan prinsipal dan RS 6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker Penanggung jawab PBF 7. Alamat dan denah kantor PBF 8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal) SNARS ED 1 TKRS

PERHATIAN DIREKTUR RS DALAM PENGADAAN DARI ASPEK MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

• Pengadaan alat medis daan obat harus mempertimbangkan data keselamatan pasien sebagai dasar membuat keputusan. • Sebagai contoh, jika RS ingin mengganti atau menambah pompa infus, informasi tidak hanya tentang harga saja, tetapi juga, tentang persyaratan pemeliharaannya, pelatihan orangnya, informasi tentang kegagalaan fungsi dan insiden keselamatan pasien terkait dengan pompa infus tersebut. KARS

PENYIMPANAN

Standar PKPO 3 Rumah sakit menetapkan tata laksana pengaturan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik, benar, serta aman.


Sediaan farmasi, alkes, dan BMHP disimpan di tempat

yang sesuai, dapat di gudang logistik, di instalasi farmasi, atau di satelit atau depo farmasi serta

diharuskan memiliki pengawasan di semua lokasi penyimpanan.


Telusur

1. Ada regulasi tentang pengaturan

Skor

R

Pedoman tentang pengaturan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP

10 TL 5 TS 0 TT

D

Dokumen pelabelan obat

10 TL 5 TS 0 TT

penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik, benar, dan aman. (R)

2. Ada bukti obat dan zat kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang terdiri atas isi/nama

W

 Kepala instalasi farmasi  Apoteker  Staf Instalasi farmasi

obat, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus (lihat juga MFK 5 EP 6). (O,W) STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1

49


Telusur

3. Ada bukti implementasi proses

D

penyimpanan obat yang tepat agar

Dokumen monitoring suhu dan suhu

10 TL

lemari pendingin

5

TS

0

TT

kondisi obat tetap stabil, termasuk obat yang disimpan di luar instalasi

W

Skor

•

Kepala Instalasi Farmasi

• Staf instalasi / depo farmasi

farmasi. (D,W)

• Staf klinis rawat inap dan rawat jalan • Staf gudang farmasi

4. Ada bukti pelaksanaan dilakukan

D

Dokumen supervisi apoteker

10 TL

supervisi secara teratur oleh apoteker

5

TS

untuk memastikan penyimpanan obat

0

TT

dilakukan dengan baik. (D,W)

W






Apoteker


50

Elemen penilaian PKPO 3 5.

Ada

bukti

dilindungi

dari

pencurian

di

Telusur

pelaksanaan

obat

kehilangan

serta

semua

D

Dokumen kartu stok, laporan stok

10 TL

opname, sistem IT inventori obat

5

TS

0

TT

tempat

penyimpanan dan pelayanan. (D,W)

Skor

W •

Kepala instalasi Farmasi

• Apoteker • Staf sistem informasi farmasi • Staf farmasi


51

Contoh Kebijakan Umum Penyimpanan Perbekalan Farmasi Kebijakan Penyimpanan Obat RS XYZ: • Disesuaikan dengan bentuk Sediaan dan jenisnya, suhu penyimpanan dan stabilitasnya,sifat bahan, danketahanan terhadap Cahaya (lihat petunjuk penyimpanan masing-masing obat

• Obat disusun alphabetis • Sistem FIFO (First in first out} atau FEFO( first expired first out) • Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label: isi, tanggal kadaluwarsa dan peringatan • Elektrolit pekat konsentrat dilarang disimpan di unit pelayanan • Unit tertentu yang dapat menyimpan elektrolit konsentrat harus dilengkapi dengan SPO Khusus untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati • Obat high alert diberi stiker HIGH ALERT, obat NORUM/LASA diberi stiker NORUM/LASA

• Obat yang dibawa pasien dari rumah harus dicatat dalam formulir rekonsiliasi obat dan disimpan di …………… Sutoto.KARS

52

Standar PKPO 3.1 Rumah sakit mengatur tata kelola bahan berbahaya, serta obat narkotika dan psikotropika yang baik, benar, dan aman sesuai dengan peraturan perundang- undangan.


Telusur

1. Ada regulasi pengaturan tata kelola

R

Pedoman tentang pengaturan bahan

Skor 10 TL

bahan berbahaya, serta obat narkotika

berbahaya/narkotika/psikotropika sesuai

-

-

dan psikotropika yang baik, benar, dan

EP

0

TT

Lihat tempat penyimpanan bahan

10 TL

aman sesuai dengan peraturan

perundang- undangan. (R)

2. Ada bukti penyimpanan bahan

O

berbahaya yang baik, benar, dan aman

berbahaya

sesuai dengan regulasi.(Lihat juga AP 5.3 EP 1) (O,W)

W

-

-

0

TT

• Kepala instalai farmasi • Staf Farmasi


55


Telusur O

3. Ada bukti penyimpanan obat

Lihat tempat penyimpanan narkotika

psikotropika

narkotika serta psikotropika yang baik, W

4. Ada bukti pelaporan obat narkotika

D

serta psikotropika secara akurat sesuai W

TL

-

0

TT

Bukti tentang laporan dan pencatatan

10

TL

penggunaan narkotika psikotropika

5

TS

0

TT






Staf Farmasi

dengan peraturan dan perundangundangan. (D,W)

10

-

benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

Skor






Apoteker



Staf Farmasi


56

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Pasal 25 • (1) Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus. • (2) Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika.

• (3) Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika. • (4) Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku.

KARS

Pasal 26 Gudang khusus • (1) Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda; • b. langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi; • c. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi; • d. gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab; dan • e. kunci gudang dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. KARS

(2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat • (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: • a. dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat; • b. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi; • c. mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda; • d. kunci ruang khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan; dan • e. tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk. KARS

(3) Lemari khusus • (3) Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: • a. terbuat dari bahan yang kuat; • b. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda; • c. harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah; • d. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan ; dan • e. kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Pasal 27... KARS

Pasal 27 • Penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi Cara Produksi Obat yang Baik, Cara Distribusi Obat yang Baik, dan/atau standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARS

Pasal 33 • (1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan harus memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus. • (2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam penguasaan Apoteker penanggung jawab.

KARS

Pasal 36 • (1) Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko. • (2) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.

KARS

BAB IV PEMUSNAHAN Pasal 37

• Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dilakukan dalam hal: a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali; b. telah kadaluarsa; c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan; d. dibatalkan izin edarnya; atau e. berhubungan dengan tindak pidana.

KARS

Pasal 38 • (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Dokter atau Toko Obat.

KARS

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Pasal 39

• Pa. penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan lembaga/dokter praktik perorangan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada: 1. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat; 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, bagi Importir, Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi; atau

3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, bagi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Dokter, atau Toko Obat KARS

Pasal 41 •Dalam hal Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan oleh pihak ketiga, wajib disaksikan oleh pemilik Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b. KARS

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 45 • (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) paling sedikit terdiri atas: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi; b. jumlah persediaan awal dan akhir bulan; c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; d. jumlah yang diterima; e. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran; f. jumlah yang disalurkan; dan g. nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran dan persediaan awal dan akhir.

