Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medik.docx

D I S U S U N OLEH: NAMA

: NILAM SARI BAHARU

NIM

: PO714201161042

KELAS

: 1.A

JURUSAN : D.IV KEPERAWATAN

1. Pasal 1320 KUH perdata syarat sahnya persetujuan  kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau iklas di atara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan.Numun kesepakatan diyatakan tidak sah jika Kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalagunakan keadaan.  kecakapan untuk membuat Perikatan yaitu, berakti Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun.  Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjajian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengabang ataupun samar-samar.  Suatu sebab yang di bolehkan atau hala berarti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, menganggu ketertiban umum dan kesusilaan. 2. KUH pidana pasal 351  Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500_  Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selamalamanya lima tahun  Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun  Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja  Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hokum 3. UU No. 23/1992 tentang kesehatan pasal 53  Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.  Tanaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.  Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.  Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 4. UU No.29/2004 tentang praktik kedokteran pasal 45 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6)  Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.



  

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.