Makalah Pajak Klpk 4.docx

MAKALAH PERPAJAKAN “PPH PASAL 21 & 26, ZAKAT PERORANGAN, DHARIBAH, PAJAK JIZYAH”

DI SUSUN OLEH :

KELOMPOK IV

ANDI LAELA KADRIATI TAUFIK NELLY ALWIAH ABDUL MUIS IKHLASUL AMAL HAERUDDIN NUR HUSNUL KHATIMAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR EKONOMI DAN BISNIS ISLAM AKUNTANSI 2018

PAJAK

Page 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Kuasa, salawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Makalah mengenai “Perpajakan” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Dosen yang telah membimbing dan memberikan tugas ini. Kami sangat berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan manfaat dan edukasi mengenai perpajakan di indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Kami juga yakin bahwa makalah kami jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan kritik serta saran dari pembaca, untuk menjadikan makalah ini lebih baik ke depannya.

Samata, 08 November 2018

PAJAK

Page 2

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat

dan

sebagainya.

Sehingga

pajak

merupakan

salah

satu

tujuan

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indicator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung. PPh Pasal 21 dan 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. B. RUMUSAN MASALAH 1. Cara perhitungan dan tarif PPh pasal 21 & 26 2. Cara perhitungan dan tarif Zakat 3. Cara perhitungan Dharibah 4. Cara dan ketentuan perhitungan pajak jisyah C. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahuai cara perhitungan dan tarif PPh pasal 21 & 26 2. Untuk mengetahuai cara perhitungan dan tarif Zakat 3. Untuk mengetahui cara perhitungan dharibah 4. Untuk mengetahuai cara dan ketentuan perhitungan pajak jisyah

PAJAK

Page 3

BAB II PEMBAHASAN

A. CARA PERHITUNGAN DAN TARIF PPH PASAL 21 & 26 PERHITUNGAN PPh PASAL 21 

Pegawai tetap yang memperoleh penghasilan teratur:

Amsori yang berstatus menikah namun belum memiliki tanggungan merupakan salah satu pegawai yang bekerja di PT Ortax Indonesia. Amsori setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp 6.000.000 dan Tunjangan Jabatan sebesar Rp 3.000.000 serta membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 200.000 setiap bulan Selama bekerja di PT Ortax Indonesia, Amsori hanya menerima penghasilan berupa gaji dan Tunjangan Jabatan saja. Kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 PT Ortax Indonesia adalah Pembahasan : 

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan Nama

Amsori

Jabatan

Supervisor Tax

Status

K/0

Masa Penghasilan Ber NPWP

Ya

Keterangan

Berhenti Bekerja 1 Juli 2016

Gaji

Rp 6.000.000

Tunjangan Jabatan

Rp 3.000.000 +

Penghasilan Bruto

Rp 9.000.000

Pengurang :

PAJAK

Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)

Rp 450.000

Iuran Pensiun

Rp 200.000 +

Page 4

Total Pengurang

Rp 650.000 -

Penghasilan Neto Sebulan

Rp 8.350.000

Penghasilan Neto Setahun

Rp 100.200.000

PTKP (K/0)

Rp 39.000.000

Penghasilan

Kena

Pajak

(PKP) Rp 61.200.000

Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun

Rp 4.180.000

PPh Pasal 21 yang Harus dipotong Rp 348.333 Sebulan



Pegawai tetap yang memperoleh penghasilan teratur dan tidak teratur (THR,Bonus dan lain-lain) Joko (tidak kawin) bekerja pada PT Gandaria dengan memperoleh gaji

sebesar Rp6.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 20xx Joko memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 20xx Joko

memperoleh

penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00. Bila diminta menghitung PPh 21 atas Bonus, maka cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun): Gaji setahun (12xRp6.000.000,00) Bonus Penghasilan bruto setahun

Pengurangan

Rp 72.000.000,00 Rp 5.000.000,00(+) Rp 77.000.000,00

:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 77.000.000,00

= Rp 3.850.000,00

2. luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00

= Rp 720.000,00(+) Rp 4.570.000,00(-)

