Rpjm Desa.docx

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN 2019 – 2025

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA ………. NOMOR ……. TAHUN 201…

DESA ……….. KECAMATAN ................... KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU 201… i

SAMBUTAN KEPALA DESA

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka kami melakukan beberapa upaya untuk

perencanaan

pembangunan

desa

secara

partisipatif

yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa ......... untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ……….. Tahun 2019-2025 merupakan dokumen yang sangat dibutuhkan dalam mengagendakan, merencanakan, dan merealisasikan usulan-usulan rencana pembangunan Desa yang dituangkan dalam bentuk pembangunan jangka menengah Desa yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa dapat terealisasi sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan yang telah tersusun secara terstruktur dan tersistematis. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa ........... untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Apabila RPJM Desa ini terlaksana dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsipprinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........... ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna

strategis

sehingga

dapat menjadi

kerangka acuan

pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif, efisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

KEPALA DESA ......... KECAMATAN ................

………………….. ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami Tim Penyusun RPJMDes ini dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... Kecamatan ........... tahun 2019-2025 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Desa ........... yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan, pertanian dan pariwisata, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... Tahun 20192025 ini sesuai dengan petunjuk teknis Perencanaan Desa yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa, dalam sistematika penyusunan RPJMDes maka kami melakukan beberapa upaya untuk perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat desa ........... untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kapada : 1. Yth. Bapak Bupati Kepahiang. 2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang. 3. Yth. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Kepahiang. 4. Yth. Bapak Camat ................. 5. Yth. Bapak Kepala Desa ......... 6. Yth. Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Benteng. Serta semua unsur yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... Tahun 2019-2025 ini sehingga dapat tersusun sesuai dengan harapan. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... Tahun 2019-2025 baik dari segi penulisan maupun penyusunannya, oleh karenanya kami sangat mengharapkan usulan, saran, bimbingan serta arahan dari semua pihak yang berkompeten dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Des) sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... Tahun 2019-2025 dapat terealisasi sesuai dengan harapan kita bersama, amin... TIM PENYUSUN RPJM Desa ......... Kecamatan ................

iii

DAFTAR ISI SAMBUTAN KEPALA DESA ………………………………………………………………………………………….. i KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………. ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… iv PERDES RPJM DESA ………………………………………………………………………………………….. 1 LAMPIRAN NASKAH RPJM DESA ………………………………………………………………………….. 9 BAB-1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………..10 1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………………………..11 1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………………………….13 1.4. Manfaat ………………………………………………………………………………………..13 BAB-2 PROFIL DESA 2.1. Sejarah Desa …………………………………………………………………… 2.2. Peta dan Kondisi Sosial Desa …………………………………………….. 2.3. Kelembagaan Desa ………………………………………………………… 2.4. Dinamika Konflik ……………………………………………………………………. 2.5. Masalah dan Potensi ………………………………………………………...

15 18 21 23 23

BAB-3 PROSES PENYUSUNAN RPJMDes 3.1. Kajian Desa 32 3.2. Musyawarah Desa RPJMDes BAB-4 VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF 4.1. Visi …………………………………. 4.2. Misi …………………………………. 4.3. Program Indikatif 2019-2025 …………..

36 36 37

BAB-5 PENUTUP ………………………………………………………………………. LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Rancangan RPJM Desa 2. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat 3. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok 4. Peta Sosial Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan) 5. Data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya 6. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 7. Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 8. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa 9. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 10. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa 11. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa 12. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa 13. Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun RPJM Desa. 14. Surat Pernyataan Hibah 15. Surat Tidak Nuntut Ganti Rugi 16. Dokumentasi

iv

KEPALA DESA ................ KABUPATEN KEPAHIANG PERATURAN DESA ................ NOMOR …. TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA ) TAHUN 2019 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..........., Menimbang :

a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 79 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa,maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP); b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa 2019-2025) Desa ........... Tahun 2016

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 ); 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu ( lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4870); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 1

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 12. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 13. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 14. Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 16. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 17. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi bengkulu Tahun 2005-2025 19. Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 06 tahun 2011, tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2011 Nomor 06 );

2

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........... dan KEPALA DESA ........... MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DESA ........... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDESA ) TAHUN 2019-2025 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang 4. Bupati adalah Bupati Kepahiang 5. Kecamatan adalah Camat ........... sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 16. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 24. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........... Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PROFIL DESA BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2019-2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan enam tahun di Desa ............ Pasal 4. Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ........... dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa ........... Pasal 5 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pasal 6 Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJM Desa karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Berita Desa ............................

4

Ditetapkan Di : Desa ................ Pada Tanggal: …………………. 201… KEPALA DESA ................

……………………………….

Di Undangkan Di : Desa ................ Pada Tanggal : ……………….. 201… SEKRETARIS DESA ................ …………………………………. LEMBARAN DESA ................ TAHUN 201… NOMOR ………

5

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHIANG KECAMATAN ................ DESA ................ Alamat : ……………………………………… NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA ………… TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA ........... KECAMATAN ........... KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2025 Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) untuk tahun anggaran 2019-2025 di Desa ........... Kecamatan ........... Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu, maka pada hari ini, Selasa Tanggal ……………………. Bertempat di Balai Desa ..........., telah dilakukan pembahasan RPJM DESA antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJM Desa ........... Tahun 2019-2025 menjadi Peraturan Desa (Perdes) No….. Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini. Demikian Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA No 1

Nama

Jabatan

TandaTangan

KEPALA DESA ................

