Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.docx

  • Uploaded by: Lisa Selinda
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 3,494
  • Pages: 16
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT. ASABA JAYA GEMILANG

A. Identitas Pemrakarsa 1 2

Nama Pemrakarsa : Penanggung Jawab :

3

Alamat Pemrakarsa :

4

Alamat Usaha/Keg :

PT. ASABA JAYA GEMILANG Kasim Bahrum Jl. Taman Surya 2 Blok B-5/18, RT.002/015 Kel. Pagadungan, Kalideres, Jakarta Barat Jl. Dewi Sartika RT.02/01 Kel. Kota, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan Rencana usaha dan/atau kegiatan bergerak di bidang property atau perumahan yaitu Pembangunan Perumahan oleh PT. Asaba Jaya Gemilang. 2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan Oleh PT. Asaba Jaya Gemilang berada di Jalan Teuku Umar Dusun Air Bakung Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana lokasi kegiatan berada di sebelah barat atau sekitar 5 km dari Pusat Kota Tanjungpandan . Status lahan yang akan digunakan adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik sebagaimana terlampir. Lokasi rencana kegiatan terletak pada koordinat yang disajikan pada Tabel 1, sedangkan peta lokasi rencana kegiatan disajikan sebagaimana terlampir. Tabel 1. Koordinat Lokasi Perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Koordinat (UTM) X 620392 620354 620278 620306 620316 620307 620233 620392

Y 9791223 9791205 9791140 9791114 9791108 9791083 9791158 9791269

3. Skala usaha dan/atau kegiatan Kawasan perumahan Yang dibangun merupakan perumahan non subsidi atau komersil dengan skala usaha atau besaran kegiatan sebagai berikut:

1

a. Luas lahan lebih kurang 4.265 m2 (SHM terlampir) b. Jenis atau tipe rumah yang akan dibangun antara lain: (1) tipe 36 sebanyak 40 unit, (2) tipe 45 sebanyak 10 unit, dan tipe 55 sebanyak 10 unit. c. Fasilitas pendukung yaitu tempat ibadah/mushola, dan RTH privat d. Rencana sumber air baku yang akan digunakan adalah penggunaan air tanah (sumur bor) untuk setiap unit rumah. e. Sumber energi berasal dari PLN dengan kapasitas masing-masing 900 Watt untuk tipe 36 dan 1.300 Watt untuk tipe 45 dan 55. 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Peruntukan ruang lokasi pembangunan perumahan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Dusun Air Bakung, Desa Air Ruai berdasarkan pada Surat Advice Planning yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung No.050/1539/BAPPEDA/2014, maka lokasi rencana kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat direkomendasikan karena termasuk ke dalam kawasan pemukiman perkotaan (Advice Planning terlampir). Berdasarkan surat tersebut yang mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 mengenai Arahan Peraturan Budidaya di RT/RW khusus untuk Kawasan Pertanian Lahan Kering untuk kegiatan perumahan adalah penggunaan lahan Terbatas. Pembatasan dapat berupa standar pembangunan minimum, pembatasan kegiatan, atau peraturan tambahan lainnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi. b. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan 1) Tahap pra-konstruksi a) Survey kelayakan Studi kelayakan dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis usaha secara teknis dan ekonomis. Pada kegiatan studi kelayakan teknis bertujuan untuk menentukan lokasi dan mencocokkan kesesuaian lahan untuk keperluan desain rumah, penataan tata letak bangunan serta lansekap. Selain itu, studi kelayakan ekonomis dilakukan dengan menganalisa biaya-biaya investasi dengan keuntungan yang akan didapat. b) Pengurusan izin Proses perizinan dilakukan untuk melengkapi berkas dan administrasi awal yang harus dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan. Perizinan yang sedang dan akan diselesaikan akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2

