Makalah Pajak Vito.docx

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA MAKALAH

Disusun oleh : Vito Ammar G. (1806217035)

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA 2018

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

…………………………………………

1

DAFTAR ISI

…………………………………………

2

1.1 Latar Belakang

…………………………………………

3

1.2 Rumusan Masalah

…………………………………………

4

1.3 Tujuan Penelitian

…………………………………………

4

2.1 pengertian pajak …………………………………………………

5

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TEORI …….…………………

5

2.3 Fungsi pajak ……………………………………………………..

6

2.4 Hambatan pemungutan pajak

6

2.2 Pengertian pajak menurut para ahli

....................................................

BAB III : PEMBAHASAN 3.1 Pengertian pajak dan tujuan Diadakannya Pemungutan pajak 3.2 Hak wajib dan kewajiban wajib pajak 3.3 Kepatuhan dalam perpajakan

…..

………………..……..

7 7

………………………………….

10

3.4 Penyebab wajib pajak tidak patuh ………………………………..

11

3.5 Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi ketidakpatuhan dalam Pemenuhan kewajiban perpajakan

………………………..

12

BAB IV : PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

………………………………………………….

14

………………………………………………………

14

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………….. 15

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pajak berperan dan bertujuan untuk pembangunan nasional, dan sebaiknya pajak tidak disalahgunakan kepentingannya melainkan hanya untuk kepentingan pelayanan publik. Pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola pajak harus bekerja keras agar pengelolaan pajak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa yaitu dalam mengamankan anggaran negara. Pertimbangan dalam pemungutan suatu pajak didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaanya, guna mengatasi isu-isu keadilan yang sering dipersepsikan tidak baik. Meskipun asas atau prinsip menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Tidak mungkin pemerintah dapat mengerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Ada tiga unsur yang menentukan penerimaan pajak, yakni undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik mengambil judul “ Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak” sebagai judul makalah ini. 3

1.2 Rumusan Masalah Melihat latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka untuk memfokuskan makalah ini, penulis menyusun rumusan masalah yang akan diangkat didalam makalah ini, yaitu: 1. Bagaimanakah kepatuhan pembayaran pajak di indonesia? 2. Apa saja penyebab ketidak patuhan wajib pajak? 3. Apa saja hak dan kewajiban wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Dapat memahami kepatuhan pembayaran pajak di indonesia 2. Dapat mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak 3. Dapat mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak

4

BAB II TEORI

2.1 Pengertian pajak Pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2 pengertian pajak menurut para ahli 1. Menurut Charles E. McLure Pengertian pajak menurut Charles E. McLure adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, bisa berupa orang pribadi atau badan usaha oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. 2. Menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH Definisi pajak menurut Rachmat Sumitro merupakan iuran rakyat kepada kas negara yakni peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 5

2.3 Fungsi Pajak Terdapat Dua fungsi pajak yang ada, yaitu : 1.Fungsi Penerimaan (budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukakannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2.Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tinggi dikenai terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor Indonesia kepada dunia.

2.4 Hambatan pemungutan pajak Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dan Perlawanan aktif yaitu perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

6

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pengertian Pajak dan Tujuan Diadakannya Pemungutan Pajak Pembangunan Nasional merupakan bentuk dari cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memenuhi cita-cita dan tujuan Nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar oleh karena itu peranan pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mensukseskan pembangunan dan salah satu alasan pemerintah di suatu negara harus memungut pajak yaitu karena terdapat berbagai fungsi yang diemban oleh suatu negara seperti fungsi alokasi, dimana pajak yang didapat dialokasikan untuk ‘memproduksi ‘barang-barang publik bagi kebutuhan masyarkat. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diantaranya Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukan bagi pengeluraran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untk membiayai public investment.

3.2 Hak Wajib dan Kewajiban Wajib Pajak Terkait dan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Diantaranya : 1.Kewajiban Wajib Pajak a) mendaftarkan diri memperoleh NPWP b) membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku c) menyampaikan SPT Masa/SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan d) wajib mencatat pembukuan atau pencatatan di Indonesia e) Wajib pajak wajib memberikan keterangan sebenarnya dalam rangka pemeriksaan pajak

7

2.Hak Wajib Pajak a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara: 1.melalui Surat Pemberitahuan (SPT) 2.dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Apabila

