Pertemuan
04 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Sektor Publik Nugraeni, SE, M.Sc
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2019
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan
HUBUNGAN ANTAR LAPORAN Laporan Finansial: LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL
Tujuan Umum Laporan Keuangan
INFORMASI ENTITAS
EVALUASI
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KINERJA KEUANGAN
TUJUAN UMUM
PREDIKTIF
PROSFEKTIF
BESARAN SUMBER DAYA DAN RESIKO
Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah
menyediakan informasi mengenai posisi
sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN • Masyarakat • Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman • Pemerintah
ASUMSI DASAR Asumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitas. Asumsi keterukuran dalam satuan uang
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami
PRINSIP AKUNTANSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Basis akuntansi Prinsip nilai historis (historical cost) Prinsip realisasi Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Prinsip periodisitas Prinsip konsistensi Prinsip pengungkapan lengkap Prinsip penyajian wajar
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
1. Materialitas 2. Pertimbangan biaya dan manfaat 3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
TANGGUNG JAWAB
PIMPINAN ENTITAS • SKPD
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH • setiap gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan
Terima Kasih Nugraeni, SE, M.Sc