Bab 2 Tinjauan Kebijakan.docx

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

2.1.1

Ketentuan Umum

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu sisten proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam Pasal 2 UUPR N0. 26 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindunan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal berikut ini: 1. Penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan; 2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya; 3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrative yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa wewenang pelaksanan kegiatan penataan ruang dapat diberikan pada pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Wewenang yang diberikan dalam kegiatan penataan ruang tersebut terdiri atas kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

2.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sesuai dengan penjelasan di atas, kegiatan penyelenggaraan penataan ruang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Akhir

II - 1

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 1. Pengaturan, merupakan upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam penataan ruang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, termasuk pedoman bidang penataan ruang. 2. Pembinaan, merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3. Pelaksanaan, merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penataan ruang antara lain: a. Penyusunan dokumen tata ruang, baik rencana umum tata ruang (rencana tata ruang wilayah) dan rencana rinci tata ruang; b. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dengan acuan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan; c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. 4. Pengawasan, merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 55 dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa masyarakat juga turut berperan dalam pengawasan penataan ruang dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada pemerintah. Penjelasan lebih rinci tentang pengawasan penataan ruang duatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri terkait lainnya.

2.1.3 Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pelaksanaan penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 32 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya. Kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertical dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang, rencana penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, serta penatagunaan sumberdaya alam lain. Implementasi pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, kabupaten atau kota dilaksanakan dengan cara: 1. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis; 2. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; 3. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfataan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Laporan Akhir

II - 2

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

2.1.4 Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Selain pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat juga harus berperan dalam penataan ruang. Sesuai dengan amanat UUPR, peran masyarakat dalam penataan ruang adalah partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 60 dalam Undang-Undang Penataan Ruang juga disebutkan bahwa masyarakat juga memiliki hak dalam kegiatan penataan ruang. Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang antara lain: 1. Mengetahui rencana tata ruang; 2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; 6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Sesuai dengan Pasal 61, Dalam pemanfaatan ruang, setiap masyarakat berkewajiban untuk: 1. 2. 3. 4.

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.

2.1.5 Konflik dan Pelanggaran dalam Penataan Ruang Undang-Undang Penataan Ruang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa atau konflik dalam bidang penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 67, proses penyelesaian sengketa tata ruang dapat dilalui melalui 2 tahap, yaitu penyelesaian tahap pertama yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan apabila penyelesaian tersebut tidak menemui kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian sengketa di bidang penataan ruang dilakukan dengan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang (Pasal 68). Penyidik tersebut bertugas untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang penataan ruang; 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

Laporan Akhir

II - 3

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Pelanggaran yang berkaitan dengan penataan ruang juga dapat dikenai hukuman pidana. Pelanggar penataan ruang dapat bersifat individual (perseorangan) dan korporasi (perusahaan). Sesuai dengan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Penataan ruang, ketentuan pidana bagi pelanggar penataan ruang adalah sebagai berikut: 1. Tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00. 2. Pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang dapat dikenai hukuman pidana penjara selama paling lama 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00. 3. Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dikenai hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00. 4. Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dikenai hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00. Jika pelanggar adalah korporasi atau perusahaan, selain pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pengurusnya (individual), pidana juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi atau perusahaan tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu, korporasi atau perusahaan juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. 2.2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ini memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang terdiri atas kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Rincian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Pengaturan Penataan Ruang Kegiatan pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 2 PP No. 15 Tahun 2010 dijelaskan bahwa kegiatan pengaturan penataan ruang diselenggaran dengan tujuan untuk:

Laporan Akhir

II - 4

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaran penataan ruang; 2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; 3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah (pemerintah pusat) berhak untuk menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang, rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, serta pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Sedangkan, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak untuk menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten dan kota. Selain itu, pemerintah daerah juga berhak untuk menetapkan ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administrative yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berhak untuk menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong peran serta mastarakat dalam penyusunan dan penetapan standard an kriteria teknis sebagai operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang.

2.2.2 Pembinaan Penataan Ruang Pembinaan, merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Pasal 6 PP No. 10 Tahun 2010, tujuan pembinaan penataan ruang adalah untuk: 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang; 2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang; 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; 4. Meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang. Kegiatan pembinaan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Kemudian, pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat. Pembinaan penataan ruang dilakukan secara sinergis dan dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi. Bentuk-bentuk pembinaan penataan ruang yang diamanatkan oleh PP No. 10 tahun 2010 Pasal 9, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang; Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

Laporan Akhir

II - 5

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 8. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