KARS

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 45 • (6) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan dokter praktik perorangan wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika dan Psikotropika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit terdiri atas: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi; b. jumlah persediaan awal dan akhir bulan; c. jumlah yang diterima; dan d. jumlah yang diserahkan.

KARS

CONTOH LEMARI OBAT NARKOTIKA (Narcotic cabinet)

TUJUAN : MENCEGAH HILANGNYA OBAT NARKOTIKA • Harus ada penanggung jawab setiap shift • Harus ada bukti serah terima per shift dengan stock Sutoto.KARS

70

Standar PKPO 3.2 Rumah sakit mengatur tata kelola penyimpanan elektrolit konsentrat yang baik, benar, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.2 Elektrolit konsentrat termasuk obat yang perlu diwaspadai (high alert medication). RS harus mengatur penyimpanan elektrolit konsentrat tersebut.

Elektrolit konsentrat tidak disimpan di unit perawatan kecuali dibutuhkan secara klinis dan apabila disimpan dalam unit perawatan, disertai alasan penyimpanannya mengapa disimpan di unit perawatan serta terdapat pengamanan untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja / kekeliruan (lihat juga SKP 3.1). Selain penyimpanan elektrolit konsetrat, rumah sakit juga perlu menyediakan mekanisme pengawasan untuk semua lokasi, dimana elektrolit konsentrat disimpan.


Telusur

1. Ada regulasi rumah sakit tentang

R

Regulasi tentang proses larangan

Skor 10 TL

proses larangan menyimpan

penyimpanan elektrolit konsentrat

-

-

elektrolit konsentrat di tempat rawat

sesuai EP

0

TT

inap kecuali bila dibutuhkan secara

klinis dan apabila terpaksa disimpan di area rawat inap harus diatur keamanannya untuk

menghindari kesalahan. (lihat juga SKP 3.1). (R)


73


Telusur

2. Ada bukti penyimpanan elektrolit

O

konsentrat yang baik, benar, dan aman

Lihat tempat penyimpanan Elektrolit

10 TL

konsentrat

5

TS

0

TT

sesuai dengan regulasi. (O,W) W

Skor


 Apoteker  Staf Farmasi 3. Elektrolit konsentrat diberi label obat

O

yang harus diwaspadai (high alert)

Lihat label pada setiap elektrolit

10 TL

konsentrat

5

TS

0

TT

sesuai dengan regulasi. (O,W) W

 Kepala instalasi farmasi  Apoteker  Staf farmasi


74

DAFTAR ELEKTROLIT KONSENTRAT DAN PENGENCERANNYA

KARS

Standar PKPO 3.3 Rumah sakit menetapkan pengaturan penyimpanan dan pengawasan penggunaan obat tertentu.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.3 Beberapa macam obat memerlukan ketentuan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya seperti a) produk nutrisi; b) obat dan bahan radioaktif; c) obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki risiko terhadap keamanan; d) obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain; e) obat yang digunakan untuk penelitian.

Rumah sakit menetapkan prosedur yang mengatur penerimaan, identifikasi, tempat penyimpanan, dan distribusi macam obat-obat ini. (lihat juga MFK 5).

Elemen penilaian PKPO 3.3 1.

Ada

regulasi

Telusur

pengaturan

R

penyimpanan obat dengan ketentuan khusus

meliputi

butir

a)

Regulasi tentang penyimpanan obat khusus sesuai butir a s/d e

sampai

Skor 10 TL -

-

0

TT

dengan e) pada maksud dan tujuan.

(R)

2. Ada bukti penyimpanan produk

O

nutrisi yang baik, benar, dan aman

Lihat tempat penyimpanan produk

10 TL

nutrisi

5

TS

0

TT

sesuai dengan regulasi. (lihat juga PAP 4). (O,W)

W

 Kepala Instalasi Farmasi  Apoteker  Staf Farmasi


78


Telusur O Lihat tempat penyimpanan obat dan bahan radio aktif sesuai EP

3. Ada bukti penyimpanan obat dan bahan radioaktif yang baik,

W    

benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

O Lihat tempat penyimpanan obat dibawa pasien

4. Ada bukti penyimpanan obat yang

dibawa

pasien

sebelum

rawat inap yang baik, benar, dan aman (O,W)

sesuai

dengan

Kepala Instalasi Farmasi Apoteker Staf Farmasi Staf Gudang Farmasi

regulasi.

W    

Kepala Instalasi Farmasi Apoteker Perawat Staf Farmasi


Skor 10 TL 5

TS

0

TT

10 TL 5

TS

0

TT

79


Telusur

5. Ada bukti penyimpanan obat program

atau

O Lihat tempat penyimpanan obat

bantuan

program/bantuan pemerintah

pemerintah/pihak lain yang baik, benar, dan aman sesuai dengan

regulasi. (O,W)

Skor 10 TL 5

TS

0

TT

W  Kepala Instalasi Farmasi

 Apoteker  Staf Farmasi

6. Ada bukti penyimpanan obat

O Lihat tempat penyimpanan obat penelitian

yang digunakan untuk penelitian

yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

W  Kepala Instalasi Farmasi

10 TL 5

TS

0

TT

 Apoteker  Staf Farmasi


80

Standar PKPO 3.4 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk memastikan obat emergensi yang tersimpan di dalam maupun di luar unit farmasi tersedia, tersimpan aman, dan dimonitor.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.4 Obat Emergensi harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan. Setiap RS harus membuat rencana lokasi penyimpanan obat emergensi, contoh troli obat emergensi yang tersedia di berbagai unit pelayanan, obat untuk mengatasi syok anafilatik di tempat penyuntikan, dan obat untuk

pemulihan anestesi ada di kamar operasi.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.4 • Obat emergensi dapat disimpan di lemari emergensi, troli, tas/ ransel, kotak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut.

