Mandat Dpd Ri- Proses Manajemen Strategik

MANDAT DPD RI - Proses Manajemen Strategik Oleh :

NYOMAN RUDANA Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta

SUMBER – SUMBER MANDAT A. Secara Ketatanegaraan : Lampiran Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD 1945 --> keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk : • memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; • meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan

B. Secara Konstitusional : pasal 22 UUD 45 1. FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLASI) Tugas dan Wewenang: • Dapat mengajukan RUU kepada DPR • Ikut membahas RUU Bidang Terkait: • Otonomi Daerah • Hubungan pusat dan daerah • Pembentukan,pemekaran, penggabungan daerah • Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi

2. FUNGSI PERTIMBANGAN (KONSULTASI) Tugas dan Wewenang : • Memberikan pertimbagan kepada DPR mengenai RUU tertentu • Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan BPK Bidang Terkait: • RUU APBN • RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama • Pemilihan anggota BPK

3. FUNGSI PENGAWASAN (KONTROL) Tugas dan Wewenang: • Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak- lanjuti • Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK Bidang Terkait: – Otonomi Daerah – Hubungan pusat dan daerah – Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah – Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya – Perimbangan keuangan pusat dan daerah – Pelaksanaan APBN

4. FUNGSI ANGGARAN Sebagai fungsi khusus yang merangkum ketiga fungsidi atas terkait masalah keuangan dan anggaran Tugas dan Wewenang: • Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (legislasi) • Memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN (konsultasi) • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN (kontrol) • Perimbangan keuangan pusat dan daerah Bidang Terkait: RUU APBN dan pelaksanaan APBN

• C. Mandat dari rakyat Anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif.  DPD RI membawa aspirasi rakyat dari daerah ke pusat.