Aspek Hukum Manajemen Aset Daerah.docx

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Implementasi prinsip-prinsip manajemen aset yang efektif hanya dicapai dalam suatu kerangka yang dikendalikan dan di monitoring secara memadai oleh manajemen. Suatu sistem, proses dan prosedur disusun dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa rencana-rencana dan perhatian manajemen diterapkan dan mengacu pada struktur pengendalian intern. Dalam manajemen aset tersebut, perlu dibuat kebijakan dan prosedur yang jelas. Kebijakan tersebut harus komprehensif, mencakup seluruh fase dari siklus umur aset, dan harus mengarah pada prinsip-prinsip dari manajemen aset. Penyusunan dan pendeklarasian kebijakan dan prosedur aset yang komprehensif merupakan elemen yang penting dari struktur pengendalian intern suatu organisasi. Ketiadaan manual kebijakan dan prosedur aset, atau adanya manual yang telah kedaluarsa, umumnya merupakan indikator bahwa pengendalian intern kurang andal dan efektif. Siklus manajemen aset daerah terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunanaan atau pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan rehabilitasi, serta penghapusan atau pemindahtanganan. Setiap tahap membutuhkan kebijakan, pencatatan, pemantauan, dan pengawasan secara memadai. Prinsip-prinsip manajemen aset antara lain setiap pengadaan aset tetap harus dianggarkan, pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi, pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan administrasi secara baik, pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasikan. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam mengelola barang milik daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, kewenangan Pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah

1

tertuang dalam Pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah “Apa saja aspek hukum dari manajemen aset daerah?”

3. Tujuan Penulisan Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dari manajemen aset daerah.

2

BAB II PEMBAHASAN

1.

Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan suatu teori baru dalam ilmu properti yang muncul akibat adanya kenyataan bahwa suatu wilayah khususnya Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya, baik sumber daya alam, manusia maupun infrastruktur. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian manajemen dan aset. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting), (Nawawi, 2003). Sedangkan menurut Siregar (2004:175) pengertian aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Ada dua jenis aset yaitu aset berwujud (tangible) dan aset tidak berwujud (intangible). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian aset negara adalah sangat luas yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Definisi lain dari manajemen aset berdasarkan Diktat Teknis Manajemen Aset Daerah (2007), menjelaskan pengertian manajemen aset yaitu siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan (planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgeting), pengadaan (procurement); meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya, penyimpanan dan penyaluran (storage and distribution), pengendalian (controlling), pemeliharaan (maintainance), pengamanan (safety), pemanfaatan penggunaan (utilities), penghapusan (disposal), dan inventarisasi (inventarization). Dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai dari proses perencanaan (planning) sampai dengan penghapusan (disposal) dan perlu adanya pengawasan terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.

3

2.

Dasar Hukum

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu diganti. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

3.

Pengertian Barang Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi: -

Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak c) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

4

d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengertian Barang Milik Daerah sebagaimana disebut dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007, BMD digolongkan berupa barang persediaan dan barang inventaris (barang dengan penggunaanya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 kelompok yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya, dan Konstruksi dalam pengerjaan

Berdasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD diatas, BMD merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam aset lancar dan aset tetap.

4.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penggunaan Pemanfaatan Pengamanan dan oemeliharaan Penilaian Pemindahtanganan Pemusnahan Penghapusan Penatausahaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

5

Pengelolaan BMD sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara. Lingkup pengelolaan BMD terdiri dari: -

-

Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya atau pemakaiannya berada pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

BMD yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan BMD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BMD, yang terdiri dari: Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD. Adapun kewenangannya sebagai berikut ini: 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD 2) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan 3) Menetapkan kebijakan pengamanan BMD 4) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD 5) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya dan 6) Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan bangunan. Pelaksanaan pengelolaan BMD berdasarkan pada asas berikut ini, yaitu: a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. c. Asas Trasparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

6

d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

7

BAB III PENUTUP

1.

Kesimpulan

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan. Selain faktor-faktor pengelolaan aset daerah yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi.

2.

Saran

Untuk meningkatkan penerimanaan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah, maka pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan, serta pengawasan pemanfaatan aset daerah tersebut.

8

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yoyakarta, 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 : tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 : tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 : tentang Keuangan Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 : tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

9