c) Pemasaran dan pemesanan unit rumah Pada proses ini dilakukan upaya pemasaran unit rumah kepada calon pembeli atau konsumen melalui brosur-brosur yang dibagikan kepada masyarakat. Pemasaran juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Pemasaran ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin memliki rumah dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemrakarsa dan bank yang membiayainya. 2) Tahap konstruksi a) Penerimaan tenaga kerja (konstruksi) Penerimaan tenaga kerja selama tahap konstruksi dibutuhkan dalam proses pembangunan perumahan. Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan kontruksi lebih kurang 14 orang yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas tenaga kerja terampil (tenaga teknik sipil, arsitektur, listrik, dan mesin/komisioning) dan non terampil (buruh/tenaga lapangan) seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut : Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Kualifikasi Jumlah (orang) Sumber Rekrutmen Penanggung Jawab S1/SMA 1 Lokal Supervisor/Mandor S1/SMA 1 Lokal Teknik Sipil S1/DIII 1 Lokal Mekanik DIII/SMK 2 Lokal Listrik DIII/SMK 2 Lokal Komisioning DIII/SMK 1 Lokal Buruh/Tenaga Lapangan SMA/SMP 6 Lokal Jumlah 14 Sumber : Data PT. Asaba Jaya Gemilang (2014)

Tenaga kerja yang diterima diprioritaskan untuk para pekerja kontruksi terutama yang berasal dari warga sekitar Dusun Air Bakung, Desa Air Ruai sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan. Proses penerimaan tenaga kerja akan dilakukan secara terbuka atau langsung oleh pemrakarsa yang diinformasikan kepada masyarakat sekitar bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat (RT, Camat dan Desa). Sementara itu, tenaga kerja lokal akan direkrut sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan pada saat kontruksi. b) Mobilisasi peralatan dan material Mobilisasi peralatan dan material perlu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kontruksi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pemrakarsa dan kontraktor. Peralatan yang akan dimobilisasi meliputi alat angkut, alat berat, dan material kontruksi/bahan bangunan. Proses mobilisasi material akan dilakukan dengan menggunakan truk pengangkut kapasitas 8 ton atau sesuai dengan kelas jalan dengan durasi pengangkutan 3

sesuai dengan kebutuhan kontraktor. Material yang diangkut berasal dari wilayah Kecamatan Tanjungpandan dan sekitarnya. Akses jalan ke lokasi akan melalui jalan utama yaitu Jl. Teuku Umar dan sekitarnya. Material/bahan yang diangkut berupa pasir, batu kali/granit, batu belah, batako, marmer/ulin, semen, kayu, baja ringan, rangka alumunium, keramik, genteng, pipa, kaca, kayu, konblok, closet, dan lain-lain. c) Penyiapan dan pematangan lahan Proses penyiapan lahan untuk lokasi rencana pengembangan perumahan terdiri dari pembersihaan dan pematangan lahan. Lokasi perumahan tersebut merupakan lahan semak belukar, di mana kegiatan penyiapan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari bekas-bekas tanaman di sekitar lokasi kegiatan. Selanjutnya dilakukan pematangan lahan dengan pengurukan, dan perataan untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pembangunan jalan, saluran drainase, dan struktur bangunan rumah. d) Pembangunan unit rumah dan fasilitas penunjang Pembangunan rumah dan fasilitas penunjang lainnya dlakukan secara bertahap tergantung dari kebutuhan pemesan atau konsumen. Kegiatan pembangunan rumah diawali dari pemasangan pondasi, dan kerangka bangunan untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dinding (slope), pemasangan atap, pembuatan lantai, instalasi listrik dan sanitari, serta dan pembangunan fasilitas penunjang lain antara lain jaringan jalan, sistem drainase, mushola, taman/area hijau, pos satpam, dan IPAL. e) Pemutusan hubungan kerja Setelah pembangunan perumahan dan fasilitas pendukungnya akan ada pemutusan tenaga kerja. Ketentuan mengenai pemutusan tenaga kerja terlebih dahulu akan disampaikan pada saat penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi guna menghindari keresahan/konflik sosial pada saat pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pengurangan tenaga kerja ini mengacu pada peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. 3) Tahap operasi Pengelolaan perumahan akan dilakukan dengan sistem jual lepas antara pemrakarsa selaku pengembang perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang dan konsumen pemilik unit rumah. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap operasi di antaranya: a) Penggunaan air bersih Penggunaan air untuk perumahan jumlahnya cukup banyak yang digunakan untuk keperluan domestik, antara lain mencuci, memasak, dan sebagainya. Sumber air bersih berasal dari air tanah atau sumur bor dengan estimasi 4

penggunaan air sekitar 130 liter/orang/hari. Masing-masing kavling rumah disediakan sumur bor dan pompa. Adapun total volume penggunaan air bersih perumahan tertera pada tabel 3 berikut : Tabel 3. Estimasi Penggunaan Air No Penggunaan Air Volume (liter/orang/hari)* 1. Rumah (4jiwa/rumah) 86,41 Total Keterangan: * SNI, Dep PU (1997)

Total (liter/hari) 31200 31200

b) Penggunaan energi listrik Sumber energi listrik yang diperlukan perumahan diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penggunaan energi listrik dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini : Tabel 4. Estimasi Penggunaan Energi Listrik No 1. 2. 3.