• RS menetapkan prosedur untuk memastikan ada kemudahan untuk mencapai dengan cepat tempat penyimpanan obat emergensi jika dibutuhkan, • Obat Emergensi selalu harus segera diganti kalau digunakan, bila rusak, atau kadaluarsa. • Keamanan obat emergensi harus diperhatikan. (lihat juga MFK 4)


Telusur

1. Ada regulasi pengelolaan obat

R

Regulasi tentang pengelolaan obat

Skor 10 TL

emergensi yang tersedia di unit-unit

emergensi di unit-unit layanan sesuai

-

-

layanan agar dapat segera dipakai

EP

0

TT

untuk memenuhi kebutuhan darurat

serta upaya pemeliharaan dan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan. (R)

2. Ada bukti persediaan obat

D

Bukti daftar obat emergensi disetiap tempat penyimpanan

emergensi lengkap dan siap pakai. (D,O,W)

O

Fisik obat sesuai jumlahnya dengan daftar

W

   

10 TL 5

TS

0

TT

Kepala Instalasi Farmasi Perawat Apoteker Staf Farmasi


84


Telusur

3. Ada bukti pelaksanaan supervisi

D

terhadap penyimpanan obat emergensi

Bukti tentang catatan supervisi

10

TL

penyimpanan obat emergensi

5

TS

0

TT

dan segera diganti apabila dipakai, kadaluwarsa, atau rusak. (D,O,W)

O

Skor

Lihat fisik obat sesuai jumlahnya dengan daftar obat

W






Perawat



Apoteker



Staf Farmasi


85

OBAT EMERGENSI • Tersedia di semua unit pelayanan sesuai kebutuhan dalam standar • Prosedur, menjaga dan melindungi dari kehilangan dan pencurian • Di monitor/supervisi, jangan sampai kosong, tak sesuai standar, misal ada obat yg kadaluwarsa atau setelah dipakai tak segera diganti KARS

CONTOH: KEBIJAKAN PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI

• Tempat menyimpan : TROLI/KIT/LEMARI/KOTAK OBAT EMERGENSI • Akses terdekat dan selalu siap pakai . • Terjaga isinya/aman kunci plastik dg no register • Isi sesuai standar di masing-masing unit • Tidak boleh dicampur obat lain • Dipakai hanya untuk emergensi saja dan sesudah Pakai harus melaporkan untuk segera diganti • Di cek secara berkala apakah ada yg rusak/kadaluwarsa Sutoto.KARS

87

TROLI EMERGENSI

Kunci Plastik Disposable dengan nomor register

Sutoto.KARS

88

Standar PKPO 3.5 • Rumah sakit memiliki sistem penarikan kembali (recall), pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak layak digunakan karena rusak, mutu substandar, atau kadaluwarsa. • Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan identifikasi dalam proses penarikan kembali (recall) oleh Pemerintah, pabrik, atau pemasok. • Rumah sakit juga harus menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandard, atau kadaluwarsa tidak digunakan serta dimusnahkan.

Elemen penilaian PKPO 3.5 R

1. Ada regulasi penarikan kembali

Telusur

Skor

Regulasi tentang penarikan kembali dan pemusnahan sediaan farmasi sesuai EP

10 TL - 0 TT

(recall) dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandar, atau kadaluwarsa. (R)


90


Telusur

2. Ada bukti pelaksanaan penarikan kembali (recall) sesuai dengan regulasi

D

Bukti pelaksanaan dan berita acara penarikan obat rusak

W


D

Bukti pelaksanaan dan berita acara

yang ditetapkan. (D,W) 3. Ada bukti pelaksanaan pemusnahan

pemusnahan obat

sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. (D,W)

W


10 TL 5 TS 0 TT

 Direktur  Kepala Instalasi Farmasi  Apoteker  Staf Farmasi


91

PERESEPAN DAN PENYALINAN

Standar PKPO 4 Ada regulasi peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan.

Maksud dan Tujuan PKPO 4 • RS menetapkan staf medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/permintaan obat serta instruksi pengobatan. • Staf medis dilatih untuk peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan dengan benar. • Peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak terbaca, dan tidak lengkap dapat membahayakan pasien serta menunda kegiatan asuhan pasien.


Rumah sakit memiliki regulasi peresepan/permintaan obat serta instruksi pengobatan dengan benar, lengkap, dan terbaca tulisannya.

Maksud dan Tujuan PKPO 4 • RS menetapkan proses rekonsiliasi obat, yaitu proses membandingkan daftar obat yang dipergunakan oleh pasien sebelum dirawat inap dengan peresepan/ permintaan obat dan instruksi pengobatan yang dibuat pertama kali sejak pasien masuk, saat pemindahan pasien antarunit pelayanan (transfer), dan sebelum pasien pulang.


Telusur

1. Ada regulasi

R Regulasi tentang permintaan obat/peresepan

peresepan/permintaan obat dan

dan instruksi pengobatan sesuai EP

instruksi pengobatan secara

Skor 10 TL 5

TS

0

TT

benar, lengkap, dan terbaca, serta menetapkan staf medis yang

kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan.

(lihat juga PAP 2.2 EP 1; AP 3 EP 1; dan SKP 2 EP 1). (R)


96

Elemen penilaian PKPO 4 2. Ada bukti

Telusur D Bukti permintaan obat/resep dilakukan oleh staf medis sesuai daftar.

peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan

O Ruang rawat inap, rawat jalan

dilaksanakan oleh staf medis

W  Staf Medis  Perawat  Apoteker

yang kompeten serta berwenang.

Skor 10 TL 5

TS

0

TT

(D,O,W)

3. Ada bukti pelaksanaan

D Bukti pelaksanaan rekonsiliasi obat sesuai EP

apoteker melakukan rekonsiliasi obat pada saat pasien masuk,

W  Apoteker

pindah unit pelayanan, dan


sebelum pulang. (D,W)

 Apoteker  Staf farmasi


10 TL 5

TS

0

TT

97

Elemen penilaian PKPO 4 4. Rekam medis memuat riwayat penggunaan obat pasien. (D,O)

Telusur D Bukti catatan riwayat penggunaan obat dalam RM

Skor 10 TL 5

TS

0

TT

O Lihat RM di ruang rawat Inap, RM rawat jalan


98

Contoh : Patient Medication History (Riwayat Pasien Makan Obat)

Label identitas pasien

Daftar riwayat alergi Tgl

Daftar obat yang menimbulkan alergi

Seberapa berat alerginya? R=ringan S=Sedang B=Berat

Reaksi alreginya

Daftar semua jenis obat yg digunakan pasien atau dibawa dari rumah; (obat resep, bebas, herbal atau tcm) Tanggal

Nama obat

Dosis/frekuensi

berapa lama

Alasan makan obat

Berlanjut saat rawat inap ?

Ya

tidak

1. 2. 3. 4. NAMA DAN TANDA TANGAN YANG MELAKUKAN Sutoto.KARS INTERVIU Diadaptasi dari : Improving Communication During transtition. JCR,JCI, 20102 p 54

99

CONTOH: ISI KEBIJAKAN PERESEPAN • Hanya Yang Berhak Menulis Dan Memesan Resep Saja Yangdilayani • (Tersedia Daftar Staf Medis Yang Berhak Menulis Resep/ Daftar Petugas Yang Berhak Memesan Resep Di Instalasi Farmasi) • Resep Harus Lengkap ( Tersedia Contoh Dan Keterangan Resep Yang Lengkap ) • Sebelum Menulis Rerep Harus Melakukan Penyelarasan Obat (Medication Reconciliation) . Penyelarasan Obat Adalah Membandingkan Antara Daftar Obat Yang Sedang Digunakan Pasien Dan Obat Yang Akan Diresepkan Agar Tidak Terjadi Duplikasi Atau Terhentinya Terapi Suatu Obat • Penulis Resep Harus Memperhatikan Tiga Kemungkinan : 1. Kontraindikasi 2. Interaksi Obat 3. Reaksi Alergi. • Tulisan Harus Jelas Dan Dapat Dibaca • Menggunakan Istilah Dan Singkatan Yang Ditetapkan RS Dan tidak Boleh Menggunakan Singkatan Yang Dilarang (Tersedia Daftar Singkatan Yang Digunakan Di Rs Dan Daftar Singkatan Yang Dilarang) Sutoto.KARS