Ketua BPD ………….

2

WakilKetua ………….

3

Sekretaris

…………………. ………….

4

Anggota ………….

5

Anggota ………….

6

Lampiran Peraturan Desa………… Nomor Tentang

: ……Tahun 201.. : RPJM Desa Tahun 2019-2025

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA ) TAHUN 2019-2025

DESA ............. KECAMATAN ............. KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan Desa merupakan implementasi akhir dari perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Pembangunan yang telah digulirkan oleh Pemerintah selama ini masih belum optimal ditinjau dari kebutuhan masyarakat Desa secara prioritas, sehingga tidak sedikit Pembangunan yang telah dilaksanakan dewasa ini masih banyak dirasakan belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud sangatlah penting untuk menggali kebutuhan Pembangunan pedesaan disemua sektor dengan mengacu kepada kebutuhan yang fondamental secara terencana, effektif, effisien secara tuntas melalui penggalian aspirasi masyarakat secara demokratis dan transparansi, selanjutnya dikemas menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). Suatu perencanaan Pembangunan akan tepat mengenai sasaran dan terlaksana dengan baik serta dapat dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana.Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan Desa pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan Desa. Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa ........... untuk mencapai tujuan dan citacita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Apabila RPJM Desa ini terlaksana dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........... ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun 7

Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif, efisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. 1.2.

Landasan Hukum Adapun dasar penyusunan RPJM Desa ........... Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupatendalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 ); 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu ( lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4870); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara nomor 126 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 15. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8

16. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 18. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 19. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 20. Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 06 tahun 2011, tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2011 Nomor 06 ); 21. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Dalam kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 05); 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ........... kecamatan ........... ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 1.3.1

Maksud RPJM Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) ini berisi tentang pembangunan 6 ( Enam ) tahun kedepan, dengan Dokumen ini dimaksudkan dapat menjadi landasan dan Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa. 1.3.2 Tujuan RPJM DESA Adapun tujuan penyusunan RPJM Desa ........... Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi Pembangunan Desa ........... tahun 2019-2025. 2. Merumuskan Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Desa ............ 3. Sebagai dasar dan pedoman kegiatan Pembangunan Desa ............ 4. Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa ............ 5. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa ........... dalam proses Pembangunan. 6. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 2019-2025 dengan menyelaraskan kebijakan Pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten. 1.4 Manfaat RPJM DESA Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 1. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan. 2. Sebagai rencana induk Pembangunan yang merupakan acuan pembangunan desa. 3. Pemberi arah seluruh kegiatan Pembangunan di Desa. 4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah. 5. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

9

BAB II PROFIL DESA 2.1.

Sejarah Desa Menurut cerita turun temurun dari mulut ke mulut Desa ........... yang sekarang, dulunya bukan benama ..........., Tapi Bajak Damin. sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI. Karena tidak adanya dokumentasi terulis yang menyebutkan kapan terbentuknya pemukiman tersebut maka kami tidak dapat menjelaskan kepastian tahunnya namun yang jelas sudah ada sejak abad ke-19. Pada mulanya pemukiman tersebut berada di datar lebar dalam bahasa setempat di sebut “tlibea” yang posisinya berada sekitar jarak ± 2 KM sebelah barat dari Desa ........... sekarang ini. Sehingga pemimpin masyarakat bernama Mra Damin Bin Bimang Alam yang pada waktu itu menjabat sebagai pasira Marga ........... menganggap pemukiman tersebut (Datar Lebar) kurang strategis karena untuk keluar masuk ke daerah tersebut harus melewati tebing yang sangat jurang dan sulit di lewati oleh kendaraan pada saat itu yaitu kuda maka beliau mengambil inisiatif memindakan pemukiman tersebut ke tempat yang lain. Karena daerah yang di pilih sebagai tempat pemukiman yang baru merupakan padang alang-alang maka beliau bekerja keras untuk membajaknya. sehingga menjadi lahan pertanian untuk ditanami padi. Setelah habis panen padi pertama baru warga mengikuti jejak beliau. Maka berpindahlah warga yang berada di Datar Lebar (Tlibea) menetap di daerah perladangan yang ditempati oleh Mra Damin bin Bimang Alam. Pemukiman tetap yang ditempati warga tersebut menjadi sebuah pemukiman yang baru diberi nama Bajak Damin. Setelah sekian lama pemukiman Bajak Damin terus bertambah baik jumlah warga, jumlah pemukiman dan perekanomian mulai teratur dan di tandai pembukaan badan yang pertama kali antara kecamatan taba penanjung ke desa lubuk unen di gagas oleh Bapak Cikun sekitar tahun 1968. Dengan adanya perkembangan tersebut timbullah inisiatif/ gagasan pasira Mra Damin membentuk sebuah Dusun. Dilihat dari jumlah warga Dusun Bajak Damin warganya lebih sedikit dibandingkan dengan Dusun Jambu maka adanya penggabungan antara Dusun Bajak Damin dengan Dusun Jambu. Mulai saat itu Dusun Bajak Damin disebut Bajak Jambu sekitar Tahun 1978. Tabel. 1 SEJARAH PERKEMBANGAN DESA TAHUN