Tipe Rumah Tipe 36 Tipe 45&55 Mushola dll Total

Kapasitas Daya Listrik (W) 900 1300 900 3100

c) Pengelolaan sampah rumah tangga Kegiatan perumahan akan menghasilkan sampah berupa limbah padat dalam jumlah besar yang berasal dari kegiatan domestik. Jika asumsi jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap orang sebanyak 2,5 kg/hari, di mana jumlah rumah yang akan dihuni sebanyak 60 unit dan penghuni sebanyak 4 jiwa/rumah, maka jumlah sampah yang akan dihasilkan diperkirakan mencapai 600 kg/hari (60x4x2,5). Sampah yang telah terkumpul dari masingmasing rumah akan diangkut oleh pihak ketiga atau kerjasama dengan instansi terkait, misalnya BLH Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Petugas lalu membawa seluruh sampah tersebut dari tempat penampungan sementara (TPS) menggunakan kontainer/truk pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tanjungpandan yang berjarak lebih kurang 7 km dari lokasi perumahan . d) Pengelolaan limbah cair domestik Pada saat operasional perumahan akan menghasilkan sejumlah limbah cair/air buangan. Limbah cair umumnya dihasilkan dari kegiatan domestik perumahan, baik itu dapur, toilet/kamar mandi, dan cucian. Jumlah limbah cair yang dihasilkan sekitar 60-80% dari jumlah kebutuhan air bersih. Jika total kebutuhan air bersih yang digunakan sebanyak 31.200 liter/hari, maka estimasi limbah cair domestik yang dihasilkan berkisar antara 18.720 s/d 24.960 liter/hari. Pengelolaan dilakukan dengan pengolahan limbah cair yang 5

dihasilkan dari ketiga sumber tersebut di instalasi ppengolahan air limbah (IPAL). Secara detail, mekanisme pengelolaan IPAL ini dituangkan sendiri dalam standar operasi prosedur (SOP) pada saat pembuatan Detail Engineering Design (DED) IPAL.

C. Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan Bagian ini menjelaskan dampak lingkungan yang diperkirakan akan timbul dari setiap tahapan kegiatan berlangsung (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi) dengan uraian sebagai berikut : a. Tahap pra-konstruksi 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan pengurusan izin di instansi terkait. b) Jenis dampak Jenis dampak adalah peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, adanya pembangunan perumahan BSI Resindence ikut menaikkan nilai jual/harga lahan dan properti di sekitar lokasi kegiatan. c) Besaran dampak Perizinan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan perumahan adalah izin mendirikan bangunan (IMB), serta izin dari instansi terkait lainnya. Besaran dampak yang ditimbulkan berasal dari jumlah/nilai pengurusan izin yang dilakukan di instansi pemerintah daerah setempat. Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan positif serta berlangsung sementara selama tahap pra-kontruksi. 2) Persepsi masyarakat a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja kontruksi, pemasaran dan pemesanan unit rumah. b) Jenis dampak Jenis dampak adalah persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan perumahan. c) Besaran dampak Penerimaan tenaga kerja lokal dan aktivitas pemasaran serta pemesanan rumah diperkirakan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar akibat terbukanya peluang berusaha. Selain itu, terbukanya akses wilayah 8 UKLUPL Pembangunan Perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang menyebabkan 6

