Kel 4.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Laporan penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Dari sudut pandang pemakai, laporan dianggap sebagai produk utama dari proses atestasi. Profesi menyadari arti penting keseragaman pelaporan sebagai suatu cara untuk menghindari keracauan. Para pemakai bisa mengalami banyak kesulitan dalam menafsirkan laporan auditor jika masing-masing mengikuti caranya sendiri. Oleh karenanya, telah ditetapkan standar profesional yang merinci dan merumuskan berbagai jenis laporan audit yang harus disertakan pada laporan keuangan, pemakaian kata-kata dalam laporan tersebut diseragamkan, tetapi dapat dibuat laporan audit yang berbeda untuk situasi dan kondisi yang berbeda pula. (Arens & Loebbecke, 1997). Audit laporan keuangan adalah penilaian atas suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan harus memiliki baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, laporan audit memiliki statertentu dan beberapa penyimpangan dari standar laporan audit, dan auditor harus mengetahui semuanya.

1.2

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini:

1.3

1.

Apa hubungan antara akuntansi dengan pengauditan?

2.

Mengapa pengauditan diperlukan, dan manfaat serta keterbatasan pengauditan?

3.

Apa yang dimaksud dengan standar audit?

Tujuan Adapun tujuan makalah ini dibuat: 1.

Menjelaskan hubungan antara akuntansi dengan pengauditan.

2.

Menjelaskan mengapa pengauditan diperlukan, dan manfaat serta keterbatasan pengauditan.

3.

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan standar audit.

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1

LATAR BELAKANG PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN 2.1.1 HUBUNGAN

AKUNTANSI

DENGAN

PENGAUDITAN

LAPORAN

KEUANGAN Sebagian besar audit, terutama audit terhadap laporan keuangan terdapat hubungan yang erat dan banyak melibatkan data akuntansi. Sebagaimana diketahui akuntansi didefiniskan sebagai poses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan merupakan tahap pengkomunikasian dalam akuntansi adalah penyampaian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, meskipun konsep pelaporan keuangan tidak terbatas hanya pada laporan keuangan. Subyek suatu audit laporan keuangan adalah berupa data akuntansi yang ada dalam bukubuku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi yang menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo-saldo akun yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah kesesuaian dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu seorang akuntan yang ahli di bidang akuntansi tidak harus mengerti tentang pengauditan, tetapi seorang auditor harus memahami akuntansi. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan pengauditan biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

2

Berikut adalah gambar yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara auditing dengan akuntansi, namun mereka memiliki proses yang berbeda. PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI

AUDITING

Berlandaskan Standar Kerangka

Berlandaskan Standar Auditing

Pelaporan Keuangan Tanggungjawab Manajemen

Tanggungjawab Auditor Proses

Menganalisis kejadian dan transaksi

Mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan Memeriksa bahwa laporan keuangan

Mengukur dan mencatat data transaksi

telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku

Mengelompokkan dan meringkas data

Menyatakan pendapat (opini) dalam laporan auditor

Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan

Menyerahkan laporan kepada klien

yang berlaku Mendistribusikan laporan keuangan dan laporan auditor kepada para pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan

2.1.2 ASUMSI YANG MENDASARI PENGAUDITAN: DATA LAPORAN KEUANGAN BISA DIVERIFIKASI Pengauditan didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasi. Data dikatakan bisa diverifikasi apabila dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi tertentu, masing-maisng melakukan pemeriksaan secara independen atas data tertentu, dan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan yang sama tentang data yang diperiksanya. Auditor membutuhkan dasar yang memadai untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkann bukti untuk menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi dan saldo. Dalam konteks ini, validitas berarti otentik, benar, baik, atau berdasar, dan

3

ketepatan berarti sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan kebiasaan. 2.1.3 KONDISI-KONDISI

YANG

MENYEBABKAN

TIMBULNYA

KEBUTUHAN AKAN PENGAUDITAN Para pengambil keputusan (kreditur, investor, pengguna laporan lainnya) dihadapkan pada informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Agar dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang berbeda, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku. Para pengguna laporan keuangan untuk

memastikan

kewajaran

informasi

tersebut

memerlukan

adanya

pengauditan, dikarenakan beberapa alasan atau kondisi. 1)

Informasi dibuat oleh pihak lain Dalam dunia modern, pengambilan keputusan hampir tidak mungkin memperoleh pengetahuan tangan pertama tentang organisasi yang menjadi bisnis mereka. Oleh karena itu mereka terpaksa harus mengandalkan diri pada informasi yang dibuat oleh orang lain. Apabila informasi berasal dari pihak lain, maka kemungkinan (disengaja atau tidak disengaja) adanya informasi yang tidak benar menjadi bertambah besar.

