Mandat Dpd Ri - Proses Manajemen Strategik

Mata Kuliah

MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK SEKTOR PUBLIK Dosen : Drs. AGUNG PRAMONO

PEMBAHASAN MANDAT DPD –RI Terkait dengan Proses Manajemen Strategik

Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040

APRIL 2008

Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta I.

Teori tentang Mandat

Mandat dalam Proses Manajemen Strategik diartikan sebagai : what is the social justification for the organization’s existence ( apa yang menjadi justifikasi sosial dalam kaitannya dengan eksistensi organisasi ). Sebelum merumuskan Renstra, setiap organisasi perlu mengetahui secara pasti apa yang dianggap perlu untuk dikerjakan dan tidak perlu dikerjakan menurut lingkungan strategiknya. Tujuan pemahaman “mandat”: … to identify and clarify the nature and meaning of the externally imposed mandates affecting the organization (Bryson, 1988) Hakikat Mandat



pelaksanaan azas kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi yang melegitimasi keberadaan organisasi



mengawali proses akuntabilitas (public accountability) yang

melengkapi

proses

responsibilitas ( responsibility ) yang (selama ini) merupakan bentuk pertanggung jawaban tunggal responsibility : bentuk pertanggung jawaban kepada langsung) sebagai bagian

tugas

(atasan

dari proses profesional

accountability : bentuk pertanggungjawaban sebagai pemilik

pemberi

kepada

publik

(stakeholders)

kedaulatan dan yang memilih kita ( constituents ) sebagai bagian

dari proses politik Sumber mandat: 1. Sumber formal Berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penggalian pihak legislatif, rumusan misi dari

yang

disampaikan

organisasi induknya (untuk renstra sektoral),

rumusan tugas pokok dan fungsi 2. Sumber informal Berbagai aspirasi yang disalurkan secara tidak resmi, seperti

hasil

polling,

kliping berita media masa, suara LSM, dsb. Outcomes identifikasi mandat:

1.

Kompilasi mandat (formal dan informal) yang diamanatkan

2

kepada organisasi

2. Interpretasi atas apa saja yang seharusnya dilakukan

berdasarkan mandat yang

diterima

3. Klarifikasi apa saja yang tidak dimandatkan, sehingga ruang lingkup tindakan / pelayanan dapat didefinisikan Manfaat potensial identifikasi mandat:

1.

Mandat yang jelas akan semakin meningkatkan “ketepatan” proses pemenuhannya

2. Kemungkinan untuk merumuskan misi yang tidak terbatas pada apa yang dimandatkan Proses identifikasi mandat:

1.

Menunjuk seseorang / tim dan menugasinya untuk mengkompilasi mandat -mandat yang diamanatkan pada organisasi

2. Mereview mandat-mandat yang telah dikompilasi dalam upaya untuk mengklarifikasi apa yang harus dikerjakan dan apa pula

yang dapat/mungkin dikerjakan

3. Secara teratur mengingatkan anggota organisasi (internal stakeholder) tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi

(melalui laporan

tahunan,

acara

kantor, dengan mandat yang diberikan II.

Mandat DPD RI Dewan Perwakilan Daerah ( DPD RI ) merupakan lembaga legislatif yang keanggotaannya untuk pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum Tahun 2004, tepatnya di bulan April., yaitu berjumlah 128 orang yang terdiri atas 4 orang dari setiap propinsi pada sebanyak 32 provinsi. Propinsi Sulawesi Barat sebagai propinsi termuda yang secara resmi berdiri pada bulan Juli 2004, belum terwakili secara tersendiri tetapi masih diwakili oleh anggota dari provinsi asalnya (sebelum pemekaran wilayah provinsi tersebut, yaitu Propinsi Sulawesi Selatan) dan baru akan terwakili melalui Pemilihan Umum legislatif 2009 sehingga tahun ini anggota DPD RI akan berjumlah 132 orang yang berasal dari 33 propinsi. Latar belakang pembentukan DPD RI sebagaimana tercantum dalam, lampiran Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan

3

bahwa keberadaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan, Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk :

1.

memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah;

2. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerahdaerah; 3. mendorong percepatan demokrasi, pernbangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. Sedangkan secara konstitusional, pengaturan fungsi, tugas dan wewenang DPD RI diatur dalam pasal 22 UUD 45 hasil amandemen ketiga bulan Nopember 2001 yaitu : 1. FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLASI) Tugas dan Wewenang: •Dapat •Ikut

mengajukan RUU kepada DPR

membahas RUU

Bidang Terkait: •Otonomi

Daerah

•Hubungan

pusat dan daerah

•Pembentukan •Pengelolaan

dan pemekaran, serta penggabungan daerah

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

•Perimbangan

keuangan pusat dan daerah

2. FUNGSI PERTIMBANGAN (KONSULTASI) Tugas dan Wewenang: •Memberikan

pertimbagan kepada DPR mengenai RUU tertentu

•Memberikan

pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan BPK

Bidang Terkait: •RUU

APBN

•RUU

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

•Pemilihan

anggota BPK

3. FUNGSI PENGAWASAN (KONTROL) Tugas dan Wewenang:

4

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil

•

pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak- lanjuti Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

•

Bidang Terkait: •

Otonomi Daerah

•

Hubungan pusat dan daerah

•

Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah

•

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

•

Perimbangan keuangan pusat dan daerah

•

Pelaksanaan APBN

•

Pajak

•

Pendidikan

•

Agama

4. FUNGSI ANGGARAN Sebagai fungsi khusus yang merangkum ketiga fungsi di atas terkait masalah keuangan dan anggaran Tugas dan Wewenang: •

Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (legislasi)

•

Memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN (konsultasi)

•

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN (kontrol)

•

Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Bidang Terkait: RUU APBN dan pelaksanaan APBN

Seperti sudah dijelaskan di atas, anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Oleh sebab itu, selain dari UU, maka mandat yang diperoleh dari rakyat sama pentingnya bagi DPD RI, mengingat DPD RI membawa aspirasi dari rakyat di daerah ke tingkat pusat. Berbeda dengan periode pertama dimana anggotanya merupakan orang – orang independent, ada periode kedua, keanggotaan DPD RI propinsi sebagian diisi oleh

orang orang dari partai politik.

5