12. Perencanaan Pajak Akhir Tahun - Copy.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Jangan lewatkan kesempatan terakhir untuk beberapa peluang penghematan pajak saat menjelang akhir tahun buku. Dalam hal ini, beberapa bulan terakhir dari tahun fiscal korporasi sangat penting dan merupakan waktu yang tepat untuk menelaah kewajiban Pajak Penghasilan perusahaan sekaligus mengkaji apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalkannya. Untuk mengamankan cash flow perusahaan, mengapa tidak dilakukan penundaan membayar pajak secara legal, apabila masih bisa ditunda, ke tahun berikutnya? Demikian pula halnya untuk meminimalkan secara legal beban pajak perusahaan: mengapa tidak dilakukan penggeseran pendapatan ke tahun berikutnya atau percepatan pembebanan biaya sepanjang tidak keluar dari koridor ketentuan perpajakan? Strategi umum perencanaan pajak akhir tahun secara tradisional adalah mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya. Dengan demikian, beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Namun dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan

situasi

masing-masing

wajib

pajak

dan

tujuan

perencanaan pajak yang diinginkan. Kita juga harus tetap waspada terhadap kondisi khusus, termasuk antisipasi terhadap adanya kebijakan perpajakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. memaksimalkan keuntungan pajak harus mencakup tax review dari kedua tahun fiskal, yakni tahun sekarang dan tahun berikutnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana perencanaan pajak menjelang akhir tahun? 2. Bagaimana perencanaan pajak akhir tahun? 3. Bagaimana perecanaan pajak penghasilan badan akhir tahun?

1

1.3. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahu perencanaan pajak menjelang akhir tahun. 2. Untuk mengetahui perencanaan pajak akhir tahun. 3. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pajak akhir tahun.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Perencanaan Pajak Menjelang Akhir Tahun a. Lakukan review terhadap keseluruhan pajak yang akan terhutang, mulai dari PPh Pasal 21, withholding tax, PPh badan dan PPN, dan pajak-pajak lainnya serta dampak pajak di masa yang akan datang. Misalnya, dampak terhadap angsuran PPh Pasal 25 dan dampak pembayaran pajak atas transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan beda waktu. b. Lakukan review atas kelengkapan pembukuan dan dokumen kewajiban perpajakan beserta dokumen pendukungnya sebagai persiapan untuk pemeriksaan pajak, terlebih jika dapat dipastikan bahwa perusahaan termasuk prioritas yang akan diperiksa. c. Lakukan koreksi pembukuan, jika perlu lakukan pembetulan SPT Masa, setor pajak yang kurang dibayar, dan sebagainya untuk memanfaatkan peluang

penghematan

pajak

atau

memperbaiki

kesalahan

atau

menghindari risiko kerugian akibat pengenaan sanksi administrasi perpajakan. d. Temukan peluang penghematan pajak sebanyak-banyaknya selama dimungkinkan. e. Analisis potensi risiko (misalnya risiko kerugian akibat pengenaan sanksi administrasi perpajakan) yang mungkin terjadi dan tentukan cara memperkecil risiko tersebut.

2.2. Perencanaan Pajak Akhir Tahun 1. Implementasi Plan of Action pada Akhir Tahun Fiskal: a. Melakukan accounting review terhadap pembukuan yang berjalan dan memastikan akurasi dalam penyajian dan ketepatan waktu dalam pelaporannya.