kenaikan harga tanah dan lahan milik masyarakat di sekitar lokasi perumahan. Dampak-dampak tersebut akan menimbulkan dampak positif di kalangan masyarakat sekitar. Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan positif serta berlangsung sementara selama tahapan kontruksi berlangsung. b. Tahap konstruksi 1) Penurunan kualitas udara a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, penyiapan dan pematangan lahan. b) Jenis dampak Jenis dampak adalah penurunan kualitas udara ambien. c) Besaran dampak Kegiatan mobilisasi peralatan dan material, penyiapan dan pematangan lahan pada saat pembangunan unit rumah serta fasilitas penunjangnya diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara. Besaran dampak penurunan kualitas udara terutama terjadi pada peningkatan konsentrasi gas CO dan debu (TSP). Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan negatif serta berlangsung sementara selama tahap kontruksi. 2) Peningkatan kebisingan a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, penyiapan lahan, dan pembangunan unit rumah serta fasilitas penunjangnya. b) Jenis dampak Jenis dampak adalah peningkatan kebisingan. c) Besaran dampak Kegiatan

mobilisasi

peralatan

dan

material,

penyiapan

lahan

dan

pembangunan unit dengan pengoperasian kendaraan pengangkut, alat 9 UKLUPL Pembangunan Perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang berat dan mesin peralatan diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap peningkatan kebisingan. Besaran dampak terjadi pada peningkatan suara bising dengan BML sebesar 55 dBA untuk kawasan pemukiman. Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan negatif serta berlangsung sementara. c. Tahap Operasi 1) Penurunan kuantitas air tanah a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan pengambilan air tanah (sumur bor) untuk kebutuhan domestik perumahan.

7

b) Jenis dampak Jenis dampak adalah penurunan kuantitas air tanah c) Besaran dampak Pada saat berlangsungnya kegiatan operasional perumahan akan dilakukan pengambilan air tanah. Total jumlah air tanah yang diambil dari sumur bor sebanyak 31.200 liter/hari. Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan negatif serta berlangsung selama tahap operasi berlangsung. 2) Peningkatan limbah padat a) Sumber dampak Sumber dampak berasal dari kegiatan pengoperasian dan pengelolaan perumahan. b) Jenis dampak Jenis dampak adalah peningkatan jumlah/volume limbah padat baik itu limbah padat domestik yang berpengaruh terhadap gangguan kesehatan dan gangguan estetika (keindahan). c) Besaran dampak Pada saat berlangsungnya kegiatan operasional perumahan akan dilakukan pengelolaan terhadap limbah padat yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Jumlah limbah padat yang dihasilkan lebih kurang 600 kg/hari. Dampak tersebut tergolong dampak potensial dan negatif serta berlangsung selama tahap operasi berlangsung. 2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) a. Tahap pra-konstruksi 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Upaya pengelolaan Pengurusan perizinan yang terkait dengan rencana kegiatan dilakukan di instansi pemerintah terkait, dengan kompensasi perizinan dilakukan sesuai dengan jenis izin yang diurus sesuai dengan rencana kegiatan. b) Lokasi pengelolaan Lokasi pengelolaan dilakukan di kantor instansi terkait, dan desa terdekat. c) Tolok ukur pengelolaan (1) Izin yang diterima sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan dan disahkan oleh instansi terkait. (2) Undang-Undang RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d) Periode pengelolaan Periode pengelolaan dilakukan sebelum tahap konstruksi berlangsung (prakonstruksi). 8

b. Tahap konstruksi 1) Penurunan kualitas udara a) Upaya pengelolaan (1) Penggunaan kendaraan pengangkut, alat berat dan mesin peralatan yang telah lulus uji KIR dan emisi. (2) Pemasangan

penutup/terpal

pada

kendaraan

truk

pengangkut

material/bahan bangunan selama kegiatan mobiliasasi peralatan dan material berlangsung. (3) Pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 25 – 40 km/jam. (4) Penyiraman jalan yang berdebu terutama pada musim kemarau. b) Lokasi pengelolaan Lokasi pengelolaan dilakukan di akses jalan dan tapak lokasi rencana kegiatan pembangunan perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang. c) Tolok ukur pengelolaan (1) Kendaraan truk pengangkut material bangunan telah ditutupi dengan baik menggunakan terpal. 14 UKL-UPL Pembangunan Perumahan PT. Asaba Jaya Gemilang (2) Akses jalan menuju lokasi dalam kondisi yang baik. (3) Kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 25 – 40 km/jam. (4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. d) Periode pengelolaan Periode pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung. c. Tahap operasi 1) Kualitas tanah dan lahan a) Upaya pengelolaan (1) Penanaman beberapa jenis rumput penutup tanah di areal terbuka, tanaman lokal dan menjaga tutupan vegetasi tumbuhan alami di sekitar lokasi kegiatan. (2) Pembuatan taman dan penghijauan di sekitar area perumahan. b) Lokasi pengelolaan Lokasi pengelolaan dilakukan di lokasi kegiatan. c) Tolok ukur pengelolaan (1) Tersedianya tegakan pohon atau tutupan vegetasi serta penghijauan di lokasi kegiatan. (2) Persentase luasan RTH yang dibangun serta jenis dan tutupan vegetasi. (3) Laju potensi erosi tanah yang diperkenankan maksimal 25 ton/ha/tahun.

