MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “Laporan Keuangan Pemerintah” Dosen Pengampu : Muhammad Ahyaruddin, SE., M.Sc., Ak
DI SUSUN OLEH : NITA WIDYA RAHAYU (160301149) NADYA ZAHTI M.T (160301148)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKANBARU RIAU 2018-2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Laporan Keuangan Pemerintah”. dengan baik. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Pekanbaru, Desember 2018
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 2 1.3 Tujuan dan Manfaat ............................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Laporan Keuangan .............................................................................. 3 2.2 Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik .......................... 3 2.3 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik .......................................... 4 2.4 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Swasta.................... 6 2.5 Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik ............................................. 7 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan .......................................................................................... 13
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Untuk itulah kelompok kami yang mana mendapatkan kesempatan untuk menyajikan pembahasan mengenai pelaporan keuangan sektor publik berusaha untuk menyampaikan Pelaporan Keuangan Sektor Publik secara singkat, padat dan jelas.
1
1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu Laporan Keuangan Sektor Publik? 2. Apakah Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik? 3. Siapa sajakah Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik?
4. Apakah Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Swasta? 5. Bagaimana Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik? 1.3 Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui Laporan Keuangan Sektor Publik. 2. Untuk mengetahui Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 3. Untuk mengetahui Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik. 4. Untuk mengetahui Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Swasta 5. Untuk mengetahui Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sebagai akibat dari pengelolaan dana publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi Sektor Publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabiltas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan Keungan digunakan untuk memberipertimbangan decision making dan penilaian kinerja organisasi Laporan Keuangan dipakai pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 2.2 Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Secara umum, laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi sebagai berikut:
Kepatuhan dan Pengelolaan Dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak
pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan.
Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk
mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target
3
yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.
Perencanaan dan Informasi Otorisasi Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan dan aktivitas di
masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana.
Kelangsungan Organisasi Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah
masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak.
Hubungan dengan Masyarakat Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi agar
bisa berkomunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan.
Sumber Fakta dan Gambaran Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang
memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap. 2.3 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Pemakai laporan keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut.
4
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu: 1. Lembaga pemerintah (governing bodies) 2. Investor dan kreditor 3. Pemberi sumber daya (resource providers) 4. Badan pengawas (oversight bodies) 5. konstituen Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector public menjadi dua belas kelompok, yaitu: 1. Anggota terpilih (elected members) 2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak 3. Pelanggan atau klien 4. Karyawan/pegawai 5. Pelanggan dan pemasok 6. Pemerintah 7. Pesaing (competitors) 8. Regulator 9. Pemberi pinjaman (lenders) 10. Donor dan sponsor 11. Investor atau patner bisnis 12. Kelompok penekan lainnya Serikat dagang sektor publik GASB (1999, p. B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan peerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab 2. Legislatif dan Badan Pengawas yang secara langsung mewakili rakyat
5
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan berpatisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Sedangkan dalam PP No. 24 tahun 2005 yang selanjutnya direvisi menjadi PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian yaitu: 1. Masyarakat 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman 4. Pemerintah 2.4 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Swasta Perbedaan antara laporan keuangan organisasi sektor publik dengan laporan organisasi swasta meliputi beberapa aspek, antara lain (Mahsun dkk, 2007) : 1. Fokus dan lingkup laporan keuangan Laporan keuangan sektor publik berfokus pada masalah finansial dan nonfinansial. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta menitikberatkan kinerjanya pada aspek finansial. 2. Akuntabilitas Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor publik ditujukan pada pihak masyarakat, legislatif/parlemen. Sedangkan pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditujukan kepada para pemegang saham dan kreditur 3. Orientasi laporan keuangan Laporan keuangan sektor publik lebih berorientasi pada jangka panjang. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta orientasi jangka panjang tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar.
6
4. Penggunaan dasar akuntansi Penggunaan dasar akuntansi pada sektor swasta menggunakan akrual. Sedangkan di sektor publik sebagian masih menggunakan dasar akuntansi kas. 2.5 Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik Menurut PP no 71 tahun 2010 Jenis laporan keuangan sektor publik sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan
akuntabilitas dan
mengenai
ketaatan
alokasi
sumber-sumber
entitas pelaporan
terhadap
daya
anggaran
ekonomi, dengan:
▪Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi ▪Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: •Saldo Anggaran Lebih awal •Penggunaan Saldo Anggaran Lebih •Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan •Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya •Lain-lain •Saldo Anggaran Lebih Akhir
8
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
3. Neraca Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan (aset, kewajiban, ekuitas) pemerintah pada tanggal tertentu LAPORAN NERACA PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
9
4. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
10
5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN 2017
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.
12
BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sebagai akibat dari pengelolaan dana publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik. Akuntansi Sektor Publik berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi keuangan dan pengkomunikasian informasi keuangan tersebut kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) Organisasi Sektor Publik. Tuntutan akan transparansi pengelolaan keuangan pada organisasi Sektor Publik semakin meningkat akhir-akhir ini. Transparansi informasi keuangan organisasi Sektor Publik sebagai bagian penting dalam penegakan good government organisasi Sektor Publik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi pada organisasi Sektor Publik. Penerapan sistem akuntansi yang sehat pada organisasi Sektor Publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.
13