2.2.3 Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pemanfataan ruang diselenggarakan untuk: 1. Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas; 2. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu. Pelaksanaan pemanfataan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mengacu pada rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfataan ruang dilakukan melalui: a. Penyusunan dan sinkroniasi program pemanfataan ruang;  Kegiatan untuk menghasilkan program pemanfataan ruang yang meiluputi jangka panjang, menengah, dan tahunan.  Dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam rencana tata ruang.  Diwujudkan melalui: 1. program penataan ruang; 2. program pengembangan wilayah; 3. program pengembangan perkotaan, termasuk pengendalian kota besar; 4. program pengembangan pedesaaan; 5. program pengembangan kawasan dan lingkungan; 6. program pengembangan sektoral. b. Pembiayaan program pemanfataan ruang;  Meliputi perkiraan biaya pelaksanaan, sumber pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan.  Pembiayaan program pemanfatan ruang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dana tau masyarakat. c. Pelaksanaan program pemanfataan ruang.  Merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan, dengan memperhatikan: 1. Standar kualitas lingkungan; 2. Aspek kelayakan ekonomi dan finansial; 3. Aspek kelayakan teknis; 4. Standar pelayanan minimal  Pelaksanaan program pemanfataan ruang dapat disusun dengan rencana induk masingmasing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik. Pembangunan fisik lokasiharus mengacu pada fungsi ruang yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang.

2.2.4 Perencanaan Tata Ruang Kegiatan pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk: 1. Menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur; 2. Menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas; Laporan Akhir

II - 6

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 3. Menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi rencana umum tata ruang, rencana rinci tata ruang serta rencana sektoral. 2.2.5 Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfataan ruang wilayah merupakan program pembangunan sektoral dan program pengembangan wilayah atau kawasan, yang dapat dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka tahunan pemerintah daerah. Program pemanfataan ruang wilayah dilakukan dengan: 1. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota ke dalam rencana strategis provinsi/kabupaten/kota; 2. Perumusan program satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota; Program pemanfataan ruang wilayah provinsi dapat berupa:     

Program pembangunan sektoral wilayah provinsi/kabupaten/kota; Program pengembangan wilayah provinsi/kabupaten/kota; Program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota; Program pengembangan kawasan pedesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten atau kota; Program penembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

2.2.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengaturan zonasi, merupakan acuan yang memuat tentang jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan, intensitas pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan. 2. Perizinan. Izin wajib dimiliki dan wajib dilaksanakan oleh setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang, yang diberikan untuk: 3. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 4. Mencegah dampak negative pemanfaatan ruang; 5. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Laporan Akhir

II - 7

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Izin pemanfaatan ruang terdiri atas izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, serta izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang, dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 4. Pengenaan sanksi diberikan untuk setiap pelanggaran di bidang penataan ruang. Pelanggaran di bidang penataan ruang antara lain: a. Pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;  Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfataan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;  Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfataan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;  Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfataan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. b. Pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;  Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau;  Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;  Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;  Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;  Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;  Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;  Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau;  Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh UU sebagai milik umum.  Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;  Menutup akses terhadap sumber air;  Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;  Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;  Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana;  Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

2.2.7 Pengawasan Penataan Ruang Pengawasan penataan ruang didefinisikan sebagai upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk: 1. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang; Laporan Akhir

II - 8

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 2. Menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang penataan ruang; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 199, pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang melalui penyediaan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 201, bentuk pengawasan penataan ruang terdiri atas: 1. Pemantauan, merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat. Pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati kinerja Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang dan/atau mengidentifikasi permasalahan yang timbil akibat penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang. 2. Evaluasi, merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara objektif dan terukur; 3. Pelaporan, merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sesuai dengan Pasal 205 meliputi: 1. Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait; 2. Penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 3. Pelaksanaan hasil pengawasan.

2.3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 ini mengatur tentang peran masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang. Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai Pasal 4 adalah: 1. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang; 3. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggungjawab dalam penataan ruang; 4. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; 5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Laporan Akhir

II - 9

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan Pasal 6, bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa: 1. Masukan, mengenai persiapam penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, serta penetapan rencana tata ruang. 2. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Selain di bidang perencanaan tata ruang, bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang antara lain: 1. Masukan mengenai kebijakan pemanfataan ruang; 2. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesame unsur masyarakat dalam pemanfataan ruang; 3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfataan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Kegiatan investasi dalam pemanfataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat juga dapat berperan dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfataan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhdap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain mengatur tentang peran masyarakat dalam setiap kegiatan penataan ruang, ada beberapa tata cara peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, yang berupa: 1. Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara: a. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; b. Kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