3

b. Memastikan

validitas/keabsahan

dokumen-dokumen

pendukung

laporan pajak, seperti bukti-bukti pemotongan/pemungutan PPh, faktur pajak masukan, dan SSP yang menjadi kredit pajak. c. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak/Surat Perjanjian atas transaksi jasa pemberian jasa konstruksi, jasa professional, jasa teknik dan manajemen, capital income (bunga, deviden, royalty), dan jasa-jasa lain yang mendasari pemotongan/ pemungutan withholding tax. d. Melakukan penyesuaian fiskal (koreksi positif dan negatif) atas laporan keuangan komersial. e. Melakukan analisis ekualisasi atas withholding tax, yaitu antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, 21,26 dan pasal 4 ayat (2). f. Menyiapkan daftar nominative atas biaya entertainment (bila ada) sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan. g. Menyiapkan daftar nominative atas biaya promosi (bila ada) sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan. h. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung atas transaksi hubungan istimewa. i. Menyiapkan perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs. j. Menyiapkan dokumen Certificate of Domicile (COD) dan wajib pajak luar negeri terkait dengan pemajakan terhadap transaksi luar negeri dan pembayaran pajak dengan menggunakan tarif tax treaty.

2. Lakukan Tax Diagnostic Review dan PPh Badan/Wajib Pajak Orang Pribadi Terhutang Akhir Tahun: Buat taksasi PPh Badan/PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terhutang untuk tahun fiscal yang berjalan dengan memperhitungkan kredit pajak dari PPh Psl. 21 (khusus untuk WPOP), PPh Psl 22, PPh Psl.23, PPh Psl.24, PPh Psl.25, dan PPHTB. a. Bila dari hasil taksasi tersebut menunjukkan PPh Badan lebih bayar, harus ditelusuri faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pajak menjadi lebih bayar. Konsekuensi dari PPh Badan lebih bayar yang

4

ditunjukkan di SPT PPh Badan tersebut adalah pemeriksaan pajak oleh fiskus. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian, padahal PPh Badan lebih bayar. Hal yang terakhir ini harus diantisipasi dan dihindari. b. Bila dari hasil taksasi tersebut menunjukkan PPh Badan kurang bayar: 

Bila jumlahnya cukup tidak signifikan, lebih baik dibayar saja.



Bila jumlahnya cukup signifikan, lakukan langkah-langkah strategis yang legal berikut seperti pada Butir 3 berikut ini.

3. Strategi Menghindari Kelebihan Badan Pajak (Bila Perusahaan Mengalami Laba Fiskal) a. Meningkatkan/mempercepat pengakuan biaya dalam tahun berjalan; dan b. Menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya: 

Menunda pengakuan penjualan ke tahun berikutnya.



Meningkatkan biaya promosi pada akhir tahun.



Merealisasikan program upgrading karyawan dengan pemberian training/seminar/lokakarya/beasiswa untuk peningkatan kualitas karyawan.



Meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan (R&D) dalam negeri.



Mengikuti program peningkatan mutu/quality assurance seperti ISO, Sertifikat Halal, dan lain-lain, yang bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan omzet perusahaan.



Pemberian

hadiah

penghargaan

kepada

karyawan-karyawan

teladan secara regular (bulanan/triwulan/semester/tahunan) yang memenuhi kriteria sukses/produktivitas tinggi untuk peningkatan motivasi kerja yang produktif. 

Mempercepat biaya perbaikan dan pemeliharaan aktiva tetap produktif perusahaan.



Menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan laba.



Menjual aktiva tetap yang nilai bukunya jauh di atas harga pasar.



Mempercepat realisasi atas rencana pembelian aktiva tetap baru.

5



Menunda realisasi penerimaan Piutang dan/atau pelunasan Hutang dalam valuta asing yang menghasilkan laba selisih kurs.



Mempercepat realisasi penerimaan Piutang dan/atau pelunasan Hutang dalam valuta asing yang menimbulkan kerugian selisih kurs.



Mempercepat realisasi penghapusan (write off) piutang yang tidak dapat ditagih, yang memenuhi syarat fiskal.



Memberikan bonus kepada manajemen dan karyawan sebagai insentif untuk mendorong peningkatan efisiensi dan motivasi kerja.

