Pemberlakuan Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran.docx

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN Nomor : 0393/ KEP / III.6.AU / I / 2017 Tentang : PEMBERLAKUAN PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan setelah : Menimbang : 1 Bahwa tujuan dari diberikannya persetujuan tindakan kedokteran adalah untuk pemenuhan hak pasien sebagaimana di atur di dalam peraturan perundangan berlaku; 2. Bahwa persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan; 3. Bahwa sehubungan dengan poin (1 dan 2), diperlukan panduan yang mengatur tentang bagaimana identifikasi pasien dilakukan di RS agar tidak terjadi kesalahan 4. Bahwa agar panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Mengingat

:

Memperhatikan :

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 5. PerMenKes no 280/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 6. Permenkes RI No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien 7. Buku Standar Akreditasi Rumah Sakit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Keseahtan Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), tahun 2011; Memo Intern Legal Hospital RS Muhammadiyah Lamongan Nomer 001/MI_LH/IV/2017, perihal Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran, tertanggal 10 Maret 2017. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEMBERLAKUAN PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Pertama

: Memberlakukan Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran sebagai Panduan di RS Muhammadiyah Lamongan. Kedua : Mengamanatkan kepada Komite Medis, Staf Medis Fungsional dan Bidang Pelayanan Medis agar menjadikan Pedoman tersebut pada diktum ‘Pertama’ di atas bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, Maka Surat Keputusan 400/KEP/III.5.AU/2008 Tentang Revisi II Pemberlakuan Kebijakan Persetujuan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tidak berlaku lagi. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 14 J. Akhir 1438 H. Bertepatan : 13 Maret 2017 M. Direktur, RS Muhammadiyah Lamongan .

dr. Hj. Umi Aliyah, M. Kes NIK : 01950109 Tembusan : 1. Kabid Yanmed 2. Komite Medis. 3. Kabid Keperawatan 4. Komite Keperawatan