100

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

CONTOH LEMBAR REKONSILIASI OBAT SAAT ADMISI

Contoh Petunjuk penulisan Resep

RUANG/INSTALASI:: TANGGAL: ALERGI : TIDAK/ YA : …………………

IDENTITAS PASIEN: (STIKER) BERAT BADAN : NAMA DOKTER Sutoto.KARS

104

Contoh: Automatic Stop Order

Sutoto.KARS

105

contoh automatic stop order

Sutoto.KARS

106

Contoh : KEBIJAKAN AUTOMATIC STOP ORDER • I. TUJUAN: • Tjuan kebijakan automatic stop order Untuk memastikan bahwa terdapat obat yang harus dievaluasi dan ditinjau secara konsisten dan bahwa informasi ini diberi tahu kepada dokter. • III. KEBIJAKAN: • Rumah Sakit akan memastikan administrasi aman obat melalui proses stop order. • IV. PROSEDUR: • A. obat berikut akan otomatis dihentikan oleh Instalasi Farmasi setelah penggunaan awal telah dimulai: 1. Ketorolac - setelah 5 hari penggunaan 2. Nesiritide - setelah 2 hari penggunaan 3. Alvimopan - setelah 15 dosis telah diberikan 4. Meperidin - setelah 2 hari penggunaan

• Proses stop order otomatis didefinisikan sebagai HARD STOP Sutoto.KARS

107

Standar PKPO 4.1 Regulasi ditetapkan untuk menentukan pengertian dan syarat kelengkapan resep atau pemesanan.

Maksud dan Tujuan PKPO 4.1 TUJUAN : Untuk menghindari keragaman dan menjaga keselamatan pasien maka RS menetapkan persyaratan atau elemen penting kelengkapan suatu resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan, paling sedikit meliputi a sampai dengan d pada maksud dan tujuan: a) data identitas pasien secara akurat (dengan stiker); b) elemen pokok di semua resep atau permintaan obat atau instruksi pengobatan; c) kapan diharuskan menggunakan nama dagang atau generik;

Maksud dan Tujuan PKPO 4.1

d) kapan diperlukan penggunaan indikasi seperti pada PRN (pro re nata atau “jika perlu”) atau instruksi pengobatan lain; e) jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya; f) kecepatan pemberian (jika berupa infus); g) instruksi khusus, sebagai contoh: titrasi, tapering, rentang dosis.

Maksud dan Tujuan PKPO 4.1 Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal dibawah ini : 1) resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak terbaca 2) resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (Look Alike Sound Alike); 3) jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti automatis (automatic stop order), tapering, dan lainnya; 4) instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi. (lihat juga SKP 2)

Maksud dan Tujuan PKPO 4.1

Standar ini berlaku untuk resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan di semua unit pelayanan di rumah sakit.

Rumah sakit diminta memiliki proses untuk menjamin penulisan resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan sesuai dengan kriteria butir 1 sampai dengan 4 di atas.


Telusur

1. Ada regulasi syarat elemen resep

R Pedoman/ panduan tentang syarat elemen

Skor 10 TL

lengkap yang meliputi butir a)

kelengkapan resep sesuai butir a s/d g, dan

5

TS

sampai dengan g) pada maksud dan

langkah-langkah untuk menghindari

0

TT

tujuan serta penetapan dan

kesalahan pengelolaan peresepan sesuai

penerapan langkah langkah untuk

EP

pengelolaan peresepan/ permintaan obat, instruksi pengobatan yang

tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca agar hal tersebut tidak terulang kembali. (R)


113

Elemen penilaian PKPO 4.1 D

2. Ada bukti pelaksanaan evaluasi

Telusur

Skor

Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap syarat elemen resep sesuai butir a s/d g

10 TL

syarat elemen resep lengkap yang meliputi butir a) sampai dengan g)

W

• • • • •

D

Bukti pengelolaan resep yang tidak benar

pada maksud dan tujuan. (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan proses

KFT Dokter Perawat Kepala Instalasi Farmasi Apoteker

pengelolaan resep yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca. (D,W)

W

   

KFT Kepala Instalasi Farmasi Apoteker Staf Medis


5

TS

0

TT

10 TL 5

TS

0

TT

114


Telusur

4. Ada bukti pelaksanaan proses untuk

D

Bukti pelaksanaan pengelolaan resep khusus.

mengelola resep khusus, seperti darurat, standing order, berhenti

automatis (automatic stop order), tapering, dan lainnya. (D,W)

W




115

Standar PKPO 4.2 Rumah sakit menetapkan individu yang kompeten yang diberi kewenangan untuk menulis resep/permintaan obat atau instruksi pengobatan.

Maksud dan Tujuan PKPO 4.2 Untuk memilih dan menentukan obat yang dibutuhkan pasien diperlukan pengetahuan dan pengalaman spesifik.

Rumah sakit bertanggungjawab menentukan staf medis dengan pengalaman cukup dan pengetahuan spesifik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diberi izin membuat/menulis resep atau membuat permintaan obat.


Telusur

1. Ada daftar staf medis yang

D

Bukti tersedianya daftar staf medis

Skor 10 TL

kompeten dan berwenang membuat

yang kompeten dan berwenang menulis

-

-

atau menulis resep yang tersedia di

resep.

0

TT

Regulasi tentang pembatasan jumlah

10 TL

semua unit pelayanan. (D) 2. Ada bukti pelaksanaan rumah sakit

R

menetapkan dan melaksanakan proses

resep atau jumlah pemesanan obat oleh

-

-

untuk membatasi jika diperlukan

staf medis yang mempunyai

0

TT

jumlah resep atau jumlah pemesanan

kewenangan

obat yang dapat dilakukan oleh staf medis yang diberi kewenangan. (lihat juga KKS 10 EP 1). (R) STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1

118

Elemen penilaian PKPO 4.2 3.

Ada

bukti

kompeten dan

staf

medis

yang

berwenang membuat

D

Telusur

Skor

Bukti daftar staf medis yang mempunyai kewenangan ada di unit layanan farmasi.

10 TL 5 TS 0 TT

atau menulis resep atau memesan

obat dikenal dan diketahui oleh unit layanan farmasi atau oleh lainnya yang menyalurkan obat. (D)


119

Standar PKPO 4.3 Obat yang diresepkan dan diberikan tercatat di rekam medis pasien.

Maksud dan Tujuan PKPO 4.3 Rekam medis pasien memuat daftar obat yang diinstruksikan yang memuat identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter serta keterangan bila perlu tapering off, titrasi, dan rentang dosis.