4. Strategi Menghindari Kelebihan Badan Pajak (Bila Perusahaan Mengalami Rugi Fiskal) Dalam situasi dan kondisi di mana perusahaan diprediksikan mengalami rugi fiscal dalam tahun berjalan padahal terjadi lebih bayar pajak (bisa jadi karena kredit pajaknya sangat besar), strategi yang disarankan adalah: a. Melakukan tindakan kebalikan dari strategi pada butir 3 secara selektif, yang pada prinsipnya adalah menunda pengakuan biaya ke tahun berikutnya dan meningkatkan/mempercepat pengakuan penghasilan tahun berjalan sepanjang dilakukan

dalam

koridor peraturan

perpajakan. b. Pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dimungkinkan lebih dini apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak wajib dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 harus disertai penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan

6

yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. 537/PJ/2000). 5. Tax Review untuk menangani masalah kepatuhan a. Review waktu penerbitan faktur pajak 

Penerbitan faktur pajak berdasarkan ketetntuan perpajakan yang berlaku



Pembayaran tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya



SPT Masa PPn harus dimasukan pada tanggal terakhir bulan berikutnya.

b. Periksa Apakah PPn Masukan atas pembelian berhubungan dengan kegiatan usaha / bisnis perusahaan dan telah dikreditkan dengan PPn Keluaran c. Review penyiapan SPT Masa PPn d. Memastikan memiliki sitem filing atau penyimpanan dokumen PPn yang baik. e. Hasil ekualisasi harus dapat menjelaskan berkaitan dengan perbedaan antara Penjualan yanh dilaporkan pada SPT PPh Badan dengan Penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPn.

2.3. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Akhir Tahun Startegi Perencanaan PPh Badan akhir tahun hanya relevan untuk perusahaan yang penghasilannya dikenakan dengan tarif umum, bukan yang terkena PPh Final, seperti perusahaan real estate, perusahaan property dan perusahaan jasa konstruksi yang PPhnya dikenakan dari penghasilan bruto dengan tarif khusus. Membuat estimasi jumlah PPh Badan Terutang serta mengetahui posisi kurang/lebih bayar adalah merupakan langkah pertama dalam perencanaan pajak akhir tahun. Semakin dekat dengan akhir tahun maka semakin akurat estimasi dapat dibuat. Namun di sisi lain waktu untuk mengimplementasikan strategi perencanaan pajak akhir tahun akan semakin sempit. Oleh karena itu

7

idealnya perencanaan pajak akhir tahun dilakukan setidaknya sejak 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku akhir Desember. Hasil estimasi akan menentukan strategi berikutnya. Dalam hal estimasi berdasarkan proyeksi menunjukkan posisi PPh Badan Kurang Bayar dalam jumlah cukup besar dan dipandang akan menguras kas perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan langkahlangkah antara lain sebagai berikut: 1.

Menunda transaksi yang akan menghasilkan laba ke tahun berikutnya Penundaan transaksi perusahaan yang akan menghasilkan laba di bulan Desember ke tahun berikutnya dimaksudkan untuk mencegah pertambahan jumlah penghasilan kena pajak yang dengan sendirinya akan menambah jumlah PPh Badan Terutang. Contoh: 

Menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan laba ke awal tahun dimana sebelumnya direncanakan akan dilakukan di bulan Desember.



Menunda realisasi penerimaan piutang atau pembayaran hutang yang menimbulkan keuntungan selisih kurs di bulan Desember ke awal tahun berikutnya. Secara konvensional, penggeseran laba perusahaan ke tahun

berikutnya juga dapat dilakukan dengan melakukan penundaan atau pergeseran pengakuan penjualan akhir tahun ke awal tahun berikutnya. Namun

ini

cocok

dilakukan

apabila

ketentuan

perpajakan

memperkenankan perusahaan menganut stelsel kas murni (pure cash basis), sehingga perusahaan dapat menunda pengakuan penjualan hingga pada saat menerima pembayaran dari pelanggan pada awal tahun berikutnya meskipun penyerahan barang/jasa dilakukan di bulan Desember. Namun, ketentuan perpajakan Indonesia menganut stelsel kas campuran (modified cash basis), dimana penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan, sehingga langkah ini tidak dapat dilakukan.