Laporan Akhir

II - 10

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; b. Kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. Penataan terhadap izin pemanfaatan ruang. 3. Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian ruang dilaksanakan dengan cara: a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang; b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung, yaitu melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerjasama. Selain itu, masukan dari masyarakat juga dapat disampaikan secara tertulis antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan melalui nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat, laman website, surat elektronik, dan/atau kotak pengaduan. Syarat penyampaian masukan tersebut adalah harus disertai dengan alasan dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 23, Dalam peningkatan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi dan komunikasi tersebut harus memuat minimal beberapa hal berikut ini: a. Informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan; b. Informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; c. Informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program jangka menengah lima tahunan; d. Informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 2.4 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 3 tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Status PPNS Bidang Penataan Ruang merupakan pegawai

Laporan Akhir

II - 11

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang membidangi urusan penataan ruang di daerah, yang mengemban tugas, fungsi, dan wewenang sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP Tahun 1981, pasal 68 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007, serta memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS Penataan Ruang yang masih berlaku. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang khusus yang dimaksud dalam definisi PPNS Bidang Penataan Ruang adalag wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar hukumnya. Bentuk kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang meliputi; Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, pemanggilan saksi atau tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, rekontruksi atau reka ulang, pengambilan simpah saksi dan tenaga ahli, pencegahan, penyelesaian berkas perkata, dan penyerahan berkas perkara. Wewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan penyidikan, meliputi: 1. Melakukan pemeriksanaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang penataan ruang; 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dikumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Kewajiban PPNS Penataan Ruang meliputi: 1. 2. 3. 4.

Memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri; Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; Berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; dan menyerahkan hasil Penyidikan, meliputu berkas perkara, Tersangkanya dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang. Bentuk tanggungjawab PPNS ada dua macam, yaitu: 1. Administratif, meliputi melaksanakan tugas sesuai perintah tugas, membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai tahapan penindakan (penyidikan) yang Laporan Akhir

II - 12

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sedang dilakukan kepada atasan/pimpinan secara berjenjang, membuat laporan selesai pelaksanaan tugas, berkomunikasi setiap mendapatkan permasalahan yang timbil dalam pelaksanaan tugas penyidikan, serta mempertanggungjawabkan keuangan negara yang ditimbulkan akibat kegiatan penyidikan yang dilakukannya. 2. Teknis, antara lain koordinasi dengan Penyidik Polri, melaksanakan tugas dan wewenang penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan gelar perkara, serta memantau pelaksanaan proses peradilan perkara. PPNS dapat melaksanakan kegiatan penyidikan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga dan merupakan tindak pidana bidang penataan ruang berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS Penataan Ruang segera melakukan kegiatan penyidikan setelah memperoleh surat perintah tugas dari pimpinan. Urutan kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut: 1. Persiapan penyidikan; 2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, laporan kejadian, dan Berita Acara Tindakan yang telah dilakukan; 3. Pengumpulan bahan bukti dan keterangan (Pulbaket), yang dapat diperoleh dari laporan, pengaduan, hasil pemeriksaan pelaksanaan penataan ruang, dan hasil audit. 4. Penghentian penyidikan; 5. Pemanggilan tersangka atau saksi; 6. Pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti; 7. Penangkapan; 8. Penahanan; 9. Penggeledahan; 10. Penyitaan; 11. Gelar perkara; 12. Pemberkasan; 13. Penyerahan berkas perkara. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 (empat belas) hari sejak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum yang dinyatakan dalam berita acara. Sesuai dengan Permen ATR/BPN No 3 tahun 2017 juga dijelaskan definisi tentang laporan dan pengaduan masyarakat, dimana laporan masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk indikasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. Definisi laporan adalah merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana penataan ruang. Laporan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang yang mengalami dan/atau hanya melihat karena hak dan kewajibannya; Ketentuan sanksi pidana akibat pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana yang tercantum dalam Permen ATR/BPN No 3 tahun 201 adalah sebagai berikut:

Laporan Akhir

II - 13

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Tabel 2.1 Ketentuan Sanksi Pidana Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang No

Pasal

1.

69 Ayat (1)

2.

69 Ayat (2)

Bentuk Pelanggaran Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang

Laporan Akhir

Unsur pelanggaran

Contoh

a. memanfaatkan ruang a. Pembangunan dengan izin rumah dengan pemanfaatan ruang di IMB di RTH. lokasi yang tidak sesuai b. Membangun dengan rumah tanpa peruntukkannya; IMB di kawasan b. memanfaat kan ruang perumahan tanpa izin pemanfaatan c. Membangun ruang di lokasi yang rumah tanpa sesuai peruntukannya; IMB di RTH. dan c. memanfaat kan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Berubahnya fungsi RTH menjadi ruang perumahan

a. memanfaat ruang a. Pembangunan dengan izin rumah pemanfaatan ruang di denganIMB di lokasi yang tidak sesuai RTH. dengan b. Membangun peruntukkannya; rumah b. memanfaat kan ruang tanpaIMB tanpa izin pemanfaatan dikawasan ruang di lokasi yang perumahan sesuai peruntukannya; c. Membangun dan rumah c. memanfaat kan ruang tanpaIMB di tanpa izin pemanfaatan RTH. ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Berubahnya fungsi Ruang; RTH menjadi dan Timbul kerugian perumahan dan Materiil. ada kerugian materiil