Pencatatan juga termasuk obat yang diberikan “jika perlu”/prorenata. Pencatatan dibuat di formulir obat yang tersendiri dan dimasukkan ke

dalam berkas rekam medis serta disertakan pada waktu pasien pulang dari rumah sakit atau dipindahkan. (lihatjuga PAP 2.2)


Telusur

1. Ada bukti pelaksanaan obat yang

D

Skor

Bukti pelaksanaan pencatatan dalam

10 TL

diberikan dicatat dalam satu daftar di

satu daftar di RM obat yang diberikan

5

TS

rekam medis untuk setiap pasien

kepada pasien sesuai EP

0

TT

berisi: identitas pasien, nama obat,

dosis,

rute

pemberian,

pemberian, nama

dokter

waktu dan

keterangan bila perlu tapering off,

titrasi, dan rentang dosis. (D)


122

Elemen penilaian PKPO 4.3 2. Ada bukti pelaksanaan daftar tersebut di atas disimpan dalam rekam medis

D

Telusur

Skor

Bukti Catatan daftar obat lengkap dalam RM

10 TL

pasien yang selalu menyertai pasien.

pasien dan menyertai pasien ketika

5

TS

0

TT

pasien dipindahkan. Salinan daftar

resep obat tersebut pulang diserahkan kepada pasien saat pulang (D)(Lihat ARK 4.2 EP 4) Salinan daftar tersebut diserahkan kepada pasien saat pulang

ARK 4.2 EP 4: Ringkasan pulang memuat obat yang diberikan termasuk obat setelah pasien keluar rumah sakit. (D)


123

Contoh Tabel Pencatatan Obat Label identitas pasien No

TGL/JAM

NAMA OBAT DAN DOSIS

Rute

Nama DPJP /Tanda Tangan

Apoteker Penelaah:

1

Diberikan Oleh Waktu Pemberian

Keterangan

Misal : Bila perlu, Tapering off, titrasi, stop

2

3

Sutoto.KARS

124

PERSIAPAN DAN PENYERAHAN

Standar PKPO 5 Obat disiapkan dan diserahkan di dalam lingkungan aman dan bersih.

Maksud dan Tujuan PKPO 5 • Untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan pada pasien maka rumah sakit diminta menyiapkan dan menyerahkan obat dalam lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan lingkungan serta untuk mencegah kontaminasi tempat penyiapan obat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik profesi seperti: a) pencampuran obat kemoterapi harus dilakukan di dalam ruang yang bersih (clean room) yang dilengkapi dengan cytotoxic handling drug safety cabinet dengan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;

Maksud dan Tujuan PKPO 5 b) pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral serta pengemasan kembali obat suntik harus dilakukan dalam ruang yang bersih (clean room) yang dilengkapi dengan laminary airflow cabinet dan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat perlindung diri yang sesuai; c) staf yang menyiapkan produk steril terlatih dengan prinsip penyiapan obat

Elemen penilaian PKPO 5 1. Ada regulasi penyiapan dan penyerahan obat yang sesuai

Telusur R

Skor

Pedoman tentang penyiapan dan

10 TL

penyerahan obat

5

TS

0

TT

dengan peraturan perundang-

undangan dan praktik profesi. (R)


129


Telusur

2. Ada bukti pelaksanaan staf yang menyiapkan

produk

memahami,

serta

steril

D

dilatih,

Bukti Sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan tehnik aseptik, yang dimiliki staf

mempraktikkan

prinsip penyiapan obat dan teknik

aseptik (lihat juga PPI). (D,W)

W

Skor 10 TL 5

TS

0

TT



130

Elemen penilaian PKPO 5 3.

Ada

bukti

pencampuran dilakukan

pelaksanaan

obat

sesuai

Telusur O

kemoterapi

dengan

Lihat ruang pencampuran obat

10 TL

kemoterapi

5

TS

0

TT

praktik

profesi. (lihat juga PPI 7). (O,W)

W

Skor

• Apoteker pelaksana teknik aseptik

• Perawat pelaksana teknik aseptik

4.

Ada

intravena,

bukti

pencampuran

epidural

dan

obat

O

nutrisi

Lihat ruang pencampuran obat

10 TL

intravena, epidural dan nutrisi parentral.

5

TS

0

TT

parenteral serta pengemasan kembali obat suntik dilakukan sesuai dengan praktik profesi (O,W)

W

• Apoteker • Perawat


131

HUBUNGAN DENGAN PPI

Elemen penilaian PPI 7

Telusur

3. Rumah sakit melaksanakan strategi D untuk menurunkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasif

Bukti strategi untuk penurunan infeksi 10 (tata kelola risiko infeksi) sebagai tindak 5 lanjut EP 2 0

O

Lihat pelaksanaan pencampuran obat suntik, pemberian suntikan, terapi cairan, punksi lumbal

W

• Komite/Tim PPI • Komite/Tim PMKP • IPCN • IPCLN • Kepala unit/Kepala ruangan

yang berisiko infeksi. (D,O,W,S)

Skor

S

Peragaan pencampuran obat suntik, pemberian suntikan, terapi cairan, punksi lumbal STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1

132

TL TS TT

Elemen penilaian PPI 7

Telusur

4. Rumah sakit telah melaksanakan D kegiatan pelatihan untuk menurunkan risiko infeksi di dalam proses-proses W kegiatan tersebut. (D,W)

Bukti pelaksanaan pelatihan tentang kegiatan untuk menurunkan risiko infeksi

Skor 10 5 0

• Kepala diklat • Peserta pelatihan


133

TL TS TT

PERSIAPAN DAN PENYALURAN (dispensing)

Sutoto.KARS

134

• PENCAMPURAN OBAT IV • REPACKAGING ANTI BIOTIC

LAMINAR AIRFLOW VERTICAL

Tabel 1. Daftar Ketercampuran Obat Suntik (sebagian)

Dst…..

BUKU PEDOMAN PENCAMPURAN OBAT SUNTIK DAN PENANGANAN SEDIAAN SITOSTATIKA . Dirjen Binyanfar .2009

136

INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT PENCAMPURAN OBAT IV TAK SESUAI STANDAR PROBABILITY

POTENSIAL RISK/PROBLEM 4

3

2

1

0

RISK IMPACT (HEALTH, FINANCIAL, LEGAL, REGULATORY)

CURRENT SYSTEM/ PREPAREDNESS

5

5

4

3

2

1

4

3

Terkontaminasi bacteri patogen  pasien septicaemi  meninggal  Tuntutan hukum citra RS menurun Campuran obat IV tak compatible/ menjendal  emboli  meninggal/cacat  Tuntutan hukum citra RS menurun Alergi hebat  meninggal  Tuntutan hukum citra RS menurun

ICRA

2

1

SCO RE

CYTOTOXIC SAFETY CABINET

Sutoto.KARS

138

PELAYANAN KEMOTERAPI

PAP.3.9. 1

2

Ada regulasi pelayanan khusus pasien yang mendapat kemoterapi atau pelayanan lain yang berisiko tinggi sesuai regulasi

Bukti dalam rekam medik tentang pelaksanaan pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi

KARS

SPILKIT KEMOTER API

Sutoto.KARS

140

JENIS LIMBAH Limbah padat: oInfeksius( kantong kuning) oNon infeksius (kantong hitam) oDaur ulang ( kantong putih) oLimbah sitotoksik ( kantong ungu) Limbah cair oInfeksius oNon infeksius Limbah benda tajam

Standar PKPO 5.1 Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur semua resep/permintaan obat dan instruksi pengobatan obat ditelaah ketepatannya.

