Bab 2 - Tinjauan Kebijakan (final).pdf

LAPORAN AKHIR

LAPORAN AKHIR

PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

BAB - 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW PROVINSI MALUKU Konsep dasar pengembangan tata ruang di Provinsi Maluku didasarkan atas konsep laut pulau. Konsep ini ditandai oleh adanya simpul pertumbuhan antar pulau yang terpisahkan oleh laut dan tidak dibatasi oleh batas administrasi. Simpul-simpul pertumbuhan tersebut sudah saling terhubung melalui pelayaran tradisional.

2.1.1 Kebijakan Struktur Ruang Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota di wilayah Provinsi Maluku yang direncanakan tidak terlepas dari struktur kota di antara ibukota provinsi, ibukota kabupaten maupun kota-kota kecamatan, karena kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem kota-kota diarahkan sesuai dengan hirarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan rencana pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan bencana alam yang sering terjadi, serta rencana Gugus Pulau yang diusulkan. Di pihak lain kawasan perkotaan itu sendiri memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Halaman

|

2-1

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

1. Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan dimensi waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, pengembangan kota-kota di Provinsi Maluku akan tetap mengacu pada hirarki fungsional sesuai RTRWN antara lain: Pusat Kegiatan Nasional/PKN, Pusat Kegiatan Wilayah/PKW, Pusat Kegiatan Lokal/PKL, Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN. Namun mengingat beberapa pusat gugus pulau mempunyai fungsi lebih tinggi daripada PKL, serta belum ditetapkan sebagai PKW dalam RTRWN, ditetapkan sebagai PKSP (Pusat Kegiatan Strategis Provinsi), dimasa datang diusulkan untuk menjadi PKW sesuai dengan perkembangannya serta skala pelayanannya. Kota yang dikembangkan sebagai PKN adalah Kota Ambon, kota-kota yang dikembangkan sebagai PKW meliputi kota-kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan regional, yaitu ibukota kabupaten dan kota-kota yang dapat berfungsi sebagai kota dalam lingkup regional yang terdapat di Provinsi Maluku yaitu Kota Tual, Masohi, Namlea, Kairatu, Werinama, Bula, Dataran Hunimua,Wahai,Langgur, Tiakur, Larat dan Namrole, kota PKSN sebagai kawasan perbatasan dan pertahanan dan keamanan, yaitu Kota Saumlaki, Ilwaki, dan Kota Dobo, kota-kota yang dikembangkan sebagai PKSP adalah Dataran Hunimoa, Piru (Dataran Honipopu), BandaNeira, Benjina (yang diusulkan menggantikan Dobo sebagai PKSN), Tepa dan Serwaru. Pengembangan Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi (PKN) untuk jangka panjang perlu di evaluasi, hal ini didasarkan pada keterbatasan lahan untuk pengembangan Kota Ambon di masa yang akan datang. Kota-kota di Provinsi Maluku yang dikategorikan sebagai PKLadalah selain sebagai ibukota-ibukota kecamatan,juga mempunyai fungsi pelayanan kota-kota di sekitarnya, terdiri atas: a) Ibukota kecamatan di Kota Ambon; meliputiAmahusu, Karang Panjang, Wayame, Passo, Leahari; b) Ibukota Kecamatan di Kota Tual; meliputi Tubyal, Namsel danYamtel; c) Ibukota kecamatan di Kabupaten Buru, meliputi Teluk Bara, Waenetat, Ilath, Waplau, dan Airbuaya; d) Ibukota Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, meliputi Leksula, Elfule, Wamsisi, Wailua, dan Biloro; e) Ibukota kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi Taniwel, Waesala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, dan Uwen Pantai; f) Ibukota kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah meliputi Banda Neira,Amahai, Tehoru, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Waipia, Tulehu, Ameth, Larike, Pasanea, Kobi, Laimu dan Kobisonta Halaman

|

2-2

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

g) Ibukota kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Waiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang dan Miran; h) Ibukota kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, meliputi Elat, Weduar, Holath,Ohoira, dan Rumat; i)

Ibukota kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, meliputi Larat, Adaut, Lorulun, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo dan Tutukembong;

j)

Ibukota Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi, Wonreli, Weet, Wulur, Tepa, Letwurung, Serwaru, dan Lelang;

k) Ibukota kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Jerol (Aru Selatan), Benjina, Marlasi, dan Batulei, Koijabi, Longgar, Meror. 2. Hierarki Kota-Kota Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN dan berdasarkan hasil analisis dan kecenderungan perkembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah Provinsi Maluku, sistem hirarki perkotaan di Provinsi Maluku akan dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu: a) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, disamping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan internasional; b) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten; c) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis nasional, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada; d) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan strategis provinsi (PKSP), yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis provinsi, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada, dan diharapkan dapat meningkat menjadi PKW atau PKSN sesuai dengan hirarki perkotaan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;

