Pengelolaan Lingkungan Hidup (1)_(2).pptx

Pengelolaan Lingkungan Hidup:

A MDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) Oleh : Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, 2015

Dampak Negatif Pembangunan

Penurunan Kualitas Lingkungan - Pencemaran (udara, tanah, air, laut) - Cadangan SDA menipis - Bencana alam (kekeringan, banjir, dll) - Ketidakseimbangan iklim

Pembangunan Berkelanjutan (WSSD)

Perlu Sinergisme antara Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan Berkelanjutan “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”

Konferensi Stockholm 1972 Menanggapi masalah kerusakan lingkungan

Konferensi Rio de Janeiro 1992 Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)

Rio +10/Konferensi Johannessburg 2002 Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia

3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi

Lingkungan Hidup

Sosial

Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia

pre-emptive

Pengambilan keputusan & perencanaan

preventive

Pelaksanaan

proactive

Tingkat produksi

• Pengawasan Baku Mutu

• ISO 14000

• Tata Ruang

• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)

• Audit Lingkungan

• AMDAL, UKL/UPL

• Program PROPER • Perizinan PLB3

Studi Kelayakan

Pendekatan Penanganan Dampak Lingkungan PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA TATA RUANG

Penyusunan Baku Mutu

Perkiraan Dampak (AMDAL , UKL/UPL

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG Baku Mutu, RKL/RPL

- Pemantauan - Penegakan Hukum

Environmental Management in Indonesia Shifting from end-of-pipe to clean production  No regulation

1

 No environmental institution  Lack of government & corporation interest 1982

2

 End of pipe management

3

 Environmental regulation  Government intervention

4 1995

 Clean production  Public Disclosure System  Economic instruments  Integrated environment management PRESENT FUTURE

 Ecological efficiency  Partnership between government & corporation

Perangkat Manajemen Lingkungan PROTOKOL KYOTO KONVENSI BAZEL

Peraturan Perundangan

PROTOKOL MONTREAL PROTOKOL CARTAGENA

Market based Instrument

Ecosystem Level

PROPER

Teknologi

Project level

Program DAS Kritis

Prokasih

Cleaner Prod

Pantai & AMDAL Laut Lestari

Audit

UKL & UPL

Global level Kebijakan Lingkungan

Langit Biru

Eko label

ISO 14000

Keanekaragaman Hayati Good Enviromental Governance

Adipura

Kepedulian Konsumen

National/ Kabupaten level Sumber : Adiwibowo, 2000

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 23 Tahun Lingkungan Hidup (akan direvisi)

1997

tentang

Pengelolaan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan pelaksanaannya Beberapa peraturan Daerah dan lain-lain

Instrumen Untuk Melakukan Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air

• PP 82/2001 • Kepmen 51/1995

Pengendalian Pencemaran Udara PP 41/1999 Kepmen 13/1995 Kepmen 141/2003

Pengelolaan Limbah B3

 Pengendalian Pencemaran Udara  Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak  Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current Production

• PP 18 jo. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 • Kepmen 51/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah

Pengelolaan Limbah B3

- Penghasil - Penyimpanan sementara - Pengangkut - Pengumpul - Pengolah - Pemanfaat - Penimbunan

From Cradle to The Grave PENGUMPUL TPS*)

PENGHASIL

TPS

PEMANFAAT

(WASTE EXCHANGE)

PENIMBUN

Limbah yang tidak habis bereaksi, dll

TPS

PENGOLAH

(treatment & disposal)) *)

Tempat Penyimpanan Sementara

Abu incenerator, Sisa/hasil reaksi kimia, dll

AMDAL (PP 27 Tahun 1999) AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL

RKL Dinamis RPL

untuk 

ASPEK 





TEKNIS:

Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusiaalam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT 

apa?? 　

KOMUNIKASI:

Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan AMDAL 

AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk: 

• Apakah proyek dibutuhkan? • Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? • Apakah ada alternatif lokasi?

Tinggi 

PRIO-

Meminimalisasi dampak • Mengurangi skala, besaran, ukuran • Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?

RITAS Renda h

Menghindari dampak



Melakukan mitigasi/kompensasi dampak • Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi) Sumber: UNEP, 2002

AMDAL Fungsi AMDAL

• Memberi masukan dalam pengambilan keputusan • Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH • Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek

Manfaat AMDAL

Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN

INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

PELAK U AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL: • KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT • KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI • KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL

KOMISI PENILAI AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL Ketua - Sekretaris - Anggota TIM TEKNIS

SEKRETARIAT KOMISI

- KLH - Sektor terkait - Pakar

- KLH

ANGGOTA (lainnya) - Masyarakat terkena dampak - LSM/ORLING

Skema Prosedur AMDAL-UKL/UPL Proposal Kegiatan

Penapisan Wajib AMDAL

Wajib UKL/UPL

Pelingkupan

Penyusunan UKL/UPL

Komisi

75 hari kerja (di KLH)

Penilaian KA-ANDAL Komisi Penilaian ANDAL, RKL, RPL Tidak Layak

Koordinasi

Penilaian UKL/UPL 75 hari kerja (di KLH)

Layak Perizinan

Sesuai persyaratan

14 hari kerja (di KLH)

Siapa yang harus menyusun AMDAL? 

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.



Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya

AMDAL & Rekomendasi Izin AMDAL harus : 

Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan (layak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 • Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) • Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)

Sumber : PP 27 Tahun 1999

terimakasih