Maksud dan Tujuan PKPO 5.1 Setiap resep/permintaan obat/instruksi pengobatan harus dilakukan dua pengkajian/telaah, yaitu: • Pengkajian/telaah resep yang dilakukan sebelum obat disiapkan untuk memastikan resep memenuhi syarat secara administrative, farmasetik dan klinis

• Telaah obat yang dilakukan setelah obat selesai disiapkan untuk memastikan bahwa obat yang disiapkan sudah sesuai dengan

resep/instruksi pengobatan

Maksud dan Tujuan PKPO 5.1 Pengkajian resep dilakukan oleh apoteker meliputi: a) ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum/makan obat, dan waktu pemberian; b) duplikasi pengobatan; c) potensi alergi atau sensitivitas; d) interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan; e) variasi kriteria penggunaan dari rumah sakit; f) berat badan pasien dan atau informasi fisiologik lainnya; g) kontra indikasi.

Maksud dan Tujuan PKPO 5.1 Telaah obat dilakukan terhadap obat yang telah siap dan telaah dilakukan meliputi 5 (lima) informasi, yaitu: 1) identitas pasien; 2) ketepatan obat; 3) dosis; 4) rute pemberian; dan 5) waktu pemberian.


Telusur

1. Ada regulasi penetapan sistem yang seragam

untuk

penyiapan

R

dan

Regulasi tentang keseragaman sistem

10 TL

penyiapan dan penyerahan obat di RS

5

TS

0

TT

penyerahan obat. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan proses

D

pengkajian resep yang meliputi butir

Bukti pelaksanaan pengkajian resep

10 TL

meliputi a s/d g

5

TS

0

TT

a) sampai dengan g) pada maksud dan tujuan. (D,W)

W

Skor

• Kepala Instalasi Farmas • Apoteker/ farmasi klinis • Staf Farmasi


149


Telusur

3. Setelah obat disiapkan, obat diberi

D

Bukti dilaksanakannya pelabelan obat yang sudah disiapkan

label meliputi identitas pasien, nama obat, dosis atau konsentrasi, cara

O

Lihat label obat pasien

pemakaian, waktu pemberian, tanggal

W

   

D

Bukti dilaksanakannya telaah obat meliputi 1) s/d 5)

disiapkan, dan tanggal kadaluarsa. (D,O,W)

4. Ada bukti pelaksanaan telaah obat

W

10 TL 5

TS

0

TT

Kepala Instalasi Farmasi Perawat RI dan RJ Apoteker Staf Farmasi

meliputi butir 1) sampai dengan 5) pada

maksud dan tujuan. (D,W)

Skor



10 TL 5

TS

0

TT

150


Telusur

5. Ada bukti pelaksanaan penyerahan obat

dalam

bentuk

yang

D

Bukti pemberian obat dalam bentuk yang siap diberikan/UDD

W


siap

Skor 10 TL - 0 TT

diberikan. (D,W)


151


Telusur

6. Ada bukti penyerahan obat tepat

D

waktu. (D,O,W)

Bukti catatan dlm RM pemberian tepat waktu

O

Lihat ruang rawat inap

W

• Perawat

Skor 10 5 0

• Apoteker


152

TL TS TT

TELAAH/SKRINING RESEP Persyaratan administrasi meliputi : • Nama, tgl lahir, jenis kelamin, BB dan TB (pasien anak) • Nama, paraf dokter • Tanggal resep • Ruangan/unit asal resep Persyaratan farmaseutik meliputi : • Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan • Dosis dan Jumlah obat • Stabilitas • Aturan, dan cara penggunaan Persyaratan klinis meliputi : • Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat • Duplikasi pengobatan • Alergi, • Efek samping, ROTD • Kontraindikasi • Interaksi obat yang berisiko Sutoto.KARS

153

Contoh Formulir telaah resep NO

TELAAH RESEP

1

KEJELASAN TULISAN RESEP

2

TEPAT OBAT

3

TEPAT DOSIS

4

TEPAT RUTE

5

TEPAT WAKTU

6

DUPLIKASI

7

ALERGI

8

INTERAKSI OBAT

9

BERAT BADAN (PASIEN ANAK)

10

KONTRA INDIKASI LAINNYA

YA

TDK

KETERANGAN/TINDAK LANJUT

NAMA DAN TANDA TANGAN PENELAAH Sutoto.KARS

154

TOP TEN DANGEROUS DRUG INTERACTION IN LONG TERM CARE

Sutoto.KARS

155

CONTOH KEBIJAKAN ISI ETIKET OBAT RAWAT JALAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Identitas Pasien Nama Obat Dosis/Konsentrasi Cara pemberian Tanggal Penyiapan Tanggal Kadaluwarsa Sutoto.KARS

156

CONTOH KEBIJAKAN ETIKET OBAT RAWAT INAP

1. Identitas Pasien 2. Nama Obat 3. Dosis/Konsentrasi 4. Rute/Cara Pemberian 5. Waktu Pemberian Sutoto.KARS

157

CONTOH: FORM TELAAH OBAT Label identitas pasien NO

TELAAH OBAT

YA

1

OBAT DENGAN RESEP/PESANAN

2

JUMLAH/DOSIS DENGAN RESEP/PESANAN

3

RUTE DENGAN RESEP/PESANAN

4

WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN DENGAN RESEP/PESANAN Sutoto.KARS

TDK

KETERANGAN/TINDAK LANJUT

158

JADWAL PEMBERIAN OBAT • 1x1 Pagi • 1x1 Malam • 2x1 • 3x1 • 4x1 • 5x1

06-07 21-22 06-07 06-07 06-07 06-07

18-19 12-13 19-20 12-13 18-19 22-23 10-11 15-16 20-21 23-24

• Jadwal ini tidak berlaku unt antibiotik injeksi dan obat dgn program pengobatan khusus Sutoto.KARS

159

PEMBERIAN (ADMINISTRATION) OBAT

Standar PKPO 6 Rumah sakit menetapkan staf klinis yang kompeten dan berwenang untuk memberikan obat.

Maksud dan Tujuan PKPO 6 Pemberian obat untuk pengobatan pasien memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman. Rumah sakit bertanggung jawab menetapkan staf klinis dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, memiliki izin, dan sertifikat berdasar

atas peraturan perundang-undangan untuk memberikan obat.

Rumah sakit dapat membatasi kewenangan individu dalam melakukan pemberian obat, seperti pemberian obat narkotika dan psikotropika, radioaktif, atau obat penelitian.