Halaman

|

2-3

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

e) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lingkungan (PKL), yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan dalam melayani beberapa kota yang berhirarki lebih rendah. Kota-kota yang diusulkan menjadi PKSP diatas, Kota Piru,Honimua, serta Kota Tepa dan Kota Serwaru yang masing-masing merupakan pusat pengembangan wilayah di Gugus Pulau 11 dan 12. Kota Banda Naira diusulkan menjadi PKSP karena fungsinya sebagai lokasi wisata bahari dan wisata sejarah skala nasional maupun internasional, selain kegiatan industri perikanan dan perkebunan pala yang sudah mendunia. Kota Benjina sebagai pusat industri perikanan diusulkan menjadi PKSP. Kota Dobo dipertimbangkan untuk dialihkan sebagai PKSN karena merupakan kawasan yang rawan bencana, dan pengembangan kota tidak terlalu signifikan dan sukar untuk dilakukan mengingat kondisi wilayah yang berawa-rawa, maka Kota Benjina di harapkan dapat berkembang dan menggantikan kota Dobo sebagai PKSN. 3. Rencana kebijakan pengembangan PKN: a) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia Bagian Timur (seperti Sorong, Fak-fak, Biak, Merauke,Manado, Kendari dan Ujung Pandang), Indonesia Bagian Barat (Surabaya, Jakarta, dan lain-lain) dan Negara Asia Pasifik (Timor Leste, Australia, Jepang dan lain-lain) melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi (laut, udara dan telekomunikasi); b) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu; c) Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan; d) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lainlain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja; e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana. 4. Rencana Kebijakan Pengembangan PKW: a) Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu; b) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan darat, laut dan udara; c) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah regional, nasional maupun internasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara,

Halaman

|

2-4

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

khususnya bagi pusat-pusat pengembangan wilayah di masing-masing Gugus Pulau yang berfungsi sebagai Pintu Jamak (Multy Gate). d) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana. 5. Rencana Kebijakan Pengembangan PKSN: a) Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu; b) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah internasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara; c) Peningkatan wilayah perbatasan untuk menunjang kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional; d) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana wilayah untuk peluang investasi. e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana. 6. Rencana Kebijakan Pengembangan PKSP: a) Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu; b) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah nasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara; c) Peningkatan wilayah perbatasan untuk menunjang kepentingan pertahanan keamanan wilayah Provinsi Maluku serta integrasi nasional; d) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana wilayah Provinsi untuk peluang investasi. e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana. 7. Rencana Kebijakan Pengembangan PKL: a) Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu; b) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayani melalui pengembangan jaringan jalan darat dan laut. c) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.

Halaman

|

2-5

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

d) Mengantisipasi dinamika pertambahan penduduk dan perubahan iklim yang berdampak pada pengurangan wilayah pesisir terhadap pulau-pulau kecil (pulau Ambon), memperhatikan kondisi topografi pulau Ambon yang luasnya 761 Km²dan Kota Ambon 359,45 Km2, dimana perbandingan dataran hampir sama dengan wilayah perbukitan, sehingga untuk jangka panjang pengembangan wilayah perkotaan tidak berjalan dengan baik. maka Provinsi Maluku untuk jangka panjang mempersiapkan kawasan Makariki di Pulau Seram (pulau besar) untuk Ibukota Provinsi Maluku di masa depan. Untuk rencana dimaksud maka Kawasan Makariki diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan disesuaikan kemajuan pembangunan perkotaan di wilayah tersebut. Tabel 2-1 Sistem Perkotaan Provinsi NO 1

PKN Ambon (I/C/1)

-

PKW Masohi (I/C/1) Werinama (II/C/2) Kairatu (II/C/1) Tual (II/C/1) Namlea (II/C/1) Wahai (II/B) Bula (II/B) Langgur Tiakur Namrole Dataran Honipopu Dataran Hunimoa Kepala Madan Wonreli

PKSN - Saumlaki (I/A/2) - Ilwaki (II/A/2) - Dobo (II/A/2)

-

PKSP Piru Banda Naira Tepa Serwaru Benjina

-

PKL Leksula (Orde III) Teluk Bara (Orde III) Elfule (Orde III) Waenetat,Ilath (Orde III) Kataloka (Orde III) Amahai (Orde III) Tehoru (Orde III) Saparua (Orde III) Tulehu (Orde III) Jerol (Orde III) Larat (Orde IIII) Lelang (Orde III) Wonreli (Orde III) Yamtel (Orde III) Namsel (Orde III) Tubyal (Orde III) Yamtel (Orde III) Waplau(Orde III) Airbuaya (Orde III) Kayeli (Orde III) Waisama (Orde III) Wailua (Orde III) Biloro (Orde III) Taniwel (Orde III) Waisala (Orde III) Hunitetu (Orde III) Kamal (Orde III) Latu (Orde III) Luhu (Orde III) Tomalehu Timur (Orde III) Uwen Pantai (Orde III) Banda Naira (Orde III) Sahulau (Orde III) Pelauw (Orde III) Hila (Orde III) Ameth(Orde III) Kobisonta (Orde III) Makariki (Orde III) Geser (Orde III) Kilalir(Orde III) Atiahu (Orde III)

