Makalah Kebijakan Moneter.docx

KEBIJAKAN MONETER

Nama : Dewinta Aristawati Nim

: 1812000087

Jl. Perbanas, RT.16/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Tahun Ajaran 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan rahmatnya. Sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “KEBIJAKAN MONETER”, ini dapat selesai tepat waktu. Meskipun saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik, namun semua itu pasti masih ada kekurangan di dalam penyusunan makalah ini, saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan dalam penyusunan makalah ini di masa yang akan datang. Saya berharap makalah ini dapat berguna di dalam membangun generasi penerus bangsa Indonesia.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1 1.2Rumusan Masalah .................................................................................................... 1 1.3 Tujuan ...................................................................................................................... 2 BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................................... 3 2.1 Pengertian ................................................................................................................ 3 BAB III ISI..…………………………………………….……………………………….4 3.1Jenis-Jenis Kebijakan Moneter….…………………………………...…………4-5 3.2 Tujuan Kebijakan Moneter ...................................................................................5-6 3.3 Studi kasus ............................................................................................................6-7 3.4 Hasil analisis studi kasus ......................................................................................... 7 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................... 8 4.1 Kesimpulan .............................................................................................................. 8 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 9

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bskn sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang di inginkan. Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hamper tidak ada satu pun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Pengalaman menunjukan bahwa jumalah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh yang buruk dari kurang terkendalikannya perkembangan jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi (output) dan harga. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuhan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya pengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian intergal dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter. 1.2 Rumusan Masalah 2. Apa saja jenis-jenis kebijakan moneter ? 3. Apa tujuan dari kebijakan moneter ?

1

1.3 Tujuan Untuk mengetahui pengertian, jenis-jenis, dan tujuan dari kebijakan moneter yang saya buat dalam makalah ini.

2

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Dalam undang-undang Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga (Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, 2004).

Kebijakan moneter (Monetary Policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian (Nanga, 2005:180).

Kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, suku bunga kredit, dan nilai tukar) untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makro ekonomi antara lain: pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter (Natsir, 2011).

3

BAB III ISI 3.1 Jenis-jenis Kebijakan Moneter Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 1. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy) 2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : 1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

4

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadangkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Imbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. 3.2 Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar

5

untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. 3.3 Studi kasus JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada posisi 4,75 persen. Kebijakan ini dinilai masih konsisten dengan upaya bank sentral menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Meskipun demikian, BI tetap mencermati sejumlah risiko, baik dari sisi global maupun domestik. Risiko global yang dimaksud antara lain kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate (FFR) lebih lanjut dan rencana penurunan besaran neraca The Fed. (Baca: BI Waspadai Risiko-risiko Global Ini) Selain itu, risiko lain adalah dampak pemilihan umum di Inggris. Penurunan harga komoditas, terutama harga minyak dunia juga terus diwaspadai. Dari sisi domestik, risiko yang diwaspadai BI adalah dampak penyesuaian komponen harga yang diatur pemerintah alias administered prices terhadap inflasi dan berlanjutnya konsolidasi korporasi dan perbankan. Lalu, bagaimana arah kebijakan BI ke depan, khususnya dari jalur suku bunga? Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menerangkan, arah kebijakan BI masih netral. "Namun BI tetap mengantisipasi risiko yang muncul, baik global maupun domestik," kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/6/2017). Dody menjelaskan, suku bunga acuan BI yang sebesar 4,75 persen saat ini merupakan posisi suku bunga yang masih ideal untuk mencapai sasaran inflasi. BI menargetkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada kisaran 3 sampai 5 persen pada tahun 2017. Dody menuturkan, BI tidak akan menyesuaikan suku bunga acuan sepanjang tidak ada gangguan terhadap inflasi.

6

"Khususnya inflasi inti dan ekspektasi terhadap nilai tukar, apakah bergerak di luar fundamentalnya," tutur Dody. 3.4 Hasil analisis studi kasus Dari berita di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Dody, Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada posisi 4,75 persen. Kebijakan ini dinilai masih konsisten dengan upaya bank sentral menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dody menjelaskan, suku bunga acuan BI yang sebesar 4,75 persen saat ini merupakan posisi suku bunga yang masih ideal untuk mencapai sasaran inflasi

7

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bskn sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang di inginkan. Didalam kebijakan moneter terdapat tujuan, jenisjenisnya.

8

DAFTAR PUSTAKA 1. Perry Warjiyo, Solikin.2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentralan(PPSK) BI. 2. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. 2004. Jakarta: Sinar Grafika. 3. Nanga, Muana. 2005. Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 4. Natsir, M. 2011. Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel) Periode 1990:2-2007:1. Kendari: Unhalu. 5. https://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan_moneter ( diakses selasa, 11 Desember, pukul 11.36 WIB ) 6. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/15/185941926/bi.kebijakan.moneter. belum.perlu.diperketat. ( diakses selasa, 11 Desember 2018, pukul 10 25 WIB )

9