Bab I Pendahuluan 1-13.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Mengikuti perkembangan jaman yang semakin modern, banyak Negara di seluruh dunia semakin bersaing untuk menjadi Negara yang lebih maju, baik di sektor perekonomian, pemerintahan, sosial, dan budaya. Banyak upaya yang dilakukan suatu Negara agar mendapatkan penghasilan yang besar untuk membangun negaranya agar lebih maju. Untuk melakukan pembangunan disegala bidang suatu Negara akan mencari cara agar mendapatkan penghasilan baik dari sektor pariwisata dengan menambah penghasilan dari pendapatan visa, bekerja sama dibidang perdagangan antar Negara, selain itu mendapatkan penghasilan dengan pemungutan pajak. Di Indonesia penghasilan Negara terbesar berasal dari pajak. Kemampuan negara sangat tergantung pada pajak. Perolehan pajak berimbas pada pembangunan infrastruktur, pendidikan serta program kesehatan. Masyarakat Indonesia tidak akan pernah lepas dari pajak karena orang yang sudah lahir dan menetap di Indonesia pasti akan membayar pajak baik pajak pengasilan atau pajak dari harta yang dimiliki. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak pemerintah) dan

1

2

diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukannya. Meskipun di Indonesia sudah dilakukan modernisasi dibidang perpajakan dengan melakukan perbaikan pada struktur organisasi, proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, dan manajemen sumber daya manusia, namun masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan. Hal itu terlihat dari peringkat Indonesia yang masih berada diperingkat tiga terbawah diantara Negara-Negara yang ada di asia tenggara. Padahal Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar

tapi

kepatuhan

pajaknya

hanya

mencapai

11,77%

(http://www.bppk.kemenkeu.go.id). Perlu diteliti beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Menurut Ritongga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak

3

dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Supadmi (2009) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Menurut Palda dan Hanousek (2002) kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Undang-undang perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan

pembayaran

pajak.

Dalam

rangka

memberitahukan

pelaksanaan

pemeriksaan kepada wajib pajak, pemeriksaan wajib pajak memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, dan mengirim surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

4

Meski pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi para wajib pajak tapi masih banyak yang melanggar peraturan pajak yang sudah dibuat. Untuk memberi pelajaran bagi para pelanggar kepatuhan wajib pajak maka dibuatlah sanksi pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak (Aditya dan Ery,2015:461). Hal tersebut menjadi pendorong untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Arfan,2009:101). Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak akan patuh, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, sistem perpajakan yang modern dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, pelayanan yang diberikan petugas pajak memuaskan,

pajak

yang

dibayarkan

memberikan

kontribusi

nyata

dalam

5

pembangunan di wilayahnya. Ini semua akan menimbulkan perhatian dari wajib pajak. Dari proses perhatian tersebut akan menimbulkan proses selanjutnya yaitu mengingat dan bertindak. Kemudian pada proses penguatan, individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran untuk berperilaku sesuai dengan model. Apabila dihubungkan dengan sosialisasi perpajakan nampaknya akan cukup relevan. Karena melalui sosialisasi seorang wajib pajak akan memahami prosedur, peraturan dan sanksi perpajakan. Hal ini akan memberikan rangsangan kepada wajib pajak untuk berperilaku patuh. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan adalah salah satu unit kantor pelayanan pajak Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 dibawah ini:

6

Tabel 1 Data Wajib Pajak Badan Tahun 2014-2016 Pada KPP Pratama Badung Selatan Uraian

2014

2015

2016

WP Badan Terdaftar

8.183

8.674

9.262

WP Efektif

4.202

4.208

4.233

WP Tidak Efektif

3.981

4.466

5.029

Penerimaan PPh

Rp.659.057.711.773

Rp.809.845.515.282

Rp.915.166.042.858

Sumber : KPP Pratama Badung Selatan, 2017 Tabel 2 Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2014-2016 Uraian

2014

2015

2016

WP Badan

8.183

8.674

9.262

WP Efektif

4.202

4.208

4.233

SPT Masuk ( lembar)

2.404

2.800

2.827

SPT Tidak Masuk ( lembar)

1.798

1.408

1.406

66,53%

66,78%

(%) Kepatuhan 57,21% (b/a*100%) Sumber : KPP Pratama Badung Selatan, 2017

Dilihat dari tabel 1, jumlah WP badan yang terdaftar setiap tahunnya meningkat tetapi jumlah WP Efektif masih berada dibawah angka WP yang terdaftar, dimana jumlah WP tidak efektif masih berkisaran di angka 4 ribuan pertahun.

7

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dari Tahun 2014 – 2016 belum mencapai 100%, sehingga hal tersebut memperlihatkan realisasi SPT masuk menunjukan persentase kepatuhan yang masih rendah. Hal ini dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak badan tahun 2014-2016 sebesar 63,51%. Jika dikaitkan variabel dalam penelitian ini dengan tabel kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan periode 2014-2016 memiliki hubungan antara keprilakuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannnya dalam membayar pajak. Selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut penyebab masih rendahnya angka kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel penelitian yang berkaitan dengan keprilakuan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Beberapa usaha dari petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan jika ada pelanggaran pajak. Yang dimaksud WP Efektif yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya, sedangkan WP tidak Efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. SPT masuk yang dimaksud adalah wajib pajak yang telah membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya,

8

sedangkan SPT yang tidak masuk merupakan wajib pajak yang tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan variabel dari 4 penelitian sebelumnya yaitu Muchsin Ihsan (2013), Agnes Sophia Irmawati (2015), I Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni Ketut Rasmini (2016), Gusti Ayu Widianti (2017). Penelitian dilakukan oleh Muchsin Ihsan (2013) mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Variabel yang digunakan pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak,

penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian kedua dilakukan oleh Agnes Sophia Irmawati (2015) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). Variabel yang digunakan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang mepengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9

Penelitian ketiga dilakukan oleh I Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni Ketut Rasmini (2016) mengenai pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan sebagai variabel terikat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian keempat dilakukan oleh Gusti Ayu Widianti (2017) mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel yang digunakan adalah pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak badan sebagai variabel terikat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diteliti kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan di Denpasar.

10

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. 2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. 3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. 4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: a. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. b. Menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan.

11

c. Menguji secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. d. Menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa b. Bagi Fakultas/Universitas Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan ilmiah di perpustakaan, dan juga sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait. c. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sebagai bahan pertimbangan DJP dan khususnya kantor pelayanan pajak dalam rangka untuk perbaikan yang berkenaan dengan pelayanan dan pemeriksaan perpajakan.

12

D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu sebagai berikut. BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini merupakan pengantar bagi pembaca untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat uraian sistematis tentang landasan teoritis, publikasi penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian, dan rumusan hipotesis sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini memuat uraian tentang tempat/lokasi/daerah dan objek penelitian, populasi dan metode penentuan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan model penelitian. BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN Bab ini terdiri dari gambaran umum tempat perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat tempat penelitian dan struktur organisasi.

13

BAB V

: DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP Bab ini menyajikan simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang ditunjukan kepada

peneliti

selanjutnya

yang

ingin

mengembangkan penelitian yang telah dilakukan.

melanjutkan

atau