Halaman

|

2-6

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

- Wermaf Kampung Baru (Orde III) - Waiketam Baru (Orde III) - Tamher timur (Orde III) - Air Kasar (Orde III) - Kilmuri (Orde III) - Pulau Panjang (Orde III) - Miran (Orde III) - Elat (Orde III) - Weduar (Orde III) - Holath (Orde III) - Ohoira (Orde III) - Rumat (Orde III) - Adaut (Orde III) - Lorulung (Orde III) - Seira (Orde III) - Romean (Orde III) - Wunlah (Orde III) - Alusi Kelaan (Orde III) - Adodo Molo (Orde III) - Tutukembong (Orde III) - Weet (Orde III) - Wulur (Orde III) - Letwurung (Orde III) - Serwaru (Orde III) - Marlasi(Orde III) - Batulei (Orde III) - Koijabi (Orde III) - Longgar (Orde III) - Meror (Orde III) Keteranga: I – IV A A/1 A/2 A/3 B C C/1 C/2 C/3 D D/1 D/2

: : : : : : : : : : : : :

Tahapan Pengembangan Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan Pengembangan/Peningkatan fungsi Pengembangan Baru Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasonal Pengembangan/Peningkatan fungsi Pengembangan Baru Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana Rehabilitasi kota akibat bencana alam Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana

Halaman

|

2-7

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Gambar 2-1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Maluku

Halaman

|

2-8

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

2.1.2 Kebijakan Pola Ruang Seperti yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung merupakan salah satu produk utama yang akan dihasilkan. Penetapan kawasan lindung ini mengacu pada Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Provinsi Maluku mengenai Penyusunan Master Plan dan Action Plan Kawasan Sentra Produksi Universitas Pattimura mengenai satuan lahan dan kesesuaian lahan, Tata Guna Hutan Kesepakatan (Padu Serasi), serta kajian ulang aspek geologi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan overlay peta satuan lahan, kesesuaian lahan skala 1: 100.000 dan peta geologi skala 1: 250.000. Berkaitan pula dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung, maka perlu dilakukan pemantapan terhadap kawasan lindung yang telah ada, sesuai dengan pengertian, tujuan, serta kriteria seperti yang terdapat pada Keppres di atas, berikut penyesuaian di lapangan. Pada dasarnya, pemanfatan ruang untuk kawasan lindung ini merupakan perwujudan dari pengembangan struktur ruang Provinsi yang berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ini ditetapkan, kemudian digunakan sebagai limitasi atau kendala bagi pengembangan wilayah budidaya, yang selanjutnya dapat ditentukan kawasan budidayanya. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penentuan kawasan lindung ini yaitu: 1. Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); 2. Kriteria menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 rencana-rencana sektoral (perkebunan, transmigrasi, kehutanan, dan sebagainya); 3. Rencana kesesuaian lahan. Pengertian kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakupsumber daya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka kawasan lindung yang akan ditetapkan di Maluku meliputi wilayah daratan dan lautan yang terdiri atas: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu:Kawasan hutan lindung, Kawasan Konservasi dan resapan air serta Kawasan kars; 2. Kawasan perlindungan setempat; a) Sempadan pantai; b) Sempadan sungai; c) Kawasan sekitar danau/waduk;

Halaman

|

2-9

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

d) Kawasan sekitar mata air; e) Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; f) Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove; dan g) Kawasan terbuka hijau kota. 3. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam; a) Kawasan cagar alam; b) Kawasan suaka margasatwa; c) Kawasan cagar budaya; d) Taman Nasional dan; e) Taman wisata alam. 4. Kawasan rawan bencana alam; a) Kawasan rawan letusan gunung api; b) Kawasan rawan gempa, gerakan tanah dan longsor; c) Kawasan rawan banjir; dan d) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami. Untuk kawasan lindung daratan, khususnya hutan lindung, umumnya diarahkan pada bagian tengah pulau yang memiliki kekayaan hutan. Sementara kawasan lindung lautan diarahkan ke wilayah perairan yang memiliki keunikan/keindahan alam laut dan tempat hidup satwa khas serta kawasan sasiannya, lokasi beberapa kawasan lindung dapat tumpang tindih satu sama lain. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan prioritas dalam pemilihannya. Sesuai dengan ketentuan yang ada urutan prioritas bagi pemantapan kawasan lindung tersebut yaitu: 1. Kawasan suaka alam; 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan lainnya (hutan lindung); 3. Kawasan perlindungan setempat; 4. Kawasan rawan bencana alam.

Halaman

|

2-10

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Gambar 2-2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Maluku

Halaman

|

2-11

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Gambar 2-3 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Maluku

Halaman

|

2-12

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PROVINSI MALUKU TAHUN 2005-2025

MENENGAH

Visi dan Misi Pembangunan daerah Maluku seperti diamanatkan dalam POLA DASAR Tahun 2001-2005. Sesuai POLA DASAR Tahun 2001-2005: “Terwujudnya perikehidupan masyarakat Maluku yang rukun, aman, damai dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh warga masyarakat yang bertaqwa, memiliki rasa cinta kasih dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, serta memiliki etos kerja yang tinggi”. Dalam mewujudkan visi maka diperlukan misi-misi yaitu: 1.

