Kelompok 2 Han.pdf

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH Disusun untuk memenuhi tugas akhir semester Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara Yang di ampu oleh: H. Abdul Qodir, S.H., M.Hum.

Disusun Oleh

:

Muhammad Ulin Nuha

[11160480000042]

Neng Rachmi Diani

[11160480000064]

Fachri Arfian Dicka

[11160480000067]

Pahrul Taufik Dalimunthe

[11160480000070]

Devany Hidayat

[11160480000079]

Rafii Akmal

[11160480000093]

Kelas : III B/ Ilmu Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JAKARTA 2017

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pemakalah dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini berjudul

“KEDUDUKAN,

KEWENANGAN,

DAN

TINDAKAN

HUKUM

PEMERINTAH”. Shalawat serta salam pemakalah sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pemakalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Qodir, S.H., M. Hum. yang telah membimbing kami dalam penyelesaian makalah ini. Pemakalah menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tersempurnanya makalah ini.

Jakarta, 10 Desember 2017

Pemakalah

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................... i B. Rumusan Masalah ................................................................................ ii C. Tujuan .................................................................................................iii BAB II PEMBAHASAN A. Kedudukan Hukum Pemerintahan ......................................................... 1 1. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik .......................... 2 2. Macam-macam Jabatan Pemerintahan ...................................... 3 3. Kewenangan Pemerintah dalam Hukum Privat ......................... 4 B. Kewenangan Pemerintah ....................................................................... 5 1. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan ........................... 5 a. Asas Legalitas ................................................................ 5 b. Wewenang Pemerintahan .............................................. 6 2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan ........ 7 C. Timdakan Pemerintah ............................................................................ 8 1. Pengertian Tindakan Pemerintahan ........................................... 8 2. Unsur,

Macam-macam

dan

Karakteristik

Tindakan

Hukum

Pemerintah ................................................................................. 9 a. Unsur Tindakan Hukum Pemerintahan ......................... 9 b. Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan ........ 10 c. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan ............ 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 11 B. Saran .................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 12

i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Seorang ahli Hukum Romawi bernama Ulpianus berkata “Publicum ius est, quod ad stastum rei romanea spectat, privatum quod ad singulorum utitilatem” (Hukum publik adalah hukum yang berkenan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan), pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih terasa hingga kini anatara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji dan memahami keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum (rechtsverkeer) Kenyataan sehari-hari menunjukan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan “twee petten”, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtpersoon) yang tunduk pada hukum privat. Dalam hal membedakannya adalah dengan cara melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara,provinsi atau kabupaten. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan dapat berganti-ganti, sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti. Sedangkan berdasarkan ajaran hukum keperdataan dikenal dengan istilah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Dan pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan –perbuatan publik seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, ketetapan dan kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan

i

diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum, yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak kami bahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum pemerintahan? 2. Bagaimana kewenangan pemerintah? 3. Apasaja dan bagaimana tindakan pemerintah?

ii

BAB 2 KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH A. Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah Seorang ahli Hukum Romawi bernama Ulpianus berkata “Publicum ius est, quod ad stastum rei romanea spectat, privatum quod ad singulorum utitilatem” (Hukum publik adalah hukum yang berkenan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan), pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih terasa hingga kini anatara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji dan memahami keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum (rechtsverkeer) Kenyataan sehari-hari menunjukan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan “twee petten”, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtpersoon) yang tunduk pada hukum privat. Dalam hal membedakannya adalah dengan cara melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara,provinsi atau kabupaten. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan dapat berganti-ganti, sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti. Sedangkan berdasarkan ajaran hukum keperdataan dikenal dengan istilah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Dan pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan –perbuatan publik seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, ketetapan dan kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum, yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan hukum.

1

1. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan diantara jabatanjabatan kenegaraan ini adalah jabatan pemerintahan. Sebelum membahas tentang jabatan pemerintahan dibahas kembali mengenai badan hukum. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, badan hukum melakukan perbuatan-perbuatan melalui organ-organnya, yang mewakilinya. Indroharto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum (perdata). Lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan TUN ini yang besar besar diantaranya adalah negara, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen, badan-badan nondepartemen, provinsi, kabupaten, kota madya dan sebagainya. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata , mewakili baadan hukum induknya, hal yang terpenting dalam konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Ciri atau karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu: a. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan c. Disamping sebagai pihak tergugat juga sebagai penggugat d. Tidak memiliki harta kekayaan sendiri Berdasarkan ketentuan hukum, pejabatan hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang, yang memiliki dan dilekati wewenanag adalah jabatannya. Sebagai contoh, bupati atau walikota memberikan keputusan tertentu, maka berdasarkan hukum keputusan itu diberikan oleh jabatan bupati atau walikota dan bukan oleh orang yang saat itu diberi jabatan, yakni bupati atau walikota. Dan antara pejabat dan jabatan memiliki hubungan yang erat, akan tetapi keduanya memiliki kedudukan hukum berbeda atau terpisah. Jabatan diatur dalam hukum tata negara dan administrasi negara, sedangkan pejabat diatur dalam hukum kepegawaian.

