Kerangka Konseptual Asp.pptx

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Pengertian Kerangka Konseptual • Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan

pengembangan standar akuntansi sektor publik; • Disusun oleh sebuah komite perumus standar independen; • Merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik.

Tujuan Kerangka Konseptual ASP • Acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik

dalam melaksanakan tugas perumusan standar. • Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. • Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. • Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.

HIRARKI PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DALAM DOMAIN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Hirarki Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Landasan Operasional atau Landasan Praktik

Landasan konseptual

Tingkat 3

Praktik Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan Yang Sehat

Buku Teks/ Ajar, Artikel dan Pendapat Ahli

Tingkat 2

Buletin Teknis

Tingkat 1

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pedoman atau Simpulan Riset Praktek Akuntansi Akuntansi Sektor Sektor Publik Publik Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah untuk Sektor Publik

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Gambar 1 Hirarki Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan di Indonesia • Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan

sebagai landasan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA • Tujuan kerangka konseptual; • Lingkungan akuntansi pemerintah; • Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; • Entitas pelaporan;

• Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar

hukum; • Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsipprinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Tujuan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan Sebagai Acuan: • Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas perumusan standar. • Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. • Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. • Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lingkungan Akuntansi Pemerintahan • Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang

diberikan: • Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; • Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar

pemerintah; • Adanya pengaruh proses politik; • Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. • Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: • Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target

fiskal dan sebagai alat pengendalian; • Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan • Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Pengguna Informasi Akuntansi Pemerintahan • Masyarakat; • Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga

pemeriksa; • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; • Pemerintah.

Entitas Pelaporan • Adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: • Pemerintah pusat; • Pemerintah daerah; • Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN • Akuntabilitas • Manajemen

• Transparansi • Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational

Equity)

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN • Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode •

•

• •

•

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; 4. Catatan atas Laporan Keuangan 1.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Asumsi Kemandirian Entitas 2. Asumsi Kesinambungan Entitas 3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 1.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah 1. Relevan 2. Andal • Penyajian Jujur • Dapat Diverifikasi (Verifiability) • Netralitas

3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Basis Akuntansi: Cash Toward Accrual Prinsip Nilai Historis Prinsip Realisasi Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Prinsip Periodisitas Prinsip Konsistensi Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 1. Materialitas 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat 3. Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitatif

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan • Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang

berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. • Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengakuan Aset • Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa

depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Kewajiban • Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Pendapatan • Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima

di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pengakuan Belanja • Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan • Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. • Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Sumber : Mahsun, Mohamad. dkk.2012. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta