Makalah Ppkn

  • Uploaded by: Jeremia Marbun
  • 0
  • 0
  • August 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Makalah Ppkn as PDF for free.

More details

  • Words: 1,981
  • Pages: 14
Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Repbulik Indonesia D I S U S U N Oleh:  Jeremia Marbun

 RafidahSari

 SyiffaAdeasti Puller

 Ridho

 Sonia fadilarizkyLubis

 TifaniNurSabita

Tahun Ajaran 2018/2019 Medan

1

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkatnya dan karunia-Nya, sehingga makalah PPKN ini dengan judul Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diselesaikan. Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Republik Indonesia sangat penting karena menjelaskan tentang bagaimana konsep Nusantara dalam NKRI. Dalam makalah ini akan diterangkan beberapa pengertian tentang wawasan Nusantara yang sampai sekarang masih terus berkembang. Kami sepenuhnya sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun bagi kita. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada temanteman yang membantu dan menopang kami. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 4 April 2019 Kelompok 7

2

Daftar isi Kata Pengantar ............................................................................................... 2 Daftar Isi ......................................................................................................... 3 Pendahuluan ................................................................................................... 4 Pembahasan ................................................................................................... 5 Kesimpulan dan Saran ................................................................................... Daftar Pustaka ...............................................................................................

3

1. Pendahuluan Secara umum, wawasan nusantara dapat diartikan sebagaicara pandang, sikap, dan kebijakan, serta tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya(Geografis/ wilayah/ ruang) yang beragam berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakannya persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional.(Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Budi Juliardi, S.H., M.Pd.:154) Nusantara dapat diartikan sebagai sebutan untuk Negara Indonesia dimana Negara Indonesia berbentukKepulauan atau sering disebut sebagai Nusantara bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau atau kepulauan dan “antara” yang berarti diapit oleh dua hal. Jadi Nusantara berarti “Kepaluan yang diapit oleh dua hal“ dan hal tersebut adalah dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra(Hindia dan Pasifik).(Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Budi Juliardi, S.H., M.Pd.:154) Nusantara terdiridari kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil).Jumlah pulau yang sudah diberi nama sekitar 6.044 buah pulau. Luas wilayah nusantara secara keseluruhan adalah 5.193.250 km, yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km dan perairan seluas 3.166.163 km. (PendidikanKewarganegaraanuntukperguruantinggi, Budi Juliardi, S.H., M.Pd.:159) Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, memuat banyak aspek yang bertalian erat dengan geografi politik. Didalamnya dapat kita temukan tiga unsur, yakni : wadah, isi, dan tata laku.(Dasar-Dasaar Geografi Politik,Drs. N. Daldjoeni:199).

4

2. Pembahasan. 1. Pengertian Wawasan Nusantara Seperti yang sudah di jelaskan diatas pada bagian penda huluan wawasan nusantara diambil dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara .istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau atau kepulauan dan “antara” yang berarti diapi toleh dua hal. Jadi Nusantara berarti “Kepaluan yang diapit oleh duahal“ dan hal tersebut adalah dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra(Hindia dan Pasifik). Secara terminologis, Wawasan Nusantara menurut para ahli a. Menurut Prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara Kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

5

2. Hakikat Wawasan Nusantara Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

3. Asas wawasan Nusantara Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, diperlihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun, asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut: a. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjelajah secara fisik dari bangsa lain. b. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. c. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. d. Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. e. Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

6

4. Unsu runsur wawasan nusantara Unsur-unsur wawasan nusantara adalah sebagai berikut: a.

Countour(wadah/wilayah):segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia (pembukaan UUD 1945 alinea IV), yang meliputi tiga komponen : 1.Wujud wilayah : batas ruang lingkup wilayah nusantara di tentukan oleh lautan dan di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling di hubungkan oleh dalamnya perairan. 2.Tata intiorganisasi : berdasarkan UUD 1945 yang meyangkut bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintahan, dan system perwakilan. 3.Tata kelengkapan organisasi : berwujud kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, pers, dan seluruh aparatur Negara.

b. Content (isi): meliputi cita-citabangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu : 1.negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2.rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3.pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. c. Conduct ( Tatalaku) : yang melingkupiduasegi, yaitu : 1. batiniah: berlandaskan pada falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan

7

batin (cipta, rasa,dankarsa yang terpadu berdasarkan pancasila) 2. lahiriah: kekuatan yang utuh , dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraaan dan perbuatan (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian).

5. Bentuk Wawasan Nusantara a.

Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan. b.

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup: 1)

Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.

2)

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

3)

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan

ekonomi. 4)

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.

5)

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan

keamanan. c.

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

8

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. d.

Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan

Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah: 1)

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 tentang negara

Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2)

Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil

laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. 3)

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah

RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya: a)

Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut

(low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulaupulau yang termasuk dalam wilayah RI. b)

Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

c)

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di

mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut

9

Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

6. Peran serta warga Negara mendukung Implementasi Wawasan Nusantara 1)

Kehidupan politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu: a)

Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti

UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. b)

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus

sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. c)

Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk

mempersatukan berbagai suku, agama dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. d)

Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga

pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan. e)

Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat

korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulaupulau terluar dan pulau kosong.

10

2)

Kehidupan ekonomi

a)

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi

khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian dan perindustrian. b)

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan

antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. c)

Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan

memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. 3)

Kehidupan sosial

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu: a)

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang

berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. b)

Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia,

serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. 4)

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu: a)

Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan

kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara

11

lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan halhal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. b)

Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga

menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. c)

Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

12

3. Kesimpulan dan Saran.. 1.istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau atau kepulauan dan “antara” yang berarti diapi toleh dua hal. Jadi Nusantara berarti “Kepaluan yang diapit oleh duahal“ dan hal tersebut adalah dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra(Hindia dan Pasifik). 2. Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. 3.

13

Daftar Pustaka Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi oleh Budi Juliardi, S.H., M.Pd. Dasar-dasar Geografi Poilitik oleh Drs. N. Daldjoeni. Wawasan Nusantara dalam kontek NKRI oleh Lubban Jihad. WAWASAN NUSANTARA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA oleh oleh kelompok Rawagede.

14

Related Documents

Makalah Ppkn
May 2020 19
Makalah Ppkn
August 2019 37
Makalah Ppkn Fix.docx
December 2019 29
Ppkn
July 2020 33

More Documents from "revinda"