Makalah Asas-asas Pajak (hk. Pajak).docx

MAKALAH HUKUM PAJAK “ASAS-ASAS PAJAK”

DOSEN PEMBIMBING Nadya Syafira, S.H., M.H. DISUSUN OLEH Khairunnisa Martupa Tulus Pandapotan Wiwid Sri Handayani Wan Irwansyah Sugar Simanjuntak Zakqia Wardani UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM ILMU HUKUM 2017/2018

KATA PENGANTAR Segala puja hanya bagi Allah yang Maha Pengasi lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan karunia nikmatNya kami dapat menyelesaikan makalah yang bertajuk “Tinjauan Umum Tentang Asas – asas Pajak” dengan lancar. Penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Pajak. Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini. Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya, dan untuk kami sendiri khususnya.

Pekanbaru, 1 Desember 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................i DAFTAR ISI...............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................................1 A. Latar Belakang .................................................................................................................1 B. Rumusan Masalah ............................................................................................................1 C. Tujuan Penulisan ..............................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................2 A. Pengertian Pajak...............................................................................................................2 B. Macam-macam Pajak .......................................................................................................3 C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....................................................................................5 D. Asas-asas Pajak ................................................................................................................6 BAB III PENUTUP ....................................................................................................................11 A. Kesimpulan ......................................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................12

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam tia-tiap masyarakat, ada hubungan antara manusia dengan manusia, dan selalu ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji / upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyakbanyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk untuk membantu negara dalam meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara. Cort Van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada Negara.1 B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Pajak ? 2. Apa saja macam-macam Pajak ? 3. Apa saja Hak dan Kewajiban wajib pajak ? 4. Bagaimana penjelasan dari asas-asas Pajak ?

C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Umum tentang Pajak terutama Asas-asas didalam Pajak.

1 H. Bohari, SH., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 21-2

1

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pajak Adapun yang dimaksudkan dengan pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayrnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung.2 Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.3 Dari definisi-definisi di atas, ternyata terdapat istilah “yang dapat dipaksakan” atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.4 Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langusng. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Ciri-ciri pajak : 1.

Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku

2.

Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah

3.

Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung

4.

Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah

2 Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 324 3 H. Bohari, SH., M.S., op.cit., hlm. 23-24 4 Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994, hlm.93

2

5.

Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.5 Sehubungan dengan adanya ciri-ciri di atas, maka pajak berbeda dengan retribusi. Pada

retribusi pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena pemberian suatu izin oleh pemerintah.6

B. Macam-macam Pajak 1. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah : 

Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau



Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

5 Ibid., hlm. 93-94 6 Drs. C.S.T Kansil, op.cit., hlm. 324

3

Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi : 



Pajak Propinsi -

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

-

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

-

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

-

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota -

Pajak Hotel;

-

Pajak Restoran; 4

-

Pajak Hiburan;

-

Pajak Reklame;

-

Pajak Penerangan Jalan;

-

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

-

Pajak Parkir.7

C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu : 1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.8 

Kewajiban wajib pajak Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan

bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban : a. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya b. Menandatangani sendiri SPT itu c. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.9 Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

7 Prof. H. A. M. Effendy, SH., op.cit., hlm. 94-95 8 Ibid., hlm. 96-97 9 Ibid., hlm. 97

5



Hak-hak Wajib Pajak Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut : a. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak. b. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat. c. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi. d. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya. e. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.10

D. Asas – asas Pajak Di dalam pajak, dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dan dalam kamus umum bahasa Indonesian kata ”asas” diartikan sebagai ”sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir”. Adapun yang menjadi asas-asas daripada pajak tersebut, adalah; asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan Undang-Undang Pajak. 1. Asas rechtsfilosofis Asas ini mencari alasan pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Sehingga asas ini mempertanyakan ”Mengapa dan atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?? Terhadap pertanyaan dari permasalahan tersebut terdapat beberapa teori yang dapat menjawabnya, yaitu;

10 Ibid., hlm. 98.

6

a.