Dalam keadaan darurat maka rumah sakit dapat menetapkan tambahan staf klinis yang diberi izin memberikan obat. (lihat juga PKPO 1.1, KKS 3, dan KKS 10)


Telusur

1. Ada penetapan staf klinis yang kompeten memberikan

dan

berwenang obat

R

untuk

Skor

Regulasi staf klinis yang kompeten dan

10 TL

berwenang untuk memberikan obat

5

TS

0

TT

termasuk

pembatasannya. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan pemberian

D

obat oleh staf klinis yang kompeten

Bukti pelaksanaan pemberian obat oleh

10 TL

staf klinis yang berwenang

5

TS

0

TT

dan berwenang sesuai dengan surat izin terkait profesinya dan peraturan perundang- undangan. (D,W)

W

 Staf medis  Kepala Instalasi Farmasi  Apoteker  Staf Farmasi


162


Telusur

3. Ada bukti pelaksanaan pemberian obat

dilaksanakan

pembatasan

misalnya

obat

sesuai

yang

D

Bukti pelaksanaan pemberian obat sesuai pembatasan

dengan

ditetapkan,

kemoterapi,

obat

radioaktif, atau obat untuk penelitian.

W



(D,W)


163

Standar PKPO 6.1 Proses pemberian obat termasuk proses verifikasi apakah obat yang akan diberikan telah sesuai resep/permintaan obat.

Maksud dan Tujuan PKPO 6.1 Agar obat diserahkan pada orang yang tepat, dosis yang tepat dan waktu yang tepat maka sebelum pemberian obat kepada pasien dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan yang meliputi

a)

identitas pasien;

b)

nama obat;

c)

dosis;

d)

rute pemberian; dan

e)

waktu pemberian.

Maksud dan Tujuan PKPO 6.1 Rumah sakit menetapkan ketentuan yang digunakan untuk verifikasi pemberian obat. Jika obat disiapkan dan diserahkan di unit rawat inap pasien

maka verifikasi harus juga dilakukan oleh orang yang kompeten.(lihat juga maksud dan tujuan PKPO 5.1) Terhadap obat yang harus diwaspadai (high alert) harus dilakukan double check oleh minimal 2 orang.


Telusur

1. Ada regulasi verifikasi sebelum

R

penyerahan obat kepada pasien yang

Skor

Regulasi tentang verifikasi sebelum

10 TL

penyerahan obat sesuai a s/d e

5

TS

0

TT

meliputi butir a) sampai dengan e) pada maksud dan tujuan. (R) 2. Ada bukti pelaksanaan verifikasi

D

sebelum obat diserahkan kepada

Bukti pelaksanaan verifikasi sebelum

10 TL

obat diserahkan

5

TS

0

TT

pasien. (D,W,S) W

•


• Apoteker • Staf Farmasi

S

Staf terkait melakukan simulai


167

Elemen penilaian PKPO 6.1 3. Ada bukti pelaksanaan double

Telusur D

check untuk obat yang harus

Bukti pelaksanaan double check untuk

10 TL

obat HA

5

TS

0

TT

diwaspadai (high alert). (D,O,W,S) O

Skor

Lihat pelaksanaan pemberian obat high

alert

W

• Perawat

• Apoteker klinis

S

Pelaksanaan double check


168

VERIFIKASI PERAWAT HARUS MEMASTIKAN KEBENARAN PEMBERIAN OBAT ANTARA RESEP/PERINTAH DR SAMPAI KE PASIEN SEBELUM MEMBERIKAN OBAT (5 BENAR)

Obat dalam Etiket obat

1. Identitas Pasien

Resep/Perintah Dokter/Permintaan Obat

2. 3. 4. 5.

Nama Obat Dosis/Konsentrasi Rute/Cara Pemberian Waktu Pemberian

KHUSUS OBAT HIGH ALERT/HIGH RISK: DOUBLE CHECK

Pemberian Obat yang Aman Harus Dilakukan Verifikasi terhadap:

1. Obat dengan resep/pesanan 2. Waktu dan frekuensi pemberian dengan resep/pesanan 3. Jumlah dosis dengan resep/pesanan 4. Route pemberian dengan resep/pesanan 5. Identitas pasien Sutoto.KARS

170

Standar PKPO 6.2

Ada regulasi tentang obat yang dibawa oleh pasien ke rumah sakit untuk digunakan sendiri.

Maksud dan Tujuan PKPO 6.2 Rumah sakit harus mengetahui sumber dan penggunaan obat yang tidak diadakan dari instalasi farmasi rumah sakit seperti obat yang dibawa oleh pasien dan keluarganya. Obat semacam ini harus diketahui oleh dokter yang merawat dan

dicatat di rekam medik. Pemberian obat oleh pasien sendiri, baik yang dibawa sendiri atau yang diresepkan dari rumah sakit harus

diketahui oleh dokter yang merawat dan dicatat di rekam medis pasien.


Telusur

1. Ada regulasi pengobatan oleh pasien

R

sendiri. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan pengobatan obat

D

Regulasi tentang pengobatan oleh pasien

10

TL

sendiri

5

TS

0

TT

10

TL

5

TS

0

TT

10

TL

5

TS

0

TT

Bukti pelaksanaan pengobatan oleh pasien sendiri di RM

oleh pasien sendiri sesuai dengan regulasi. (D,W)

3.

Ada

proses

monitoring

terhadap

W

 

D

Bukti pelaksanaan monitoring

Perawat Apoteker klinis

pengobatan oleh pasien sendiri. (D,W)

W

Skor



Apoteker



Perawat


173

Contoh : Patient Medication History (Riwayat Pasien Makan Obat)

Label identitas pasien

Daftar riwayat alergi Tgl

Daftar obat yang menimbulkan alergi

Seberapa berat alerginya? R=ringan S=Sedang B=Berat

Reaksi alreginya

Daftar semua jenis obat yg digunakan pasien atau dibawa dari rumah; (obat resep, bebas, herbal atau tcm) Tanggal

Nama obat

Dosis/frekuensi

berapa lama

Alasan makan obat

Berlanjut saat rawat inap ?

Ya

tidak

1. 2. 3. 4. NAMA DAN TANDA TANGAN YANG MELAKUKAN Sutoto.KARS INTERVIU Diadaptasi dari : Improving Communication During transtition. JCR,JCI, 20102 p 54

174

PEMANTAUAN (MONITOR)

Standar PKPO 7

Efek obat dan efek samping obat terhadap pasien dipantau.

Maksud dan Tujuan PKPO 7 Standar ini bertujuan agar apabila timbul efek samping obat dapat dilaporkan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) kepada tim farmasi dan terapi yang selanjutnya dilaporkan pada Pusat Meso Nasional. Apoteker mengevaluasi efek obat untuk memantau secara ketat respons pasien dengan melakukan pemantauan terapi obat (PTO). Apoteker bekerjasama dengan pasien, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memantau pasien yang diberi obat.

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk efek samping obat yang harus dicatat dan dilaporkan.