KEJADIAN YANG BAIK

1978

 Terbentuknya Dusun Bajak Jambu yang pertama kali yang dipimpin Kepala Dusun Pertama yang bernama Kullana jabatan Penjabat sementara (Pjs)  Dusun Bajak Jambu pertama kali mengadakan pemilihan Kepala Desa depenitif yang terpilih Bapak Kulana sebagai kepala Desa pertama.  Program Nasional ABRI Masuk Desa (AMD) Manunggal IV Membagun Jalan Yang Berlokasi Dari Taba Penanjung Ke Desa Penembang Yang Titik Pusatnya Di Desa Jambu, Pada Saat Itu Sempat Di Kunjungi Oleh Panglima ABRI Bapak TRI SUTRISNO  Pembagunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bajak Jambu.  Pemilihan Kepala Desa Bajak Jambu yang kedua yang terpilih Bapak Halimun sebagai Kepala Desa ke dua  Karena di Kecamatan Taba Penanjung ada tiga nama Desa Bajak yaitu Desa Bajak Selupu, Bajak Jambu, dan Desa Bajak Juru Kalang maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara merubah nama ke tiga Desa tersebut Desa Bajak Selupu menjadi Desa Bajak I, Desa Bajak Jambu menjadi Desa ........... dan Desa Bajak Juru Kalang menjadi Desa ...........I.

1979 1981

1983 1984

KEJADIAN YANG BURUK

-

-

-

-

-

10

1985 1991

1993 1994 1996 1997 1999

 Pembagunan Balai Desa ...........  Program Pembagunan Lima Tahun (REPELITA) Pemerintahan Orde Baru masuk aspal curah pertama dari Kecamatan Taba Penanjung sampai Desa Lubuk Unen.  Pemilihan Kepala Desa ........... yang ke tiga.yang terpilih Bapak DULHADI.  Pembangunan Masjid Babussalam Desa ...........  Program Nasional listrik masuk Desa.  program air bersih dari dinas pekerjaan umum pengairan. Desa ............  Terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ”Bukit Indah” Desa ............

-

2000

-

2001 2002 2003 2004 2006

 Masuknya Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) “Tunas Harapan” Desa ...........  Terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD)  Pemilihan Kepala Desa yang ke empat. Yang terpilih Bapak SAFARUDIN  Pembagunan air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK). Desa Bajak Desa ...........  Pembagunan jalan Desa ...........

2007

 Pergantian Badan Perwakilan Desa (BPD) Menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus pemilihan kedua Ketua beserta Anggota BPD.

2008

 Pemilihan Kepala Desa yang kelima yang terpilih Bapak AMER HENDI.  Terbentuknya GAPOKTAN “Bersama Makmur” dan Masuknya Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Desa ............  Masuknya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Ramadhan” Desa ............  Bantuan Bank Dunia program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lokasi di Dusun I  Terealisasinya program PNPM-MPd 2 paket sekaligus Jalan Usaha Tani di Dusun I dan sarana Air bersih  Masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa ............  Dusun III Padang Kedeper mekar dari Desa ........... membentuk Pemerintahan sendiri.  Program PNPM-MPd terjadi lagi Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun II.  Masuk pula perpustakaan desa belum termasuk gedung.  Masuk program BPMD Provinsi Bumdes berupa kerangka Tenda dan Kursi plastik.  Masuk juga program dari Dishubkominfar

2009 2009

2010

2013

Terjadi musibah gempa bumi 7,2 SR yang menghancurkan Beng-kulu termasuk Desa ...........

Terjadinya Musibah gempa 7,9 SR yang cukup menggun-cang masyarakat, namun tidak menimbul-kan dampak yang besar. -

-

-

11

2014

2015

2.2.

berupa 1 unit mobil angkutan Desa melalui Koperasi Jasa Suka Mandiri Desa ............  Jabatan Kepala Desa ke lima berakhir pada November 2014 dan selanjutnya 01 Desember 2014 dijabat oleh Bapak HARIS PADELA, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan prosesnya Pilkades depinitif.  Adanya Dana Desa yang cukup besar dari dana APBN, sehingga desa bisa membangun drainase dipermukiman warga,  Terpilih dan dilantiknya Kepala Desa baru untuk masa jabatan 2019-2025 yaitu Bapak KARNADI.