Penciptaan kondisi aman, damai, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.

Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan seharihari dan mantapnya persaudaraan umat beragama, berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai

3.

Penegakan hukum dan hak azasi manusia yang menjamin tegaknya tatanan kehidupan bermasyarakat berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam hubungan ini, aparatur penegak hukum akan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas, disamping mengefektifkan tatanan hukum lokal seperti Sanksi dan sejenisnya.

4.

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, meningkatkan pembangunan wilayah secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Dalam hubungan ini, akan ditingkatkan peranan lembaga-lembaga keuangan dalam rangka mendorong investasi melalui penggalakan tabungan masyarakat.

5.

Pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam spesifik daerah seoptimal mungkin dengan mendorong perkembangan pengusaha lokal baik dalam emenuhan kebutuhan akan modal (investasi) maupun dalam membuka akses dalam kompetisi pasar global baik nasional, regional, maupun internasional.

6.

Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memacu percepatan pembangunan daerah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dampak konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Halaman

|

2-13

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

7.

Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, demokratis serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

8.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta peningkatan ketahanan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga secara bertahap memiliki daya tahan, kemandirian, kemampuan menghidupkan diri, keluarga dan lingkungannya.

9.

Penciptaan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu pada seluruh tatanan terutama pada Perguruan Tinggi, guna meningkatkan etos kerja dan daya saing, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

10. Penciptaan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

2.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2013-2033 2.3.1

KABUPATEN

Rencana Struktur Ruang

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan sebagaimana dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Maluku Barat Daya, pengembangan perwilayahan pembangunan dengan titik berat pada penekanan keterkaitan antar wilayah yang didukung oleh perkembangan aktifitas ekonomi di daerah belakangnya. Namun, pengembangan wilayah secara umum tidak dapat dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan tempat dan waktu di setiap bagian wilayahnya. Hal ini disebabkan setiap bagian wilayah mempunyai permasalahan dan kendala pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan (pembiayaan, aparatur, sumberdaya, pengawasan dan lain-lain) yang berbeda. Untuk mengembangkan suatu wilayah dibutuhkan tahapan-tahapan pengembangan dan pemusatan pembangunan pada titik tertentu yang disebut pusat pengembangan atau pusat pertumbuhan. Hal ini bukan berarti wilayah lainnya tidak penting, namun demi efisiensi, ada berbagai kegiatan atau kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pusat pengembangan tanpa harus dibangun di setiap bagian wilayah atau wilayah pelayanannya. Rencana sistem perwilayahan pengembangan di Kabupaten Maluku Barat Daya disesuaikan dengan kondisi fisik daerahnya yang merupakan “wilayah kepulauan”, yang telah dilakukan pendekatan konsep WP Gugus Pulau (GP) yang mana di setiap WP Gugus Pulau ditetapkan satu pusat utama atau Pusat WP Gugus Pulau. Untuk menentukan pusat WP Gugus Pulau digunakan beberapa pertimbangan antara lain

Halaman

|

2-14

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

tata jenjang pusat pelayanan dan jangkauannya, karakteristik kota dan wilayah sekitarnya, kebijakan yang terkait dan hasil kajian pola perwilayahan gugus pulau yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan pola perwilayahan tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu pola yang optimal dan efisien, serta pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan. Rencana sistem perwilayahan pengembangan di Kabupaten Maluku Barat Daya ini, dituangkan dalam perwilayahan gugus pulau sebagai berikut: 1. Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau I: dengan pusat di Kota Wonrelli, dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan PP. Terselatan, Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, kecamatan Wetar Timur, kecamatan Pulau Kepulauan Romang dan Kecamatan Damer; 2. Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau II: dengan pusat di Kota Tiakur dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan Letti, Kecamatan Moa dan Kecamatan Pulau Lakor; 3. Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau III: dengan pusat di Kota Tepa dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan PP. Babar, Kecamatan Babar timur, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Wetang dan Kecamatan Pulau Daweloor Dawera. Tabel 2-2 Rencana Struktur Pelayanan Kabupaten Maluku Barat Daya No 1

Wilayah Pengembanga n Pulau I WP Gugus

Fungsi

• Pemerintahan • • • • • • • • • •

Kecamatan Pendidikan Kesehatan Pariwisata Komersial/ Perdagangan Sosial Budaya Pertanian dan perikanan Transportasi Regional Industri Regional Kawasan Lindung Kawasan Perbatasan

Skala Nasional, Regional, dan Kota

Rencana Pengembangan KantorInfrastruktur Pemerintah Kecamatan, BLK, Akademi, Pendidikan TK sampai menengah dan Perguruan Tinggi, Puskesmas, Pustu, Pasar Umum, Dermaga/ Pelabuhan, Historical Building, Tempat rekreasi, Dermaga/ Pelabuhan Laut/ Sungai, Industri Pengolahan, Sub Terminal agribisnis (STA), infrastruktur kaws. Perbatasan, Hutan Lindung Wetar, kawasan konservasi Danau Tihu

