Masukan Draf Rpjm 2010-2014 Tat

MASUKAN UNTUK DRAF RPJM 2010 - 2014 Tatang A. Taufik Alternatif Judul Bab :

1.

2.

a.

PENGUATAN SISTEM INOVASI

b.

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN PENDAYAGUNAAN IPTEK

c.

PENGUATAN SISTEM IPTEK

Pada bagian pengantar, disampaikan pemikiran bahwa a.

Pewujudan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan peradaban bangsa perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing dan kohesi sosial.

b.

Hal tersebut memiliki implikasi bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus dilakukan secara sistemik baik iptek sebagai sektor/bidang pembangunan maupun pendayagunaan iptek (di segala bidang) dalam meningkatkan pencapaian pembangunan. Penguatan sistem inovasi di Indonesia perlu menjadi prioritas pembangunan.

c.

Capaian signifikan (dalam periode 2004 – 2009) disampaikan. Namun harus diakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dan harus semakin mampu mengatasi tantangan dari kecenderungan universal. 

Capaian signifikan.



Beberapa persoalan yang masih muncul.



Tantangan dari kecenderungan universal : kemajuan iptek yang sangat pesat, globalisasi, perkembangan menuju ekonomi pengetahuan, perkembangan ekonomi jaringan, semakin pentingnya faktor lokalitaslokasional dalam menentukan daya saing global.

Pada Bagian A (PERMASALAHAN), disampaikan pokok-pokok permasalahan yang dikelompokkan menurut “isu kebijakan” yang terpenting yang perlu dan akan diatasi (diintervensi). Pengelompokkan ini akan membentuk “Kerangka Kebijakan” (Policy Framework) yang ditawarkan akan dilakukan dalam periode 2010 – 2014. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: a.

Kelompok isu kebijakan yang termasuk “kerangka umum” yang membentuk iklim dan lingkungan bagi perkembangan/kemajuan sistem inovasi. Termasuk di dalamnya bagaimana Indonesia menyiapkan landasan-landasan legal terkait, kebijakan-kebijakan makro, industrial, HKI, dsb. Contoh yang perlu disampaikan misalnya: 

Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti: Regulasi yang menghambat; Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan); Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi;  Administrasi yang birokratif; Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi; Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi;   

 

1

 b.

Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.

Kelompok isu kebijakan yang berkaitan dengan “Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM”. Data statistik/indikator yang relevan dapat disampaikan, yang pada dasarnya menggambarkan bahwa berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik (pada tataran nasional maupun daerah) merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi dan rendahnya daya saing. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. Catatan : isu supply side, dan demand side masuk di bagian ini.

c.

Kelompok isu kebijakan yang berkaitan dengan “Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa).” Indikator dapat disampiakan terutama menyangkut isu intermediasi, kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antara berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi. Catatan : isu linkages (termasuk intermediarsi) masuk di bagian ini.

d.

Kelompok isu kebijakan yang berkaitan dengan “Persoalan budaya inovasi.” Beberapa indikator dapat disampaikan terutama yang mengungkapkan belum berkembangnya budaya dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan: 

Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif;



Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;



Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;



Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;



Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.

2

e.

f.

Kelompok isu kebijakan yang berkaitan dengan ”Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.” Kelemahan dalam bisnis dan non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas: 

Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya kompetensi (pada tataran nasional dan daerah) yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus;



Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah;



Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya;



Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.

Kelompok isu kebijakan yang berkaitan dengan ”Tantangan global.” Berbagai kelemahan yang masih dihadapi oleh Indonesia pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat memaksimumkan kemanfaatan bagi, dan meminimalisasi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Catatan : isu yang berkaitan dengan HKI, standar, kecenderungan (misalnya konvergensi TIK, open system/technology, dsb.) masuk di bagian ini.

3.

Pada bagian B (SASARAN), disampaikan pemikiran tentang sasaran terpenting yang perlu dicapai di akhir RPJM (2014). Catatan: diusulkan merupakan ”agregasi” himpunan keluaran dan dampak yang mencerminkan keberhasilan terpenting yang hendak dicapai jika isu-isu kebijakan dipecahkan.

4.

Pada bagian C (ARAH KEBIJAKAN), disampaikan a.

Arah kebijakan dari RPJP (Bidang Iptek); termasuk kebijakan prioritas ”bidang” iptek (sektoral) dan yang bersifat tematik;

b.

Kerangka ”kebijakan inovasi” yang dinilai penting dalam penguatan sistem inovasi dalam periode 2010 – 2014 (6 agenda);

c.

Kebijakan yang menekankan dorongan/stimulasi investasi dalam beriinovasi (aktivitas iptek/litbangyasa) di swasta dan masyarakat (non pemerintah). Catatan dari RPJP : 1.

Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan

3

lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

5.

Pada bagian D (PROGRAM PEMBANGUNAN), diterjemahkan/diuraikan dari butir d Arah Kebijakan.

6.

Jika akan ditambahkan bagian ”Milestone dan Indikator”, sebaiknya yang mencerminkan dan mengaitkan Program (dan Arah Kebijakan) kepada Sasaran yang relevan.

4