Makalah Kebijakan Publik.docx

Makalah Kebijakan Publik Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun Oleh: Fia Nurfadilla M. Fajri Ghifari S Nasywa Hajjar S Rizki Aulia Wulan S Sopya Nurul S

Kelas IX-A

SMP PLUS AL-AITAAM BANDUNG

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat. Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada guru, teman-teman dan rekan serta seluruh pihak yang yang telah membantu. Sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan, baik dari segi tata bahasa yang kadangkala hanya menuruti egoisme kami, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dansaran yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah-makalah dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, guru-guru, teman-teman, serta orang lain dan untuk menyempurnakan nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada akhir semester ganjil ini.

Bandung, 11 Desember 2018

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sering kali kita mendengar kata kebijakan publik, kebijakan publik secara singkat adalah apapun yang dilakukan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan sebagai kebijakan publik. Tidak sampai disitu saja, kebijakan publik juga memiliki lingkup atau cakupan yang luas, mulai dari skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral. Maka dari itu makalah ini dibuat untuk membahas mengenai kebijakan publik yang berada di ruang lingkup dan skala lokal. Kebijakan berskala lokal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Misalnya yang makalah ini akan dibahas, yakni kebijakan publik yang ada di desa, khususnya desa Cipagalo, Kab. Bandung.

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Pengertian kebijakan publik ? 1.2.2 Pengertian pemerintahan desa ? 1.2.3 Undang-undang tentang pemerintahan desa ? 1.2.4 Kebijakan publik yang ada/berlaku di desa Cipagalo ? 1.2.5 Kebijakan publik yang tidak ada/belum ada/terlaksana di desa Cipagalo ?

1.3 Tujuan 1.3.1 Mengetahui pengertian kebijakan publik 1.3.2 Mengetahui apa itu pemerintahan desa 1.3.3 Mengetahui mengenai undang undang tentang pemerintahan desa 1.3.4 Mengetahui kebijakan publik yang ada/berlaku di desa Cipagalo 1.3.5 Mengetahui kebijakan publik yang tidak ada/belum ada/terlaksana di desa Cipagalo

1.4 Informasi lokasi wawancara Lokasi

: Kantor Desa Cipagalo

Narasumber

: Bpk. Roni Syahroni

Bagian

: Sekretaris Desa

Waktu

: Senin, 10 November 2018

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajakdan retribusi dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalammasyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. 2.2 Pemerintahan Desa Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakanketeraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dantanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat. Dalam system administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinatordari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah) .Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara,1 urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secaraturun-temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat ,maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

2.3 Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenanguntuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mengaktualisasikan paradigma pembangunan harus lebih mengarah kepada langkah-langkah yang menuju pemerataan kemakmuran. Karena itu visi pembangunan nasional terhadap wilayah pedesaan hendaknya merupakan pembangunan pedesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sedangkan misi yang diemban perlu antara lain memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. 2.4 Kebijakan publik yang berjalan/ada di desa Cipagalo Ada banyak kebijakan publik yang ada di desa ini. Semua kebijakan publik tersebut ada dan berjalan karena adanya usulan dan permintaan dari masyarakatnya. Diantaranya: a. b. c. d.

Penetapan RT/RW Musyawarah dusun/desa Penetapan RKPDES (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) Terselenggaranya APBD (Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa) Ini dilaksanakan ketika anggaran sudah turun dari pemerintah pusat. Dana desa dibagi untuk pembangunan dan pemberdayaan. Anggaran yang diterima diantaranya untuk alokasi pengembangan desa, Alokasi ini dibagi menjadi 3, yakni: 1. Alokasi dana desa, misalnya untuk panti jompo, sekolah/Paud, dll. 2. Alokasi bagi hasil pajak desa 3. Alokasi retrebusi daerah APBN dari pusat yang dialokasikan ke desa berdasarkan permintaan-permintaan dari masyarakat. APBN dari pusat ini didapatkan dari: 1. Bantuan Provinsi/Gubernur 2. Bantuan APBD kota

Hasil dana desa ini sesuai dengan operasional pentunjuk aturan Bupati mengacuh pada UU No.6 Tahun 2014. Tentang kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemberdayaan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pembinaan. e. Ada juga aspek/bidang yang setiap tahunnya selalu terlaksana. Terdapat 4 bidang, diantaranya: 1. Bidang pemerintahan. Misalnya, penetapan RT/RW, penetapan perangkat desa, dsb. 2. Bidang pembangunan. Misalnya, pembangunan panti jompo, jalan, sarana air bersih. 3. Bidang pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat peternakan bebek, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. 4. Bidang Pembinaan. Misalnya, PKK, MUI, dan Karang taruna 2.5 Kebijakan publik yang tidak/belum ada/terlaksana di desa Cipagalo Menurut sekretaris desa Cipagalo, masih banyak kebijakan publik yang belum terlaksana. Diantaranya yakni mengacuh pada RPJMDES atau Rencaran Pembangunan Jangka Menengah Desa. Ada sekitar 1-2 tahun yang belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena anggaran yang kurang, sehingga menghambat proses pembangunan. Rencananya seluruh pembangunan dan infrastruktur desa Cipagalo akan terselesaikan pada tahun 2021 mendatang.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kebijakan publik itu ditetapkan berdasarkan hasil usulan, permintaan, dan musyawarah masyarakat desa tersebut. Penetapan RT/RW juga dilaksanakan ketika anggaran sudah turun dan pemerintah pusat yang diterima desa dialokasi perimbangan desa yang dibagi menjadi 3. APBD dialokasikan berdasarkan permintaan masyarakat. Hasil dana APBD tersebut sesuai dengan operasional petunjuk aturan bupati. Kebijakan publik di desa ini berjalan di 4 bidang, yakni pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan bidang pembinaan. Kebijakan yang belum terlaksana di desa ini mengacuh pada RPJMDES yaitu pembangunan jangka menengah desa yang dikarenakan kurangnya anggaran dana. Sehingga, pembangunan menjadi terhambat/tertunda. 3.2 Saran Menurut kami, desa Cipagalo sudah bagus dalam pemberdayaan dan pengelolaannya. Desa ini memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Namun, sayangnya dalam bidang IPTEK kurang berjalan, padahal desa Cipagalo dekat dengan perkotaan. Dan desa ini masih agak lamban dalam sektor pembangunan dikarenakan kurangnya anggaran. Jadi menurut kami, desa ini akan lebih baik apabila mengembangan bidang/sektor IPTEK agar desanya semakin lebih berkembang dan maju serta canggih. Selanjutnya, desa ini sebaiknya mengembangkan kembali usahanya agar bisa menghasilkan dananya tersendiri, agar anggaran desa tercukupi. Misalnya dengan menjual hasil ternak seperti telur, daging hewan ternak dan lainnya.