Makalah Asp_memahami Fungsi Bpk,bpkp,dan Inspektorat Di Pemerintah Indonesia.docx

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “ Memahami fungsi BPK,BPKP,dan Inspektorat di pemerintah indonesia“

Dosen : Muhammad Ahyaruddin,SE.,M.Sc.,Ak

Disusun Oleh :  Aferbatiwi  Feggy Pratama

160301144 160301147

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU 2018

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Undang-undang dasar 1945 telah menerapkan lembaga audit eksternal pemerintah yang tugasnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badaan ini berada diluar struktur pemerintah karena itu berada dalam posisi setara dengan pemerintah.Fungsi utama BPK adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara, yang secara operasional dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara yang diaudit adalah pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).berdasarkan pasal 3 angka (1) nomor 15 tahun 2004 bahwa pmeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, kewenangan BPK cukup besar sehingga terhadap hasil pmeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal diwajibkan disampaikan kepada BPK dan hasil pemerikasaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Jadi tanggung jawab pemeriksaan laporan keuangan negara hanya dipegang oleh BPK, sedangkan aparat pengawasan lainnya seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan inspektorat hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan.Jadi dapat dikatakan bahwa BPK merupakan pengawas eksternal, sedangkan BPKP dan inspektorat merupakan pengawas internal.

BAB II 2

PEMBAHASAN 2.1 PENJELASAN UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keungan negara menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pmeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK, jenisnya sebagai berikut : 1. Pemerikasaan keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pmeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.Penyataan ini dilakukan untuk memberikan penyatan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan pemerintah 2. Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemerksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Tujuannya adalah untuk mengindentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Maksudnya adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang tidak termasuk didalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.Hal ini termasuk pemeriksaan atas keuangan dan pemeriksaan investigasi.

Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan sebuah lembaga nondepartemen (LPND) yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada presiden.BPKP diperlukan sebagai badan atau lembaga pengawas yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksanya. Tugas pokok BPKP yaitu 3

a) Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pembangunan, b) menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan c) menyelengarakan pengawasan pembangunan. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), BPKP merupakan aparat pengewas intarnal pemerintah (APIP)yang bertanggung jawab langsung kepada preseden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara. Inspektorat Jenderal sendiri dalam kementerian Negara Republik Indonesia adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen atau kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan departemen atau kementeriannya. Tugas pokok Inspektorat yaitu menyelenggarakan pengawasan dilingkungan departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peratuaran perundang-undangan berlaku, yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. Kedudukan BPK hingga nilai-nilai dasar yang menjadi acuan bagi BPK untuk bekerja : 1. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan 2. Tugas dan wewenang badan pemeriksa keuangan Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. 3. Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 4. Visi Badan Pemeriksa Keuangan 4

Terwujudnya BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, professional, efektif, efisien dan modern dalam system pengelolaan keuangan Negara yang dalam setiap kegiatannya: (1) memiliki pengendalian intern yang kuat; (2) memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat; dan (3) hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa eksternal. 5. Misi Badan Pemeriksa Keuangan Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangn Negara yang bebas dan mandiri, professional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik, berkedudukan di ibukota Negara dan ibukota disetiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 6. Nilai – nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan a. Independensi BPK RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga Negara lainnya. b. Integritas BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku professional. c. Profesionalisme BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionaisme pemeriksaan keuangan Negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi. 2.1 FUNGSI BPKP: Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program; 5

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; 8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan/daerah, BUMN/ BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

BPKP juga memiliki kegiatan-kegiatan yang meliputi: 1. Audit 2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi 3. Pemberantasan KKN 4. Pendidikan dan pelatihan pengawasan

2.2 INSPEKTORAT JENDERAL Adalah unsur pengawasan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri.Tugas Menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

7

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

2.3 PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PENDAPATAN PAJAK BAGI PEMERINTAH

A. SUMBER PENDAPATAN DAERAH Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan asli daerah (PAD) 2. Dana perimbangan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).Ketentuan terperinci mengenai pakan daerah dan retribusi daerah diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Pelaksanaan secara teknik undang-undang ini di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (perda).

B. PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH Ditinjau dari kewenangan pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi 2 yaitu : 1. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Pajak yang tergolong jenis pajak ini adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai dan Cukai. 2. Pajak Daerah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Kewenangan ini diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah

8

kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontrasepsi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pungutan wajib yang dibayarkan tersebut.

C. STRUKTUR PENDAPATAN KABUPATEN ATAU KOTA DARI SUMBER PAJAK Pada prinsipnya sumber pendapatan pemerintah kabupaten atau kota yang berasal dari pajak daerah dikategorikan menjadi tiga sumber yaitu : 1. Penerimaan pajak dari bagi hasil pajak pusat. 2. Penerimaan pajak yang merupakan bagi hasil dari pajak provinsi. 3. Penerimaan pajak kabupaten atau kota yang berasal dari kewenangan untuk memungutnya dan penerimaan pajak dari bagi hasil pajak pusat.

D. PENERIMA PAJAK YANG MERUPAKAN BAGI HASIL DARI PAJAK PROVINSI

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa penerimaan pajak yang merupakan bagi hasil dari 5 jenis pajak provinsi terdiri atas : 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak provinsi tersebut sebagian diperuntukkan bagi kabupaten atau kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dangan ketentuan sebagai berikut. 1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 30%.

9

2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 70%. 3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 70%. 4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 50%. 

Penerimaan Pajak Kabupaten Atau Kota Sesuai Kewenangan Untuk Memungutnya.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang termasuk pajak kabupaten atau kota, meliputi sebelas jenis pajak yang terdiri atas : 1. Pajak Hotel

10. Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Restoran

Perdesaan dan Perkotaan

3. Pajak Hiburan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

4. Pajak Reklame

Bangunan

5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Wallet Dengan demikian, apabila dibuat tabulasi maka sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak akan terlihat sebagai berikut. Dari Pajak Pusat

Dari Pajak Provinsi

Dari Pajak Kabupaten/Kota

Bagi hasil dari PPh Pasal 25, Bagi hasil dari pajak yang Pemungutan Pasal 29 dan Pasal 21. Diatur dalam UU Nomor 33 Tahun

2004

Perimbangan

dipungut

oleh

langsung

provinsi terhadap 11 jenis pajak

terhadap 5 jenis pajak.

kabupaten atau kota.

tentang Diatur dalam UU Nomor 28 Diatur dalam UU Nomor 28 Keuangan Tahun 2009 tentang PDRD.

Tahun 2009 tentang DPRD.

antara Pemrintah Pusat dan

10

Pemerintah Daerah.

2.1 PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN a) Definsi Pendapatan Definisi pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. b) Pengakuan pendapatan Pendapatan diakui sebagai penerimaan daerah berdasarkan dua dasar yaitu dasar kas dan atas dasar akrual.Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan neto. c) Pelaporan Pendapatan Menurut kerangka konseptualal penyajian laporan keuangan pemerintah di samping disajikan dalam laporan keuangan utama pendapatan juga di jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.penyajian ini meliputi penjelasa naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. d) Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran merupakaan salah satu kompnen laporan komponen pemerintah yan menyajikan informasi tentang realisasi dan angaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu.