2)

Bias dan motivasi pembuat informasi Apabila informasi disusun oleh pihak lain yang tujuannya tidak selaras dengan tujuan pengambilan keputusan, maka informasi bisa menjadi bias demi keuntungan si pembuat informasi.

3)

Volume data Apabila organisasi menjadi semakin besar, maka data transaksi biasanya juga semakin bertambah banyak. Bertambahnya jumlah transaksi ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

4)

Kerumitan transaksi Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, pertukuran antar organisasi semakin bertambah kompleks dan akibatnya semakin sulit untuk mencatatnya secara tepat.

4

2.1.4 CARA MENGURANGI RISIKO INFORMASI 

Pemakai laporan melakukan sendiri verifikasi atas informasi Pemakai laporan datang ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan atas catatan dan mencari informasi mengenai keandalan laporan. Namun, cara ini tidak praktis untuk dikerjakan karena biayanya yang mahal.



Pemakai membebankan risiko informasi pada manajemen Apabila pemakai laporan mengandalkan keputusannya pada informasi dalam laporan dan sebagai akibat keputusan tersebut ia menderita kerugian, maka pemakai laporan keuangan dapat menuntut ganti rugi kepada manajemen. Namun, pembebanan kerugian kepada manajemen kadangkadang tidak dapat menutup kerugian yang diderita pemakai informasi.



Disediakan laporan keuangan auditan Cara yang umum ditempuh untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan

adalah

dengan

mengharuskan

dilakukan

audit

secara

independen. Informasi yang telah diaudit kemudian digunakan dalam proses pemgambilan keputusan dengan asumsi bahwa informasi tersebut lengkap, akurat, dan tidak bias. 2.1.5 MANFAAT EKONOMIS SUATU AUDIT Manfaat ekonomis suatu audit laporan keuangan antara lain: -

Akses ke pasar modal. Undang-undang Pasar Modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftar dan bisa menjual sahamnya di pasar modal.

-

Biaya modal menjadi lebih rendah. Perusahaan yang mengauditkan laporan keuangannya, lebih mudah dalam rangka mendapatkan kredit dari bank atau dalam

upaya

mendapatkan

persyaratan

pinjaman

yang

lebih

menguntungkan. -

Pencegahan terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Apabila para karyawan mengetahui akan dilakukannya audit oleh auditor independen, mereka cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi

akuntansi

dan memperkecil

kemungkinan terjadinya penyakahgunaan aset perusahaan. -

Perbaikan dalam pengendalian dan operasional. Berdasarkan ovservasi yang dilakukan selama auditor melaksanakan audit, auditor independen

5

seringkali dapat memberi berbagai saran untuk memperbaiki pengendalian dan mencapai efisiensi operasional yang lebih besar. 2.1.6 KETERBATASAN AUDIT Auditor tidak bisa memberi jaminan penuh bahwa laporan keuangan yang telah diauditnya bebas dari kesalahan penyajian material yang timbul akibat kesalahan ataupun kecurangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi disusun bedasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut menyediakan lebih dari satu metode alternatif yang sama-sama dimungkinkan untuk diterapkan pada suatu kejadian atau transaksi tertentu. Selain itu, SAK yang berlaku bersifat fleksibel, yaitu memberi keleluasaan kepada penyusun laporan keuangan untuk mempengaruhi informasi keuangan yang disajikan dan oleh karenanya berpengaruh kepada keandalan dan ketelitian informasi tersebut. Keterbatasan audit yang timbul karena proses audit sendiri bisa terjadi karena beberapa hal. Idealnya auditor bisa memperoleh bukti tangan pertama untuk mendukung setiap asersi yang melekat dalam laporan keuangan, tetapi hal seperti itu kadang-kadang tidak praktis karena biaya yang mahal. Begitu juga jika auditor mengaudit seluruh transaksi dan saldo yang membentuk laporan keuangan, kemungkinan biaya yang mahal menjadi tidak praktis untuk dilakukan. Oleh karena itu, sudah menjadi praktik yang lazim dalam pengauditan, auditor melakukan audit secara sampling. Ini berarti bahwa audit dilakukan atas dasar pengujian terhadap sebagian data yang dipilih sebagai sampel. Pemeriksaan dengan cara demikian memang mengandung risiko tidak ditemukannya kesalahan penyajian material, namun dengan pemilihan metode sampling yang tepat, risiko akan dapat dikurangi. 2.2

PIHAK-PIHAK YANG BERINTERAKSI DENGAN AUDITOR Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan beberapa pihak, yaitu manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, auditor internal, dan pemegang saham. 2.2.1 MANAJEMEN Manajemen adalah individu atau kelompok individu dengan tanggungjawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas. Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, auditor seringkali meminta data perusahaan yang bersifat rahasia kepada manajemen. Oleh karena itu sangatlah penting bagi 6

auditor untuk menjalin hubungan baik dengan manajemen atas dasar saling percaya dan saling menghormati. 2.2.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TATA KELOLA Standar audit (SA 260) mewajibkan auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas kelola dalam audit atas laporan keuangan. Komunikasi yang dimaksud oleh SA ini adalah komunikasi dua arah yang efektif, yakni komunikasi dengan ppihak yang bertanggungjawab atas kelola dalam rangka mendapatkan informasi sebagai bukti audit dan kewajiban auditor untuk memberi informasi kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola untuk berbagai keperluan. Menurut SA 260 pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola adalah individu atau organisasi atau organisasi-organisasi (seperti wali amanat korporasi) yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Menurut SA 260.9 tujuan auditor melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola adalah : -

Untuk

mengkomunikasikan

secara

jelas

kepada

pihak

yang

bertanggungjawab atas tata kelola tentang tanggungjawab auditor yangberkaitan dengan audit atas laporan keuangan, dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. -

Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola

-

Untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola secara tepat waktu, hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggungjawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan

-

Untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola.

2.2.3 AUDITOR INTERNAL Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu entitas dan oleh karenanya merupakan pegawai dan tunduk pada manajemen entitas dimana ia bekerja. Fungsi audit internal mencakup antara lain pemeriksaan, pengevaluasian, pemantauan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Tujuan fungsi auditor internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran dan strukur entitas,

7

serta ketentuan manajemen. Aktivitas fungsi audit internal dapat mencakup satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: 

Pemantauan pengendalian internal



Pemeriksaan atas informasi keuangan dan informasi operasional



Penelaahan aktivitas operasi



Penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan



Pengelolaan risiko



Tata kelola

2.2.4 PEMEGANG SAHAM Para pemegang saham mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Oleh karena itu auditor memiliki tanggungjawab yang penting terhadap para pemegang saham sebagai pemakai utama laporan auditor. 2.3

STANDAR AUDIT Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara lain persyaratan kompetensi dan independensi, pelaporan, dan bukti. Seperti telah dikemukakan pada bab yang lalu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk menetapkan standar auditing. Umtuk melaksanakan tugas tersebut IAPI membentuk Dewan Standar yang ditetapkan sebagai badan teknis senior dari IAPI untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan tentang standar auditing. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi, IAPI telah memutuskan untuk mengadopsi International Auditing and Assurance Standarts (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standarts Boards (IAASB) dan dengan demikian tidak memberlakukan lagi standar auditing yang selama ini berlaku. Sebagai langkah pertama IAPI menerjemahkan ISA ke dalam Bahasa Indonesia dan diberi judul Standar Profesi Akuntan Piblik (SPAP) dan menetapkan memberlakukan SPAP terhitung mulai 1 Januari 2013 untuk emiten. 2.3.1 ISI DAN STRUKTUR STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK Isi dan struktur SPAP wajib dipahami oleh para auditor dan calon auditor, karena SPAP merupakan paduan utama yang wajib dilaksanakan dalam 8

pengauditan laporan keuangan historis berdasarkan standar audit. Walaupunisinya mengandung banyak persamaan, sistematika, dan struktur SPAP yang sekarang berlaku sangat berbeda bila dibandingkan dengan SPAP yang berlaku sebelumnya.

2.3.2 AUDIT INFORMASI KEUANGAN HISTORIS

200-299

Prinsip-Prinsip Umum Dan Tanggungjawab

SA 200

Tujuan Keseluruhan Auditor Independen Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit

SA210

Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit

SA220

Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan

SA230

Dokumentasi Audit

SA240

Tanggungjawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan

SA250

Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Atas Laporan Keuangan

SA260

Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tata Kelola

SA 265

Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen

300-499

Penilaian Resiko Dan Respons Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai

SA 300

Perencanaansuatu Suatu Audit Atas Laporan Keuangan

SA 315

Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya

SA 320

Materialitas Dalam Tahap Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit

SA 330

Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai

SA 402

Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa

SA 450

Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Yang Diidentifikasi Selama Audit

500-599

Bukti Audit

SA 500

Bukti Audit

SA 501

Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan 9

SA 505

Konfirmasi Eksternal

SA 510

Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal

SA 520

Prosedur Analitis

SA 530

Sampling Audit

SA 540

Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan

SA 550

Pihak Berelasi

SA 560

Peristiwa Kemudian

SA 570

Kelangsungan Usaha

SA 580

Representasi Tertulis

600-699

Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

SA 600

Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)

SA 610

Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal

SA 620

Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

700-799

Kesimpulan Audit Dan Pelaporan

SA 700

Perumusan Suatu Pendapat Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan

SA 705

Modifikasi Atas Opini Dalam Laporan Auditor Independen

SA 706

Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen

SA 710

Informasi Komparatif – Angka-Angka Yang Berkaitan Dan Laporan Keuangan Komparatif