2

2. Macam-macam Jabatan Pemerintahan Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep welfare state, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam. Organ pemerintahan atau ata usaha negara itu diantarannya : a. Instansi resmi pemerintah yang berada dibawah presiden b. Instansi dalam linghkungan negara diluar lingkungan kekuasaaan eksekutif c. Badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah d. Instansi yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta e. Lembaga hukum swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan SF.Marbun menyebutkan kelompok badan atau pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni : a. Lingkungan eksekutif, presiden, wakil presiden dll b. Mengurusi urusan desentralisasi, pemerintah daerah tingkat I c. Menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti gubernur d. Pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah e. Pihak ketiga atau swasta yang memiliki konsensi dari pemrintah f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi g. Yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh perintah i. Pihak ketiga atau bank-bank yang didiirikan dan diawasi oleh pemerintah j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama sama dengan pemerintah k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA serta Panitera l. Sekretariat pada lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara serta sekretariat pada DPRD Demikian pula keududukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara engan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya.

3

3. Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Privasi Negara, provinsi, kabupaten dan lain lain dalam perspektif hukum perdata disebut sebagai badan hkum publik. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia, yang memilki kewenangan, seperti kumpulan orang,perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan dan sebagainya. Dalam kepustakan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu : a. Perkumpulan orang (organisasi yang teratur) b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum c. Adanya harta kekayaan yang terpisah d. Mempunyai kepentingan sendiri e. Mempunyai pengurus f. Mempunyai tujuan tertentu g. Mempunyai hak hak dan kewajiban-kewajiban h. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kebupaten dianggap sebagai organisasi jabatan atau kumpulan dari organm pemerintah maka dalam hukum perdataadalah kumpulan badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemrintah. Pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik.1 Organ dan badan hukum dapat dibedakan dengan tegas, pada wilayah kabupaten misalnya organ adalah DPRD, Pemrintah harian dan bupati/walikota, artinya kita tidak dapat membuat perjanjian dengan ketiga organ tersebut tetapi dapat membuat perjanjian dengan kabupaten. Perbedaan organ dengan badan hukum sangat penting dalam proses hukum, dalam halupaya administratif atau peradilan administratif, gugatan ditunjukan terhadap organ yang membuat keputusan tersebut. Organ inilah yang menajdi pihak dalam proses hukum. Sementara dalam hal keperdataan, badan hukumlah yang menjadi pihak, misalnya pada kabupaten, bupati tampil bertindak untuk mewakili bdan hukum yaitu kabupaten.

1

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.2006) hlm.91

4

Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan

B. Kewenangan Pemerintah 1. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan a. Asas Legalitas Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utaman yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “Het beginsel van wetmatigheid an bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuanketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diperkirakan lebih dahulu. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yakni berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi ditengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Bagir Manan menyebutkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh hukum tertulis, yaitu pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, peraturan perundangudangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya. Adanya kelemahan dalam hukum terulis ini berarti pula adanya kelemahan dalam penerapan asas legalitas, karena itu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum diperlukan persyaratan lainagar kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu pada keadilan. 5

Menurut Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraa pemerintahan, yaitu : 1)

Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah di terapkan

2)

Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat

3)

Yuridiktas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas

4)

Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yangtidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang

5)

Moralitas, adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat moral dan ethik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi

6)

Efesiensi, wajib dikejar seoptimal mungki kehematan biaya, dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya

7)

Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

b. Wewenang Pemerintahan Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, subtansi asas legalitas adalah wewenang yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen” , yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menutur Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten) dalam kaitan otonami daerah, hak mengandung pengertian kekuasaaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedang kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggerakan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalm satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Dalam negara hukum,yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (bestuurbevoegdheid) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini. “Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang 6

dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap apara pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dsb} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat” 2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undanagan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indro Harto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemeritahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: a. Yang berkedudukan sebagai original legislator ; dinegara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentukan konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. b. Yang bertidak delegated ; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undangundang

mengeluarkan

peraturan

pemerintah

dimana

diciptakan

wewenang

pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu Mengenai atribusi, delegasi dan mandate ini H.D. van Wijk mendefinisiskan sebagai berikut: a. Atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgeveraan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya) c. Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bervorgheid namens hemuitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya). 7

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya dua acara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada putusan yang bersifat terikat dan bebas. Indro Harto mengatakan bahwa, pertama, terikat, yakni terjadinya apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat; kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga, wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, C. Tindakan Pemerintah 1. Pengertian Tindakan Pemerintahan Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini awalnya berasal dari hukum perdata, yang kemudian digunakan dalam Hukum Administrasi Negara

sehingga

dikenal

istilah

tindakan

hukum

administrasi

(administratieve

rechtshandeling).

8

Menurut H.J. Romeijn tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan dan pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum itu dapat berupa hal seperti berikut: a. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. b. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau pbjek yang ada. c. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban dan kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan. Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintah itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan yang dapat menyebabkan akibat hukum yang muncul itu batal dan dapat dibatalkan. Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan, sementara dalam tindakan hukum perdata diperlukan persesuaian kehendak antara kedua pihak atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut. Hal ini karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar sementara hubungan hukum publik itu bersifat sub ordinatif. Di satu pihak pemerintah dilekati dengan kekuasaan publik, dipihak lain warga negara tidak dilekati dengan kekuasaan yang sama. 2. Unsur, Macam-macam dan Karateristik Tindakan Hukum Pemerintahan a. Unsur Tindakan Hukum Pemerintah Disebutkan bahwa tindakan hokum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi negara.i

9

Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat didalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sbb: 1. Perbuatan itu dilakukan apparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2. Perbuatan tsb dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3. Perbuatan tsb dimaksudkan sbg sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara; 4. Perbuatan tsb dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Unsur yang dikemukakan Muchsan perlu ditambah, terutama kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas legalitas yaitu perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Tanpa dasar undang-undang, akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan. Ada tiga kemungkinan; pertama, tidak berwenang dari segi wilayah; kedua, tidak berwenang dari tidak berwenang dari segi waktu; ketiga, tidak berwenang dari segi materi. b. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintahan Administrasi Negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, yaitu tindakan hukum public dan tindakan hukum privat. Cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan diatur oleh hukum privat atau hukum public adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, hanya hukum publiclah yang berlaku. Jika pemerintahan bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. c. Karateristik Tindakan Hukum Pemerintahan Pada kenyataannya, tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan sendiri oleh organ pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menjalakan tugas dan urusan tersebut, serta tidak semua tugas dan urusan pemerintahan dapat dijalankan Bersama-sama dengan organ pemerintahan lainnya. Sehingga untuk efektifitas dan efisensi diperlukan pula keterlibatan pihak swasta, yang diwujudkan dengan cara kerja sama atau perjanjian. Tindakan pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta ini disebut sebagai tindakan hukum campuran. Di kalangan para sarjana terjadadi perbedaan pendapat mengenai sifat hukum pemerintahan. Dalam setiap Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan harus 10

selalu didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundangtindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan UU yang bersangkutan.2 E. Utrecht menyebutkan beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu: 1) Yang bertindak adalah administrasi Negara sendiri 2) Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang menpunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah 3) Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau izin yang diberikan pemerintah 4) Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan disubsidi oleh pemerintah 5) Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjk hukum lain yang bukan administrasi Negara dan kedua belah pihak itu tergabung dalam kerjasama yang diatur oleh hukum privat 6) Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi pemerintah 7) Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi Negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah.

2

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.2006) hlm.121-122

11

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pada dasarnya segala kekuasaan memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Usaha dan upaya untuk meminimilisasi kerusakan sistemik perlunya dipertegas standar operasional prosedur guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam memutuskan atau menentukan suatu kebijakan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan dibidang public, didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrument hukum dalam menjalankan kekuasaan. Menggunakan wewenang harus ditujukan atas dasar harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dan hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasu seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. B. Saran Dengan selesainya makalah ini kami sadar bahwasanya makalah kami ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi materi pembahasan maupun ejaan kata, maka dari itu kami mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar di kemudian hari kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi. Harapan kami bahwasanya makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan.

11

DAFTAR PUSTAKA •

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

12