Sanksi Perseorangan Administratif

Korporasi

 pidana penjara paling lama 3 tahun; dan  denda paling banyak Rp 500.000.00 0

Pidana denda dengan pemberata n 3 (tiga) kali

 pidana penjara paling lama 8 tahun  denda paling banyak Rp 1.500.000.0 00

pidana denda dengan pemberata n3 (tiga) kali

II - 14

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua No

Pasal

Bentuk Pelanggaran

Unsur pelanggaran

3.

69 Ayat (3)

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan kematoian orang

a. memanfaat kan ruang a. Pembangun dengan izin rumah dengan pemanfaatan ruang di IMB di RTH. lokasi yang tidak sesuai b. Membangun dengan peruntukkanrumah tanpa nya; memanfaat kan IMB di ruang tanpa izin kawasperumah pemanfaatan ruang di an lokasi yang sesuai c. Membangun peruntukannya; dan rumah tanpIMB memanfaat kan ruang di RTH. tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Berubahnya fungsi ruang; RTH menjadi dan hilangnya nyawa perumahan dan seseorang menimbulkan korban nyawa (kematian orang)

4.

70 Ayat (1)

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

5.

70 Ayat (2)

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang

6.

70 Ayat (3)

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan

Laporan Akhir

Contoh

Sanksi Perseorangan

 Pidana penjara Paling lama 15 Tahun  Denda paling Banyak Rp 5.000.000.0 00 Memanfaatkan ruang tidak Memberikan izin Administratif sesuai dengan izin mendirikan rumah  Pidana pemanfaatan ruang. tinggal tapi penjara membangun Paling lama bengkel. 3 Tahun Denda paling  Banyak Rp 500.000.00 0 Memanfaatkan ruangtidak sesuai dengan Izin pemanfaatan ruang. Berubahnya fungsi ruang. Memperoleh izin  Pidana membangun penjara kawasan Paling lama perumahan, tapi 5 Tahun membangun  Denda kawasan industri. paling Banyak rp 1.000.000.0 0 Memanfaatkan ruang tidak Administratif sesuai dengan izin pemanfaatan ruang. Timbul kerugian Materiil Memperoleh izin  Pidana membangun penjara kawasan Paling lama perumahan, tapi 5 Tahun

Korporasi

Pidana denda Dengan Pemberata n 3 (tiga) kali

Pidana denda Dengan Pemberata n 3 (tiga) kali

Pidana denda dengan Pemberata n 3 (tiga) kali

Pidana denda Dengan Pemberata

II - 15

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua No

Pasal

Bentuk Pelanggaran

Unsur pelanggaran

Contoh

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.

7.

70 Ayat (4)

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidaksesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kematian orang.

memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan f. tidak menyediakan fasilitas sosial ataufasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik b. menutup akses terhadap sumber air;

8.

71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

9.

72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum

Laporan Akhir

Hilangnya seseorang

nyawa

Sanksi Perseorangan Korporasi n 3 (tiga)  Denda kali paling Banyak Rp 1.500.000.0 00 Administra tif

membangun kawasan industri, sehingga menimbulkan kerusakan jalan. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang Memperoleh izin  Pidana membangun penjara Kawasan Paling lama perumahan, tapi 15 Tahun membangun  Denda kawasan industri, paling sehingga Banyak Rp menimbulkan 5.000.000.0 korban nyawa 00 (kematian orang). a. Membangun Administratif rumah  Pidana melanggar garis Penjara sempadan paling Lama bangunan. 3 tahun b. Membangun  Denda apartemen paling melanggar Banyak Rp koefisien lantai 500.000.00 bangunan. 0

Membangun hotel dengan menutupi Akses umum ke Pantai.

Administratif  Pidana penjara Paling lama 1 Tahun  Denda paling Banyak Rp

Pidana denda Dengan Pemberata n 3 (tiga) kali

Pidana denda Dengan pemberata n 3 (tiga) kali

Pidana denda Dengan pemberat an 3 (tiga) kali

II - 16

Operasionalisasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang Pusat di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua No

10.

Pasal

73

Bentuk Pelanggaran

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Laporan Akhir

Unsur pelanggaran

Contoh

c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang. Izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Mengeluarkan izin mendirikan SPBU di RTH.

Sanksi Perseorangan 100.000.00 0

Korporasi

 Pidana penjara Paling lama 5 Tahun  Denda paling Banyak Rp 500.000.00  Pemberhen tian Secara tidak Hormat dari Jabatannya .

II - 17