8

2.

Mempercepat pengakuan biaya/rugi pada akhir tahun Dengan melakukan percepatan pengakuan biaya/rugi pada akhir tahun, maka penghasilan kena pajak akan berkurang dan dengan sendirinya akan mengurangi jumlah PPh Badan Terutang. Contoh: 

Menjual aktiva tetap perusahaan yang tidak produktif dan nilai bukunya jauh diatas harga pasar pada bulan Desember sehingga menimbulkan kerugian yang segera dapat diakui



Mempercepat biaya iklan dan promosi pada bulan Desember yang sedianya merupakan budget awal tahun berikutnya



Membayar bonus tahun pajak kepada Direksi dan karyawan pada bulan Desember yang sedianya dibayarkan pada tahun berikutnya



Mempercepat realisasi pelunasan utang dalam valuta asing yang menimbulkan kerugian selisih kurs pada bulan Desember tahun pajak



Mempercepat realisasi atas rencana pembelian aktiva tetap baru di bulan Desember tahun pajak yang sedianya dilakukan pada awal tahun berikutnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengakui biaya penyusutan untuk bulan Desember tahun pajak meskipun aktiva tetap tersebut baru digunakan mulai Januari tahun pajak berikutnya



Merealisasi program training karyawan (local & overseas training) pada bulan Desember tahun pajak yang sedianya dilaksanakan pada awal 2013



Melakukan repair and maintenance aktiva tetap produktif perusahaan di bulan Desember tahun pajak yang sedianya akan dilakukan pada awal tahun pajak berikutnya. Langkah-langkah yang dikemukakan di atas hanya merupakan

beberapa contoh yang tentu saja perlu disesuaikan dengan kegiatan masing-masing perusahaan. Selanjutnya dalam hal estimasi menunjukkan PPh Badan Lebih Bayar dan dengan alasan tertentu perusahaan bermaksud menghindari pemeriksaan, maka strateginya adalah kebalikan dari langkah-langkah di atas. Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PPh Badan Lebih Bayar akan dilakukan pemeriksaan 9

terlebih dahulu sebelum diberikan pengembalian kelebihan tersebut ke perusahaan. Dari perspektif perusahaan sebagai Wajib Pajak, kecuali dalam keadaan terpaksa. Perusahaan pada umumnya menghindari PPh Badan Lebih Bayar yang akan mengundang pemeriksaan yang cukup menyita waktu, tenaga, dan biaya. Perencanaan PPh Badan akhir tahun yang menghasilkan pajak terutang lebih kecil di tahu pajak juga menguntungkan dari sisi time value of money karena terdapat penundaan pembayaran pajak secara riil. Yang perlu diingat oleh wajib pajak adalah harus memperhitungkan situasi dan kondisi wajib pajak itu sendiri yang mencakup tujuan dilakukannya perencanaan pajak yang diinginkan. Wajib pajak juga harus mengantisipasi

adanya

perubahan

ketentuan

perpajakan

yang

akan

dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu kegiatan perencanaan pajak juga harus mencakup tax review atas dua tahun pajak, yakni tahun pajak berjalan dan tahun pajak berikutnya.

10

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN 3.2. SARAN

11

DAFTAR PUSTAKA

Pohan, Chairil Anwar. 2015. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. http://pphppn.blogspot.com/2016/02/ringkasan-perencanaan-pajak-akhirtahun.html https://economy.okezone.com/read/2012/12/05/317/727780/strategi-perencanaanpajak-penghasilan-pph-badan-pada-akhir-tahun http://binajasakonsultanpajak.blogspot.com/2013/12/perencanaan-pajak-di-akhirtahun-year.html

12