Proses Manajemen Strategik -dpd Ri

Mata Kuliah

MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK SEKTOR PUBLIK Dosen : Drs.Agung Pramono

PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI DALAM INSTITUSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) R I PERIODE 2004 – 2009 ( Evaluasi Rencana Strategis DPD – RI 2004 – 2009 ) ( Revisi )

Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040

JUNI 2008

Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta

DAFTAR ISI Halaman I. Pendahuluan

3

II. Sekilas DPD RI 1. Keangggotaan DPD RI

4 4

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI

4

3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI

5

4. Alat Kelengkapan Anggota DPD RI

6

5. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

8

6. Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat

8

III. Proses Manajemen Strategik di Institusi DPD RI 1. Bagan Proses Manajemen Strategik

9

2. Kesepakatan

10

3. Mandat

10

4. Visi DPD RI

11

5. Misi DPD RI

11

6. Analisa Stakeholder

11

7. Analisa TOWS a. Analisa Lingkungan Eksternal

13

b. Analisa Lingkungan Internal

14

c. Matriks Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal

16

8. Matriks Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS

18

9. Analisa Strategi Dasar ( Key Strategic Issues )

19

10. Pengembangan Strategi

20

VII. Daftar Pustaka

24

1

I. PENDAHULUAN Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR membentuk sebuah lembaga perwakilan baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI. Pembentukan ini dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan Nopember 2001. Ada beberapa argumen rasional mengenai pentingnya keberadaan DPD-RI sebagai representasi daerah di tingkat pusat, yaitu : 1. agar keterkaitan antara keterwakilan penduduk dengan ruang ( daerah ) dan adanya penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dis etiap wilayah ( 60% penduduk tinggal di sekitar 10% wilayah Indonesia ) – tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. 2. Dalam rangka mewujudkan mekanisme checks and balances, dimana mekanisme ini dianut oleh negara demokratis untuk menghindarkan diri dari dominasi salah satu lembaga dalam pembuatan Undang – Undang , sehingga UU yang dihasilkan menjadi lebih baik.

3. Adanya keadilan dalam kebijakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa secara berkesinambungan. Jika representasi politik hanya berupa keterwakilan penduduk di DPR – RI dapat dipastikan arah pembangunan akan cenderung memusat di pulau Jawa. Oleh sebab itu penyeimbang wajib diberlakukan dengan mekanisme representasi daerah lewat lembaga DPD – RI. Namun demikian proses pembentukan lembaga DPD – RI yang ideal belum dapat terlaksana Gagasan dasar pembentukan DPD – RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal – hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dengan adanya DPD – RI , maka Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan sistem legislasi unikameral, melainkan memasuki barisan negara – negara demokrasi yang menerapkan sistem bikameral dalam lembaga perwakilannya. Walaupun sistem bikameral berbeda penerapannya antara negara yang satu dengan lainnya, namun semua berpijak di atas landasan yaitu memaksimalkan keterwakilan ( representation) dan membangun sistem checks and balances dalam lembaga perwakilans erta membuka peluang

2

pembahasan yang berlapis ( redundancy ) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan – keputusan politik yang berdampak besar bagi rakyat. Namun sistem bikameral di Indonesia termasuk lemah, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, DPD-RI, khususnya melalui Panitia Ad Hoc ( PAH ) 1 dan Kelompok DPD di MPR, terus memperjuangkan amandemen UUD 45 khususnya pasal 22 yang menyangkut fungsi, tugas dan wewenang DPD – RI, demi tercapainya penguatan fungsi DPD agar aspirasi masyarakat daerah dapat diperjuangkan dengan semestinya.

II. SEKILAS DPD – RI 1. Keanggotaan DPD – RI Keanggotaan DPD RI untuk pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum Tahun 2004, tepatnya di bulan April., yaitu berjumlah 128 orang yangb terdiri atas 4 orang dari setiap provinsi pada sebanyak 32 provinsi. Propinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda yang secara resmi berdiri pada bulan Juli 2004, belum terwakili secara tersendiri tetapi masih diwakili oleh anggota dari provinsi asalnya (sebelum pemekaran wilayah provinsi tersebut, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan) dan baru akan terwakili melalui Pemilihan Umum legislative 2009 yang akan datang. DPD RI memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah dari setiap propinsi dan tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di DPR RI). Anggota DPD RI merupakan orang-orang independen yang bukan berasal dari partai politik, tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa anggota DPD RI dengan latar belakang birokrat seperti mantan menteri, gubernur, bupati/walikota dan lain-lain. 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI Fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945 adalah mencakup : a. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan

3

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. Fungsi Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara dan r an c an g an un d an g u n d a n g y a n g be r k ai t a n de n g an p aj a k , pendidikan, dan agama. c. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas p e l a k s a n a a n u n d a n g - u n d a n g m e n g e n a i : o t o n o m i d a e r ah , pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

sebagai

bahan

pertimbangan

untuk

ditindaklanjuti.