11

e) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai 1. Penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang di klasifikasikan berdasarkan aktivasi oprasi, investasi asset non keuangan ,pembiayaan ,dan non anggaran. 2. Penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum neara/kas daerah selama periode tertenttu. f) Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaraan kas di Negara/daerah.Hal ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian laporan realisasi anggaran yaitu basis kas. Namun demikian, terdapat transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaraan kas tetapi tidak dianggarkan yang disebut dengan transaksi non anggaran.Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran.

g) Akuntansi Anggaran Pendapatan Menurut komite standar akuntansi pemerintahan salah satu teknik yang digunakan adalah akuntansi anggaran.Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri atas anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan dan anggaran direalisasikan.Pengesahaan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD. Oleh karena itu, penyelenggaran akuntansi anggaran dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah dan bendahara umum daerah. Masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut : 12

1. Akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertujuan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. 2. Akuntansi di tingkat BUD bertujuan menghasilkan laporan arus kas. Dengan demikian pendapatan kabupaten/kota yang berasal dari pajak dan bagi hasil pajak merupakan informasi yang dihasilkan oleh SKPD untuk menyajikan laporan realisasi anggaran dan informasi yang dihasilkan oleh BUD untuk menyajikan laporan arus kas.

h) Pencatatan Alokasi Anggaran Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen pelaksaanan anggaran (DPA-SKPD), berarti satuan kerja perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA-SKPD. Untuk itu jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat oleh SKPD dengan cara mendebit estimasi pendapatan yang dialokasikan dan mengkredit utang kepada BUD dan BUD dicatat dengan cara mendebit alokasi estimasi pendapatan dan mengkredit alokasi aproriasi belanja.

i) Pencatatan Akuntansi Realisasi Pendapatan Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah.Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Beberapa ketentuan umum mengenai akuntansi realisasi pendapatan adalah sebagai berikut (KSAP,2007). 1. Apabila pendapatan langsung disetor ke kas daerah maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan utang kepada BUD. Transaksi ini dicatat dengan mendebet utang kepada BUD dan mengkredit pendapatan. 2. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD mendebit kas di bendahara penerimaan dan mengkredit pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan 13

pendapatan tersebut ke rekening kas umum daerah. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD. 3. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebit utang kepada BUD dan mengkredit pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun pendapatan yang ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebit pendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit kas di bendahara penerimaan. 4. BUD tidak melakukan pencataan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas disetorkan dan diterima pada rekening kas umum daerah, dengan mendebit kas di kas daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikomopensasikan dengan pengeluaran). j) Koreksi Pengendalian Pendapatan Dalam praktik, ada kalanya terdapat transaksi penerimaan pendapatan yang harus dikembalikan. Atas transaksi pengendaliaan pendapatan ini maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut apakah sifatnya norma berulang ataukah tidak berulang. (KSAP,2007). Ketentutan umumnya adalah sebagai berikut :  Pengembalian yang sifatnya

normal dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

14

 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.  Koreksi dan pengendalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

K) Potensi Terjadinya Kekeliruan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Standar akuntansi pemerintahan (pada PP nomor 24 tahun 2005) maupun PP no 71 tahun 2010) mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah.Untuk perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan terdapat beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan perlakuan akuntansi. Tanjung (2008) menjelaskan bahwa menurut SAP, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.Oleh karena itu, pendapatan yang diterma oleh kas bendahara penerimaan pada SKPD belum dapat diakui ebagai pendapatan. Hal ini akan menimbukan potensi persoalan pada pindah batas (cut off) akhir tahun, dimungkinkannya ada ketidakkonsistenan anatara pendapatan yang disajikan di LRA SKPD dengan pendapatan yang disajikan di LRA pemerintah daerhan setelah dikonsolidasi.

15

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dengan adanya undang-undang pajak dan retribusi daerah potensi penerimaan daerah kabupaten atau kota dari sumber pajak semakin besar, dapat berupa bagi hasil pajak pusat, bagi hasil pajak provinsi dan pajak sesuai kewenangan kabupaten atau kota. SAP mengatur tentang perlakuan akuntansi pendapatan yang meliputi pedoman tentang definisi elemen, pengakuan, pengukuran dan penyajian. Namun demikian perlakuan akuntansi menurut SAP masih berpotensi menimbulkan kekeliruan perlakuan terhadap penerimaan dari pajak terutama karena perlakuan pendapatan yang diakui pada saat kas diterima dalam rekening kas umum daerah.

16