Penghasilan neto setahun PAJAK

Rp 72.430.000,00 Page 5

PTKP (TK/0) * PMK No 10 th

2016

- untuk WP sendiri

Rp 54.000.000,00(-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 18.430.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 18.430.000,00 = Rp 921.500,00

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun Gaji setahun (12 x Rp6.000,000,00)

Rp 72.000.000,00

Pengurangan

:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 72.000.000,00

= Rp 3.600.000,00

2. luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp

720.000,00(+)

Rp 4.320.000,00(-) Penghasilan neto setahun

Rp 67.680.000,00

PTKP (TK/0) ** PMK No 10 1th2016 - untuk WP sendiri

Rp 54.000.000,00(-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 13.680.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 13.680.000,00 = Rp 684.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus PPh

Pasal 21

atas

Bonus adalah:

` Rp 921.500,00 - Rp 684.000,00= Rp 237.500,00 

Pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara

CONTOH Jokiyo bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 20xx Jukiyo hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp300.000,00. Jukiyo menikah tetapi belum memiliki anak. Hitung PPh 21! PAJAK

Page 6

Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Januari 20= 20 × Rp300.000,00 Penghasilan

neto

setahun

12

Rp 6.000.000,00 ×

Rp 72.000.000,00

Rp6.000.000 PTKP (K/-) adalah sebesar - Untuk WP sendiri

Rp54.000.000,00

- tambahan karena menikah

Rp 4.500.000,00(+) Rp58.500.000,00-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 13.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar: 5% x Rp13.500.000,00 = Rp675.000,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp675.000,00 : 12 = Rp56.250,00 

Pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian

Jufon (belum menikah) pada bulan Maret 20xx bekerja pada perusahaan PT Gudel, menerima

upah

sebesar

Rp500.000,00

per

hari.

Hitung

PPh

21

!

Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari Upah

sehari

Rp500.000,00 di

atas

Rp450.000,00 adalah:

Rp500.000,00

-Rp 50.000,00

Rp450.000,00 PPh

Pasal 21 5%xRp 50.000,00=Rp.2.500,00

Pada hari ke-10 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Jufon telah menerima PAJAK

Page 7

penghasilan sebesar Rp5.000.000,00, sehingga telah melebihi Rp4.500.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Jufon pada bulan Maret 2013 dihitung sebagai berikut: Upah

10

hari

kerja

(10xRp500.000,00) PTKP:10 x (Rp54.000.000,00/360) Penghasilan Kena Pajak

PPh

Pasal

21

=

Rp 5.000.000,00 Rp 1.500.000,00(-) Rp 3.500.000,00

5%

x

Rp3.500.000,00

Rp 175.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-9: 9 x Rp2.500,00

Rp 22.500,00(-)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10

Rp 152.500,00

Jumlah sebesar Rp152.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp500.000,00 sehingga

upah

yang

diterima

Jufon

Rp500.000,00

pada -

hari

kerja

Rp152.500,00

ke-10 =

adalah:

Rp347.500,00

Pada hari kerja ke-11 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah: Upah sehari

Rp 500.000,00

PTKP - untuk WP sendiri (Rp54.000.000,00 : 360) Penghasilan Kena Pajak

Rp 150.00,00(-) Rp 350.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp350.000,00 = Rp17.500,00 Upah yang diterimakan pada hari ke-11 sebesar Rp500.000,00 - Rp17.500,00 = Rp482.500,00 PAJAK

Page 8



Pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara satuan

Juril (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp150.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3.600.000,00. Hitung PPh 21!

Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 : Upah sehari adalah Rp3.600.000,00 : 6 Upah

diatas

Rp450.000,00

Rp.600.000,00

sehari

Rp600.000,00- Rp450.000,00

Rp150.000,00

Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp150.000,00

Rp 900.000,00

PPh Pasal 21 5% x Rp900.000,00= Rp45.000,00(Mingguan) Sehingga upah yang diterimakan sebesar Rp3.600.000,00 - Rp45.000,00 = Rp3.555.000,00 

Penerima uang pensiun berkala

Berstatus Pegawai. Dimisalkan, Randi adalah pegawai PT Kaya menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Kaya mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Kaya membayar iuran dana pensiun untuk Randi sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Kaya, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Kaya yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Randi membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan. Bulan April 20xx Randi memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka is mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 20xx is menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 20xx untuk keperluan lainnya is menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut.

PAJAK

Page 9

a. atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

b. atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00

c. atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar: 5% x Rp15.000.000,00

Rp 2.500.000,00

15% x Rp10.000.000,00

Rp 1.500.000,00(+)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong 

Rp 2.250.000,00

Bukan pegawai (pengacara,arsitek,dokter,notaris,akunatan)

Dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

PAJAK

Page 10

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah :



Pegawai penerima pesangon

Rizaldi dan Sofyan Maliki merupakan pegawai PT Sabar Abadi. Pada akhir tahun 2012, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan pegawai. Pada 15 Januari 2013, Rizaldi dan Sofyan Maliki terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh

PAJAK

Page 11

PT Sabar Abadi. Kedua pegawai tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing. Rizaldi memperoleh uang pesangon sebesar Rp40.000.000,00, sedangkan Sofyan Maliki menerima uang pesangon sebesar Rp300.000.000,00. Pesangon tersebut dibayarkan secara sekaligus kepada Rizaldi dan Sofyan Maliki pada 15 Januari 2013.

PENYELESAIAN Uang pesangon merupakan penghasilan yang diterima pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan yang belum diambil). Atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Rizaldi: 0% x Rp 40.000.000,00

= Rp 0,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Sofyan Maliki : 0% x Rp 50.000.000,00

= Rp

0,00

5% x Rp 50.000.000,00

= Rp 2.500.000,00

15% x Rp 200.000.000,00

= Rp 30.000.000,00 (+)

Rp 32.500.000,00

Kewajiban PT Sabar Abadi atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut: melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut sebesar Rp32.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) atas uang pesangon kepada Rizaldi meskipun dikenai tarif pemotongan 0% serta kepada Sofyan Maliki; Menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 11 Februari 2013; Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2013 paling lambat tanggal 20 Februari 2013.

PAJAK

Page 12

PERHITUNGAN PPh PASAL26 Stanley adalah warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, dia berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak, Stanley mendapatkan gaji dari PT “XXX” pada bulan januari sebesar US$1.500. Kurs pada saat itu US$1 sama dengan Rp13.100. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong? Penghasilan bruto gaji sebulan = US$1.500 x Rp13.100 = Rp19.650.000 PPh Pasal 26 terutang = 20% x Rp19.650.000 = Rp3.930.000 B. CARA PERHITUNGAN TARIF ZAKAT 1.

Rumus perhitungan zakat fitrah Zakat

Fitrah

Perorang =

3,5

x

harga

beras

di

pasaran

perliter

Contoh : Harga beras atau makanan pokok lokal yang biasa kita makan dan layak konsumsi di pasar rata-rata harganya Rp. 10.000,- maka zakat fitra yang harus dibayar setiap

orang

mampu

adalah

sebesar

Rp.

