Makalah Joe 3 Pelaksanaan Fungsi Aparat Pemerintah

BAB I PERMASALAHAN

Dalam Contract Social J.J Rousseau mengemukakan bahwa negara terjadi karena

adanya

perjanjian

masyarakat

yang

hakekatnya

terjadi

penyerahan

kekuasaan/beberapa kekuasaan, bukan kedaulatan dari masyarakat kepada kesatuan itu. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada raja atau penguasa, masyarakat hanya sebagai pemegang kedaulatan. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya harus dapat memahami kehendak masyarakat, artinya kehendak kemauan pemerintah harus sejalan dengan kemauan masyarakat. Penguasa mempunyai kewajiban untuk selalu mengusahakan agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah adalah suatu badan di dalam Negara yang bersandar kepada rakyat yang berdaulat. Kemauan yang dimiliki oleh Pemerintah disebut volunte de corps, karena pemerintah terdiri dari sekelompok manusia tertentu yang dipercaya oleh rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan yang baik menurut Plato yang menjadi pemimpin negara haruslah seorang yang dapat menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Pada akhirnya Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

1

Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum yaitu sebagai berikut : pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), keempat, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), kelima, pengawasan peradilan (pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (pasal 28), ketujuh, sistem perekonomian (pasal 33). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum karena dalam negara hukum terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan belum tersedia maka pemerintah diberi kebebasan bertindak (discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang Pemerintah sebagai eksekutif mempunyai fungsi memerintah (absolut) dan fungsi pelayanan (relatif), yang keduanya mempunyai peranan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan bergulirnya era, kedua fungsi ini mengalami

2

perkembangan. Bangsa Indonesia saat ini belum merasakan kesejahteraan yang didambakan, fungsi mana yang mampu merealisasikan itu? Dalam makalah ini dibahas lebih lanjut mengenai fungsi pemerintah tersebut sebagai penerima kekuasaan/sebagaian kekuasaan dari rakyat yang berdaulat, pelaksanaannya dalam memutar roda pemerintahan dan upaya peningkatan fungsi yang terkait dalam mewujudkan tujuan negara.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. FUNGSI DAN WEWENANG Pemerintah mempunyai dua macam fungsi yang harus dijalankannya, yaitu fungsi memerintah (absolut) dan fungsi pelayanan (relatif). 1. Fungsi Memerintah (Absolut) Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok, fungsi yang harus dilaksanakan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Disebut juga sebagai fungsi absolut atau mutlak karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan akan berhenti. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh J.J Rousseau, pelaksanaan fungsi ini tidak semata-mata memerintah dengan sekehendak pemerintah. Pelaksanaan fungsi ini tetap pada rel hukum yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kehendak rakyat dan berpihak pada kepentingan rakyat . 2. Fungsi Pelayanan (Relatif) Fungsi pelayanan merupakan fungsi penunjang yang sifatnya adalah pemerian pelayanan umum/pelayanan publik (public service). Disebut juga sebagai fungsi relatif karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan masih dapat berjalan namun yang terpengaruh adalah perwujudan tujuan negara.

4

Pelaksanaan fungsi pelayanan mempunyai tiga alternatif yang dapat dijalankan pemerintah, yaitu : a.

Alternatif Pertama Pemerintah melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pihak lain (swasta). Dasar pelaksanaannya adalah hak monopoli sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yaitu Cabang-cabang yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Tujuannya agar terjamin ketersediaan dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat luas, seperti listrik dan transportasi kereta api. Kelemahannya ialah kualitas pelayan yang rendah.

b.

Alternatif Kedua Pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini dilakukan dengan bentuk kerja sama dan subsidi. Sebagai contoh kerja sama pemerintah dengan swasta dalam penyelengaraan pendidikan, pendirian rumah sakit umum oleh pemerintah dengan memberikan subsidi kepada rumah sakit swasta dan lain-lain.

c.

Alternatif Ketiga Fungsi pelayanan dilakukan sepenuhnya oleh swasta. Pihak swasta tampil sendiri tanpa kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

5

dengan dasar hukum adanya ijin dalam arti luas (terdiri dari ijin dalam arti sempit, dispensasi, lisensi, konsensi) dari pemerintah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang -undangan. Pada hakekatnya pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu bangsa. Hakekat pelayanan publik : •

Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik. •

Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga

pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

6

•

Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam

derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Asas Pelayanan Publik Pelayanan Publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut : •

Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

•

Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

•

Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

•

Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundangundangan yang berlaku.