Peta dan Kondisi Sosial Desa

Desa ........... terletak di dalam wilayah Kecamatan ........... Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Desa ........... terletak di Jalan lintas Bajak I-Lubuk Unen tepatnya KM.4,5, serta berada sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Kepahiang. Desa ........... terdiri dari 3 dusun yang memiliki batasan- batasan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambu Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Kedeper dan Desa Datar Lebar Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelindang dan Desa Pungguk Ketupak Desa ........... memiliki luas wilayah 700 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman 3 Ha, lahan persawahan 75 Ha, lahan perkebunan 500 Ha, Lahan peternakan 15 Ha, hutan 25 Ha, dan lahan lainnya 82 Ha. Wilayah Desa ........... Kecamatan ........... memiliki Topografi daerah berbukit dan bergelombang dengan kemiringan 0-70º serta ketinggian 50-80 dpl. sehingga Daerah ........... sangat cocok untuk perkebunan. Secara Geografis dan Geologis, iklim Desa ........... sama seperti halnya desa-desa lain di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari. Dengan suhu rata-rata 17ºc-33ºc. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa ............ Penduduk Desa ........... mayoritas merupakan asli pribumi yaitu suku Rejang, yang masih memegang kuat adat istiadat turun temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang sangat menjunjung tinggi adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat Desa ........... aman, tentram dan damai, baik sesama masyarakat Desa ........... maupun dengan masyarakat desa lain yang ada disekitar desa ............ Dibanding dengan desa lain yang ada di Kecamatan ..........., Desa ........... masih tergolong desa tertinggal baik dari segi perekonomian maupun sarana prasarana. Desa ........... mempunyai jumlah penduduk 593 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 309 jiwa, perempuan : 284 jiwa dan 180 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2 JUMLAH PENDUDUK Dusun I

Dusun II

Dusun III

283 Jiwa

148 Jiwa

207 Jiwa

Tabel 2.3 USIA PENDUDUK Usia 0-17 Tahun

Usia 18-56 Thn

Usia 56 Thn Ke-atas

204 Jiwa

333 Jiwa

56 Jiwa

Tabel 2.4 12

TINGKAT PENDIDIKAN UMUM Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa ........... sebagai berikut : TK/PAUD

SD

SLTP

SLTA

D1-D3

SARJANA S1

36 Jiwa

114 Jiwa

83 Jiwa

49 Jiwa

4 Jiwa

7 Jiwa

Tabel 2.5 TINGKAT PENDIDIKAN KHUSUS PESANTREN

SEKOLAH KEAGAMAAN

SEKOLAH LUAR BIASA

KURSUS KETERAMPILAN

3 Jiwa

9 Jiwa

-

-

Karena Desa ........... merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut : Tabel 2.6 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PNS

TNI / Polri

Karyawan Swasta

Peda gang

Petani

Buruh Tani

Peter nak

Pengr ajin

Jasa

Tidak Kerja

5 Jiwa

5 Jiwa

12 Jiwa

7 Jiwa

247 Jiwa

25 Jiwa

5 Jiwa

50 Jiwa

17 Jiwa

20 Jiwa

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa ........... Kecamatan ........... adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 KEPEMILIKAN TERNAK Ayam/Itik

Kambing

Sapi

Kerbau

Lain-lain

100 KK

-

-

9 KK

-

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa ........... secara garis besar adalah sebagai berikut

: NO

Tabel 2.8 SARANA DAN PRASARANA DESA SARANA / PRASARANA JUMLAH / VOLUME

1

Balai Desa

1 Unit

Rusak Beratq

2

Masjid

1 Unit

Baik

3

SD Negeri

1 Unit

Rusak Ringan

4

MCK Umum

4 Unit

Rusak Berat

5

Sarana Air Bersih

2 Unit

Rusak Ringan

6

Jembatan

2 Unit

Rusak Berat

7

TPU

1 Lokasi

Baik

8

Sungai

2.500 M

Baik

9

Jalan Tanah

5 Km

Rusak Berat

10

Jalan Koral

2 Km

Rusak Berat

KETERANGAN

13

11

Jalan Aspal Lapen

1,2 Km

Rusak berat

12

Jalan Poros

2 Km

Rusak ringan

13

Kantor Ex BPDR

1 Unit

Rusak Ringan

2.3. Kelembagaan Desa 2.3.1.

Pembagian Wilayah Desa Pembagian wilayah Desa ........... dibagi menjadi 3 dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri. 2.3.2.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Struktur Organisasi Desa ........... Kecamatan ........... menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, Yang dikepalai oleh Seorang Kepala Desa serta dibantu dengan Perangkat Desa beserta Staf.Adapun Susunan Struktur Desa Dapat dilihat secara jelas pada Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa. Bagan 2.1 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

KEPALA DESA

SEKRETARIAT DESA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN

KEPALA DUSUN I

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA DUSUN II

KEPALA DUSUN III

14

2.4.