Direktorat

Jenderal

Pajak

terlambat

mengembalikan

kelebihan

pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan

b) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. 8

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain: 1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; 2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; 3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c) Hak untuk pengengsuran atau penundaan pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

d) Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

e) Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

9

f) Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. g) Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

3.3 Kepatuhan dalam Perpajakan Di era demokrasi masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk aspirasi mereka terhadap kinerja birokrasi/ instansi pemerintah. Dimana birokrasi atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan pihak yang paling proaktif melayani pelanggan atau masyarakat. Priffner dan presthuss, dalam bukunya yang berjudul Public Administration, menyatakan memberikan arti birokrasi sebagai suatu sistem kewenangan seorang (pejabat) dan metode-metode kerja yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya, atau suatu sistem organisasi yang kompleks melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dioperasikan pada suatu organisasi besar. Oleh karena itu, batas kewenangan administrasif harus jelas dan disosialisasikan agar masyarakat mematuhi kewajibannya. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak, instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementrian Keuangan yang dibawahnya yang bertugas menaungi permasalahan perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Instansi pemerintah tersebut merupakan instansi yang harus melayani masyarakat wajib pajak, karena pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan prima administrasi publik dimana pelayanan yang 10

diberikan harus dapat memuaskan pelanggan atau tingkat pelayanannya harus diatas standar pelayanan yang dijanjikan. Pelayanan prima merupakan pelayanan umum/publik dan yang melatar- belakangi kebijakan umum pelayanan tersebut adalah sudut pandang tentang subjek pembangunan di Indonesia, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah/birokrat berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Yang menurut bahasa Reinventing Government, pemerintah sebagai pengendali (steering) dan masyarakat sebagai pelaksana (rowing). Kegiatan pemerintah dan masyarakat harus saling melengkapi mengisi dan menunjang dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang dalam hal tersebut disebut sebagai kerja sama yang berasaskan kemitraan, saling percaya, saling menghormati dalam melakukan terobosan. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah/birokrat kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah wujud dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

3.4 Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1.Perlawanan pasif dapat disebabkan antara lain: a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat b) System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat c) System kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 2.Perlawanan aktif dengan bentuknya antara lain a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang. b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak). 11

3.5.Bagaimana Seharusnya Pemerintah Mengatasi Ketidakpatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self assessment. Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system. Kepatuhan yang diharapkan dengan self assessment system adalah kepatuhan sukarela (valuntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsary compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpaturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela (valuntary compliance) sebagai fondasi self assessment system dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut: a Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak. b.

Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.

c.

Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

d.

Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. Pada sistem ini, yang aktif adalah wajib pajak. Artinya, merekalah yang harus

mendaftarkan dirinya sendiri sebagai wajib pajak lalu mereka pula yang harus giat melaporkan penghasilan, transaksi usaha, atau bumi/bangunan yang mereka kuasai kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena yang aktif adalah wajib pajak, maka sebenarnya dibuka ruang bagi mereka untuk bisa berbuat apa saja yang mereka mau. Perbuatan mereka ini bisa dalam arti positif atau negatif. Jika wajib pajaknya patuh maka 12

mereka akan memenuhi ketentuan dengan benar dan laporannya akurat. Sebaliknya jika mereka nakal, maka nampaknya negara harus mencari cara selain pajak untuk menambal defisit anggarannya.

13

BAB IV PENUTUP 1.1

Kesimpulan Pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara

untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada

1.2

Saran Untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan

keterbukaan dalam menerapkan perpaturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakannya. Yang paling utama yaitu pelayanannya yang baik, Inovasi maupun efiesiensi dalam pelaporan pajak yang secara teknologi telah tersistem serta respon yang cepat dan baik sehingga Wajib Pajak mau secara sukarela membayarkan kewajibannya perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA Boediono.2003.Pelayanan Prima perpajakan.Jakarta: PT. Rineka Cipta 14

Brotodiharjo, R. Santoso.1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak.Bandung:PT Eresco.

Rosdiana, Haula.2012.Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia.Jakarta: Rajawali Pres

Waluyo.2013.Perpajakan Indonesia.Jakarta : Salemba EmpaT

http://www.pajak.go.id/content/article/kilas-balik-kepatuhan-wajib-pajak tentang kilas balik kepatuhan wajib pajak - diakses 25 Mei 2016

http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19455-voluntarycompliance-saja-tidak-cukup tentang voluntary compliance saja tidak cukup - diakses 25 Mei 2016

https://softwarepajak.net/news/101-hak-hak-wajib-pajak

15