d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD – RI Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: Hak anggota DPD RI : 1. Menyampaikan usul dan pendapat 2. Memilih dan dipilih 3. Membela diri

4

4. Imunitas 5. Protokoler 6. Keuangan dan administratif Kewajiban anggota DPD RI : 1. Mengamalkan Pancasila; 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala perturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Mempertahankan dan memelihara kerukukan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. 7. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 9. Menaati kode etik dan Peraturan tata Tertib DPD 10. Menjaga etika dan norma adapt daerah yang diwakilinya. Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandate rakyat kepada anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah 4. Alat Kelengkapan DPD RI Alat kelengkapan DPD RI terdiri dari Pimpinan DPD RI, merupakan kesatuan yang bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua, Pimpinan DPD RI mencerminkan wilayah barat, tengah dan timur Indonesia yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna. Pimpinan DPD RI mempunyai tugas antara lain

5

memimpin siding, menyusun rencana kerja, menjadi juru bicara DPD RI, serta melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD RI. Untuk periode 2004 – 2009, DPD RI dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua yang juga merupakan anggota DPD – RI propinsi Jawa barat dan La Ode Ida, PhD yang mewakili propinsi Sulawesi Tenggara dan H. Irman Gusman, SE, MBA yang merupakan anggota DPD – Ri dari Sumatra Barat, sebagai Wakil Ketua. DPD RI memiliki empat Panitia Ad Hoc yang ruang lingkup tugasnya mencakup bidang legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Seluruh anggota, kecuali Pimpinan DPD RI, wajib bergabung ke dalam salah satu Panitia Ad Hoc ( PAH ). Ruang lingkup tugas keempat Panitia Ad Hoc tersebut meliputi: Panitia Ad Hoc I : Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah. Panitia Ad Hoc II : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya Panitia Ad Hoc III : Pendidikan dan Agama. Panitia Ad Hoc IV : RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK, serta Pajak. DPD RI juga memiliki alat kelengkapan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan tugas DPD RI, Yakni:

1. Badan Kehormatan ( BK ) yang bertugas antara lain menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD RI;

2. Panitia Musyawarah ( Panmus ) yang bertugas antara lain menyusun agenda persidangan DPD RI;

3. Pantia Perancang Undang-Undang ( PPUU ) yang bertugas antara lain merencanakan dan menyusun program Legislasi DPD RI;

4. Panitia Urusan Rumah Tangga ( PURT ) yang bertugas antara lain membantu Pimpinan DPD RI dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI;

5. Panitia Kerja Sama Antar Lembaga Perwakilan ( PKALP ) yang bertugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPD RI dengan lembaga Negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.

6

Apabila dipandang perlu DPD RI dapat membentuk alat kelengkapan berupa Panitia Khusus yang bersifat sementara dengan tugas tertentu yang diberikan oleh Sidang Paripurna. Di samping alat kelengkapan tersebut DPD RI membentuk Kelompok Anggota DPD di MPR RI yang bertugas antara lain mengkoordinasikan kegiatan anggota DPD RI dan meningkatkan kemampuan kinerja DPD RI dalam lingkup sebagai Anggota MPR RI.

5. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai alat artikulasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan Anggota DPD RI yang paling penting. Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung maupun tak langsung. Penyerapan aspirasi secara langsung dilakukan dalam berbagai kegiatan di daerah melalui dialog tatap muka, seminar atau lokakarya. Kegiatan yang dilakukan pada saat kunjungan kerja, baik pada masa sidang maupun ketika anggota DPD RI memasuki masa kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing (reses) pada intinya bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat daerah. Aspirasi masyarakat daerah harus diserap sebanyak-banyaknya setelah itu kemudian dipilah ke dalam tingkat prioritas persoalan, mulai dari persoalan yang paling urgen, yang harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sampai hal-hal yang lebih bersifat sekunder. Persolan-persoalan tersebut juga dapat dikategorikan berdasarkan tugas dan wewenang apakah merupakan subyek yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas legislatif ataukah merupakan subyek yang menjadi kompetensi lembaga eksekutif. Sementara itu, mekanisme penyerapan aspirasi secara tidak langsung dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan local (DPRD/Pemda). Dalam hal ini, DPD RI menampung aspirasi yang sudah disalurkan ke DPRD/Pemda. Mekanisme ini sebenarnya bisa dilakukan setiap saat dan tidak perlu menunggu reses ataupun kunjungan kerja. Model penyerapan tak langsung ini di samping lebih efisien juga dapat menguatkan kemitraan di daerah

6. Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat Setelah para wakil daerah melakukan proses penyerapan aspirasi, tentu realisasi kongkret atau tindak

7

lanjut atas berbagai persoalan daerah atau permasalahan rakyat di daerah sebagaimana dimaksud akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Untuk itu aspirasi yang masuk harus mendapat perhatian serius dan diproses sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ada tahapan yang meliputi: a.