Dinamika Konflik

Dinamika konfilk yang sering terjadi di desa sebelum adanya UU No.6 Tahun 2014 sering kali terjadi benturan-benturan baik antara perangkat desa dengan BPD,atau pun perangkat dengan masyarakat secara umum, konflik permasalahan tanah kas desa, koflik mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi desa secara transparan dan akuntable.Hal ini dapat dilihat dari empat pola hubungan antara kepala desa dengan BPD atau pun dengan masyarakat. Tetapi tidak demikian yang selalu terjadi Desa ........... Kecamatan ........... yang pada dasarnya mengutamakan prinsip kegotong-royongan daan kekeluargaan yang erat, sehingga dalam suatu pengambilan keputusan baik dari perangkat desa maupun BPD selalu mengedepankan musyawarah desa dan membuka ruang diskusi dengan seluruh unsur masyarakat. Selain itu baik kepala desa dan BPD terus membangun hubungan kemitraan yang baik di Desa ........... kecamatan ........... yaitu BPD menjadi check and balence bersama masyarakat desa ........... bagi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, kelembagaa masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Desa pada Umumnya. Sehingga sangat kecil kemungkinan di Desa ........... kecamatan ........... menjadi sebuah konflik yang dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadi masyarakat desa yang mandiri, adil dan sejahtera. Salah satu konflik yang pernah terjadi adalah sengketa lahan atau permasalahan batas wilayah kebun antar warga masyarakat. Sengketa ini terjadi karena belum ada pengukuran secara ril antar desa yang bisa menjadi pegangan ataupun acuan masyarakat. 2.5.

Masalah dan Potensi Desa

Berdasarkan pengkajian keadaan desa dalam semangat UU No 6 tahun 2016 yang ada di Desa ........... ini, didapati Potensi Desa sebagai berikut : 2.5.1.

Potensi Desa

Potensi desa hasil pengkajian keadaan desa dikelompokkan dalam 4 bidang sebagai berikut : NO BIDANG POTENSI LOKASI 1.

Penyelenggaraan Pemerintahan

       

2.

Pembangunan Desa

Infrastruktur

       

Desa memiliki sendiri peraturan desa terkait sistem pemerintahannya. Memiliki struktur organisasi yang lengkap Memiliki pemetaan desa secara keseluruhan Desa mengutamakan prinsip kegotong royongan dalam pengambilan keputusan tentang Desa Pengelolaan Informasi Desa yang transparan Mempunyai Perencanaan Desa yang mandiri dan maju oleh masyarakat bersama pemerintah Desa Memiliki Hubungan Antar Lembaga yang erat baik Perangkat Desa dengan BPD Mudahnya akses ke Desa lain yang berdekatan. Sarana Prasarana Balai Desa Sarana Motor Dinas Kepala Desa Memiliki lahan yang masih luas untuk dilakukan pengembangan Desa Adanya jalan umum skala kabupaten Adanya jalan penghubung antar desa Adanya jalan lingkungan desa Adanya jalan usaha tani menuju lokasi pertanian dan perkebunan warga Adanya siring aliran air

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 15

Memiliki Kesadaran akan pentingnya Kesehatan Masyarakat Desa guna menjalankan Pembangunan Desa  Adanya Bidan Desa  Adanya sarana air bersih dan Unib pengelola air bersih (UPAB)  Adanya MCK  Adanya sumber air bersih alami yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi air minum mineral  Adanya posyandu  Memiliki banyak penduduk desa dalam usia pendidikan  Adanya gedung SD  Ada Gedung PAUD  Ada program RA  Adanya Tutor Paud, guru SD, serta Tutor Pendidikan Kesetaraan  Tingginya Minat baca masyarakat  Adanya buku perpustakaan desa  Adanya TPQ  Memiliki banyak aset sumber daya alam yang masih terjaga, seperti air bersih yang masih alami.  Adanya mata air pegunungan  Adanya sungai  Adanya UED-SP/BRDP  Ada Koperasi Jasa Suka Mandiri  Adanya Penggilingan Padi  Adanya Usaha Galian C berupa Penambang batu kali  Adanya Usaha masyarakat berupa menjahit, penggilingan padi manual dan anyaman bambu  Adanya usaha warung manisan  Adanya persawahan , perkebunan karet, kopi, kakao dan sawit yang dimiliki oleh masyarakat  Adanya keinginan untuk mendirikan BUM Desa  Memiliki Beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang masih aktif seperti LPM, Karang Taruna, Grup Rabana Perempuan, Grup Sarapal Anam, kegiatan Karang Taruna, kegiatan Risma, Majlis Taklim Desa (Laki-laki dan perempuan), dll  Masyarakat yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong.  Masyarakat yang menganut agama yang relatif / mayoritas sama  Memiliki aneka ragam permainan tradisional dan olahraga.  Memiliki Adat istiadat yang masih bertahan hingga kini.  Adanya kegiatan siskamling  Ada Sanggar Seni dan Budaya  Adanya kegiatan klub olahraga  Adanya kegiatan kesenian melalui kelompok sarapal anam dan kelompok rabbana 

Kesehatan

Pendidikan

Lingkungan Hidup

Ekonomi masyarakat

3.

Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 16

4

Pemberdayaan Masyarakat



Memiliki Berbagai Macam Kesenian dan soial masyarakat yang masih Desa dipertahankan.



Tingginya minat masyarakat akan usaha pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari, seperti kepemilikan penggilingan padi Minat masyarakat akan teknologi tepat guna, teknologi terbarukan yang cukup. Mempunyai pemerintahan tersendiri dalam menjalankan pembangunan Desa. Tingginya minat masyarakat untuk memiliki keahlian Masyarakat telah mengetahui akan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat guna pembangunan moral dan mental masyarakat.

   

2.5.2.