35.000,-

Kalau menghitung dari segi berat pengalinya adalah 2,5 x harga beras atau bahan makanan pokok lokal perkilogram. 2. Rumus Perhitungan Zakat Profesi / Pekerjaan Zakat Profesi = 2,5% x (Penghasilan Total - Pembayaran Hutang / Cicilan) Menghitung Nisab Zakat Profesi = 520 x harga beras pasaran perkg Contoh Perhitungan Dalam Zakat Profesi : Jika Bang Jarwo punya gaji 2 juta perbulan dan penghasilan tambahan dari kios jualan pulsa dan perdana sebesar 8 juta perbulan maka total penghasilan Bang Jarwo sebesar 10 juta tiap bulan. Bang Jarwo membayar cicilan kredit apartemen tidak bersubsidi pemerintah sebesar 5 juta perbulan. Harga beras sekilo yang biasa dikonsumsi yaitu sekitar Rp. 8.000,- per kilogram, sehingga nisab zakatnya adalah Rp. 4.160.000,-. Karena Bang Jarwo penghasilan bersihnya 5 juta dan ada di atas nisab, maka Bang Jarwo harus bayar zakat profesi sebesar Rp. 5 juta x 2,5% = Rp. 125.000,- di bulan itu. Untuk bulan selanjutnya dihitung

kembali

sesuai

situasi

dan

kondisi

yang

ada.

Zakat profesi memang jadi perdebatan karena tidak ada dalil yang mengena. Di kantor pemerintah umumnya setiap penghasilan otomatis dipotong 2,5% (penuh) untuk zakat PAJAK

Page 13

profesi. Dengan begitu institusi resmi (ulama) Agama Islam di Indonesia berarti belum mengeluarkan fatwa haram untuk zakat profesi artinya bukan bid'ah. Jika anda tidak sependapat maka sebaiknya ikhlaskan saja dan anggap itu sebagai amal sodakoh anda atau tidak mengeluarkan zakat profesi tetapi membayar zakat mal. 3. Menghitung

Zakt

mal

atau

zakat

harta

kekayaan

Zakat Maal = 2,5% x Jumlah Harta Yang Tersimpan Selama 1 Tahun (tabungan dan investasi) Menghitung Nisab Zakat Mal = 85 x hargaemas pasaran per gram. CONTOH Nyonya Upit Marupit punya tabungan di Bank Napi 100 juta rupiah, deposito sebesar 200 juta rupiah, rumah rumah kedua yang dikontrakkan senilai 500 juta rupiah dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yakni 1 milyar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak satu tahun yang lalu. Jika harga 1 gram emas sebesar Rp. 250.000,- maka batas nisab zakat maal adalah Rp. 21.250.000,-. Karena harta Nyonya Upit Marupit lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat mall sebesar Harta

Rp. yang

1

milyar

wajib

x

2,5%

dibayarkan

=

25

zakat

juta mal

rupiah /

zakat

per

tahun.

harta

:

Emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (uang, barang

dagangan,

alat

usaha

yang

menghasilkan)

dan

hartatemuan.

Perhitungan untuk hasil pertanian, peternakan, dan harta temuan ada ketentuan yang berbeda dalam hal nisab maupun besaran zakatnya. Ada juga buku yang berpendapat nisab emas adalah 93,6 gram dan perak 672 gr. Untuk lebih mudah bisa

kita

konversi

ke

rupiah

dulu.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menimbun harta. Oleh karena itu hiduplah sederhana dan gunakan harta untuk diputar kembali dalam perekonomian secara halal. Jangan lupa perbanyak sedekah. C. CARA PERHITUNGAN DHARIBAH Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Ketentuan-ketentuan syar’I, baik yang tertuang di dalam Alqur’an maupun Hadits Nabi SAW, yang mengatur pajak secara langsung memang tidak ada yang ada adalah PAJAK

Page 14

atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itupun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga Negara non muslim yang menggarap tanah Negara. Diluar kenyataan tersebut timbul beberapa perbedaan dari kalangan ahli hukum tentang boleh-tidaknya pajak sebagai sumber pendapatan Negara, salah satu pendapat yang dapat dambil adalah pendapat dari M. Yusuf Qardawi “Tidak diragukan lagi bahwa mencari hukum melalui kaidah syarat ini tidak hanya berakhir pada pembolehan pajak semata-mata tapi menetapkan kewajiban serta memungutnya untuk merealisasikan kepentingan umum dan Negara serta guna menolak segala yang membahayakan kepadanya, apabila sumber-sumber lain tidak mencukupinya.” Menilik sejarah, pada masa awal pemerintahan, pendapatan, dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah tidak mendapatkan gaji atau upah sedikitpun dari Negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa makanan. Pada masa yang sama pula tidak ada tentara formal, semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Rampasan perang tersebut meliputi senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam perang.  Macam-Macam Dharibah Adapun macam-macam pajak yang pernah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam, juga yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut: a. Pajak kepala (al-Jizyah) Kata jizyah diambil dari kata jaza’ yang artinya imbalan. Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Pada masa Rasulullah, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayar, sedangkan perempuan, anak-anak, pengemis, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita sakit jiwa dan semua yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, PAJAK