Telusur

1. Ada regulasi pemantauan efek obat dan

R

efek samping obat serta dicatat dalam

Regulasi tentang pemantauan dan pencatatan

efek obat dan ESO

status pasien. (lihat juga AP 2 EP 1). (R)

2. Ada bukti pelaksanaan pemantauan

D

Bukti pelaksanaan PTO

terapi obat. (D,W) W

• Perawat

Skor 10

TL

-

-

0

TT

10

TL

-

-

0

TT

10

TL

5

TS

0

TT

• Farmasi Klinis 3. Ada bukti pemantauan efek samping

D

Bukti monitoring ESO dan laporannya

obat dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

W    

KFT Kepala Instalasi Farmasi Apoteker Staf Farmasi


177

Standar PKPO 7.1 Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindakan terhadap kesalahan penggunaan obat (medication error) serta upaya menurunkan angkanya.

Maksud dan Tujuan PKPO 7.1 Rumah sakit menetapkan proses identifikasi dan pelaporan bila terjadi kesalahan penggunaan obat (medication error), kejadian yang tidak diharapkan (KTD) termasuk kejadian sentinel, serta kejadian tidak cedera (KTC) maupun kejadian nyaris cedera (KNC).

Proses pelaporan kesalahan penggunaan obat (medication error) menjadi bagian dari program kendali mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Laporan ditujukan

kepada

tim keselamatan pasien rumah sakit dan laporan ini digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari. Terdapat tindak lanjut dan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan untuk mencegah kesalahan obat agar tidak terjadi di kemudian hari. PPA berpartisipasi dalam pelatihan ini. (lihat juga PMKP 5)

MEDICATION SAFETY PROGRAM MELIPUTI :

1. Pengadaan yg aman, 2. Penyimpanan yang aman, 3. Peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan yang aman 4. penyalinan (transcribe) yang aman, 5. Pendistribusian yang aman, 6. penyiapan (dispensing) yang aman, 7. Pemberian yang aman, 8. pendokumentasian yang aman 9. pemantauan terapi obat. Komisi Akreditasi Rumah Sakit180


Telusur

1. Ada regulasi medication safety yang

R

Regulasi tentang medication safety

Skor 10 TL

bertujuan mengarahkan penggunaan

-

-

obat yang aman dan meminimalisasi

0

TT

kemungkinan terjadi kesalahan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)


181

PERESEPAN SAMPAI KE DISTRIBUSI YANG AMAN

IDENTIFIKASI

RESEP: • Tulisan jelas dan terbaca, lengkap • Pastikan 3 kondisi: 1. Alergi obat 2. Kontra indikasi 3. Interaksi obat

• Telaah Resep • Obat disiapkan asisten • Telaah obat Label obat Ranap: 5 info: Identitas pasien, nama obat, dosis, rute , waktu

Pastikan minimal 5R (5 Right): 1. Person 2. Drug 3. Dose 4. Route 5. Time High alert drug : double check


Telusur

2. Ada bukti pelaksanaan rumah sakit

D

Skor

Bukti pelaksanaan pengumpulan dan

10 TL

mengumpulkan dan memonitor

monitoring seluruh angka kesalahan

5

TS

seluruh angka kesalahan penggunaan

penggunaan obat

0

TT

obat termasuk kejadian tidak diharapkan, kejadian sentinel, kejadian

W

 Komite Medis

nyaris cedera, dan kejadian tidak

 KFT

cedera. (D,W)

 Kepala Instalasi Farmasi  Apoteker


183


Telusur

3. Ada bukti instalasi farmasi

D

mengirimkan laporan kesalahan

Bukti laporan instalasi farmasi ke tim

10 TL

keselamatan pasien rumah sakit

5

TS

0

TT

penggunaan obat (medication error)

kepada tim keselamatan pasien rumah sakit. (D,W)

W

Skor

 KKPRS  Kepala Instalasi Farmasi  Apoteker  Staf Farmasi


184


Telusur

4. Ada bukti tim keselamatan pasien rumah

sakit

menerima

laporan

D

kesalahan

penggunaan obat (medication error) dan mencari akar masalah atau investigasi

Skor 10

TL

pasien menerima laporan kesalahan

5

TS

penggunaan obat

0

TT

1) Bukti pelaksanaan tim keselamatan

2) Bukti pelaksanaan mencari akan

sederhana, solusi dan tindak lanjutnya,

masalah/investigasi sederhana

serta melaporkan kepada Komite Nasional

3) Bukti pencarian solusi dan tindak

Keselamatan Pasien (lihat juga PMKP 7).

lanjutnya

(D,W)

4) Bukti penyusunan laporan ke KNKP

W

• Komite Farmasi Terapi • Komite Mutu • Tim FMEA


185


Telusur

5. Ada bukti pelaksanaan rumah sakit

D

Skor

Dokumen implementasi upaya

10 TL

melakukan upaya mencegah dan

mencegah dan menurunkan kesalahan

5

TS

menurunkan kesalahan penggunaan

penggunaan obat (medication error)

0

TT

obat (medication error) (lihat juga

PMKP 7 EP 1).(D,W)

W

 Komite medis  KFT  Kepala Instalasi Farmasi

 Apoteker


186

FORMULIR LAPORAN IKP

Sutoto.KARS

187

DO Kematian tdk sesuai dng perjlan peny

KEJADIAN

LAP

RCA

RTL

+/-

+/-

+/-

+/-

Kehilangan f.utama Salah lokasi, prosedur, pasien Bayi hilang Lain-1

Sesuai ketentuan lap IKP tidak boleh di copy, karena itu di unit pelayanan yg ada hanya form laporan, untuk laporan & hasil analisa RCA atau risk grading, asesor internal menelusuri di Tim KPRS

Kejadian

Peningkatan KTD Reaksi transfusi darah Reaksi obat (MPO 7 EP3) Kesalahan obat (MPO& 7.1 EP 2) Ketidakcocokan Dx pra dan paska operasi KTD sedasi & anestesi Outbreak infeksi

LAPORAN

RISK GRADING

RCA/SIMPLE INVESTIGATIO N

RTL

+/-

+/-

+/-

+/-

Kejadian

KNC Obat

LAPORAN

+/-

RISK INVESTIGATION GRADI NG +/-

+/-

RTL

+/-

SENTINEL

RCA

KTD

MERAH & KUNING RISK GRADING

KNC

BIRU & HIJAU INVESTIGASI SEDERHANA

TERIMA KASIH

Pkpo Dokumen Sutoto.pdf

Overview

More details

Related Documents

Pkpo Dokumen Sutoto.pdf

Pkpo Ceklis.xls

Dokumen

Panduan Pkpo 2.1.docx

Dokumen

Dokumen

More Documents from ""

All Bab Done Skrp.pdf

Pkpo Dokumen Sutoto.pdf

Program Kerja Komite Medik.pdf

Spo_kerahasiaan_rekam_medis.doc

Spo-code-red.pdf

Leaflet 5 O-convert Cetak-1.pdf