Halaman

|

2-15

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

No 2

3

Wilayah Fungsi Pengembanga n Pulau II • Pemerintahan WP Gugus Kabupaten • Pendidikan • Kesehatan • Perdagangan dan jasa • Sosial Budaya • Transportasi Regional • Kawasan Lindung • Kawasan Perbatasan WP Gugus Pulau III • Pemerintahan Kecamatan • Pendidikan • Kesehatan • Pertanian dan perikanan • Perdagangan dan jasa • Transportasi Regional • Industri Regional • Kawasan Perbatasan

Skala Regional, dan Kota

Regional, dan Kota

Rencana Pengembangan KantorInfrastruktur Pemda Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Dermaga/ Pelabuhan Laut/ Sungai, infrastruktur kaws. Perbatasan, Kaw Konservasi Gn. Kerbau Kantor Pemerintahan Kecamatan, Pendidikan Menengah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Pelabuhan, Sub Terminal agribisnis (STA), Industri Pengolahan, infrastruktur kaws. Perbatasan.

Sumber : RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya

2.3.2

Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan Maluku Barat Daya, meliputi: 1. Orde I : Kota Wonreli di Kecamatan PP. Terselatan, Kota Tiakur di Kecamatan Moalakor; 2. Orde II : Kota Serwaru di Kecamatan Letti, Kota Tepa di Kecamatan PP. Babar, Kota Letwurung di Kecamatan Babar Timur, Kota Weet di Kecamatan Moalakor, Kota Wulur di Kecamatan Damer; 3. Orde III Ilwaki;

: Kecamatan Mdona Hiera di Kota Lelang, Kecamatan Wetar di Kota

4. Orde IV : Kota Lurang di Kecamatan Wetar Utara, Kota Lirang di Kecamatan Wetar Barat, Kota Arwala di Kecamatan Wetar Timur, Kota Rumkuda di Kecamatan Kepulauan Romang, Kota Werwawan di Kecamatan Pulau Lakor, Kota Latalola Besar di Kecamatan Pulau Masela, Kota Watuwey di Kecamatan Pulau Daweloor Dawera, Kota Putihair Timur di Kecamatan Kisar Utara, Kota Rumah Lewang Besar di Kecamatan Pulau Wetang.

Halaman

|

2-16

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Gambar 2-4 Peta Rencana Perwilayahan Gugus Pulau

Halaman

|

2-17

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

2.3.3

Pusat-Pusat Pelayanan

Pengembangan sistem pusat pelayanan meliputi pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan perdesaan. Pusat pelayanan perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria, meliputi: •

Berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional;

•

Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa berskala nasional atau yang melayani beberapa propinsi;

•

Berpotensi atau berfungsi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi;

•

Berpotensi atau berfungsi sebagai pusat utama pelayanan lintas batas antar Negara di kawasan perbatasan;

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria, meliputi: •

Berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;

•

Berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;

•

Berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria, meliputi: •

Berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan;

•

Berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan;

•

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan antara lain, meliputi kawasan pelabuhan lokal, kawasan bandar udara bukan pusat penyebaran, kawasan stasiun skala kecil, dan kawasan terminal C dan sekitarnya.

4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Halaman

|

2-18

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu: •

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan

•

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem pusat pelayanan, meliputi: a. PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah promosi): Kota Wonreli dan Tiakur; b. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional): Kota Ilwaki; c. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi): Kota Tepa; d. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan): Kota Serwaru, Kota Letwurung, Kota Lurang, Kota Lelang, Kota Wulur, Kota Weet; e. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan): Luang, Wetang, Ustutun, Kepulauan Romang, Letoda, Weet, Klishatu, Lawawang.

Tabel 2-3 Rencana Pusat Pelayanan di Kabupaten Maluku Barat Daya No 1

Hirarki PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah promosi)

Kota

1. 1. Wonrelli 2. Tiakur

2

PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)

1. Tepa

3 4

PKSN (Pusat Kegiatan StrategisNasional) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

1. Ilwaki

5

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tutukey/Serwaru, Letwurung, Lurang, Lelang, Wulur, Klis. Luang, Wetan, Ustutun, Romang, Letode, Weet, Klishatu, Lawawang.

Sumber : RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya

Halaman

|

2-19

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Halaman

|

2-20

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Gambar 2-5 Peta Rencana Struktur Ruang

2.3.4

Sistem Prasarana Transportasi

A. Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan 1) Rencana jalan Kolektor Primer, meliputi ruas: a. Pengembangan Jaringan jalan menghubungkan Ilwaki - Lurang.