Page 15

sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah didasarkan kepada firman Allah di dalam al-Qur’an: ِِ

ْ َ‫سولُهُِ َِو ََلِيَدينُونَ ِدين‬ ْ ‫ِو ََلِب ْاليَ ْوم‬ َّ ‫قَاتِلُواِالَّذينَ ََِلِيُؤْ منُونَ ِب‬ َِ‫ِال َح ِّقِمنَ ِاِلَّذين‬ َِّ ‫ح َّر َم‬ َِ ِ‫ِو ََلِيُ َح ِّر ُمونَِِ َما‬ ُ ‫ِو َر‬ َ ُ‫َِللا‬ َ ‫ِاْلَخر‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ‫ط‬ ْ ُ ‫أُوت‬ ُ ‫َابِ َحتَّىِيُ ْع‬ َِ‫صاغ ُرون‬ َ ‫واِالكت‬ َ ِ‫ٍِو ُه ْم‬ َ ‫واِالج ْزيَةَِ َع ْنِيَد‬ Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS. Al-Taubah: 29)1[8] Dalam sejarah, jizyah telah lama dipraktekkan jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam hubungan internasional ketika itu, Negara-negara seperti Romawi, Persia dan Yunani, mewajibkan penduduk Negara yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah Islam datang, Islam melakukan perubahan dengan membebaskan penduduk yang kalah perang dari wajib militer. Bila mereka masuk militer, maka mereka dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. Perubahan

lain

yang

dilakukan

Islam

dalam

hal

ini

adalah

memformat jizyah menjadi suatu sistem sosial yang memberikan peluang bagi warga Negara non-muslim di dar al-Islam untuk memperoleh tunjangan dari Negara. Oleh karenanya, jizyah tidak diambil dari non-muslim yang miskin dan anak-anak. Besarnya jumlah jizyah sangat relatif, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Pembayarannya pun bersifat fleksibel, tidak harus dengan dengan uang melainkan bisa juga dibayar dengan binatang ternak dan kewajiban ini hanya diberlaukan sekali setahun. b. Pajak Tanah (Kharaj) Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Berbeda dengan jizyah yang ditetapkan oleh nash, kharaj ditetapkan oleh ijtihad. Oleh karena itu, penanganan kharaj diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam.

PAJAK

Page 16

Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar, yaitu pada saat Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya

kepada

pemerintah

Islam.

Dalam

sejarah

Pemerintahan

Islam, kharaj merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai pemerintah, bukan oleh sekelompok orang. Adapun kewajiban membayar kharaj hanya sekali satu tahu. Jumlah kharaj yang pernah dipraktekkan dalam Pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Adapun menyangkut teknis pengumpulannya kharaj biasanya dilakukan oleh sebuah tim atau dewan yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. c. ‘Ushur at-Tijarah ‘Ushur at-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia internasional hingga saat sekarang. Dalam Negara Islam, kebijakan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada Pemerintahan ‘Umar ibn Khathab. Ketika wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan Negara-negara non Muslim. Dalam perdagangan tersebut, ternyata umat Islam yang melakukan transaksi di Negara non-muslim dikenakan pajak oleh Pemerintahan yang bersangkutan. Dari hal tersebut, akhirnya ‘Umar pun memberlakukan pajak perdagangan bagi non-muslim warga negara asing yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Adapun pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah devisa Negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda Pemerintahan. Seperti halnya jizyah, kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya setahun sekali. Namun berbeda dengan jizyah, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan dalam masa modern ini yang tentu saja dengan penerapan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, contohnya dengan memberlakukan bea masuk barang-barang impor. Bea import adalah aturan siyasah syar’iyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat. D. CARA PERHITUNGAN TARIF JISYAH Jizyah berasal dari kata “jazaa” yang berarti balasan dan secara istilah jizyah merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh kalangan ahlu Dzimmi yang bertempat