9

d) Periode pengelolaan Periode pengelolaan kualitas tanah dan lahan dilakukan selama tahap operasi berlangsung. 3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) a. Tahap pra-konstruksi 1) Peningkatan pendapatan daerah a) Metode pemantauan Pemantauan terhadap jumlah perizinan dan besaran retribusi yang berpotensi terhadap pendapatan daerah yang ditentukan oleh dinas atau instansi terkait. b) Lokasi pemantauan Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi kegiatan dan dinas atau instansi terkait. c) Periode pemantauan Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama tahap prakonstruksi berlangsung. b. Tahap konstruksi 1) Kualitas udara a) Metode pemantauan Pengambilan sampel menggunakan alat ukur udara (impinger) dan analisis laboratorium. b) Lokasi pemantuan Lokasi pemantauan dilakukan di akses jalan dan tapak lokasi rencana kegiatan. c) Periode pemantuan Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali pada tahap konstruksi. c. Tahap operasi 1) Penurunan kuantitas air tanah a) Metode Pemantauan Pengamatan terhadap aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah, serta jumlah lubang biopori yang tersedia. b) Lokasi pemantuan Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi kegiatan di sekitar kawasan perumahan. c) Periode pemantuan Periode pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi. 4. Institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 1) Pemrakarsa sdr Elwin Wijaya 10

b. Pengawasan pengelolaan dan pemantauan 1) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 3) Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 5) Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 6) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 7) Kecamatan Pemali dan Pemerintah Desa Air Ruai c. Penerima pelaporan pengelolaan dan pemantauan 1) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 3) Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 5) Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 6) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 7) Kecamatan Pemali dan Pemerintah Desa Air Ruai

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan Izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk rencana kegiatan pembangunan perumahan oleh PT. Asaba Jaya Gemilang yaitu izin pembuangan air limbah.

E. Surat Pernyataan Terlampir

11

Daftar Pustaka

APHA-AWWA-WPCF. 1998. Standart Methods For The Examination Of Water and Waste Water, Edisi 17. APHA Balai Penelitian Tanah. 2004. Petunjuk Teknis Pengamatan Tanah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor, Indonesia. Fardiaz, S. 1992. Polusi Air Dan Udara. Penerbit Kansius, Yogyakarta. Hadi, A. 2005. Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. SNI 1997. Petunjuk Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Salim, E. 1986. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. LP3ES, Jakarta. Soundstrom, D.W., Klei H.E.. 1979. Water and Waste Treatment. Prentice Hall Inc, Englewood Cliff, NJ, USA. Wardhana, W.A. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan. Andi Offset, Yogyakarta.

12

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber Dampak

Jenis Dampak

Tahap Pra Kontruksi Pengurusan Pendapatan Izin Asli Daerah

Besaran Dampak

Jumlah izin dan kompone nsas i pengurus an izin

Bentuk/Upaya Pengelolaan 



Tahap Kontruksi Mobilisasi Penurunan peralatan kualitas dan udara material, dan

Penuruna  n kualitas udara yang

Lokasi Pengelolaan

Pengurusan Kantor izin yang instansi terkait terkait dengan kegiatan dilakukan di instansi pemerintah terkait. Kompensas i perizinan dilakukan sesuai dengan jenis izin yang diurus sesuai dengan lokasi rencana kegiatan. Penggunaa n kendaraan pengangkut , alat berat