SA 720

Tanggungjawab Auditor Terkait Dengan Informasi Lain Dalam Dokumen-Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

800-899

Area-Area Khusus

SA 800

Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus

SA 805

Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Suatu Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan

SA 810

Periklanan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

10

2.3.3 STRUKTUR STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK Struktur setiap standar audit yang tercakup dalam Standar Profesional Akuntan

Publik

mengikuti

struktur

yang

terdapat

dalam

ISA

yang

mengelompokkan informasi dalam seksi yang berbeda, yaitu: Pengantar, Tujuan, Definisis, Ketentuan, dan Materi Penerapan dan Penjelasan Lain. 1)

Pengantar Materi pengantar bisa mencakup informasi yang berhubungan dengan tujuan, lingkup, dan pokok bahasan dari standar audit yang bersangkutan, disamping itu dimuat pula tanggungjawab auditor dan pihak lainnya dalam konteks standar audit yang bersangkutan.

2)

Tujuan Setiap standar audit (SA) berisi pernyataan yang jelas tentang tujuan auditor mngenai hal-hal yang dibahas dalam SA tersebut.

3)

Definisi Agar diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang SA, istilah-istilah terkait didefinisikan dalam setiap SA.

4)

Ketentuan Setiap tujuan didukung dengan ketentuan yang jelas. Ketentuan selalu dinyatakan dengan frasa “auditor harus”.

5)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Materi penerapan dan penjelasan lain menjelaskan secara lebih tepat makna dari suatu ketentuan atau apa yang dimaksudkan untuk dicakup, atau menyertakan contoh-contoh prosedur yang mungkin cocok dalam situasi yang dihadapi.

2.4

LAPORAN AUDITOR Laporan auditor sangat penting dalam penugasan audit dan asurans karena laporan mengomunikasikan temuan auditor. Pengguna laporan keuangan dapat mengandalkan pada laporan auditor untuk mendapatkan asurans tentang laporan keuangan entitas (perusahaan). Laporan auditor adalah tahapan terakhir dari keseluruhan proses audit. 2.4.1 BAGIAN-BAGIAN DALAM LAPORAN AUDITOR Suatu laporan auditor wajar tanpa pengecualian berisi sembilan bagian sebagai berikut:

11

1)

Judul laporan. Standar audit mewajibkan bahwa laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan seorang auditor independen. Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan auditor independen, sebagai contoh, “Laporan Auditor Independen” yang di dalamnya auditor telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan tentang independensi dan, oleh karena itu, membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh pihak lain.

2)

Pihak yang Dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Peraturan perundang-undangan seringkali menentukan kepada siapa laporan auditor ditujukan dalam yuridiksi tersebut. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun, seringkali kepada pemegang saham atau pihak bertanggungjawab atas tata kelola keuangannya diaudit.

3)

Paragraf Pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus: (a)

Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit;

(b)

Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit;

(c)

Mengidentifikasi judul setiap laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan;

(d)

Merujuk pada ikstisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya; dan

(e)

Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Paragraf pendahuluan menyatakan, sebagai contoh, bahwa auditor

telah mengaudit laporan keuangan terlampir dari entitas, yang terdiri dari (sebutkan judul setiap laporan keuangan yang membentuk suatu laporan keuangan lengkap menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yang menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan keuangan tersebut), serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Opini auditor mencakup laporan keuangan lengkap sebagaimana didefinisikan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai 12

contoh, dalam kebanyakan kasus kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan umum, laporan keuangan mencakup: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dalam beberapa yurisdiksi, informasi tambahan dapat juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian integral dari laporan keuangan. 4)

Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggungjawab Manajemen (atau istilah semestinya yang lainnya) atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggungjawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen”, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengacuan yang tepat dapat menggunakan “pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola”. SA 200 menjelaskan premis, yang berkaitan dengan tanggungjawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, yang terhadapnya suatu audit berdasarkan SA dilakukan. Manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Manajemen juga menerima tanggungjawab atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari keslahan penyajian material, baik yang disebabkan karena kecurangan maupun kesalahan. Penjelasan tentang tanggungjawab tersebut, karena hal ini membantu untuk menjelaskan kepada pengguna yang dituju premis yang melandasi suatu audit.

5)

Tanggungjawab Auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggungjawab Auditor”. Laporan auditor menyatakan bahwa tanggungjawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit untuk mengontraskannya dengan tanggungjawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik 13

Indonesia. Pengacuan pada standar digunakan untuk menyampaikan kepada pengguna laporan auditor bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. 6)

Opini Auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini”. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan leuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus, kecuali jikadiharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan, menggunakan frasa di bawah ini: “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, …., sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” Jika rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor bukan pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, maka opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut.

7)

Tanggungjawab

Pelaporan

Lainnya.