Menyusun laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat yang telah dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing.

b. Melakukan identifikasi persoalan sehingga menjadi jelas dan spesifik.

c. Melakukan pemilahan atau kategorisasi berdasarkan tugas, kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif. Persoalan yang diluar kewenangan DPD RI selanjutnya disampaikan melalui

mekanisme rapat kerja di daerah yang disarakan atas skala prioritas persoalan.

d. Persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI kemudian dibawa ke Pusat untuk disusun bersamasama anggota DPD RI provinsi masing-masing dan dipilah berdasarkan wilayah kerja PAH untuk dibawa kepada Sidang Paripurna. Laporan yang disampaikan pada paripurna kemudian disalurkan kepada PAH berdasarkan wilayah kerja masing-masing untuk dibahas bersama dengan pemerintah, dalam hal ini menteri atau LPND yang relevan dengan masing-masing persoalan.

e. Terkait dengan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai peran ideal DPD ke depan dan peningkatan peran DPD RI dalam menjembatani hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang konstruktif dan sinergis, maka Kelompok DPD di MPR RI akan menyampaikan masukan tersebut kepada Pimpinan MPR RI untuk dapat diproses lebih lanjut.

III. PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI INSTITUSI DPD – RI Proses Manajemen Strategik di lingkungan institusi DPD – Ri diuraikan berdasarkan bagan di bawah ini :

1. Bagan Proses Manajemen Strategik

8

Analisis Lingkungan Imple FiloEkst Lingkungan KesepaPengemM EvaIsu-isu ernal: -ment asi sofi Int and St kat bangan luasi ernal rat (pemda, an egik ( S –DPRD, W ) St at(KSIs) ratmasyarakat) egi Visi/ Misi

9

2.

Kesepakatan Acuan kesepakatan yang dipergunakan adalah Rencana Kerja Strategis DPD – RI 2004 – 2009 yang disusun berdasarkan Keputusan DPD – RI no 30 / DPD / 2005, dengan persetujuan Sidang Paripurna ke – 16 DPD-RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005 – 2006 tanggal 13 Juli 2006. Tujuan utama dari penerbitan Renstra ini adalah : a.

Bahan sosialisasi yang memeprjelas keberadaan DPD-RI kepada masyarakat luas.

b.

Memastikan bahwa prioritas DPD- RI dapat dipahami dan memperoleh dukungan dari masyarakat yang akan menerima manfaatnya.

c.

Sebagai acuan pokok semua kebijakan dan tindakan politik yang akan ditempuh oleh DPD-RI dalam masa bakti 2004 – 2009.

d.

Sebuah pemetaan prioritas bidang yang perlu diperkut dan sebuah blueprint agar koordinasi dukungan eksternal kepada DPD – RI oleh lembaga pemberi bantuan nasional dan internasional dapat berjalan efisien.

3. Mandat Latar belakang pembentukan DPD RI sebagaimana tercantum dalam, lampiran Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD 1945, menegaskan bahwa keberadaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan, Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk memperkuat ikatan

daerah-daerah

dalam

wadah

Negara

Kesatuan.

Republik

Indonesia

dan

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah; dan mendorong percepatan demokrasi, pernbangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. Sedangkan secara konstitusional, pengaturan fungsi, tugas dan wewenang DPD RI diatur dalam beberapa pasal UUD 45 hasil amandemen ketiga bulan Nopember 2001 yaitu :  Pasal 2 ayat 1 : MPR terdiri atas anggota – anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut di dalam UU.  Pasal 22 C : mengenai pemilihan anggota DPD

10

 Pasal 22 D : mengenai fungsi pengawasan dan fungsi anggaran

 Pasal 22 E ( ayat 2, 3 , 4 ) : mengenai Pemilu legislatif  Pasal 23 E ayat 2 mengenai hasil pemeriksaan keuangan  Pasal 23 F ayat 1 mengenai pemilihan anggota BPK 4. Visi DPD – RI Rumusan visi DPD – Riyang disepakati pada Lokakarya Perencanaan Strategis DPD – RI, 30 Agustus – 1 September 2005 adalah sebagai berikut : Terwujudnya DPD – RI sebagai lembaga legislative yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah NKRI. 5. Misi DPD RI 1) Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan NKRI secara berkesinambungan.

2) Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu – isu penting di daerah

3) Memperjuangkan penguatan peran DPD – RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, membahas, memebrikan pertimbangan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang terutama yang menyangkut kepentingan daerah

4) Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD – RI untuk memeprkuat sistem checks and balances melalui amandemen UUD 1945. 5) Mengembangkan pola hubungan dan kerjasama yang sinergis dan strategis dengan pemangku kepentingan utama di daerah dan pusat. 6.

Analisa Stakeholder Yang merupakan stakeholder / pemangku kepentingan dari DPD – RI adalah : a.

DPD RI

11

Merupakan stakeholder utama dalam paper yang dibahas ini. Kepentingannya memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. b.