Teori asuransi, yang menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi

yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah, yang mana dalam hal ini pembayar premi asuransi dipersamakan dengan pembayar pajak, yakni pihak tertanggung. Sementara itu negara disamakan dengan pihak penanggung. b. Teori kepentingan, yang mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Teori ini menegaskan bahwa dasar pembenar mengapa negara mengenakna pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat elaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya setara dengan besarnya jasa yang telah diberikan oleh negara kepadanya. c.

Teori kewajiban pajak mutlak, yang didasarkan kepada teori Organ dari Otto von

Gierke,yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Lembaga tersebut yang dalam hal ini adalah negara, karena telah memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajibankewajiban, termasuk kewajiban membayar pajak. d. Teori daya beli, yang mengibaratkan pajak sebagai pompa yang menyedot dayabeli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain, untuk keejahteraan masyarakat, sehingga pada hakekatnya pajak tidak merugikan rakyat. e.

Teori pembenaran pajak menurut Pancasila, yang bersifat kekeluargaan dan gotongroyong,

memandang pajak tidak lain daripada bentuk sebuah pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi teori ini memandang bahwa pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. 2. Asas Pembagian Beban Pajak Pada asas ini memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil, jawaban atas permasalahan tersebut didukung pula oleh beberapa teori yaitu; 7

a.

Teori daya pikul, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak denga daya

pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. De Langen, yang dikutip oleh Rochmat Soemitro adalah merupakan kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. b. Prinsip benefit, yang oleh Santoso Brotodihardjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas kenikmatan ini, pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yag lebih besar. 2. Asas Pengenaan Pajak Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa/ pemerintah negara mana yang berwenang atau berkempetensi memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa teori sebagai berikut; a.

Asas negara tempat tinggal/ asas domisili, yang mengandung arti bahwa negara di mana

seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenak pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tidak menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh. b. Asas negara asal, yang mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara di mana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu. c.

Asas

kebangsaan,

yang

mendasarkan

pengenaan

pajak

seseorang

pada

status

kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak dan yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

8

3. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Yang termasuk ke dalam asas ini yakni; asas yuridis, asas ekonomi dan asas finansial. a.

Asas yuridis, yang mana mengatakan hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum

yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karenanya mengenai pemungutan pajak di Negara hukum, segala seuatunya haruslah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak wajib pajak. b. Asas ekonomis, yang mana menurut asas ini, pemungutan pajak haruslah berfungsi selain dari pada fungsi budgeter juga harus berfungsi mengatur, yakni ; harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan serta jangan sampai merugikan kepentingan umum. c.

Asas finansial yang berkaitan erat dengan fungsi budgeter yaitu untuk memasukkan uang

sebanyak-banyak ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutan harus seecil-kecilnya. 4. Menurut Miyatso. Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasinya secara langsung, maka suat pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut; a.

Asas legal, yang mana mendasarkan pajak kepada undang-undang. Oleh karena itu, setiap

peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam peraturan pemerintah, maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya harus ada referensinya dalam undang-undang. Di Indonesia, sistem perpajakan secara eksplisit diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. b. Asas kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigius 9

c.

Asas efesien, dimana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan d. Asas non distorsi, yakni bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi atau kelesuan di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi.

e.

Asas kesederhanaan, dalam hal ini bararti bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara

sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus, maupun oleh wajib pajak sebagai pihakpihak yang terkait dalam hubungan pajak. f.

Asas adil, hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan

masyarakat harus mencerminkan keadilan.11

11 http://mitrapajakutama.com/2016/05/31/jenis-macam-pajak-di-indonesia/ diakses pada tanggal 01 Desember 2018.

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Hukum Pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak dibagi dalam beberapa macam yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

11

DAFTAR PUSTAKA

H. Bohari, SH., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002. Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994. http://mitrapajakutama.com/2016/05/31/jenis-macam-pajak-di-indonesia/

12