Jika

auditor

menyatakan

tanggungjawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggungjawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggungjawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggungjawab pelaporan lainnya, maka judul, pernyataan, dan penjelasan tersebut dalam butir 1 sampai dengan 6 di atas harus diberi subjudul “Pelaporan atas Laporan Keuangan”. “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi” harus disajikan setelah “Pelaporan atas Laporan Keuangan”.

14

8)

Tanda Tangan Auditor. Laporan auditor harus ditandatangani. Tanda tangan auditor dilakukan dalam nama kantor akuntan publik (KAP) dan nama rekan. Setelah itu, laporan auditor harus mencantumkan nomor izin KAP dan nomor izin rekan yang menandatangani laporan auditor.

9)

Tanggal Laporan Audit. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa: (a)

Seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas keuangan terkait, telah disusun; dan

(b)

Pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pengguna laporan

auditor bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang disadari oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Tanggungjawab auditor atas peristiwa dan transaksi setelah tanggal laporan auditor diatur dalam SA 560. Tanggal laporan auditor adalah tanggal ketika prosedur audit telah selesai dilaksanakan secara substansial dan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat telah ditarik. 2.4.2 KONDISI-KONDISI UNTUK PERUMUSAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahn penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun keslahan. Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan: (a)

Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 330, bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh;

15

(b)

Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 450, bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, baik secara individual maupun secara kolektif; dan

(c)

Evaluasi yang diharuskan oleh paragraf 12-15 SA700 sebagai berikut: 

Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangannya yag berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen (SA 700. 12)



Secara khusus, auditor harus mengevaluasi apakah, dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku: (a)

Laporan

keuangan

mengungkapkan

kebijakan

akuntansi

signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai; (b)

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat;

(c)

Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar;

(d)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami;

(e)

Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan; dan

(f)

Terminologi

yang

digunakan

dalam

laporan

keuangan,

termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tept (SA 700. 13) 

Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, suatu pengevaluasian yang diharuskan oleh SA 700.12-13 sebelumnya juga harus mencakup apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Pengevaluasian auditor tentang apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

16

(a)

Penyajian,

struktur,

dan

isi

laporan

keuangan

secara

keseluruhan; dan (b)

Apakah laporan keuangan, termasuk atas catatan atas laporan keuangan terkait mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada, atau menjelaskan, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Apabila semua persyaratan sebelumnya terpenuhi, suatu laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian dapat diterbitkan untuk laporan keuangan bertujuan umum yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (kerangka pelaporan wajar).

2.4.3 MODIFIKASI TERHADAP OPINI AUDITOR Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika: (a)

Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahpahaman penyajian material; atau

(b)

Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari penyajian material.

2.4.4 SIFAT KESALAHAN PENYAJIAN MATERIAL SA 700 mengharuskan auditor, untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan,

untuk menyimpulkan apakah keyakinan memadai telah diperoleh

tentang laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Kesimpulan ini memperhitungkan pengevaluasian auditor atas keslahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, dalam laporan keuangan berdasarkan SA 450. SA 450 mengidentifikasi suatu kesalahan penyajian sebagai suatu selisih antara angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan dari suatu pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan beserta angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang diharuskan untuk pos tersebut sesuai dengan kerangka

17

pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul dalam kaitannya dengan: a.

Ketetapan Kebijakan Akuntansi yang Dipilih 

Dalam hubungannya dengan ketetapan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajemen, kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul ketika: (a)

Kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; atau

(b)

Laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, tidak mencerminkan transaksi dan peristiwa dalam suatu cara untuk mencapai penyajian wajar.



Kerangka pelaporan keuangan seringkali mengandung ketentuan akuntansi untuk, dan pengungkapan tentang, perubahan dalam kebijakan akuntansi. Ketika entitas telah mengubah kebijakan akuntansi signifikan yang dipilihnya, suatu kesalahan timbul ketika entitas tidak mematuhi ketentuan tersebut.

b.

Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Dipilih 

Dalam hubungannya dengan penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih, kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul: (a)

Ketika manajemen tidak menerapkan kebijakan akuntansi yang dipilih secra konsisten sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan, termasuk ketika manajemen tidak menerapkan kebijakan akuntansi yang dipilih secara konsisten antar periode atau terhadap transaksi dan peristiwa serupa (konsisten dalam penerapan); atau

(b)

Karena metode penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih (seperti suatu kesalahan dalam penerapan yang tidak disengaja).

c.

Ketetapan Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Dalam kaitannya dengan ketepatan atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan; kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul ketika:

18

(a)

Laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh pengungkapan yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;

(b)

Pengungkapan dalam laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; atau

(c)

Laporan keuangan tidak menyajikan pengungkapan yang diperlukan untuk mencapai penyajian wajar.

d.