Desa

Desa Desa

Desa

Masalah Desa

Masalah desa hasil pengkajian keadaan desa dikelompokkan dalam 4 bidang sebagai berikut : NO 1.

BIDANG Penyelenggaraan Pemerintahan

   

 





     

MASALAH Masalah penetapan dan penegasan batas Desa Masalah Umum pendataan Desa Masalah penyusunan tata ruang Desa Masalah penyelenggaraan musyawarah Desa kurang berjalan aktif karena biaya untuk penyelenggaraan musdes masih belum ada. Masalah pengelolaan informasi Desa yang masih minim seperti belum ada pengeras suara untuk musyawarah atau pertemuan. Masalah penyelenggaraan perencanaan Desa Belum optimal berjalan dikarenakan sarana prasarana peralatan kerja kantor belum lengkap, seperti Laptop, Printer, Dokumentasi dan alat lainnya Masalah penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa tentang tupoksi dalam semua kegiatan pemerintahan desa Masalah penyelenggaraan kerjasama antar Desa, Seperti belum tersusunnya tentang peraturan peraturan desa yang dapat dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Masalah pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa Minimnya Honor Aparatur Desa dan BPD Biaya operasional kantor yang rendah dan tidak mencukupi Belum memiliki sumber pendapatan asli Desa Balai Desa sudah rusak berat Belum memiliki mobil dinas desa

LOKASI Desa Desa Desa Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa 17

2.

Pembengunan Desa

 



Infrastruktur

       

Kesehatan         Pendidikan      Ekonomi masyarakat

 

Masalah Pembuatan / pengadaan / perkerasan / pengaspalan jalan poros desa dan jalan penghubung antar desa Masalah Pembuatan / pengadaan / perkerasan / pengaspalan / rabat beton jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian yang sebagian perkebunan penduduk akses masuknya masih tanah. Masalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro, seperti belum adanya lampu penerangan jalan desa Banyak rumah Penduduk yang berada diatas tebing yang rawan longsor Penerangan / lampu jalan tidak ada Adanya jalan yang tidak memiliki siring pasang Jalan menuju lokasi pertanian dan perkebunan masih berupa jalan setapak dan jalan tanah Masalah Pembuatan Drainase lingkungan permukiman masyarakat Desa Air bersih yang menggunakan sistim pipanisasi debet airnya masih kurang dibandingkan dengan jumlah pemakainya Masalah Peningkatan Sanitasi Lingkungan, seperti masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga. Masalah Pelayanan Kesehatan Desa karena belum memiliki gedung posyandu dan polindes dan masih kekurangan untuk tenaga medis/kader posyandu baik untuk anak dan lansia. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Masih adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni Kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia Masih kurangnya jamban keluarga Masalah Pengadaan / Pemeliharaan taman bacaan masyarakat Masalah belum adanya sarana pendidikan anak usia (gedung PAUD) Masih adanya anak putus sekolah Masalah Pengembangan dan pembinaan sanggar seni seperti taman bacaan belum ada Tidak adanya Honor guru TPQ Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap Komputer Masalah Pemeliharaan / Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Masalah sarana pembinaan kesenian desa Masalah pembangunan sarana dan prasarana pasar Desa karena belum memiliki pasar Desa sendiri. Unit Pengelola Air Bersih membutuhkan pendanaan Masalah pembentukan dan

Desa

Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

Desa

Desa 18

        

Lingkungan hidup 3.

Pembinaan Kemasyarakatan

            

4

Pemberdayaan Masyarakat



      

pengembangan BUM Desa karena kurangnya pendanaan modal. Kegiatan pembibitan tanaman pangan Masalah penggilingan padi, Perontok Padi, Handtraktor. Masalah Pengadaan lumbung Desa yang masih kurangnya lahan persawahan, Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi Adanya hama babi dan hama tikus yang merusak pertanian masyarakat Air Terjun ........... tidak dikelola dengan baik Masalah Pengadaan kandang ternak Kurangnya modal koperasi untuk menjalankan usaha Kurangnya pembinaan bagi usaha kecil masyarakat Masalah Pengadaan mesin pakan ternak Masalah penanganan sampah Masalah perlindungan mata air masalah pembinaan lembaga kemasyarakatan masalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masalah pembinaan kerukunan umat beragama Masalah pengadaan sarana dan prasarana olah raga Masalah pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Desa masalah Kemasyarakatan dengan Kegiatan pembinaan lembaga adat Tidak ada tempat melaksanakan kegiatan kesenian masyarakat Masih kurangnya perlengkapan group zikir sarapal anam Tidak adanya sarana Olahraga permanen (Bola Voly, Bulu tangkis, Lapangan Bola kaki) Masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya. Masalah pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan yang masih membutuhkan banyak pelatihan. Masalah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa Masalah Pendidikan dan Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa Masalah Pendidikan dan Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif Masalah Pendidikan dan Pelatihan kelompok perempuan Masalah Pendidikan dan Pelatihan kelompok tani Masalah Pendidikan dan Pelatihan kelompok masyarakat miskin Masalah Pendidikan dan Pelatihan kelompok pengrajin

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 19

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDES 3.1.