7

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal - hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dipisahkan dengan adanya wewenang. Telah diuraikan pad bab terdahulu bahwa sebagai negara hukum, penggunaan wewenang oleh pemerintah dibatasi/diatur dengan undang-undang. Adapun kewenangan itu sendiri dibagi menjadi dua , yaitu : kewenangan yang bersifat orisinal dan kewenangan yan bersifat non orisinal. 1. Kewenangan yang bersifat orisinal Kewenangan yang bersifat orisinal adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh aturan perundang-undangan dan bersifat permanen. 2. Kewenangan yang bersifat non orisinal Kewenangan non orisina bukan berarti bahwa kewenangan ini palsu atau tidak sah. Kewenangan ini adalah kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang

8

dan sifatnya insidentil. Kewenangan ini dibedakan menjadi dua ,yakni Mandat dan Delegasi. a.

Mandat

Mandat merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemberi mandat (mandaris kepada penerima mandat (mandataris). b.

Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan seluruh wewenang dari Pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris)

B. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN YANG BELUM OPTIMAL Saat ini posisi, wewenang dan peranan aparatur pemerintah masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik. Disamping itu, kepekaan aparatur untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan pemerintah yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan peruntukannya begitu kental pada aparatur negara, sehingga terjadi pergeseran yang nyata, aparat pemerintah

9

sebagai pelayan publik berubah fungsi menjadi aparat yang ingin senantiasa dilayani masyarakat, yang menonjolkan/mengutamakan pemberian perintah dari pelayanan. Rendahnya mutu pelayanan publik di Indonesia saat ini salah satunya disebabkan organisasi pemerintah masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan tidak optimalnya administrasi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Ketidakoptimalan itu disinyalir akibat ketidakjelasan pembedaan antara negara dan pemerintah, termasuk instansi mana yang disebut sebagai administrasi negara dan administrasi pemerintahan dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah. Masalah lain yang penting adalah bahwa gaji pegawai masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal tersebut menyebabkan etos kerja rendah serta menjadi sebab dan akibat terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis multi dimensional yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya hal ini menimbulkan citra buruk dan ketidakpercayaan masyarakat baik di dalam dan di luar tugas terhadap aparatur pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur negara saat ini masih banyak yang berperilaku negatif. Aparatur kaya akan struktur tapi miskin akan fungsi. Sebagai salah satu cara penanganan, reformasi birokrasi untuk memperbaiki dan meningkatkan

10

kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik oleh karena itu reformasi harus terus dilaksanakan secara komprehensif, konsisten dan berkelanjutan. Reformasi politik yang dimulai akhir tahun 1990-an, memang membawa perubahan. Banyak desakan dan tekanan agar fungsi Pemerintah diubah menjadi Melayani bukan lagi Memerintah Tidak berarti pemerintah harus meminimalkan fungsi memerintah sebagai fungsi absolute, akan tetapi peningkatan kualitas dan mutu fungsi pelayanan menjadi sorotan tajam dari masyarakat yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

11

BAB III KESIMPULAN

A. KESIMPULAN Pemerintah mempunyai fungsi memerintah (absolut) dan fungsi pelayanan (relatif/penunjang) dalam menjalankan roda pemerintahan. Pelaksanaan dua fungsi tersebut dan penggunaan wewenang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya pemerintah belum optimal dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum public service). Hal ini ditandai dengan belum terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat secara merata. Peningkatan kualitas dan mutu pemberian pelayanan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang tegas dan jelas sehingga tercipta kejelasan standar dan prosedur pelayanan umum. B. SARAN Saran yang dapat disampaikan dalam makalah ini adalah : 1.

Pelaksanaan fungsi aparat pemerintah dalam memutar roda pemerintahan perlu memperhatikan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti

12

yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, agara tercipta pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3.

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dengan cara peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah, meningkatkan etika dan moral birokrasi pemerintah, profesionalisme birokrasi pemerintah.

4.

Pengawasan aparatur negara baik melalui aparat pengawasan internal pemerintah aparat pengawasan ekternal pemerintah.

5.

Memberikan pelayanan masyarakat (public services) yang baik dan memadai, karena

dengan

semakin

meningkatnya

dinamika

masyarakat

dalam

penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, tuntutan terhadap pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel juga meningkat; 6.

Menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

13

DAFTAR PUSTAKA

Iskatrinah, S.H., M.Hum., Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara, 2007 Kansil, C.S.T. Drs. SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989 Kasdin Sihotang, Mengembalikan Moralitas Kebangsaan Kwiek Kian Gie, Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan,

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/archieve_wacana/

birokrasi_reform/ birokrasi_reform_5.htm Muchsan, S.H., Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.

14