Sifat Ketidakmampuan auditor untuk Memperoleh Bukti Audit yang Cukup dan Tepat Ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (disebut juga sebagai pembatasan ruang lingkup audit) dapat timbul dari: (a)

Kondisi di luar pengendalian entitas;

(b)

Kondisi yang berkaitan dengan sifat atau waktu dari pekerjaan auditor; atau

(c) e.

Pembatasan yang dilakukan oleh manajemen.

Contoh-contoh kondisi di luar pengendalian entitas, mencakup sebagai berikut: 

Catatan akuntansi entitas telah musnah



Catatan akuntansi suatu komponen signifikan disita oleh otoritas pemerintahan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

f.

Contoh-contoh kondisi yang berkaitan dengan sifat atau waktu pekerjaan auditor, mencakup: 

Entitas diharuskan untuk menggunakan metode akuntansi ekuitas untuk suatu entitas teraosiasi, dan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang informasi keuangan entitas terasosiasi tersebut untuk mengevaluasi apakah metode ekuitas tersebut telah diterapkan dengan tepat.



Waktu penunjukan auditor menyebabkan auditor tidak dapat mengobservasi penghitungan fisik persediaan.



Auditor menentukan bahwa pelaksanaan prosedur substantif saja adalah tidak cukup, tetapi pengendalian entitas tidak efektif.

g.

Contoh-contoh pembatasan yang dilakukan oleh manajemen

19



Manajemen mencegahauditor untuk mengobservasi penghitungan fisik persediaan.



Manajemen mencegah auditor untuk melakukan konfirmasi eksternal atas saldo akun-akun tertentu.

2.4.5 PENENTUAN TIPE MODIFIKASI TERHADAP OPINI AUDITOR Modifikasi yang harus dilakukan terhdapa opini auditor, tergantung pada materialitas dan seberapa pervasif dampak dari faktor penyebab modifikasi tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan. Pengertian pervasif dalam konteks kesalahan penyajian, untuk menggambarkan pengaruh keslahan penyajian terhadap laporan keuangan atau pengaruh kesalahan penyajian yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pengaruh pervasif terhadap laporan keuangan adalah pengaruh yang, menurut pertimbangan auditor: (i)

Tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan;

(ii)

Jika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dalam laporan keuangan; atau

(iii) Dalam hubungannya dengan pengungkapan, adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Tipe modifikasi terhadap opini auditor terdiri dari: (1)

Opini wajar tanpa pengecualian

(2)

Opini tidak wajar

(3)

Opini menyatakan pendapat

1)

Opini Wajar dengan Pengecualian Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: (a)

Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau

20

(b)

Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material, tetapi tidak pervasif.

2)

Opini Tidak Wajar Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahn penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat Auditor harus menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian materialyang tidak terdeteksi mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor harus tidak menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, adalah tidak mungkin untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial

dari

ketidakpastian

tersebut

dan

pengaruh

kumulatif

ketidakpastian tersebut yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan.

4) Konsekuensi dari Ketidakmampuan untuk Memperoleh Bukti Audit yang Cukup dan Tepat yang Disebabkan oleh Pembatasan yang Dilakukan oleh Manajemen setelah Auditor Menerima Perikatan 

Jika, setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwan manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang menurut auditor kemungkinan akan menyebabkan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut.

21



Jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan tersebut, maka auditor harus mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, kecuali jika pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, dan menentukan apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.



Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menentukan implikasinya sebagai berikut: (a)

Jika

auditor

menyimpulkan

bahwa

pengaruh

kesalahan

penyajian yang tidak terdetekdi, adalah material, tetapi tidak pervasif, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian; atau (b)

Jika

auditor

menyimpulkan

bahwa

pengaruh

kesalahan

penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, adalah material dan pervasif sehingga suatu opini wajar dengan pengecualian tidak akan memadai untuk mengomunikasikan signifikan kondisi tersebut, maka auditor harus: (i)

Menarik diri

dari

memungkinkan

audit,

menurut

jika diperkenankan perundang-undangan

dan yang

berlaku; atau (ii)

Jika penarikan diri dari audit sebelum menerbitkan laporan

auditor

tidak

diperkenankan

atau

tidak

memungkinkan, maka auditor harus tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

Jika auditor menarik diri seperti dijelaskan sebelumnya, sebelum menarik diri, auditor harus mengomunikasikan kesalahan penyajian yang teridentifikasi selama audit yang dapat menyebabkan modifikasi terhadap opini dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola.