pengumpul

Pulau

Wetar

yang

b. Pembangunan Jalan Lingkar Wetar sebagai pengembangan jaringan jalan yang sudah ada. 2) Rencana jalan Kolektor Tersier, meliputi ruas Jaringan jalan lingkar pulau Moa yang menghubungkan Kaiwatu - Tiakur - Wakarleli - Pati - Upunyor - Klis Nyama - Pilam - Moain - Poliu - Touwawan - Kiera - Weet - Syota - Kaiwatu dan Kaiwatu - Werwaru - Patti - Wakarleli - Tiakur - Kaiwatu; 3) Rencana Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu antara jaringan, adalah dengan memantapkan jaringan lintas penyeberangan Damer - Tepa Sermatang - Lakor - Moa - Letti - Kisar - Kepulauan Romang - Arwala - Ilwaki Lurang - Ustutun - Teno (Kupang); 4) Rencana jaringan jalan untuk penyeberangan berbasis gugus pulau, meliputi ruas Jaringan jalan lintas Wetar, Kisar, Letti, Moa dan Tepa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sape - Labuhan Bajo - Waingapu - Kupang Ende - Larantuka - Kalabahi - Ustutun - Ilwaki - Wonreli - Tomra - Kaiwatu Tepa; B. Pengembangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan Rencana Angkutan Sungai dan penyeberangan, meliputi pengembangan lintasan penyeberangan untuk menghubungkan P. Wetar - P. Yamdena, Pengembangan pelabuhan penyeberangan pada kawasan perbatasan negara, Pengembangan pelabuhan yang berfungsi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertahanan Keamanan, serta membuka keterisolasian wilayah; 1. Lintasan penyeberangan Lakor - Moa; 2. Lintasan penyeberangan Moa - Letti; 3. Lintasan penyeberangan Pulau Masela - Pulau Moa (Tiakur).

C. Pengembangan Prasarana Transportasi Laut Rencana pengembangan prasarana transportasi laut, direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti rencana tata ruang. Rencana pengembangan alur pelayaran transportasi laut, diantaranya Pulau Wetar - Kisar - Pulau Moa (Tiakur)

Halaman

|

2-21

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

dan Pulau Moa (Tiakur) - Wetang - Masela untuk Rencana pengembangan prasarana transportasi laut, yang terdiri dari pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor;

D. Pengembangan Prasarana Transportasi Udara Rencana pengembangan prasarana transportasi udara meliputi pengembangan rute angkutan udara dan pembangunan bandar udara. Rute Baru Angkutan Udara Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari: 1. Kisar - Kupang – Australia; 2. Wetar - Moa - Kisar – Ambon; 3. Moa - Kisar - Babar – Saumlaki; 4. Kisar - Moa – Makasar.

2.3.5

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Rencana pola ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/ non pertanian. Penentuan kawasan tersebut didasarkan pada kriteria penetapan kawasan lindung (UU Nomor 26 Tahun 2007) yang disesuaikan dengan kondisi pengembangan Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini. Pola ruang merupakan kegiatan memantapkan/menetapkan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya yang tersedia pada ruang bersangkutan. Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, akan tidak berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung ruang yang telah ditetapkan. A. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Halaman

|

2-22

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Kawasan lindung Kabupaten Maluku Barat Daya direncanakan 19,52 % atau 114.214 ha, yang terdiri dari hutan lindung 25.083 ha (4,29 %), hutan bakau 17.939 ha (3,07 %) dan Kawasan Konservasi 71.192 (12,17 %). Pola ruang untuk kawasan lindung, meliputi: a. Kawasan perlindungan bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan Cagar alam dan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam; serta e. Kawasan lindung lainnya. Sebaran kawasan lindung berdasarkan WP yang sama dengan berdasarkan gugus pulau disusun dalam tabel berikut.

Tabel 2-4 Rencana Kawasan Lindung Berdasarkan Gugus Pulau Kabupaten Maluku Barat Daya Uraian Kawasan Lindung a. Hutan Lindung b. Hutan Bakau c. Kawasan Konservasi

I 102.040 24.156 6.693 71.192

Gugus Pulau II 11.247 11.247 -

Total

III 927 927 -

114.214 25.083 17.939 71.192

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya 2013

➢ Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan Bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasannya yang dapat diidentifikasi di wilayah perencanaan adalah hutan lindung, sedangkan kawasan resapan air tidak terdapat, karena kriteria curah hujan yang tinggi tidak dipenuhi oleh wilayah perencanaan (curah hujan di wilayah perencanaan memiliki kategori sedang dengan skor curah hujan 30). Kawasan hutan lindung adalah: •

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, intensitas curah hujan yang melebihi skor 175 menurut petunjuk SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980, dan/atau;

•

Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;