PAJAK

Page 17

tinggal di sebuah Daulah Islam kepada pemerintah atau penguasa Daulah Islam tersebut. Jizyah atau jizya adalah pajak per kapita yang diberikan pada non-Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. pada tahun ke-9 hijriyah at-Taubah ayat 29 turun, yang di dalamnya Allah memerintahkan penerimaan jizyah dari Ahli Kitab.2[4] Allah SWT berfirman: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(surah AtTaubah ayat 29) Ayat ini turun pada saat Rasulullah Saw menghadapi perang Tabuk, dan perang Tabuk merupakan peperangan terakhir yang dilakukan Rasulullah, maka maka ayat ini seakan-akan merupakan akhir dari seruan Rasulullah kepada Islam. Diantara riwayat yang berhubungan dengan jizyah adalah hadits yang bersumber dari Mujahid yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman Ahli Kitab adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Hal ini senada disebutkan dalam ayat,”Janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. 1. Orang-orang yang diwajibkan membayar jizyah, sebagai berikut: 

Orang yang dikenakan pembayaran jizyah menurut nash alquran adalah para Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi dalam praktiknya, Rasulullah Saw juga memungut jizyah dari kalangan Majusi. Mereka diperlakukan sama seperti Ahli Kitab oleh Rasulullah.



Orang yang dikenakan jizyah adalah kaum pria dari kalangan Ahli Kitab yang telah mencapai usia balig, maka anak-anak yang belum balig, para gadis dan wanita dewasa, tidak dikenakan jizyah.

2.

PAJAK

Mekanisme Pembayaran Jizyah

Page 18

Meskipun jizyah merupakan hal wajib, namun dalam ajaran Islam juga mengenal toleransi, di mana hanya dikenakan atas orang-orang yang mampu secara fisik dan mental artinya bagi non-Muslim yang sudah tua, anak-anak atau orang yang sakit atau gila tidak dikenaikan pungutan jizyah. Jizyah bukanlah pajak regresif. Besarnya pungutan jizyah inipun juga bervariasi yaitu antara 12 dan 48 dirham setahun dalam rupihnya, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika mereka memutuskan masuk Islam, maka kewajiban atas jizyah telah gugur atasnya. Sedangkan sumber dari pendapatan jizyah tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan kesejahteraan umum Di awal periode Islam, penerimaan negara selain dari zakat dan kharaj juga diperoleh dari sumber pungutan jizyah. Dimana jizyah merupakan pungutan yang dikenakan kepada kelompok non-Muslim yang tinggal di Negara Islam dengan menerima jaminan keamanan, keselamatan, hidup dan kebebasan beribadah dengan membayar kompensasi berupa pungutan jizyah (biaya yang harus di tanggung karena menikmati fasilitas dan kemudahan serta jaminan keamanan di negara Muslim). Fiqih ekonomi modern mendefinisikan pajak sebagai “sejumlah harta yang dipungut oleh negara sebagai sebuah kewajiban dari seorang individu, tanpa adanya manfaat secara langsung sebagai imbalan kepada individu tersebut, yang dibelanjakan secara umum. 3. Dengan membahas kesesuaian definisi tersebut dengan jizyah, maka jelas bahwa unsur-unsur pajak tercakup dalam jizyah, sebagaimana akan dikemukakan berikut ini:3[12] 

Baik pajak maupun jizyah, masing-masing diserahkan kepada negara. Mekipun pada umumnya pajak berbentuk uang, sedangkan jizyah dapat berupa uang maupun barang.



Pajak dibayarkan sebagai sebuah kewajiban (bersifat memaksa) terhadap penanggung pajak, demikian halnya dengan jizyah mengandung unsur pemaksaan di mana penanggung jizyah tidak punya pilihan lain.

PAJAK

Page 19



Jizyah, sama halnya dengan pajak, dibayar tanpa ada imbalan langsung yang diperoleh oleh Ahli Kitab, meskipun mereka mendapatkan perlindungan negara Islam, tetapi digunakan untuk pelayanan umum berupa perlindungan, keamanan, dan keadilan serta saran umum seperti pelayanan kesehatan, sosial, budaya dan sebagainya.



Jika Baitul Mal milik umat Islam memperoleh dana dari jizyah, maka seperti halnya pajak, pembelanjaannya ditujukan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk oranag-orang tertentu.4[13]

4.

Kebijakan Pemungutan Jizyah Tidak boleh memungut jizyah dengan berlindung pada aturan kesepakatan, yang dengan aturan itu terjadi persetujuan antara pemerintah dengan orang tertentu untuk membayar jizyah kepada salah satu negara, lalu seseorang memungut jizyah lagi pada ahl al-dzimmah di negara yang bersangkutan. Hal seperti ini mengakibatkan bertambahnya jumlah jizyah yanng harus dibayar, dan hal tersebut membebani ahl al-dzimmah melebihi kemampuannya, suatu hal yang tidak boleh berdasarkan hadits Rasulullah Saw], yang berbunyi, ”Diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah ibn Zubair bahwa sesungguhnya ‘Iyash ibn ‘Atam melihat sekelompok orang disiksa karena jizyah. Lalu ia berkata kepada rekannya: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya pada hari kiamat Allah SWT akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia”. Rasulullah Saw juga bersabda,”Hindarilah menzalimi ahli dzimmah. Barangsiapa yang berbuat zalim terhadap ahli dzimmah atau membebani mereka di luar batas kemampuannya maka aku adalah lawannya”. Demikian pula tidak boleh menyiksa ahl al-dzimmah agar mereka membayar jizyah berdasarkan hadits Rasulullah terdahulu, dan ini membuat kami cenderung menafsirkan ayat “sedang mereka dalam keadaan tunduk” mengandung arti kepatuhan ahl al-dzimmah atas kedaulahan negara dengan menyerahkan jizyah dan tidak meremehkan kewajiban tersebut, dan kesadaran tentang siapa yang diwajibkan membayarnya, sehingga mereka menunaikannya tanpa ragu atau enggan atau melanggarnya.

PAJAK

Page 20

BAB III KESIMPULAN A. KESIMPULAN Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 dan 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Jizyah berasal dari kata “jazaa” yang berarti balasan dan secara istilah jizyah merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh kalangan ahlu Dzimmi yang bertempat tinggal di sebuah Daulah Islam kepada pemerintan atau penguasa Daulah Islam tersebut. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Jizyah bukanlah pajak regresif. Besarnya pungutan jizyah inipun juga bervariasi yaitu antara 12 dan 48 dirham setahun, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika mereka memutuskan masuk Islam, maka kewajiban atas jizyah telah gugur atasnya. Sedangkan sumber dari pendapatan jizyah tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan kesejahteraan umum. Tidak boleh memungut jizyah dengan berlindung pada aturan kesepakatan, yang dengan aturan itu terjadi persetujuan antara pemerintah dengan orang tertentu untuk membayar jizyah kepada salah satu negara, lalu seseorang memungut jizyah lagi pada ahl al-dzimmah di negara yang bersangkutan.

PAJAK

Page 21

DAFTAR PUSTAKA

http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/ Lahmanudin Nasution, Fiqih 1, (Bandung: Jaya Baru, 1998) h: 145 [2] Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h: 2 [3] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 187. [4]http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17

PAJAK

Page 22