22

5)

Pertimbangan Lain yang Berkaitan dengan Opini Tidak Wajar atau Opini Tidak Menyatakan Pendapat Ketika menurut auditor suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat perlu dinyatakan atas laporan keuangan secara keseluruhan,

laporan

auditor

juga

tidak

diperkenankan

untuk

mencantumkan opini tanpa modifikasian, berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang sama, atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Pencantuman opini tanpa modifikasian tersebut dalam laporan yang sama dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. 2.4.6 BENTUK

DAN

ISI

LAPORAN

AUDITOR

KETIKA

OPINI

DIMODIFIKASI 1)

Basis Untuk Paragraf Modifikasi 

Ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus, sebagai tambahan terhadap suatu unsur tertentu yang diharuskan SA 700, mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan judul “Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian”, “Basis untuk Opini Tidak Wajar”, atau “Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat”, sesuai dengan kondisinya.



Jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan jumlah tertentu dalam laporan keuangan (termasuk pengungkapan kuantitatif), maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan dan kuantifikasi tentang dampak keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan penyajian tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi, kecuali jika tidak prkatis. Jika tidak praktis untuk mengkuantifikasi dampak keuangan, maka auditor harus menyatakan hal tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi.



Jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan kualitatif (naratif),

23

maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan tentang bagaimana terjadi kesalahan penyajian dalam pengungkapan tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi. 

Jika terdapat suatu kesalahan penyajian material, dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan tidak diungkapkannya informasi yang seharusnya diungkapkan, maka auditor harus:

(a)

Mendiskusikan informasi yang tidak diungkapkan tersebut dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola;

(b)

Menjelaskan dalam paragraf basis untuk modifikasi tentang sifat informasi yang dihilangkan; dan

(c)

Kecuali

dilarang

mencantumkan

oleh

peraturan

pengungkapan

yang

perundang-undangan, dihilangkan,

apabila

dianggap praktis dan auditor telah memperoleh buktu audit yang cukup dan tepat tentang informasi yang dihilangkan tersebut. 

Jika modifikasi dihasilkan dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus mencantumkan alasan ketidak mampuan tersebut dalam pargraf basis untuk modifikasi.



Bahkan, ketika auditor telah menyatakan suatu opini tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, auditor harus menjelaskan dalam paragraf basis untuk modifikasi alasan untuk setiap hal lain yang disadari oleh auditor yang memerlukan modifikasi terhadap opini, dan pengaruh yang diakibatkannya.

2)

Paragraf Opini 

Ketika auditor memodifikasi opini audit, auditor harus menggunakan judul “Opini Wajar dengan Pengecualian”, “Opini Tidak Wajar” atau “opini Tidak Menyatakan Pendapat” sesuai dengan kondisinya, untuk paragraf opini.



Ketika auditor menyatakan suatau opini wjaar dengan pengecualian karena terdpata kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, auditor haru mrnyatakan dalam paragraf opini bahwa, 24

menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam

laporan

paragraf

Basis

untuk

Opini

Wajar

dengan

Pengecualian: (a)

Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, ketika melaporkan berdasarkan kerangka penyajian wajar; atau

(b)

Laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ketika melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan.



Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak wjara, auditor harus menyatakan signifikansi paragraf opini bahwa, menurut opini auditor, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Wajar: (a)

Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang belaku, ketika melaporkan berdasarkan kerangk penyajian wajar; atau

(b)

Laporan keuangan tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ketika melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan.



Ketika

auditor

tidak

menyatakan

pendapat

karena

ketidakmampuannya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. 3)

Penjelasan

tentang

Tanggungjawab

Auditor

Ketika

Auditor

Menyatakan suatu Opini Wajar dengan Pengecualian atau Opini Tidak Wajar 

Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, auditor harus mengubah penjelasan tentang tanggungjawab auditor untuk menyatakan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit yang diperoleh oleh auditor adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini modifikasian.

4)

Penjelasan tentang Tanggungjawab Auditor Ketika Auditor Tidak Menyatakan Pendapat

25

Ketika auditor tidak menyatakan pendapat karena ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus mengubah paragraf pendahuluan dalam laporan auditor untuk menyatakan bahwa auditor ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan. Auditor juga harus mengubah penjelasan tentang tanggungjawab auditor dan ruang lingkup audit untuk menyatakan sebagai berikut: “Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit yang sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, oleh karena hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis untuk opini audit”. 2.4.7 KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TATA KELOLA Ketika auditor berharap untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor, auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola tentang kondisi yang menuntun pada modifikasi yang diharapkan tersebut dan usulan kata-kata atas modifikasi tersebut. 

Pengomunikasian dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola tentang kondisi yang menurun pada suatu modifikasi yang diharapkan terhadap opini auditor dan susunan kata yang diusulkan atas modifikasi tersebut memungkinkan: (a)

Auditor untuk memberitahukan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola modifikasi yang dimaksud dan alasan (atau kondisi) untuk modifikasi tersebut.

(b)

Auditor untuk mencari persetujuan dari pihak yang bertanggungjawb atas tata kelola tentang fakta-fakta dari hal-hal yang menimbulkan modifikasi tersebut, atau mengonfirmasikan hal-hal yang terkait dengan ketidaksepakatan dengan manajemen; dan

(c)

Pihak

yang

bertanggungjawab

atas

tata

kelola

memperoleh

kesempatan, jika relevan, untuk menyediakan bagi auditor informasi dan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan hal-hal yang menimbulkan modifikasi tersebut.