•

Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000

Halaman

|

2-23

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

meter atau lebih. ❖ Kawasan Hutan lindung Hutan lindung dan atau kaw. Hutan konservasi lainnya dengan nilai skor > 125 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) dan atau Lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian 2.000 m atau lebih diatas permukaan laut. Hutan lindung dan atau kaw. Hutan konservasi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya Luas 25.083 ha, terletak di Pulau Terbang Utara, Pulau Terbang Selatan, Pulau Nusleur di Kecamatan Damer, Pulau Kelapa di Kecamatan Mdona Hiera, Pulau Nusyata, Pulau Tellang, Pulau Nuhlaut, Pulau Maopora, Pulau Nusmeteng di Kecamatan Pulau Romang dan Pulau Lirang, Pulau Reong, Pulau Burung, Pulau Wetar di Kecamatan Wetar. ❖ Kawasan Resapan Air Curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di yang ada di Kabupatem Maluku Barat Daya luas 71.192 ha, terletak di Kecamatan Damer, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Wetar, Kecamatan PP. Babar, dan Kecamatan Babar Timur. Kawasan suaka alam dan Cagar Budaya. ❖ Kawasan Hutan Bakau Suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah berupa perairan laut, perairan darat, wialayah pesisir, muara sungai, gugus karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem di Kabupaten Maluku Barat Daya luas 17.939 ha, terletak di Pulau Damer Kecamatan Damer, Pulau Kisar di Kecamatan PP. Terselatan, Pulau Lirang, Pulau Wetar di Kecamatan Wetar dan Pulau Moa di Kecamatan Moa Lakor. ❖ Kawasan Suaka Alam Laut Dan Perairan Lainnya Hutan Konservasi kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem, Hutan Konservasi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya Babar Timur 8717,78 ha, Leti 3626,01 ha, Mdona Hiera 3516,32 ha, Moa Lakor 18.582,46 ha, PP Terselatan 4867,69 ha. ❖ Cagar Budaya Cagar Budaya tempat bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan

Halaman

|

2-24

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu tarian adat daerah. ➢ Kawasan Rawan Bencana Alam ❖ Kawasan Rawan Gempa Bumi Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak daerah yang dilalui oleh patahan aktif daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala Richter daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, di Kabupaten Maluku Barat Daya Tersebar di semua kecamatan rawan bencana gempa bumi. ❖ Kawasan Gelombang Pasang Daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang di Kabupaten Maluku Barat Daya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupatem Maluku Barat Daya. ➢ Kawasan Perlindungan Setempat ❖ Sempadan Pantai Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat di Kabupaten Maluku Barat Daya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupatem Maluku Barat Daya. ❖ Sempadan Sungai Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau di Kabupaten Maluku Barat Daya Terletak di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS). ❖ Kawasan Sekitar Danau, Waduk Dan Situ Daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan

Halaman

|

2-25

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat berada di Danau Tihu. ❖ Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air dengan lokasi tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya. ➢ Kawasan Koridor bagi Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi ❖ Kawasan Koridor bagi Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi Kawasan yang diidentifikasi sebagai koridor bagi satwa dan biota laut yang dilindungi di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu berada di Kawasan sekitar Gunung Kerbau, Palau Moa.

B. Rencana Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan kabupaten dan merupakan kawasan strategis kabupaten, dapat berupa kawasan peruntukan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang dapat dikonversi), kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan (darat dan laut), kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya. Berdasarkan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, kawasan budidaya telah diklasifikasikan secara khusus. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, kawasan budidaya yang akan ditetapkan mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari: 1. Hutan produksi, terdiri atas kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konservasi; 2. Pertanian, terdiri atas pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan, dan peternakan; 3. Pertambangan; 4. Industri; 5. Pariwisata; 6. Kawasan permukiman. Kawasan Budidaya di Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain kawasan

Halaman

|

2-26

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

budidaya hutan, yang meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan budidaya pertanian, yang meliputi perkebunan, tanaman pangan, tanaman campuran pangan dan perkebunan, padi, dan padang penggembalaan, serta permukiman dan areal penggunaan lain. Di Kabupaten Maluku Barat Daya Kawasan Budidaya dengan Luas kawasan budidaya secara keseluruhan hampir 80 %, yang meliputi kawasan budidaya hutan 35,58 %, kawasan budidaya pertanian 15,38 %, padamg penggembalaan 19,69 % dan permukiman dan areal penggunaan lain 9,86 %. Sebaran kawasan budidaya berdasarkan wilayah pengembangan atau berdasarkan gugus pulau dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2-5 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Maluku Barat Daya No 1

2

3 4

Uraian Kawasan Budidaya Hutan a. Hutan Produksi b. Hutan Produksi Terbatas c. Hutan Produksi Tetap d. Hutan Produksi yang dapat di Konversi e. Hutan Rakyat, Perkebunan, Tanaman Tahunan Kawasan Budidaya Pertanian a. Perkebunan b. Tanaman Pangan c. Tanaman Pangan dan Perkebunan d. Padi Padang Pengembalaan-Hutan Permukiman dan Penggunaan Lain a. Areal Penggunaan Lain b. Permukiman

I 125.210 35.916 10.948 47.660

Gugus Pulau II III 22.208 58.898 38.781

Total 208.189 37.789 10.948 86.442

24.282

22.208

20.117

66.607

6.404

-

-

6.404

81.757 22.808 51.565 7.385 64.497 35.474 31.165 4.309

350 350 23.333 4.864 4.154 710

7.757 7.757 27.390 17.352 15.949 1.403

89.864 23.157 51.565 7.757 7.385 115.220 57.690 51.268 6.422

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013-2033

A. Rencana Kawasan Hutan Budidaya Kawasan hutan budidaya terdiri dari kawasan budidaya hutan produksi dan kawasan budidaya hutan rakyat. Kawasan budidaya hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang dapat dikonversi. Rencana luas kawasan yang akan dikembangkan untuk hutan produksi ini terdiri dari: 1) Kawasan hutan produksi direncanakan seluas: 37.789 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan Kepulauan Romang dan Kecamatan Damer; 2) Kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas: 10.948 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP. Terselatan dan Kecamatan Damer;

Halaman

|

2-27

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

3) Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas: 86.442 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan PP. Babar, serta Kecamatan Babar Timur; 4) Kawasan hutan yang dapat dikonversi direncanakan seluas: 66.607 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan Kepulauan Romang, Kecamatan Damer, Kecamatan MdonaHiera, Kecamatan Moalakor, Kecamatan PP. Babar, serta Kecamatan Babar Timur; 5) Kawasan hutan rakyat, perkebunan dan tanaman tahunan direncanakan seluas: 6.404 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan Kepulauan Romang dan Kecamatan Damer.