Masyarakat di daerah

Masyarakat di daerah pemilihannya merupakan stakeholder terpenting bagi DPD mengingat DPD RI dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan wakil legislatif dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat pusat melalui perumusan UU. Kepentingannya : Memperoleh manfaat dari aspirasi yang disalurkannya yaitu dengan digolkannya berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat di daerah.

c.

Pemerintah Daerah ( gubernur, walikota, bupati ).

Merupakan eksekutif di daerah, yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemda tingkat II ( bupati, walikota ) berperan besar di era otonomi daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Kepentingan : Turunnya anggaran sesuai prioritas pembangunan di daerahnya, dimana pemda memberi masukan kepada DPD-RI mengenai isu – isu strategis di daerah yang menjadi prioritasnya. d.

DPRD tingkat I dan II Merupakan institusi legislatif di daerah yang bertugas membuat dan mengesahkan anggaran di daerah. Kepentingan : Membuat anggaran bersama pemerintah daerah dan mengesahkannya dengan membuat prioritas kepada isu – isu strategis di daerahnya.

Keberadaan DPD RI sebagai lembaga legislatif baru dengan kemampuan anggota yang beragam serta minimnya interaksi sebagian anggotanya dengan politik, ditambah dengan kurang jelasnya aturan pelaksanaan mengenai seharusnya interaksi antara DPD – RI dengan pemerintah daerah dan DPRD – RI, menyebabkan analisa stakeholder sulit dilakukan. Namun mengingat bahwa DPD – RI merupakan wakil rakyat yang

12

memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat pusat, maka masyarakatlah yang menjadi stakeholder terpenting dari DPD – RI. Konflik Kepentingan antar stakeholder : DPD – RI dan masyarakat : DPD RI sebagai lembaga legislatif baru berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya namun tidak selalu nampak hasilnya karena hasilnya dalam bentuk RUU yang nantinya dipertimbangakn oleh DPR-RI. Masyarakat merasa DPD RI tidak berbuat apa – apa karena hasilnya tidak nyata. DPD – RI dan Pemda Propinsi / kabupaten /kota : DPD Ri sesuai Panitia Ad Hocnya berkunjung ke daerah untuk mendengar aspirasi baik dari masyarakat maupun meminta masukan dari pemda. Salah satu fungsinya adalah jua menindak lanjuti hasil audit BPK dalam hal keuangan daerah ( realisasi APBD ), seperti yang dilakukan oleh PAH IV, yang membidangi APBN dan BPK. Dalam hal ini pema seringkali merasa kurang nyaman dengan kehadiran DPD RI yang menginventarisir dan melakukan cross check atas hasil temuan BPK tsb khususnya bagi pemda yang banyak melakukan penyimpangan dalam pelaporan realisasi APBDnya. DPD RI dan DPRD : DPD merasa fungsinya di daerah tidak sekuat DPRD, yang berwenang mengesahkan APBD dan membuat pemda mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan DPRD. DPRD menganggap DPD kurang mewakili daerah karena usulan mengenai prioritas anggaran yang diusulkan ke DPR belum tentu nampak hasilnya dari transfer dana pemerintah pusat ke daerah. Pemda Propinsi /kabupaten, kotamadya dengan DPRD : Pemda mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan DPRD karena DPRD lah yang melakukan pengesahan anggaran ( APBD ) sedangkan DPRD seringkali berbelit – belit dan seringkali mengulur waktu dalam pengesahan anggaran sehingga menyebabkan pemda terlambat dalam mengirim APBD nya ke pusat. Hal ini mengakibatkan lambatnya transfer dana dari pusat ke daerah. Stakeholder utama dalam hal ini adalah DPD RI.

13

7. Analisa TOWS a. Analisa Lingkungan Eksternal ( Opportunities and Threats ) Opportunities ( Peluang )

1. Partisipasi rakyat yang semakin meluas dalam memberikan aspirasi dengan adanya DPD – RI terutama yang terkait dengan masalahdan kepentingan pembangunan daerah mereka.

2. Terbukanya peluang untuk bersinergi antara DPD – DPR RI di masa mendatang, dimana pada periode kedua DPD RI, keanggotaan DPD RI sudah bisa diisi oleh caleg dari partai politik. Bila kedua institusi legislatif ini bisa saling mengisi, maka fungsi check and balances akan berjalan baik dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kedua institusi ini.

3. Banyak dukungan dari senat manca negara terhadap keberadaan DPD RI. Dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan diundangnya DPD-RI untuk menghadiri berbagai seminar dan workshop dimana DPD RI dapat memperkenalkan eksistensinya sebagai lembaga legislatif yang baru berdiri kepada institusi legilslatif dunia dan belajar

lebih banyak

mengenai berbagai hal menyangkut perannya sebagai senat.

4. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD – RI berkesempatan untuk membangun kerjasama yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan kekuatan tawar menawar mereka terhadap pemerintah pusat.

Melalui

penyerapan aspirasi daerah, para stakeholder di daerah berkesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya kepada para wakil rakyat di lembaga legislatif di tingkat pusat.