26

2.4.8 ILUSTRASI LAPORAN AUDITOR DENGAN MODIFIKASI TERHADAP OPINI Ilustrasi Laporan Auditor yang Berisi Opini Wajar dengan Pengecualian Karena Kesalahan Penyajian Material dalam Laporan Keuangan LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju] Pelaporan atas Laporan Keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan Entitas ABC, yang terdiri dari atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20X1, laporan laba-rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Tanggungjawab Auditor Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit untuk mematuhi ketentuan etika dan merencanakan serta melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan dan kekeliruan. Dalam melaksanakan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas secara wajar yang bertujuan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, namun bukan untuk tujuan menyatakan opini tentang efektivitas pengendalian internal entitas. Audit juga mencakup penilaian atas 27

ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis untuk opini audit wajar dengan pengecualian. Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian Persediaan Entitas di laporan posisi keuangan dicantumkan sebesar Rp.xxx. Manajemen tidak menyajikan persediaan tersebut pada nilai tengah yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan jumlah terpulihkan namun menyajikannya semata-mata pada jumlah tercatat, yang merupakan penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Catatan entitas menunjukkan bahwa seandainya manajemen menyajikan persediaan pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan jumlah terpulihkan, jumlah Rp.xxx semestinya diakui untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai terpulihkan. Oleh karena itu, harga pokok penjualan semestinya meningkat sebesar rp.xxx, dan pajak penghasilan, laba bersih serta ekuitas pemegang saham semestinya turun masing-masing sebesar Rp.xxx, Rp.xxx, Rp.xxx. Opini Wajar dengan Pengecualian Menurut opini kami, kecuali dampak dari hal yang telah kami jelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas ABC pada tanggal 31 Desember 20X1, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia. Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain [Bentuk dan isi laporan auditor ini akan bervariasi tergantung dari sifat tanggungjawab pelaporan lain auditor] [Tanda tangan auditor] [Tanggal laporan auditor] [Alamat auditor]

28

Kondisi yang melingkupi laporan audit independen di atas mencakup halhal berikut: 

Audit atas laporan keuangan lengkap bertujuan umum yang disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



Syarat-syarat perikatan audit mencerminkan penjelasan tentang tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210.



Persediaan disajikan salah. Kesalahan penyajian dipandang material namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan.



Sebagai tambahan untuk audit atas laporan keuangan, auditor memiliki tanggungjawab pelaporan lain yang disyaratkan oleh ketentuan hukum tertentu.

2.4.9 PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SA 706 mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor menganggap perlu untuk: (a) Menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang sedemikian penting, yang bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan; atau (b) Menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggungjawab auditor, atau laporan auditor. 2.4.10

PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DALAM LAPORAN AUDITOR Jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting yang bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan suatu Paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor selama auditor telah

29

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf tersebut harus mengacu hanya pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Ketika auditor mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporannya, auditor harus: (a)

Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor;

(b)

Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat;

(c)

Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan; dan

(d)

Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.

Contoh kondisi yang di dalamnya auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal adalah: 

Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh Regulator.



Penerapan awal (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru (sebagai contoh, suatu standar akuntansi keuangan baru) yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya.



Suatu bencana alam besar yang telah, atau masih berlanjut, mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.

Pencantuman paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor tidak mempengaruhi opini auditor. Paragraf Penekanan Suatu Hal bukan merupakan pengganti bagi hal-hal sebagai berikut: (a)

Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian, atau opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat, ketika diharuskan oleh kondisi suatu perikatan audit.

30

(b)

Pengungkapan dalam laporan keuangan yang diharuskan untuk dibuat oleh manajemen menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

31

BAB III PENUTUP 3.1

KESIMPULAN Beberapa kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan dari penulisan makalah yang berjudul “” ini adalah sebagai berikut: 1)

Akuntansi

merupakan

mengelompokkan,

proses

merengkum,

mengidentifikasi, dan

melaporkan

mengukur,

mencatat,

kejadian-kejadian

yang

mempengaruhi perusahaan dalam laporan keuangan. Sedangkan audit meliputi mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh secara logis dan assurance bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dengan jujur dalam semua respek material. 2)

Adanya pengauditan laporan keuangannya, perusahaan akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit atau persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. Apabila pengauditan dilakukan oleh auditor independen dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset perusahaan oleh karyawan.

3)

Standar auditing adalah standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.

3.2

Saran Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap kepada bapak dosen dan pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan juga para pembaca.

32

DAFTAR PUSTAKA Al. Haryono Jusup, 2014. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA), Edisi 2.

33