B. Rencana Kawasan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan. Pengelompokkan pertanian tersebut, adalah sebagai berikut: 1) Kawasan perkebunan seluas: 23.157 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Moa Lakor; 2) Kawasan tanaman pangan seluas: 51.565 Ha) terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer; 3) Kawasan Tanaman Pangan dan perkebunan seluas 7.757 Ha terletak di Kecamatan PP. Babar, dan Kecamatan Babar Timur; 4) Komoditas yang dikembangkan pada kawasan pertanian ini adalah: komoditi pertanian dan peternakan sebagai komoditas strategis yang akan dikembangkan yaitu: Padi, Jagung, Jeruk Kisar; Bawang Merah, Kerbau, Domba, Kambing, Sapi sedangkan komoditi lainnya adalah Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar, Mangga, Nenas, Babi, dan Unggas (Ayam dan Itik). 5) Kawasan Padang Pengembalaan Hutan seluas: 115.220 Ha terletak di semua kecamatan. Tabel 2-6 Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Uraian Perkebunan Kec. Damer Kec. Leti Kec. P.P Terselatan Kec. P.P Wetar Padang Pengembalaan-Hutan Kec. Babar Timur Kec. Damer

Luas (Ha) 23.157,27 25,34 349,56 1.131,93 21.650,44 115.219,98 13.941,74 3.194,06

Halaman

|

2-28

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

Uraian Kec. Letti Kec. Mdona Hiera Kec. Moa Lakor Kec. P.P Terselatan Kec. P.P Wetar Kec. PP Babar Tanaman Pangan Kec. Damer Kec. P.P Terselatan Kec. P.P Wetar Tanaman Pangan dan Perkebunan Kec. Babar Timur Kec. Mdona Hiera Kec. PP Babar

Luas (Ha) 1.581,03 4.086,15 21.751,51 10.099,52 51.203,5 93.62,47 51.565,17 12.458,16 5.103,34 34.003,67 7757 4.545,46 737,21 2.474,33

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013-2033

C. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan merujuk pada perundangan sesuai ketetapan menteri terkait bidang perumahan dan permukiman. Kawasan permukiman, meliputi permukiman perdesaan, perkotaan dan khusus. 1) Permukiman perdesaan, meliputi: a. Permukiman pusat perdesaan; b. Permukiman desa; serta c. Permukiman pada pusat perdusunan. 2) Permukiman perkotaan meliputi: a. Permukiman perkotaan sedang merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai: Pusat pelayanan ekonomi sub regional, Pusat pelayanan sosial sub regional, Pusat pelayanan budaya sub regional, Pusat pelayanan teknologi dan informasi sub regional, pusat pelayanan Wilayah Pengembangan (WP), pusat pertumbuhan skala kecamatan, meliputi: (1) Kawasan Perkotaan Wonreli; (2) Kawasan Perkotaan Tiakur; (3) Permukiman perkotaan kecil.

Halaman

|

2-29

LAPORAN AKHIR PERENCANAAN MASTERPLAN IBUKOTA KECAMATAN LETTI

b. Permukiman perkotaan kecil, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai: (1) Pusat pelayanan ekonomi distrik; (2) Pusat pelayanan sosial distrik; (3) Pusat pelayanan budaya distrik; (4) Pusat pelayanan teknologi dan informasi distrik; (5) pusat pelayanan desa sekitar. 3) Permukiman pada kawasan khusus, meliputi: a. Sebagai tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata; b. Kawasan permukiman yang timbul akibat perkembangan infrastruktur; c. Permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi.

Tabel 2-7 Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Uraian Permukiman Kec. Babar Timur Kec. Damer Kec. Letti Kec. Moa Lakor Kec. P.P Terselatan Kec. P.P Wetar Kec. PP Babar

Luas (Ha) 6.421,65 761,17 342,10 115,83 594,03 499,52 3.467,27 641,73

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010-2030

2.3.6

Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kabupaten Maluku Barat Daya Khususnya P. Moa dilihat dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan pertumbuhan ekonomi Letti - Moa - Lakor, Potensi peternakan yang menjadikan kawasan Letti - Moa - Lakor menjadi prioritas pengembangan dan penanganannya. Dan kawasan strategis dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, daerah Konservasi Gunung Kerbau di P. Moa Mengingat keberadaannya yang vital sebagai berkembang biaknya peternakan, khususnya Kerbau Moa, untuk itu keberadaannya perlu dilindungi.

Halaman

|

2-30