5. Kerjasama yang baik dengan pemda juga dapat mempermudah DPD – RI menjalankan fungsi check and balances termasuk dalam menindak lanjuti temuan BPK terkait pertanggung jawaban keuangan daerah. Ancaman ( Threats )

1. DPD – RI masih kurang dikenal masyarakat karena sebagai lembaga legislatif baru, sosialisasi dianggap masih kurang. Banyak orang yang menganggap bahwa anggota DPD – RI adalah anggota partai politik, sehingga terkesan kurang pro – rakyat.

14

2. DPR – RI tentunya akan mempersulit jalan DPD – RI dalam mengusulkan amandemen UUD 45, mengingat DPD – RI dapat menjadi oposisi bagi DPR – RI dalam rangka fungsi check and balancesnya terhadap DPR – RI. 3. Fungsi check and balances mau tidak mau menyebabkan DPR – RI terlibat dalam fungsi pengawasan jalannya otonomi daerah. Salah satu fungsinya dalam menindak lanjuti temuan BPK di daerah menyebabkan para pemimpin daerah terancam / kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD – RI ke daerah. 4. Masyarakat masih belum melihat hasil yang nyata dari peran dan kiprah DPD – RI periode pertama ini, karena terbatasnya kewenangan DPD –RI. Misalnya dalam mengawal RUU menjadi UU, DPD – RI hanya bertindak mengusulkan RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR – RI dan tidak dapat mengawal RUU tsb sampai menjadi UU. b. Analisa Lingkungan Internal ( Strengths and Weaknesses ) Strengths ( Kekuatan ) :

1.

Anggota DPD – RI hasil pemilu 2004 secara de facto memiliki basis legitimasi dan dukungan politik yang cukup kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

2.

Jumlah anggota DPD – RI yang sama untuk semua daerah yang diwakilinya, yaitu empat orang dari setiap propinsi , tanpa mempedulikan jumlah penduduk daerahnya, menjadikan semua daerah sama pentingnya untuk diperjuangkan oleh DPD – RI.

3.

Anggota DPD periode I merupakan individu non partai, sehingga bebas dari conflict of interest dari partai politik.

4.

DPD – RI selaras dengan perannya sesuai pasal 22 D UUD 1945, mempunyai mandat yang jelas dalam fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan, untuk memperbaiki kerangka hukum untuk desentralisasi agar memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah secara lebih efektif dan untuk memastikan bahwa kinerja eksekutif dalam menerapkan desentralisasi berjalan efektif, terbuka dan akuntabel. Misalnya dengan mengawasi kinerja pemerintah dalam peningkatan pendidikan, penyediaan akses pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah yang paling memerlukan.

5.

DPD – RI bekerjasama dengan pemda setempat juga bertugas

mengajukan

rekomendasi alokasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran pembangunan dalam bidang pendidikan.

15

Weaknesses ( Kelemahan ) :

1.

Keberadaan DPD yang nisbi dan serba tanggung sebagai suatu lembaga legislatif. Gagasan dasar pembentukan suatu lembaga pengimbang ( check and balances ) kekuasaan, baik di lingkungan lembaga legislatif sendiri ( DPR dan MPR RI ) maupun lembaga eksekutif ( pemerintah ), belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan efektif.

2.

Peran DPD – RI yang terbatas menyebabkan DPD – RI tidak bisa melakukan follow up terhadap usulan RUU yang dibuatnya setelah sampai ke tangan DPR – RI, karena DPD-RI hanya berhak mengusulkan dan memberikan pertimbangan, tanpa bsia memperjuangkan RUU tsb sampai disahkan menjadi UU.

3.

Sebagian besar anggotanya merupakan orang – orang baru dalam dunia politik yang belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik – praktik sistem politik Indonesia selama ini.

4. Walaupun DPD – RI dinyatakan mewakili daerah, belum terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur hubungan kerjasama antara anggota DPD – RI dan pemerintah daerah dan DPRD, termasuk dengan masyarakat daerah yang mereka wakili.

5.

Belum terbangunnya sistem pendukung yang andal dengan segenap kelengkapan sarana dan prasarananya, terutama sistem informasi manajemen dan pangkalan data, atau ketersediaan tenaga ahli, mengakibatkan belum optimalnya kinerja DPD –RI sebagai suatu lembaga politik.

6. Pada tingkat operasional, struktur organisasi dan mekanisme kerja internal DPD RI sendiri masih belum mantap. Masih sering terjadi kekaburan sistem koordinasi antara Sekretariat Jendral DPD-RI dan Sekretariat jendral DPR – RI dan MPR – RI. 7. Kurangnya pemahaman anggota DPD – RI terhadap teknologi khususnya internet menyebabkan banyak fasilitas gratis yang bsia dimanfaatkan di internet seperti pembuatan blog dan jejaring sosial seperti facebook, misalnya, tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk mensosialisasikan kegiatannya kepada konstituen di daerah dan mensosialisasikan keberadaan dan fungsi DPD RI kepada masyarakat luas.