Akses jalan Teuku Umar dan tapak lokasi

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan dan Pemantauan

Keterangan

Periode Pengelolaan

Bentuk/Upaya Pemantauan

Lokasi Pemantauan

Periode Pemantauan

Sebelum tahap konstruksi berlangsung

Pemantauan jenis izin dan besaran retribusi daerah yang dikenakan

Lokasi kegiatan dan instansi terkait

1 (satu) kali pada tahap prakonstruk si

Pelaksana : Pemrakarsa Sdr Elwin Wijaya Pengawas : Dispenda Keuangan dan Aset Daerah (DPPAD) Kab. Bangka; BLH Kab.Bangka Penerima Lap oran : BLH Kab.Bangka

UU RI No. 28 Tahun 2009 PP No. 61 Tahun 2001

Selama tahap konstruksi

Pengambilan sampel menggunakan alat ukur udara

Akses jalan Teuku Umar dan tapak lokasi

1 (satu) kali pada tahap konstruksi

Pelaksana : Pemrakarsa Sdr Elwin Wijaya Pengawas :

PP No 41 Tahun 1999

13

pembangun a n perumahan

berasal gas buang kendaraa n pengang kut  material, selain itu penuruna n kualitas udara akibat lala  lalang kendaraa n kontruksi

Peningkatan kebisingan

Suara bising dan jumlah kendaraa n angkut, alat berat dan mesin peralatan



dan mesin peralatan yang telah lulus uji KIR dan emisi. Pemasanga n terpal pada kendaraan truk pengangkut material banguna Pembatasa n kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 25 – 40km/jam. Pemasanga n alat peredam (mufler) pada kendaraan pengangkut , alat berat dan mesin peralatan yang

rencana kegiatan

Akses jalan dan tapak lokasi rencana kegiatan.

Selama tahap konstruksi

(impinger) dan analisis laboratorium.

rencana kegiatan

Pengukuran langsung menggunakan alat ukur kebisingan (sound level meter).

Akses jalan dan tapak lokasi rencana kegiatan

Dishubkomi nfo Kab.Bangka BLH Kab.Bangka Penerima Lap oran : BLH Kab.Bangka

1 (satu) kali pada tahap konstruksi

Pelaksana : Pemrakarsa Sdr Elwin Wijaya Pengawas : BLH Kab.Bangka Penerima Lap oran : BLH Kab.Bangka

KepMenL H No. Kep48/MENLH /11/1996

14



Persepsi masyarakat

Keresahan sosial masyarakat sekitar terkait rencana pembangun a n perumahan

Persentas  e persepsi negatif masyark at





digunakan Perawatan knalpot kendaraan pengangkut material dan bahan Lokasi Jumlah Kegiatan tenaga kerja yang terserap selama kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat . Pengelolaa n terhadap komponen lingkungan yang timbul dari tahapan kontruksi kegiatan. PHK para pekerja kontruksi sesuai dengan ketentuan

Selama tahap konstruksi

Survei dan wawancara menggunakan lembar kuisioner dan analisis data.

Pemukiman sekitar kegiatan, Lokasi Kegiatan, Desa Air Ruai

1 (satu) kali pada tahap konstruksi

Pelaksana : Pemrakarsa Sdr Elwin Wijaya Pengawas : BLH Kab.Bangka Penerima Lap oran : Dissosnaker &Transmigr asi Kab.Bangka ; BLH Kab.Bangka

Persepsi negatif masyarakat < 25%.

15

Tahap Operasi Penurunan Pengambila Kuantitas n Air air bersih Tanah yang berasal dari sumur bor

Jumlah air bersih yang diambil dari sumur bor sebanyak 31.200 liter/hari





Penghemat an penggunaa n air tanah. Pembuatan lubang biopori

Lokasi Kegiatan

Selama tahap operasi berlangsung

Pemantauan volume sampah yang dihasilkan dan dimanfaatkan kembali

Lokasi Kegiatan, Desa Air Ruai

Setiap 1(satu) tahun sekali selama tahap operasi

Pelaksana : Pemrakarsa Sdr Elwin Wijaya Pengawas : BLH Kab.Bangka Penerima Lap oran : BLH Kab.Bangka

PP No. 43 Tahun 2008 Permen ESDM No. 15Tahun 2012 Perda No 11 Tahun 2003

16

Related Documents


More Documents from "Luthfi Fathur"