Kajian Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa ........... Kecamatan ........... dimulai dengan pembemtukan dan penyusunan Tim Penyusun RPJM Desa sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari Permendagri 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyangkut hak dan keajiban desa dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam Peraturan menteri sebagaimana dimaksud juga menginstruksikan kepada aparatur kabupaten dan kecamatan agar menyampaikan pesan untuk menyusun RPJM Desa Baru ataupun RPJM Desa yang telah habis masa umur berlakunya baik Bagi kepala Desa Yang Baru Dilantik maupun kepala desa yang masih menjabat serta mempersiapkan penyusunan RKP Desa Tahun 2016. Terkait dengan RPJM Desa yang masih berlaku hanya diadakan revisi ulang yang disesuaikan sistematikanya berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2014. RKP Desa …… yang akan disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES), untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi . Adapun Peraturan Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat diubah dengan mengacu pada pasal 120 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota, serta Visi dan Misi Kepala Desa. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 3.1.1.

Tahapan Persiapan Penjaringan Permasalahan Desa

Pada Tahapan ini hal yang dilakukan bersama antara lain pembentukan Tim penyusun RPJM Desa, pembekalan Tim Penyusun RPJM Desa Perencanaan Partisipatif yang dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Setelah pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, tim tersebut selanjutnya segera melakukan Penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat kelompok dan dusun. Dari kegiatan ini tim penyusun berhasil menghasilkan data dan informasi secara umum tentang kondisi Desa baik dari segi pembangunan desa yang selama ini telah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu dilakukan pembenahan seperti pada sarana prasarana infrastruktur yang masih belum memadai, pendidikan yang perlu dibenahi maupun sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi pendapatan Desa sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui BUMDes pada Umumnya dan segi pemberdayaan masyarakat desa sendiri yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih harus dikuatkan kembali sehingga menjadi Desa yang mandiri dan Sejahtera seperti kegiatan pengembangan dan pelatihan untuk Aparat Pemerintah Desa Sendiri beserta Perangkat Desa Khususnya Perangkat Desa Yang baru dibentuk dan Pengembangan Pelatihan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Desa, Sampai pada Pengembangan dan Pelatihan Paralegal rumah tangga Masyarakat Desa, yang didapat dari tingkat kelompok hingga tingkat dusun. Selanjutnya Tim Penyusun menyelenggarakan Lokakarya untuk mengkompilasikan data hasil Penjaringan masalah dan menyelaraskan dengan seluruh kebijakan Pembangunan Pemerintah baik dari tingkat Provinsi hingga daerah Kabupaten Kepahiang yang akan dilaksanakan di Desa melalui OPD yang ada. 3.1.2.

Tahapan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten

Pada tahapan ini dilakukan penggalian informasi tentang program dan kegiatan prioritas di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang akan masuk ke Desa melalui SKPD terkait untuk menjadi acuan bagi Desa dalam menyusun Program dan Kegiatan selama 6 tahun. 3.1.3.

Tahapan pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pada tahapan 20

ini dilakukan Penjaringan masalah melalui lokakarya. Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif Hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025, yang oleh Pokja Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan / masukan dari masyarakat serta nara sumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan di tambahkan dalam Dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025, Pelaksana proses penjaringan masalah terdiri dari Tim Penyusun, tokoh masyarakat, relawan dan unsur pemerintah desa (daftar Personil terlampir ). Dalam konteks ini, Tim Penyusun bertanggung jawab secara institusional kepada Kepala Desa, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya desa. Pada tahapan ini dilakukan musyawarah Desa. Teknik yang dilakukan adalah melakukan ekspose atas hasil rancangan konsep yang disusun oleh Tim Penyusun di depan Pihak terkait yang lebh luas. Selanjutnya dilakukan Tahapan Final Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyampaian Draft Penetapan RPJM Desa kepada Kepala Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di desa, Tim Penyusun RPJM Desa menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : (1.) Sketsa Desa (2.) Kalender Musim (3.) Diagram Kelembagaan Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun yang telah dilakukan. Dari hasil Musdes penjaringan masalah dan potensi di tingkat RT/RW/Kelompok/Dusun kemudian dituangkan laporan pengkajian keadaan desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa. 3.1.4.

Tahapan Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musyawarah Tim Penyusun RPJM Desa dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah RT/RW/Kelompok/Dusun 2. Membuat sketsa desa, diagram kelembagaan dan kalender musim.

3.2. Musyawaran Desa Penyusunan RPJMDes Dalam Setiap tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada proses penyusunan RPJMDes Desa ........... Kecamatan ..........., Kabupaten Kepahiang Selalu diawali dengan proses Musyawarah, Baik di tingkat Kelompok, Dusun Sampai Pada pengesahan Dokumen dari musyawarah tiap tingkatan dibawa dalam forum terbuka untuk menambah gagasan atau ide-ide perencanaan pembangunan di Desa yang akan diselenggarakan dan diputuskan dalam MUSRENBANGDES. Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendagri 114 Tahun 2014 BAB I Pasal 1 tentang Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Mengatur tentang Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selama Enam 6 Tahun. Penyusunan RPJM Desa dalam menusyawarah desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 3.2.1.

Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa Tahapan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa diprakarsai oleh BPD setelah mendapatkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Hasil pelaksanaan musyawarah desa ini selanjutnya akan menjadi pedoman dan panduan bagi Tim Penyusun untuk membuat Dokumen Rancangan RPJM Desa. Adapun yang menjadi output dari tahapan musyawarah desa ini adalah sebagai berikut : 1. Pengelompokan masalah berdasarkan 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. 2. Membuat skala prioritas masalah untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan 3. Menyusun prioritas program setelah mendapatkan prioritas masalah. 4. Menyusun draft Visi dan Misi Desa. 21

3.2.2.

Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa mendapatkan dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah dibuat oleh tim penyusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa sebelumnya. Dalam musrenbang desa ini, akan dibahas draft rancangan RPJM Desa yang telah dibuat oleh tim penyusun, untuk disempurnakan dan disepakati menjadi RPJM Desa ........... Tahun 2019-2025. Adapun output dari musrenbang desa ini adalah sebagai berikut : 1. Pembahasan dan penyepakatan visi dan misi desa 2. Penetapan matriks kegiatan 6 (enam) tahun 3. Memilih delegasi untuk forum musrenbang kecamatan 4. Pembahasan draft Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Berita Acara Kesepakatan BAB IV VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF 4.1.

Visi Desa Pemerintahan Desa ........... dan Masyarakat setempat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa ........... di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa ........... adalah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa ........... dengan BPD Desa ........... bahwa visi Desa ........... adalah: “ DENGAN MEMAKSIMALKAN POTENSI UNGGULKAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBER MAKMUR“ 4.2.

Misi Desa Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa ........... adalah : 1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat 2. Pembuatan sarana Jalan Usaha Tani dan peningkatan Jalan Lingkungan 3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat 4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat 7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat 8. Pemamfaatan SDA dan SDM secara bertanggungjawab 9. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat 10. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja Aparat Desa dan BPD 12. Pendirian dan pengembangan BUM Desa 4.3.

Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2019-2025 Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa ........... di tahun 2019-2025, maka arah kebijakan program dan kegiatan indikatif diprioritaskan sesuai bidang berikut ini : 4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 4.3.1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, terdiri dari kegiatan : 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW/Kepala Dusun. 8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. 4.3.1.2.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa , terdiri dari kegiatan : 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

4.3.1.3.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan-kegiatan: 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4.3.1.4.

Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

4.3.1.5.

Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 4. Mediasi Konflik Pertanahan 5. Penyuluhan Pertanahan 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa. 23

8.

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

4.3.2.

Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembangunan desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 4.3.2.1. Sub Bidang Pendidikan : 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 11. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

4.3.2.2.

Sub Bidang Kesehatan : 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatobatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 10. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

4.3.2.3. 1. 2. 3. 4. 5.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Pemeliharaan Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa* 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 24

16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa 21. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4.3.2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman: 1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan SampahDesa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 18. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* 4.3.2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 4.3.2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika : 1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 4.3.2.7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 4.3.2.8.

Sub Bidang Pariwisata 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 25

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata 4.3.3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut : 4.3.3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat : 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 4.3.3.2.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

4.3.3.3.

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat 2. Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

4.3.3.4.

4.3.4. berikut : 4.3.4.1.

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai Sub Bidang Kelautan dan Perikanan : 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 26

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 7. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan 4.3.4.2.

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan: 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 6. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan

4.3.4.3.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: 1. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3. Peningkatan kapasitas BPD 4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4.3.4.4.

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.3.4.5.

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian 4. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.3.4.6.

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 3. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

4.3.4.7.

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 3. Pengembangan Industri kecil level Desa 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) 5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

ekonomi

4.3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 4.3.5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 0. Penanggulangan Bencana 4.3.5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 0. Keadaan Darurat 4.3.5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 0. Keadaan Mendesak

27

BAB V PENUTUP

5.1.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi desa, potensi dan masalah, serta daftar RPJMDes 2019-2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai visi misi desa 2. Dibutuhkannya perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan pembangunan desa. 3. Diperlukannya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa. 4. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. 5. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. 6. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa ditentukan sejauh mana pemerintahan desa mampu mengoptimalkan peningkatan pendapatan desa yang bukan hanya bersumber dari APBN dan APBD, tetapi mengupayakan adanya pendapatan asli desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. 7. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam setiap pergantian pemimpin desa. 5.2.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut : 1.

RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui di desa, maka kepada seluruh pihak terkait agar menjadikan RPJM Desa ini menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

2.

RPJM Desa ini agar disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan (stake holder) dan pihak lain untuk menjaga transparansi, arah kebijakan serta prinsip partisipatif. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJM Desa ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk mejaga konsistensi pembangunan desa. Diharapkan proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Mengingat banyaknya uraian RPJM Desa, maka diharapkan seluruhnya dapat teranggarkan secara proporsional.

3. 4. 5.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Rancangan RPJM Desa 28

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat Daftar gagasan Dusun/ Kelompok Peta Sosial Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan) Data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun RPJM Desa. Surat Pernyataan Hibah Surat Tidak Nuntut Ganti Rugi Dokumentasi

29