16

c. Matrix Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal Rating : 0–1

: kurang penting

> 1 – 2 : cukup penting >2 – 3 : penting > 3 – 4 : sangat penting Matriks Analisa Lingkungan Eksternal ( EFAS =External Strategic Factor Summaries ) NO

FAKTOR EKSTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

KOMENTAR

(BxR )

Opportunities ( Peluang ) : 1

0.1 0

4

0.40

Sinergi dengan DPR --> meningkatkan fungsi check & balances Dukungan senat LN terhadap penguatan fungsi DPD --> ditindaklanjuti dengan asistensi /workshop

0.15

4

0.60

0.1 0

3

Kerjasama dengan pemda memperkuat posisi tawar menawar di tingkat pusat. Kerjasama yang membaik dengan instansi pemda mempermudah DPD menjalankan fungsi check & balances TOTAL Threats ( Ancaman ) :

0.15

3

0.45

0.15

4

0.60

Partisipasi masyarakat yang makin aktif dalam memberikan aspirasi

2

3

4 5

1

Sosialisasi kurang, masyarakat masih banyak yang

0.3 0

- Meningkatkan kepabilitas anggota DPD

0.0 5

3

4

DPR RI masih menganggap DPD sebagai oposisi Fungsi check and balances menyebabkan pemda kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD RI Masyarakat di daerah belum melihat hasil kerja DPD TOTAL

17

- Sinergi dalam memperjuangkan anggaran - Meningkatkan peran DPD sebagai wakil rakyat di daerah

2.35

0 0

0.1 0.1

0.1 0 1.0 0

- Perlu sosialisasi termasuk dengan memanfaatkan situs social networking ( facebook, blog ).

3

0.15

3

0.30

- Perlu kerjasama lebih baik

3

0.30

- Perlu kerjasama yang lebih baik

4

0.40

- Perlu sosialisasi mengenai fungsi DPD

menganggap anggota DPD-RI periode I sebagai anggota parpol 2

- Mempermudah DPD RI mendapatkan isu strategik di daerah untuk dibawa ke tingkat pusat - Membantu menciptakan pemerintahan yang bersih

1.15

Matriks Analisa Lingkungan Internal ( IFAS =Internal Strategic Factor Summaries ) NO

FAKTOR INTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

KOMENTAR

(BxR)

Strengths ( Kekuatan ) 1

Anggota DPD periode I dipilih langsung oleh rakyat -->legitimasi politik kuat

5

2

Jumlah anggota DPD 4 orang per propinsi -->

5

0.0

3

5

3

5

3

5

0.1

0.0

0.1

Keterwakilan setiap daerah sama pentingnya

3

DPD periode I non partai --> bebas conflict of interest

4

Fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan --> mendorong desentralisasi

5

Mengajukan alokasi anggaran untuk mendorong pembangunan daerah TOTAL

5

0.15

0

0.6

3

0.30

0.1 0

3

Sebagian besar anggota DPD RI kurang pengalaman dalam bidang politik

0

4

Kurang jelasnya aturan yang mengatur hubungan antara DPD dengan pemda dan DPRD

5

5

Sistem pendukung ( tenaga ahli, data base ) kurang

5

6

Koordinasi internal dalam DPD RI masih belum baik

0

7

Anggota DPD-RI banyak yang masih buta teknologi

5

- Perlu peningkatan fungsi DPD-RI untuk menjalankan fungsi tsb

0.15

0.0

- Perlu diperkuat dengan amandemen UUD 45 - Merupakan kelemahan dasar --> Perlu penguatan fungsi dan wewenang DPD-RI - Perlu workshop dan pengalaman politik di dalam dan luar negeri.

0.40

4

0.60

3

0.30

3

0.15

- Harus dibuat aturan yang jelas

3

0.15

3

0.30

3

0.15

- Perlu anggaran - Perlu dibuat aturan yang lebih jelas - Perlu sosialisasi teknologi internet dan tenaga untuk mengoperasikannya

0.0 0.1 0.0

sehingga belum bisa memanfaatkan internet untuk sosialisasi 1.0 0

18

- Netralitas harus dipertahankan - Harus diperkuat dengan amandemen UUD 45

4

0.1

TOTAL

- Meningkatkan kepercayaan rakyat, khususnya di wilayah Indonesia Timur

1.35

Keberadaan DPD serba tanggung -->fungsi serba tanggung Tidak bisa mengawal RUU sampai menjadi UU

2

4

0.1

0.1 0

Weaknesses ( Kelemahan ) 1

0.0

- Kepercayaan rakyat harus dijaga

2.05

8. Matrix Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS

IFAS

STRENGTHS ( S )

WEAKNESSES ( W )

Skor : 1.35

Skor : 2.05

1. Anggota DPD periode I dipilih langsung oleh rakyat -->legitimasi politik kuat 2. Jumlah anggota DPD 4 orang per propinsi 3. DPD periode I non partai --> no conflict of interest 4. Fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan -->dorong desentralisasi 5. Mengajukan alokasi anggaran untuk mendorong pembangunan daerah

1. Keberadaan DPD serba tanggung 2. Tidak bisa mengawal RUU sampai menjadi UU 3. Sebagian besar anggota DPD RI kurang pengalaman politik 4. Kurang jelasnya aturan yang mengatur hubungan antara DPD dengan pemda dan DPRD dan Pemda 5. Sistem pendukung ( tenaga ahli, data base ) kurang 6. Koordinasi internal DPD RI belum baik 7. Anggota DPD-RI banyak yang masih buta internet sehingga tidak bisa menggunakannya utk sosialisasi

EFAS OPPORTUNITIES ( O )

Skor : 2.35

1. Partisipasi masyarakat yang makin aktif memberikan aspirasi 2. Sinergi dengan DPR->tingkatkan

STRATEGI O - S Skor : 3.70 1. Memperjuangkan penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui Amandemen UUD 45 agar dapat mewakili daerah sesuai fungsinya

19

STRATEGI O - W Skor : 4.40 1. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal untuk meningkatkan kinerja DPD-RI

fungsi check & balances 3. Dukungan senat LN terhadap penguatan fungsi DPD 4. Kerjasama dengan pemda memperkuat tawar menawar di tingkat pusat. 5. Kerjasama yang membaik dengan instansi pemda

THREATS ( T ) Skor : 1.15 1. Sosialisasi kurang, masyarakat anggap anggota DPD-RI periode I sebagai anggota parpol 2. DPR RI masih menganggap DPD sebagai oposisi 3. Fungsi check and balances membuat pemda kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD-RI

2. Mendorong terciptanya otonomi daerah dan perimbangan kekuasaan pusat – daerah 3. Pengawasan untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

2. Bekerjasama dengan pihak pemda dan DPRD untuk merumuskan aturan mengenai koordinasi dan mengusulkannya kepada DPR-RI 3. Menyewa staf ahli untuk meningkatkan

kourpsi 4. Melakukan fungsi check and balance dengan membuat pertimbangan RAPBN

Konerja dancitra DPD-RI

STRATEGI T - S Skor : 2.50

STRATEGI T - W Skor : 3.30

1 Tetap teguh melaksanakan fungsinya dalam pengawasan APBN dan BPK 2 Mendorong pembahasan mengenai isu Perlindungan terhadap hak adat dan

1. Melalui penyerapan aspirasi rakyat, DPDRI merekomendasi anggaran kepada DPR-RI untuk pelayanan dasar bagi masyarakat Khususnya di bidang pendidikan dan

Budaya lokal 3. Melakukan upaya dalam penghayatan

kesehatan

dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Indonesia

4. Masyarakat di daerah belum melihat hasil kerja DPD, terutama dalam hal yang dianggap kurang

,

20

berdampak Ekonomi seperti Agama 5. Pengaruh parpol dalam DPD RI periode 2 -->potensi conflict of interest

9. Alternatif Strategi Dasar ( Key Strategic Issues ) : Berdasarkan pencapaian skornya, maka prioritas strategi adalah sebagai berikut : 1 ) Strategi O – W ( skor : 4.40 ) Mengisi/menangkap peluang dengan membenahi kelemahan. 1.

Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan kinerja DPD – RI.

2. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang terbuka, demokratis akuntabel, visioner dan profesional serta bersifat kolegial. 3. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD - RI 2) Strategi O – S ( skor : 3.70 ) Mengisi/menangkap peluang melalui pemanfaatan kekuatan/ potensi.

1. Penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 45 2. Otonomi dan perimbangan kekuasaan pusat - daerah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat di daerah

3. Peningkatan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 4. Pertimbangan dalam Usulan RAPBN. 3) Strategi T – W ( skor : 3.30 ) Menghadapi ancaman dengan membenahi kelemahan

1. Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat di daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 4) Strategi T – S ( skor : 2.50 ) Menghadapi ancaman melalui pemanfaatan kekuatan/potensi

1. Pengawasan pelaksanaan APBN. 2. Perlindungan dan pemajuan hak – hak adat dan budaya lokal. 21

3. Peghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama yang mampu menjawab persoalan bangsa. 10. Pengembangan Strategi

Bila melihat dari skornya, maka strategi pengembangan yang diambil adalah strategi O-W, namun karena DPD RI bukan perusahaan swasta, maka perlu dipertimbangkan strategi – strategi di kuadran lain. Oleh sebab itu strategi pengembangan yang diambil adalah : 01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan kinerja DPDRI (O-W) 02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif (O-W ) 03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD – RI ( O-W ). 04. Memperjuangkan penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 45 agar dapat mewakili daerahs esuai fungsinya. Strategi ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan kinerja

DPD – RI.

Tujuan Strategis:

1. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.

2. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn, memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan ke daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.

3. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan undang undang yang terkait. Sasaran Pencapaian:

1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI, dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-pasal dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang DPD RI.

2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang ada di UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI melakukan revisi atas undang undang.

22

Indikator Pencapaian : 1.

Anggota memahami tata tertib dan kode etik yang telah disempurnakan

2. Peningkatan sosialisasi DPD-RI 3. Peningkatan kinerja DPD-RI dengan adanya produk inisiatif RUU 4. Produk DPD – RI dapat berpengaruh besar bagi DPR-Ri sehingga tercipta desakan amandemen UUD 1945 5.

Parpol mulai menaruh perhatian terhadap DPD-RI

6. Meningkatnya legitimasi anggota DPD terpilih atau yang dipilih kembali dalam Pemilu. 02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif Tujuan Strategis: Berkembangnya pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung gugat, memiliki kemampuan visioner dan profesionai, setts bersifat kolegial. Sasaran Pencapaian: Berlakuknya suatu pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung gugat, berkualitas, memiliki kemampuan visioner dan profesional serta bersifat kolegial. Indikator Pencapaian ( Milestones ) : 1.

Kesamaan persepsi ke dalam dan keluar

2. Solidaritas kepemimpinan 3. Hubungan yang harmonis baik horisontal maupun vertikal 4. Produktivitas,iklim dan etos kerja yang membaik 5.

Partisipasi anggota meningkat

6. Umpan balik terespon dan terkelola dengan baik. 03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD – RI Tujuan Strategik Tersedianya tenaga-tenaga ahli pengkaji dan peneliti tetap DPD sebagai sistem penclukung yang menentukan dalam peningkatan kinerja dan citra diri DPD RI. Sasaran Pencapaian:

1.Tersedianya tenaga-tenaga All pengkaji dan peneliti yang dibutuhkan minimal untukjajaran 23

pimpinan clan semua badan kelengkapan organisasi DPD

2.Telah bekerjanya tenaga-tenaga ahli tersebut secara efektif sebagai tenaga perbantuan tetap, di bawah koordinasi teknis Sekretariat jenderal

3. Tersedianya alokasi anggaran khusus APBN maupun APBD untuk rekruitmen dan pengadaan tenaga-tenaga ahli bagi setiap anggota DPD Indikator Pencapaian ( Milestones ) : Tersedianya hasil analisis / riset,dan kajian kritis atas isu – isu strategis, analisis, kajian, draft/ naskah RUU, masukan dll yang berkaitan dengan dan mendukung kerja PAH ( Panitia Ad Hoc ).

4. Penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 45 Tujuan Strategis:

4. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.

5. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn, memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan ke daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.

6. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan undang undang yang terkait. Sasaran Pencapaian:

1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI, dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-pasal dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang DPD RI.

2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang ada di UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI melakukan revisi atas undang undang. Indikator Pencapaian 1.

DPD RI mencapai sasaran strategik nya sesuai dengan Renstra.

2.

DPD RI meningkatkan kesadaran masyarakat akan hasil yang telah dicapainya

3. Pasal 22D Amendemen Ketiga UUD 1945 telah direvisi yang semakin memperkuat fungsi dan kewenangan DPD setara dengan DPR.

24

4. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah direvisi yang menegaskan adanya kesetaraan status, fungsi, dan kewenangan antara DPR dengan DPD dalam MPR–

5. Alternatifnya, undang undang baru dikeluarkan oleh DPR RI yang secara khusus mengatur fungsi, susunan dan wewenang DPD RI.

6. Revisi berbagai undang-undang terkait, misalnya undang-undang tentang Pemilihan Umum, sesuai dengan hasil revisi UUD 1945 dan Undang-Undang 22 Tahun 2003 tersebut di atas.

25

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Maulana, Agus, DR, MSM, Slide Presentasi Bahan Kuliah ManajemenStrategik Sektor Publik ( Identifikasi Mandat )

2. DPD-RI, 2008. Kerja Politik Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Daerah – Rencana Kerja Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004 – 2009. 3. Rangkuti, Freddy, Oktober 1997. Analisis SWOT : Teknis Membedah Kasus Bisnis. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 4. Sekretariat Jendral DPD – RI, Agustus 2008. Hasil – Hasil pelaksanaan Tugas Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 5. Sekretariat Jendral DPD – RI, Desember 2006. Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 6. Sekretariat Jendral DPD – RI, 2008. Jejak Langkah PAH II – Jalan Panjang Menyuarakan Aspirasi Daerah. 7. Kelompok DPD di MPR RI, Pebruari 2006, Untuk apa DPD RI. 8. Kelompok DPD di MPR RI, Desember 2006, Bikameral Bukan Federal. 9. Kelompok DPD di MPR RI , Pebruari 2009. Jalan Berliku Amandemen Komprehensif.

10. Kelompok DPD di MPR RI, Agustus 2007, Dinamika Politik Amandemen.

26