Standar-akuntansi-pemerintahan

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)          

PSAP No. 01 PSAP No. 02 PSAP No. 03 PSAP No. 04 PSAP No. 05 PSAP No. 06 PSAP No. 07 PSAP No. 08 PSAP No. 09 PSAP No. 10

 PSAP No. 11

Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Akuntansi Persediaan Akuntansi Investasi Akuntansi Aset Tetap Akunt Konstruksi dalam Pengerjaan Akuntansi Kewajiban Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Laporan Keuangan Konsolidasian

Pengantar • Komite Standar akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP • Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP

Lanjutan ... • KSAP terdiri dari: 1. Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) 2. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja) Ad. 1. Komite Konsutatif Bertugas memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ad. 2. Komite Kerja Bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

I. Tujuan dan Strategi KSAP • KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut

II. Pelaporan Keuangan Pemerintah • Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. • Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut

III. Standar Akuntansi Pemerintahan A. Kedudukan SAP Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP

B. Ruang Lingkup • SAP diterpakan dilingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan • Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan

C. Proses Penyiapan SAP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP Riset terbatas oleh kelompok kerja Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja Pembahasan draf oleh komite kerja Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan Peluncuran draf publikasian SAP Dengar pendapat terbatas dan Dengar pendapat publik 9. Pembahasan tanggapan dan masukkan terhadap draf publikasian 10. Finasilsasi standar

D. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

• Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. • Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draf SAP final melalui menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi PP

E. Sosialisasi Awal standar

F. Bahasa

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Tujuan Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: c) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya d) Menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar e) Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP f) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

• Ruang Lingkup Kerangka konseptual ini membahas: c) Tujuan kerangka konseptual d) Lingkungan akuntansi pemerintahan e) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna f) Entitas pelaporan g) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum h) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsipprinsip, serta kendala informasi akuntansi i) Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.